Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia adalah negara agraris dan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani maupun sebagai pengusaha agribisnis. Permasalahan yang sering dihadapi oleh petani atau pengusaha agribisnis dalam mengembangkan usahanya adalah masalah permodalan. Disisi lain dari sektor perbankan masih mempunyai anggapan bahwa sektor pertanian atau agribisnis adalah sektor yang bersifat high risk. Hal ini dikarenakan berbagai alasan antara lain mengenai kelayakan usaha yang akan dibiayai, kemampuan pengembalian hutang dan juga masalah agunan atau jaminan. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI pada tanggal 14 Juli 2006 telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, yang bertujuan untuk membantu kesulitan pengusaha UKM dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan memberikan perlindungan hukum bagi lembaga keuangan perbankan dalam menyalurkan kredit modal kerja kepada pengusaha UKM, melalui Jaminan Resi Gudang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perkembangan Implementasi Sistem Resi Gudang terkait pemberian kredit dengan Jaminan Resi Gudang oleh Perbankan di Indonesia, perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bank sebagai kreditur pemegang Hak Jaminan Resi Gudang. Metode penelitian yang digunakan dalam rangka penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan analisis data kualitatif. Terbatasnya peranan Perbankan nasional dalam memberikan fasilitas kredit dengan jaminan Resi Gudang terkait erat dengan implementasi dan perkembangan Sistem Resi Gudang di Indonesia.Pelaksanaan Sistem Resi Gudang saat ini di Indonesia masih dalam tahap penyempurnaan dan pembangunan infrastruktur serta kelembagaan yang menopang berjalannya Sistem Resi Gudang tersebut. Dalam Pelaksanaannya masih ada permasalahan yang dihadapi oleh bank sebagai pemegang hak jaminan, yaitu mengenai kebenaran dan keabsahan komoditi pertanian yang menjadi obyek jaminan dan pelaksanaan eksekusi barang jaminan melalui lembaga parate executie.Sebagai saran dari hasil penelitian adalah perlunya peranan pemerintah dalam sosialisasi Sistem Resi Gudang dan manfaatnya bagi pembiayaan Modal Kerja, kepada masyarakat luas dan lembaga pembiayaan, melakukan pembangunan yang merata diberbagai wilayah Indonesia terhadap proyek-proyek Sistem Resi Gudang, sarana dan infrastrukturnya, meningkatkan kelembagaan yang menunjang berjalannya Sistem Resi gudang. Bank perlu melakukan mitigasi Resiko untuk mengatasi keraguan atas keabsahan perolehan barang, serta perlunya pemahaman yang komprehensif dari penegak hukum terhadap lembaga parate executie sebagai keistimewaan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemegang hak jaminan kebendaan.

---

ABSTRACTThe Republic of Indonesian is an agrarian country and most of their residents undertake in agriculture sector as farmers or enterpreneurs in line with crops. The problem that they?re facing in enlarge their market is capital. One side, the banking sector still has the notion that agriculture or agribusiness sector is a high risk business. This is due to various reasons, such as, the feasibility of the business to be financed, the repayment capacity and collateral or security problems. Therefore, on July 14, 2006 the Government and the House of Representatives of Indonesia has passed Undang-Undang No.9 of 2006 About Warehouse Receipt System, that the objective is to assist UKM entrepreneurs difficulties in fulfill their working capital needs and provide legal protection for banking financial institutions in disbursing working capital loans to UKM entrepreneurs, through Warehouse Receipt Security.This research objective is how to determine the development of Warehouse Receipt System Implementation in associated with the Warehouse Receipt Security financing by Banks in Indonesia, legal protection for banks as creditors and the problems faced by banks as a creditor with the Warehouse Receipt Security Rights. The Research methods used in the context of this research is normative legal research methods with qualitative data analysis. The national banks role in providing credit facilities to guarantee Warehouse Receipt is closely related to the implementation and development of Warehouse Receipt System in Indonesia.The Implementation of Warehouse Receipt System in Indonesia recently is still in level of refinement and development of infrastructure and institutional support operation of the Warehouse Receipt. At the Implementation, theres problems faced by banks as collateral rights holders, and the object of security and guarantee execution of goods through parate executie institutions that still have potential problems in the implementation, especially about the validity of the goods and related procedures that guarantee the execution of the goods.The recommendation for this research is the need for government's role in the socialization of the Warehouse Receipt Security Rights to the public and financial institutions, make equitable development in various areas of Indonesia projects Warehouse Receipt System, facilities and infrastructure, enhance institutional support of the warehouse receipts system operation and Banks have to mitigate the risks to overcome doubts about the validity of the acquisition of goods, and the need for a comprehensive understanding of the law enforcement agencies as parate executie privilege granted by law to guarantee the rights holder material."

"ABSTRAKDalam skripsi ini penulis membahas hubungan hukum danakibat hukum yang terjadi antara bank dengan penerima kredit. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara.Yang menjadi pokok permasalahan adalah masalah jaminankredit,sebagai perjanjian assesoir dari perjanjian kredit, yang mana pengikatan jaminan ini dapat berupa hipotik, crediet verband, gadai, fiduciaire eigendom overdracht serta jaminan perorangan. Fungsi dari pada jaminan ini adalah untuk pengamanan kredit yang diberikan oleh bank.Di dalam pemberian kredit ini selalu diperhatikan segiteknis bank maupun permohonan kredit. Kredit yang diberikan tidak akan menimbulkan .masalah selama kredit tersebut berja Ian lancar. Persoalan barulah timbul bilamana terjadi kemacetan yang tidak dapat diselesaikan oleh bank yang bersangkutan. Bagi bank pemerintah terikat oleh adanya ketentuan yang mengharuskan penyerahan penyelesaian kredit macetnya kepada PUPK. Namun walaupun ketentuannya bersifat mutlak, dalam pelaksaannya kadang-kadang digunakan hukum acara perdata biasa melaluiPengadilan Negeri.Di dalam penyelesaian kredit ini, perbankkan kadang-kadang menghadapi masalah-masalah dalam pengeksekusian barang-barang jaminan kredit yang telah diberikannya. Hal ini antara lain disebabkan: adanya pemalsuan tanda tangan pihak ketiga sebagai pemilik barang. Jaminan kredit, surat-surat barang jaminan kredit yang tidak kuat dan/atau tidak lengkap, pengikatan barang jaminan kredit yang tidak sempurna dan/atau tidak kuat, pengawasan barang jaminan kredit yang tidak dilakukansebagaimana mestinya dan harga taksasi/taksiran barang jaminan kredit yang tidak benar."

"ABSTRAKSeirama dengan gerak laju pembangunan nasional, peranan modal sangat besar pengaruhnya bagi kesuksesan yang hendak dicapai. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan akan modal ini, pemerintah mengambil kebijaksanaan memberikan baik kredit-kredit kecil yang berjangka waktu pendek, maupun kredit jangka menengah panjang yang besar jumlahnya. Salah satu realisasinya, melalui Surat Edaran Bank Indonesia nomor SE 10/17/UPK tanggal 30 Desember '77 pemerintah telah menunjuk Bank Pembangunan Indonesia(BAPINDO) sebagai satu-satunya bank yang dapat melayani pem berian kredit diatas 1,5 milyar dengan jangka waktu 10 - 15 tahun. Untuk memperoleh gambaran yang lengkap serta memberi tambahan terhadap kekurangan-kekurangan mengenai materi penulisan ini, diperlukan suatu penelitian terhadap hal tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian k£ pustakaan dan metode penelitian lapangan. Sesuai dengan kebilaksanaan pemerintah seperti yang disebutkan di atas, senga.ja dipilih BAPINDO sebagai obyek penelitian, Sedang penelitian kepustakaan dilakukan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada. Pengikatan yang dilakukan BAPINDO sehubungan deng an kredit yang diberikannya, berawal dari adanya suatu permohonan kredit oleh calon debitur. Terhadap permohonan mana setelah dilakukan pembahasan dan penelitian diberikan persetujuannya. Setelah dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan untuk itu, maka ditanda-tanganilah perjanjian kreditnya yang merupakan perjanjian pokok bagi pengikatan jaminannya. Pengikatan jaminan ini pertama-tama tertuju pada jaminan pokoknya yang berupa lokasi proyek beserta isinya, dengan sedapat mungkin menggunakan lembaga hipotik terhadap tanah dan yang melekat di atasnya, serta fiducia ter hadap mesin-mesin yang digunakannya. Pengikatan terhadap jaminan tambahan baru dilakukan apabila jaminan pokoknya dianggap tidak mencukupi. Namun deraikian BAPINDO selalu mensyaratkan untuk minta diadakannya jaminan perorangan sebagai jaminan tambahan. Kuat atau tidaknya pengikatan yang dilakukannya ini Tnempengaruhi upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan kema cetan kredit yang diberikannya. Sebagai bank pemerintah, BAPINBO terikat oleh adanya ketentuan yang mengharuskan penyeraban nenyelesaian kredit macetnya ke FUPN. Namun wa laupun ketentuannya bersifat mutlak, dalam pelaksanaannya sering pula digunakan hukum acara perdata biasa melalui Pengadilan Negri. Oleh karena itu BAPINDO mengambil ,jalan tengah dengan memberikan dua alternatif. Apabila pengikatan jaminannya' kuat serta proyek yang dibiayainya tidak raempunyai prospek lagi, penyelesaian diserahkan pada Pengadilan Negri. Sedang bila pengikatannya lemah serta proyeknya masih ada prospek, diselesaikan melalui PUPN. Untuk itulah, dalam rangkaian kebijaksanaan pemerintah menunjang sektor permodalan ini, perlu pula dipikirkan pembuatan peraturan-peraturan yang menjamin keampuhan lermbaga-lembaga jaminan tersebut serta yang dapat memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat."

"Industri Penerbangan yang bersifat komersial semakin marak di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan semakin banyak beroperasinya perusahaan penerbangan baru, serta semakin serunya persaingan harga tiket pesawat seperti yang terlihat pada surat kabar. Direktorat Jendral Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan Republik Indonesia telah menerbitkan i jin baru kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) perusahaan angkutan udara niaga baru, yang dalam waktu dekat akan segera meramaikan dunia dirgantara Indonesia. Dengan makin maraknya iklim bisnis operator Penerbangan tersebut tentu akan memiliki dampak juga terhadap sektor perbankan yaitu berupa kerjasama antara perusahaan jasa penerbangan dengan pihak perbankan dalam hal permodalan. Dalam prakteknya maraknya hubungan kerja sama ini tidak dibarengi dengan semakin lengkapnya penataan perangkat peraturan perundangan-undangan dan sumber daya manusianya yang khusus menangani kerja sama tersebut, terutama yang berkaitan dengan pengikatan jaminan kredit, yang merupakan syarat utama bagi perbankan dalam memberikan modal, yang akibatnya pihak perbankan merasa riskan untuk memberikan kredit kepada perusahaan penerbangan. Pada dasarnya Pesawat Udara secara hukum dapat dijadikan jaminan kredit dengan dibebani hipotik, akan tetapi dalam prakteknya pihak Departemen Perhubungan Republik Indonesia khususnya Direktorat Perhubungan Udara belum memberikan persyaratan khusus mengenai pembebanan hipotik pesawat Udara, sehingga tetap menimbulkan keragu-raguan bagi pihak perbankan untuk menyalurkan kreditnya kepada- perusahaan penerbangan di Indonesia. Dengan adanya kekurangan ini, maka diadakan suatu penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif tidak murni dengan tipe penelitian bersifat eksplanatoris, sehingga hasil yang didapatkan adalah masih perlunya perangkat hukum dan sumber daya manusia yang secara khusus mengatur dan menjalankan tata cara pendaftaran hipotik Pesawat Udara di Departemen Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Perhubungan Udara, hal ini akan membuat sistimatika dan mekanisme serta tata cara pendaftaran hipotik atas pesawat udara ini menjadi jelas dan para pihak yang terlibat didalamnya mendapatkan kepastian hukum ketika menggunakan pesawat udara sebagai jaminan kredit."