Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penganggaran dalam perspektif New Public Management (NPM) menekankan orientasi output. Penerapan di Indonesia adalah penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Sampai dengan empat tahun terakhir masih ditemukan kementerian/lembaga tidak memiliki standar biaya khusus. Padahal dalam penganggaran berbasis kinerja mensyaratkan standar biaya khusus.Dengan menggunakan pendekatan activity based costing, penelitian ini ingin mengetahui seberapa jauh efektivitas kebijakan standar biaya khusus dengan cara membandingkan antara periode sebelum dengan sesudah penerapan kebijakan. Kemudian mencoba mengetahui hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyusunan standar biaya khusus.Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan studi kasus di Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia.Data yang digunakan adalah data sekunder laporan realisasi keuangan tahun 2007 dan 2008, dan data primer dari responden kunci. Dua alat statistik digunakan dalam penelitian ini. Uji t-Test untuk mengetahui perbedaan realisasi keuangan antara periode sebelum dengan sesudah penerapan kebijakan. Uji peringkat koefisien korelasi Spearman untuk mengetahui korelasi antara dua variabel. Lebih jauh lagi, penelitian ini ingin mengetahui harapan tentang standar biaya khusus dari perspektif pengguna.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dengan sesudah penerapan kebijakan.Hasil ini didukung dengan arah hubungan yang negatif antara realisasi anggaran dengan standar biaya sebagai: dasar untuk menentukan alokasi anggaran, dan pedoman dan informasi biaya kegiatan. Perspektif pengguna menginginkan standar biaya dijadikan dasar dalam menentukan alokasi anggaran dan fleksibel dalam pelaksanaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengembangan standar biaya dalam tingkat kegiatan dan disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan.

---

New Public Management (NPM) perspective focuses budgeting on output oriented. Indonesia interpret this perspective by implementing performance based budgeting as mandated in Law No. 17 year 2003 about Public Finance. This performance based budgeting requires every institution to have a specific cost standard. Unfortunately, up to last four years, it was found that some ministerial or other institutions still do not have the specific cost standard. Using activity based costing approach, this research tries to investigate the effectiveness of specific cost standard policy, by comparing the period of before and after policy implementation. Furthermore, this research tries to analyze the relationship between some factors affecting the effectiveness of specific cost standard.This research is an applied research using National Agency of Drug and Food Control as case study. Data used in this research are both primary and secondary data. The primary data collected from key respondents while the secondary data collected from financial report year 2007 and 2008.The data analyzed using two statistical analyses; t-Test and Spearman?s rank correlation test. t-Test is used to test the difference between the period of before and after policy implementation while Spearman?s rank correlation test is used to test the correlation between two variables. Furthermore, this research tries to investigate some opinions about specific cost standard implementation from user?s perspective. The empirical results show that there are no differences between the period of before and after policy implementation.This result is supported by the inverse correlation between budget realization and specific cost standards which is used as the base of budget allocation and the guidance and source of information for activity/project budgeting. Based on users? perspective, specific cost standard is needed as a tool and guidance for budget allocation, and it should be flexible in its implementation. This research concludes that the development of specific cost standard in activity level and should be adjusted with the activity's need in practice."

"Fokus dari penelitian ini adalah membahas dan menganalisa pelaksanaan kebijakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja di Departemen Keuangan, dengan cakupan analisa mencakup kewenangan-kewenangan dalam fungsi perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pelaksanaan kebijakan itu sendiri baik mengenai proses perencanaan dan penganggaran, hubungan antar kelembagaannya sampai dengan pengukuran dan evaluasi kinerja serta membandingkan dengan praktek-praktek terbaik yang telah dilakukan di beberapa negara.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data-data diperoleh melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian ini menyarankan perlunya perubahan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan fungsi perencanaan dan penganggaran, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan koordinasi di antara Departemen Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

---

The Focus of this research is to discuss and analyze the policy implementation of the Work Plan and Budget Line Ministries / Agencies arrangement through the performance based budgeting approach at The Ministry of Finance. The Coverage of analysis include the authorities in the planning and budgeting function as it is mandated in Law number 17 year 2003 about The National Finance and law number 25 year 2004 about National Development Planning System, the implementation of this policy in terms of planning and budgeting process, the relationship among institutions and performance measurement and evaluation, also comparison with the best practices implemented in some countries.This research is a qualitative which used descriptive design. The data was obtained from extended interview. The findings of this research suggest the importance of changes in some laws related to planning and budgeting function, improvement of human resources and the improvement of coordination between Ministry of Finance and National Development Planning Agency."

"Standard costing layanan jasa pendidikan di Indonesia dapat digunakan dalam menentukan penganggaran transfer fiskal dana desentralisasi untuk Dana Alokasi Umum (DAU). Standar tersebut didasarkan pada rumusan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai standar teknis layanan jasa pendidikan yang dikalikan dengan standar harga berdasarkan peraturan berlaku dengan beberapa pengecualian yang masih harus diperhatikan sebagai berikut : a. Standar biaya yang dirumuskan dalam peraturan teknis diperhitungkan pada ?tingkat satuan pendidikan? sebagai pusat biaya sehingga belum mencakup pembiayaan seluruh kegiatan proses pendidikan. Penerima manfaat seluruh kegiatan proses pendidikan tersebut ada pada tingkat sekolah sebagai satuan pendidikan. b. Pemetaan secara empiris di DKI Jakarta tahun 2008 menunjukkan terdapat kegiatan penyelenggaraan pendidikan dasar yang dilaksanakan pada tingkat Kotamadya/Kabupaten dan bahkan tingkat Provinsi. c. Dalam kasus DKI Jakarta tahun 2008 di seluruh tingkatan wilayah (Provinsi dan Kotamadya/Kabupaten) terdapat 643 jenis kegiatan proses pendidikan dasar tetapi yang tercakup dalam kategori standarisasi kegiatan hanya terdapat 81 kegiatan. d. Total belanja operasi pendidikan dasar yang standar untuk DKI Jakarta tahun 2008 adalah Rp 1.559.709.252.005,00 Belanja operasi personil berdasarkan pada standar kualifikasi dan kompetensi guru yang minimal, sangat cukup bahkan berlebih dalam mengcover penggajian tenaga guru dan non guru di DKI Jakarta tahun 2008. Perbedaan perhitungan standar dengan data pembanding berdasarkan jumlah APBD, ternyata perhitungan standar lebih besar sebesar Rp 1.075.645.090.237,00 Belanja operasi non personil hasil perhitungan standar teknis sangat jauh lebih kecil dalam mengcover seluruh kegiatan pendidikan dasar di tingkat sekolah di DKI Jakarta tahun 2008. Jumlah perhitungan standar hanya sekitar 29 % dibanding dengan total APBD dan APBN yaitu berupa Belanja Operasional Pendidikan (BOP) dan Belanja Operasi sekolah (BOS) dengan selisih kekurangan dana sebesar Rp 787.309.454.075,00

---

Standard costing method for educational services in Indonesia can practically use for fiscal transfer budget of decentralization fund for general allocation grant (DAU). These standard based from Minimum Services Standard (SPM) as technical standard for educational services that multiply with regulation standard of price. Several exception must be assessed for that method :

a. Standard costing that keeping out from technical regulation counted at ?the education entity level? as pooling of cost. So that not entirely the expenditures covered the full process of education activities. The benefit recipients of the full process of education activities resided in the school based as entitiy level.

b. Empirically mapping at DKI Jakarta at the year of 2008 take conclude that really of the full process of education activities reside in Kotamadya/Kabupaten level or Province level.

c. The case of DKI Jakarta year 2008 at the level of Kabupaten/Kotamadya and Province take really that of all activities is 643 education process activities but just covering as standardized activities is 81 activities.

d. Total amount of standard expenditures primary education at DKI Jakarta year 2008 is Rp 1.559.709.252.005,00 Personal operation expenditures based on standard of qualification and competence of the teacher and non teaching staffs take really over calculated for covered wages of the teacher and non teaching staffs at DKI Jakarta year 2008.

Calculating difference among the standard and real wages of APBD is about the position of the standard very larger at Rp 1.075.645.090.237,00 Non personal operation expenditures based on technical standard costing extremely less for covered full activities of primary education in the level of the school of DKI Jakarta year 2008. Amount of standardized cost just 29 % by comparing with the real total cost of ABPD and APBN consist about BOP (Belanja Operasional Pendidikan) and BOS (Belanja Operasional Sekolah) at the difference for Rp787.309.454.075,00."

"Sejak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil alih kegiatan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang menjadi swakelola, dasar penganggaran dana kompensasi yang dianggarkan setiap bulannya tidak lagi menggunakan prosentase dari biaya pengolahan sampah yang dibayarkan kepada pihak swasta. Untuk itu diperlukan suatu rumusan sebagai dasar penganggaran dana kompensasi yang baru. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya mencari dasar penganggaran dana kompensasi yang lebih menggambarkan nilai kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Metode survei dilakukan untuk mengetahui kesediaan masyarakat terhadap besaran dana kompensasi yang ingin mereka terima (willingness to accept) sebagai akibat kerusakan lingkungan. Hasil survei menunjukkan bahwa dana kompensasi yang mereka terima saat ini masih dibawah kerugian akibat kerusakan lingkungan, mengingat perbaikan untuk kerusakan lingkungan belum tangani secara komprehensif dan dampaknya masih harus mereka terima dalam jangka panjang. Selama belum ada perbaikan lingkungan yang signifikan, hasil analisis willingness to accept pada penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penganggaran bagi dana kompensasi.

---

Since the Provincial Government of Jakarta takes over waste management activities in Bantargebang Integrated Waste Disposal Site (TPST) and makes it self-managed, the budgeting for monthly compensation funds is no longer based on the percentage of waste management fee paid to the private operator. It is therefore required a formula as the new basis for compensation funds budgeting. This study aims to seek a compensation funds budgeting basis that better reflects the loss value experienced by the community. A survey method is conducted to find out the people's willingness to accept the amount of funds they wish to receive to compensate the environmental damage. The survey results indicate that the compensation they receive is still under the value of loss from environmental damage, given the environmental damage that has not been fixed comprehensively and the long-term impact they will have to face. As long as there is no significant environmental improvement, the willingness to accept analysed in this study can be used as the basis for compensation funds budgeting."