Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada dasarnya dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan karena dibutuhkan dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Evaluasi (review) terhadap peraturan perundang-undangan memiliki fungsi penting untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan dan bermanfaat. Saat ini evaluasi peraturan perundang-undangan belum dinilai penting sebagai bagian dari suatu upaya penataan peraturan perundang-undangan dan juga siklus pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan baru diaturnya pemantauan dan peninjauan undang-undang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 merupakan suatu peluang baru dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut, yakni: bagaimanakah fungsi dan kedudukan evaluasi peraturan perundang-undangan (ex post review) dan bagaimana membangun mekanisme evaluasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan dan juga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif didapatkan kesimpulan bahwa fungsi evaluasi peraturan perundang-undangan sangat penting untuk mengetahui apakah suatu peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik dan dampak dari diberlakukannya. Evaluasi peraturan perundang-undangan saat ini baru sebatas tindakan responsif tertentu dan juga masih bersifat parsial dan sektoral dalam mendukung kegiatan sektor ekonomi. Evaluasi peraturan perundang-undangan perlu dilakukan dalam kerangka penataan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara holistik. Kemudian dalam membangun mekanime evaluasi dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, hal penting untuk diperhatikan adalah diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai evaluasi peraturan perundang-undangan, mengingat Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tidak memberikan pedoman detail mengenai hal ini.

---

Basically, a statutory regulation is formed because it is needed and useful to regulate the life of society, nation and state. Evaluation (review) of laws and regulations has an important function to determine whether these laws and regulations can be implemented and are useful. Currently the evaluation of statutory regulations has not been considered important as part of an effort to organize statutory regulations and also the cycle of forming laws and regulations. With the new regulation of monitoring and review of laws in Law No. 15 of 2019 concerning Amendments to Law No. 12 of 2011 is a new opportunity in realizing good laws and regulations. There are problems that need to be answered further, namely: what is the function of evaluating statutory regulations (ex post review) and how to build an evaluation of statutory regulations in the framework of structuring statutory regulations and also in the formation of statutory regulations? By using the normative juridical research method, it can be concluded that the function of evaluating statutory regulations is important to determine whether a statutory regulation is in accordance with the principles of good statutory regulations and the impact of its enforcement. Evaluation of current laws and regulations is only limited to certain responsive measures and is still partial and sectoral in support of economic sector activities. Evaluation of statutory regulations needs to be carried out within the framework of statutory regulation that is carried out holistically. Then in building a evaluating mechanism for making legislation, the main concern is to further regulate the evaluation of statutory regulations, this is due to Law No. 15 of 2019 does not further regulate these stages.

"

"Menegakkan negara demokrasi berarti mutlak menegakkan jaminan terhadap hak atas informasi. DPR diwajibkan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. PPID DPR RI telah menetapkan standar tata cara memperoleh informasi publik sehingga ada prosedur yang jelas dalam mendapatkan informasi. Hambatan-hambatan yang menghambat keterbukaan informasi di DPR saat ini, harus segera di atasi, karena akan menghambat terciptanya suatu undang-undang yang partisipatif dan memiliki daya dukung sosial.Upholding democracy equals enforcing an absolute guarantee of the right to information. DPR is required to build and develop the information and documentation system for managing public information properly and efficiently so that it can be easily accessed by the public. PPID DPR RI has set the standard procedures for obtaining public information so that there are clear procedures for obtaining information. Barriers that impede information disclosure in the DPR today, must be overcome, because it will inhibit the creation of a law which has a participative quality and social support."

"Tesis ini membahas tentang upaya pembinaan kompetensi Perancang peraturan perundang-undangan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Tesis ini menggunakan metode penelitian socio legal dengan analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif. Masalah ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah berdampak pada tahap pengimplementasiannya. Kualitas peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh kompetensi Perancang yang ikutserta dalam pembentukannya. Penelitian ini mengkaji pembinaan kompetensi melalui peningkatan kemampuan dan profesionalisme perancang yang menjadi tugas instansi pembina. Jika upaya pembinaan yang dilakukan instansi pembina sudah sesuai akan berpengaruh pada kualitas peraturan perundang-undangan. dengan menetapkan standar kompetensi. Instansi pembina belum menetapkan standar kompetensi Perancang. Standar kompetensi yang dimiliki oleh Perancang tidak hanya ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan saja, tetapi kompetensi dalam berbagai disiplin ilmu memang harus dikuasai guna menghasilkan Peraturan perundang-undangan yang baik.

---

This thesis discusses the competencies coaching efforts of legislative drafter for making   good regulation. This thesis applies the method of socio legal writing with data analysis carried out in a qualitative juridical manner. The problem of disharmony in legislation both at the center and in the regions has an impact on the implementation stage. The quality of legislation is influenced by the competencies of the Legislative Drafter  who participated in its formation. This study examined competency development through improving the ability and professionalism of the Legislative Drafter  which is the main task of the supervising institution. If the competencies coaching efforts carried out by the supervising institution are appropriate, it will affect the quality of legislation, thus setting the competency standards is very crucial. The coach institution had not set the competency standards of the Legislative Drafter. The competency standards possessed by the Legislative Drafter  are not only the science of establishing legislation, but competencies in various disciplines must indeed be mastered in order to produce implementative legislation."

"Tesis ini membahas mengenai demokratisasi di Indonesia setelah reformasi 1998. Salah satu prasyarat demokrasi adalah partisipasi. Tesis ini mengupas partisipasi dalam proses penyusunan perundang-undangan. Ruang partisipasi dalam proses penyusunan perundang-undangan telah mendapat pengakuan secara hukum melalui Undang-undang nomor 10 tahun 2004. DPR telah mengembangkan mekanisme untuk terlaksananya ruang ini. Disisi lain, dalam perjalanannya ternyata ruang partisipasi ini lebih banyak dimanfaatkan oleh LSM. Adanya ruang publik ini telah memberikan pendidikan politik bagi publik. Tesis ini memberikan rekomendasi bagi DPR dalam rangka pendalaman demokrasi, melalui penciptaan mekanisme akuntabilitas terhadap konstituen. Bagi LSM, tesis ini merekomendasikan terbangunnya jaringan yang setara dalam rangka demokratisasi sampai ke akar rumput.

---

The focus of this study is democratization in Indonesia after the reform era. Participation is one important requirement for democracy. The study analyzes public participation on the law making process. As result from the reform, participation on the law making process is guaranteed under the law; Law 10 of 2004. So far, NGOs is the most active party to make use of the sphere. It is acknowledge that the public sphere already give sphere for political education to people. The study recommends mechanisms on constituent accountability to support deepening democracy in Indonesia. While for NGOs, the study recommends to establish egalitarian networking among NGOs."