Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThis article tries to explain how misperception can trigger conflict between countries. The article would employ spiral model of conflict proposed by Robert Jervis as a theoretical framework to scrutinize contemporary US and Chinese contemporary competition. As a result, this paper shows how threat assessment could trigger a spiral of conflict through states tendency to overestimate threat level and its failure to perceive that defensive behavior can be interpreted as offensive by the belligerent. Based on this analysis, the probability of conflicts can be reduced as each country tries to comprehend motivations that drive other behavior, perceptions and reactions that might arise as a result of the strategic empathy."

"Puri merupakan sebuah identitas kelompok elite yang berasal dari keluarga kerajaan dalam masyarakat Bali. Puri terbentuk sejak masa penaklukan Kerajaan Bedahulu oleh Majapahit pada abad ke-14. Peran sosial yang dilakukan oleh puri masih tetap bertahan hingga masa kini, meskipun puri tidak lagi memiliki kekuasaan formal dalam pemerintahan. Secara umum, puri memiliki tiga peran sosial yang menjadi bagian utama, yaitu (1) peran kultural dalam preservasi seni, khususnya di tengah derasnya perkembangan pariwisata di Pulau Bali, (2) peran ekonomi terkait kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah naungannya, dan (3) peran politik dalam mengarahkan figur tertentu dan/atau ikut serta dalam pemerintahan lokal melalui pemilihan umum. Meskipun demikian, perubahan pespektif dari masyarakat terhadap puri pada masa kini dan perbedaan kapabilitas puri yang besar menjadikan peran puri tidak lagi sama antara satu dengan lainnya. Untuk memahami lebih lanjut mengenai peran puri dalam masyarakat Bali pada masa pasca-Orde Baru, penelitian ini dititikberatkan pada dua studi kasus di dua wilayah berbeda, yaitu Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Kabupaten Klungkung merupakan lokasi Puri Agung Klungkung yang merupakan puri tertua di Pulau Bali. Kabupaten Gianyar merupakan lokasi tiga puri yang menjadi obyek penelitian, yaitu Puri Agung Gianyar (Puri Gianyar) di Kecamatan Gianyar, serta Puri Saren Ubud dan Puri Agung Peliatan (Puri Ubud) di Kecamatan Ubud. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis peran politik puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar serta faktor yang mempengaruhi peran politik tersebut. Teori oligarki, pseudohistori, dan penjelasan mengenai relasi antarkasta dalam masyarakat Bali menjadi penting dalam menganalisis temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini. Melalui metode kualitatif, sumber primer penelitian yang didasarkan pada wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh puri dan nonpuri diletakkan sebagai kunci utama dalam penelitian ini, selain sumber-sumber sekunder yang juga menunjang kebutuhan informasi lanjutan dalam memahami peran puri secara lebih mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Puri Klungkung memiliki kapabilitas internal dan eksternal yang lebih lemah dalam memainkan tidak hanya peran politik, namun juga peran ekonomi dan kultural jika dibandingkan dengan peran sosial Puri Gianyar dan Puri Ubud. Kalangan elite Puri Gianyar dan Puri Ubud di Kabupaten Gianyar mampu menjalin relasi yang lebih intensif dengan masyarakat, sehingga partai politik tidak pernah merekomendasikan tokoh di luar puri untuk maju dalam pemilihan umum, setidaknya sampai tahun 2012. Penelitian ini juga tidak menemukan kepentingan bisnis yang bersifat oligarkis dalam jabatan politik tokoh puri di Kabupaten Gianyar, meskipun wilayah ini merupakan wilayah pariwisata terbesar ketiga di Bali, selain Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Kecenderungan bias status dari kalangan puri dan nonpuri juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini yang menunjukkan perbedaan perspektif terjadi secara nyata dalam memandang puri dari kalangan nonpuri dan sebaliknya. Kasus pseudohistori yang ditujukan untuk memperbaiki citra puri dalam kasus Puri Agung Klungkung juga menambahkan temuan penting dalam penelitian terkait peran politik puri dan strategi untuk mendapatkan jabatan politik praktis. Skripsi ini diharapkan mampu mengisi celah penelitian terkait politik lokal di Bali, khususnya dalam memahami peran politik puri di masa pasca-Orde Baru secara lebih kontemporer hingga mencakup tahun 2012. Berdasarkan temuan penelitian yang ada, secara keseluruhan puri masih menjadi entitas sosial penting yang memiliki kapabilitas khusus dalam memperoleh dukungan dan legitimasi dari masyarakat di kedua wilayah tersebut, meskipun berbeda secara karakter.

---

Puri is an elite group identity which originated from Balinese royal family. Puri was formed since the Majapahit conquest of Bedahulu Kingdom in the 14th century. The Puri‟s social role still hitherto persists, albeit puri is no longer holds formal authority in local goverment. Generally, puri has three social roles which are substantial, there are (1) cultural role in arts preservation, mainly through vigorous development of tourism in Bali Island, (2) economic role which is related to community welfare under its influence, and (3) political role in directing certain figures and/or participating in local government through elections. Nevertheless, changing perspectives on puri in Balinese community in recent days and huge capability divergences among puri themselves render puri‟s roles being different from each other.

To deepen comprehension on puri‟s roles in Balinese society in post-New Order era, this research is scrutinized in two case studies in two different locations, namely Klungkung Regency and Gianyar Regency. Klungkung Regency is home to the Puri Agung Klungkung which is the oldest puri on the island of Bali. Gianyar Regency is home to three puris which are being research objects, namely Puri Agung Gianyar (Puri Gianyar) in Gianyar subdistrict, along with Puri Saren Ubud and Puri Agung Peliatan (Puri Ubud) in Ubud subdistrict. This research is designed to analyze political role of puri in Klungkung Regency and Gianyar Regency along with some factors affecting the so-called political role. Oligarchic theory, pseudohistorical, and elucidation of caste social relations in Balinese society become necessary to analyze the findings on this research. Through qualitative method, primary sources of this research which are based on in-depth interview with several puri and nonpuri figures provide the setting on this research, aside from secondary sources which bolster additional informations to comprehensively deepen understanding of puri.

The results of this research show that Puri Klungkung has weaker internal and external capacities in playing not solely political role, but also economic and cultural roles if collated with social roles of Puri Gianyar and Puri Ubud. Elite cohort of Puri Gianyar and Puri Ubud in Gianyar Regency is still able to maintain intensive relations with its people, hence political parties never recommend figures outside puri to join local elections, leastwise up to 2012. This research also finds no business interests in Gianyar Regency through political offices held by puri elites which seems like oligarchic, whereas this regency is the third most favorite tourist destinantion in Bali, after Badung Regency dan Denpasar City. The propensity of status bias from both puri and nonpuri elites also becomes an important finding on this research which shows different perspectives that occur apparently regarding puri through nonpuri and vice versa. Pseudohistorical cases which addressed for beautification attempts of puri‟s image in case of Puri Agung Klungkung also add important findings on political role and strategies of puri to achieve political offices.

At last, this thesis is expected to fill the gap on study of local politics in Bali, particularly in comprehension of puri‟s political role in post-New Order era contemporarily up to 2012. Based on existing research findings, overally puri is still an important social entity which has special capabilities to obtain support and legimation from its people in both locations, despite different characteristically."

"ABSTRAKLatar belakang penelitian ini adalah gagalnya Setgab mendukungkebijakan pemerintah SBY-Boediono di Sidang Paripurna DPR RI, 31 Maret 2012 tentang RAPBN-P 2012. Fenomena ini bertentangan dengan konsep koalisi untuk membentuk pemerintahan mayoritas yang stabil, efektif dan berjangka lama. Atas dasar itu,permasalahan penelitian adalah: 1). bagaimanapolahubunganantarpartaikoalisidalamSekretariatGabungan (Setgab) denganformasipemerintahanan SBY-Boediono?; 2). bagaimanasikappolitikanggotaSetgabdalamSidangParipurna DPR RI, 31 Maret 2012 tentang RAPBN-P 2012?; 3). mengapakoalisipolitikyangmayoritasdilegislatifgagalmengamankankebijakanpemerintahdalam RAPBN-P2012 diSidangParipurna DPR RI, 31 Maret 2012?.Penelitian ini menggunakan teori koalisi dari Arendt Lijphart, teori Hubungan Eksekutif-Legislatif oleh Alan Ware, teori Konflik dari Lewis A. Coser, dan teori Pilihan Rasional dari James Anderson. Penelitianini menggunakan metodekualitatif, dengan teknikanalisis data deskriptif analitis. Sedang pengumpulan data dengan data primer dansekunder, baik dokumen maupunwawancaramendalamdengan tokoh dalam koalisi.Kesimpulan penelitian ini adalah Setgab merupakan koalisi besar (oversized coalition),terdiri dari partai politik dengan jarak ideologi lebar, berorientasi kekuasaan (office seeking) dan bersifat pragmatis. Secara formal hubungan eksekutif-legislatif menganut sistem presidensil, namun dalam realitasnya presiden sangat tergantung dukungan legislatif. Dalam koalisi terjadi konflik politik, namun langkah Golkar dapat dimaknai sebagai bentuk katub penyelamat menghindarkan dari konflik yang lebih besar. Sikap politik anggota koalisi dalam merespon usulan pemerintah mengenai APBN-P 2012 dalam Sidang Paripurna DPR, 31 Maret 2102 lebih menekankanpertimbangan maksimalisasi kepentingan internal partai dibandingkan komitmen terhadap kepentingan koalisi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kegagalan anggota Setgab dalam mengamankan kebijakan pemerintahan pada saat Sidang Paripurna DPR RI, 31Maret 2012.Implikasi teoritis menunjukan bahwa partai-partai dalam Setgab sikap politiknya cenderung bersifat pragmatis, mengutamakan kepentingan internalnya sehingga sering mengalami konflik internal, sesuai dengan pendapat Arendt Lijphart, James Anderson dan Lewis A. Coser. Sedangkan teori hubungan eksekutif-legislatif dari Alan Ware mampu menjelaskan hubungan secara normatif, namun lemah dalam menjelaskan hubungan eksekutif-legislatif dalam konteks praktek empirisnya.

---

ABSTRACT This study was based on the fact of frictions that took place among members of the Government Coalition called the Setgab at the Plenary Session of DPR RI on March 31, 2012, during the discussion of the Bill of the Revision to the 2012 National Budget. It included the political manoeuvering of Golkar Party by petitioning to add a clause to the proposed Bill. The other is PKS Party's rejection to the Governrnent's proposed Bill.These have hindered the coalition from reaching a consensus to further secure the Governrnent's policies. This phenomenon went against the intention of building acoalition in order to guarantee a stable, effective and sustainable majority governrnent. Based on this issue, the research question is formulated as follows: what was the pattem of relation among parties in the Coalition of Setgab related to the formation of SBY's govemment?;what was the positioning of members of the Govemment Coalition on the Bill of the Revision to the 2012 National Budget at the Plenary Session of DPR RI, March 31, 20127; and, why did the Coalition fail to secure the Govemment's Bill on the Revision of the 2012 Budget Bill despite having built a majority in the legislature? This research involves the use of qualitative method with descriptive analytical technique in analysing the data. In the section of theoretical framework, it incIudes the use of theories on coalition, conflict, executive-legislative relation, and rational choice. The data collected incIudes primary and secondary data.Data collection also usedin-depth interview with prominent persons within the Coalition. Findings of this study demonstrate th at the Coalition established was a large one,consisting of political parties with wide ideological range, tied together by office­seeking motivation and was a pragmatic move to fulfill practical considerations. Consequently, the relationship between the executive and legislative institutions became a vulnerable one, particularly in the face of political conflicts. Formally adopting presidential system, in reality the Indonesian president largely depends on the parliament's support. Furthermore, coalitions formed to guarantee parties' support for governrnent's policies in the legislative is at times interrupted by the extension of certain party' s selfish interest which created conflict between the president and other coalition member/s.Finally, findings and conclusions of this study show the theoretical implications in the analysis and that the theories are relevant in explaining the answer to research questions."

"Sejarah pergerakan selalu terjadi pada situasi di mana kezhaliman, ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia menimpa kehidupan umat manusia. Hak-hak asasi manusia yang memberikan ruang luas untuk "bebas" dan "merdeka" menjadi terhambat karena arogansi kekuasaan dengan kesewenang-wenangan tirani penguasa. Oleh karena itu bila kita berbicara tentang sejarah pergerakan, secara tidak langsung kita akan dihadapkan oleh pembahasan mengenai sejarah hak-hak asasi manusia. Singkatnya bahwa sejarah pergerakan selalu identik dengan sejarah HAM.Imperialisme dan Kolonialisme yang diprakarsai oleh negara-negara Barat, berangkat dari transisi paham spiritualisme kepada paham materialisme. Dunia Barat pada sebelum abad pertengahan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma keagamaan. Suasana religius sedemikian mewarnai kehidupan, baik pada segmen masyarakat maupun pemerintahan. Ketika ilmu pengetahuan dan tekhnologi mulai banyak dikembangkan, maka Barat secara perlahan mulai meninggalkan gereja dan paham spritualismenya. Hanya satu yang mereka yakini, bahwa materi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan tehnologi akan dapat meningkatkan taraf kesejahteran hidup umat manusia. Di bawah dorongan kuat paham materialime inilah dunia barat mulai merambah dunia timur, dengan melakukan petualangan kolonialnya untuk menguras sumber daya alam dan sumber daya manusianya sekaligus.Meskipun Amerika menjadi gerbong terakhir dalam rangkaian panjang kereta kolonial dengan Inggris sebagai lokomotifnya, Amerikapun ikut mencicipi jajahan beberapa wilayah di bagian Timur. Salah satu bentuk penjajahan Amerika yang menguras sumber daya manusia secara besar-besaran adalah pengiriman budak-budak kulit hitam dari Negara-negara di bagian benua Afrika. Ini merupakan penjajahan model baru, sebab tanpa harus bertandang ke negeri jajahan, pemerintah kolonial dapat secara efektif menguras sumber daya manusia untuk mendongkrak angka pertumbuhan kekayaan negerinya."