Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAsuransi pengangkutan laut adalah salah satu cabang asuransi yang sedang mengalami perkembangan saat ini, namun asuransi pengangkutan laut memang masih kalah terkenal ketimbang cabang asuransi jiwa ataupun asuransi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, regulasi mengenai asuransi pengangkutan laut itu sendiri juga belum dibentuk oleh pemerintah sampai dengan saat ini. Salah satu isu yang berkembang dalam bisnis asuransi pengangkutan laut adalah adanya persaingan tarif premi antar perusahaan asuransi. Penelitian ini berfokus untuk meneliti apakah pemerintah perlu mengatur mengenai regulasi tarif premi asuransi pengangkutan laut di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif. Pengaturan mengenai tarif premi asuransi pengangkutan laut diperlukan untuk mencegah: persaingan usaha tidak sehat, tarif premi yang memberatkan konsumen dan dominasi perusahaan asing akibat persaingan tarif premi. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan segera membuat regulasi mengenai tarif premi asuransi pengangkutan laut di Indonesia, lebih memperhatikan bisnis asuransi pengangkutan laut di Indonesia dan dapat menjalankan fungsi pengawasan pembinaan dan regulasi dalam bisnis asuransi pengangkutan laut di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi pemerintah dalam membuat regulasi di bidang asuransi pengangkutan laut, dan juga menjadi dasar penelitian lanjutan mengenai bentuk regulasi yang tarif premi asuransi pengangkutan laut yang tepat.

---

ABSTRACTMarine cargo insurance become one of the most developing insurance nowadays, but marine cargo insurance is not well known as the other type of insurance such as life insurance and vehicle insurance. Therefore regulation about marine cargo insurance is not yet formed by the government. One of the issues in marine cargo insurance is about premium tariff competition between the insurance company. This researched focused to find out whether is important or not for the goverment to formed a regulation about marine cargo insurance premium tariff. This research method using a juridical normative approach and descriptive. Regulation about marine cargo premium tariff is important to avoid unfair business competition, premium tariff which incriminating for consument, and domination from foreign companies. From this research, hopefully government formed a regulation about marine cargo insurance premium tariff, and paying more attention to marine cargo insurance business. This research hopefully can become the basis consideration for the goverment to formed the regulation about marine cargo insurance and become the basis consideration for the advanced research about marine cargo insurance premium tariff regulation. "

"Dalam dunia usaha, asuransi penting untuk dimiliki demi kelangsungan usaha yang sedang dijalankan. Perusahaan pengangkutan laut mengasuransikan muatan yang diangkut dengan Asuransi Pengangkutan Laut atau Marine Cargo Insurance. Asuransi Pengangkutan Laut merupakan asuransi yang menanggung atas terjadinya risiko selama proses pengangkutan barang dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli. Marine cargo insurance sebagaimana perjanjian asuransi pada umumnya, merupakan suatu perjanjian yang menyebabkan terjadi nya suatu kesepakatan antara para pihak dan menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat. Perjanjian asuransi yang disepakati oleh Tertanggung dan Penanggung dibuat secara tertulis dalam polis asuransi, yang mengatur syarat dan ketentuan secara lebih detail. Dalam prakteknya, Tertanggung sering kali mengajukan klaim tanpa memperhatikan ketentuan dalam polis, sehingga pada akhirnya klaim berujung ditolak karena Tertanggung telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam polis. Pada akhirnya penelitian ini menjelaskan bahwa semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan dalam polis, baik ketentuan yang tertulis maupun tidak tertulis, akan memiliki akibat hukum yaitu pertanggungan menjadi batal dan Penanggung tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Tertanggung

 

 

---

In the business world, insurance is important to have for the continuity of the business that is being run. Sea freight companies insure the cargo being transported with Marine Cargo Insurance. Sea Freight Insurance is insurance that covers the occurrence of risks during the process of transporting goods from the seller's warehouse to the buyer's warehouse. Marine cargo insurance as an insurance agreement in general, is an agreement that create binding rights and obligations for the parties. The insurance agreement agreed upon by the Insured and the Insurer will be written in a document called “insurance policy”, which regulates the terms and conditions of the agreement. In practice, the insured often file a claim without regard to the warranty in the policy, so that in the end the claim ends up being rejected because the insured has violated the warranty in the policy or in other words the Insured has comitted breach of warranty. In the end, this study explains that all forms of violation of the warranty in the policy, both written and unwritten warranty, will have legal consequences that eliminate the insurer's liability to compensate for losses suffered by the insured

 

"

"ABSTRACTPrinsip subrogasi adalah salah satu prinsip penting dalam hukum asuransi, khusus nya dalam Marine Cargo Insurance. Skripsi ini akan membahas ketentuan perundangan subrogasi di Indonesia dan perbandinganya dengan Negara Belanda dan Amerika Serikat, kapan perusahaan asuransi mendapatkan hak subrogasinya, juga penerapan prinsip subrogasi itu sendiri dalam perkara antara PT. AXA Indonesia melawan PT. Salam Pasific Indonesia Lines dan Raetsasia P I Services Pte.Ltd, dalam putusan tingkat pertama dan tingkat banding, yaitu putusan atas ganti rugi tenggelamnya muatan kapal yang dimiliki oleh Tertanggung. Metode penelitian yang dipakai adalah Yuridis-normatif dimana penelitian didasarkan pada peraturan perundang-undangan, konsep dan studi kasus. Dari analisa dan perbandingan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa prinsip subrogasi belum diterapkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan subrogasi yang lebih baru dan terperinci, selain itu wawasan hakim terkait prinsip dasar asuransi perlu dikembangkan agar hukum asuransi bisa berjalan sesuai dengan tujuanya.

---

ABSTRACTSubrogation principle is one of the most important principles in insurance law, especially in marine cargo insurance. In this research, I will elaborate the regulations of subrogation in Indonesia and how it compared to the regulation of other countries such as Netherlands and United States of America, and when the insurance company will get its subrogation rights. Furthermore, I will explain about whether the principle of subrogation has been implemented correctly or not by the judges in case between PT. AXA Indonesia v. PT. Salam Pasific Indonesia Lines and Raetsasia P I Services Pte.Ltd. The case itself is a marine cargo related dispute. The research method used in this research is juridical normative, which will be based on the regulations, the concept and a study case. This research came with a conclusion that principle of subrogation has not been well implemented by the judges in this present case. Therefore, I suggest that Indonesia have to make a new detailed regulation for subrogation and need to improve its judge rsquo s knowledge and ability on the insurance law, especially with the basic principles. "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai masalah-masalah hukum penerapan hak subrogasi perusahaan asuransi umum dalam asuransi pengangkutan barang melalui laut. Tesis ini mempunyai 2 dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana penerapan hak subrogasi oleh Perusahaan Asuransi Umum kepada Pengangkut dan keterkaitannya dengan Putusan Mahkamah Pelayaran. Kedua, bagaimana keterikatan Perusahaan Asuransi Umum, PT Asuransi AXA Indonesia, dalam perjanjian Pengangkutan yang dibuat antara Pengangkut dengan Tertanggung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tujuan dari hak subrogasi adalah untuk mencegah Tertanggung memperoleh ganti kerugian ganda dan mencegah Pengangkut tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menyebabkan kerugian bagi Tertanggung. Dalam menerapkan hak subrogasinya, Perusahaan Asuransi Umum dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri yang berwenang dalam jangka waktu 1 satu tahun setelah penyerahan barang atau setelah hari seharusnya barang muatan itu diserahkan oleh Pengangkut. Penerapan hak subrogasi oleh Perusahaan Asuransi Umum dihambat dengan adanya pandangan dan pendapat mengenai adanya putusan Mahkamah Pelayaran dan keterikatan Perusahaan Asuransi Umum pada perjanjian Pengangkutan. Adanya Putusan Mahkamah Pelayaran dapat menjadi keuntungan dan juga hambatan dalam penerapan hak subrogasi oleh Perusahaan Asuransi Umum. Perusahaan Asuransi Umum tidak terikat pada perjanjian Pengangkutan karena perusahaan asuransi bukanlah pihak dalam perjanjian Pengangkutan yang memberikan janji. Hal ini ditinjau dari asas pacta sunt servanda dan asas kepribadian. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 499/PDT.G/2015/PN.JKT.BRT jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 257/PDT/2016/PT.DKI merupakan suatu kekeliruan karena General Average tidak terjadi dan PT Asuransi AXA Indonesia tidak terikat pada Perjanjian Pengangkutan.

---

ABSTRACTThis Thesis discussed legal issues of implementation of the right of subrogation of general insurance company in marine cargo insurance. This thesis has 2 two problems. First, how the impact of the decision of the Admiralty Court against implementation of right of subrogation by General Insurance Company in Marine Cargo Insurance. Second, the linkage of General Insurance Company, PT Asuransi AXA Indonesia on Contract of Carriage made by carrier and insured. This research used in juridical normative. The purposes of the right of subrogation are to prevent the insured get double indemnity and to prevent Carrier from not be responsible for his actions caused the loss for insured. In order to implement the right of subrogation, the General Insurance Company could submit tort lawsuit to the authorized District Court within a period of 1 one year after delivery of goods or after the day should be delivered goods by Carrier. The implementation of right of subrogation inhibited by view and opinion about the existance of the Decision of Admiralty Court and the linkage of General Insurance Company on Contract of Carriage. The Decision of Admiralty Court can be advantage and obstacle to implement right of subrogation by General Insurance Company. General Insurance Company is not bound by the Contract of Carriage because General Insurance Company is not the party of Contract of Carriage. It is based on the principle of pacta sunt servanda and principle of personality. Therefore the Decision of West Jakarta District Court No. 499 PDT.G 2015 PN.JKT.BRT jo. The Decision of DKI Jakarta High Court No. 257 PDT 2016 PT.DKI is a oversight because General Average did not occur and PT Asuransi AXA Indonesia is not bound by Contract of Carriage.Keywords right of subrogation, marine cargo insurance, contract of carriage. "

"[ABSTRAKDalam dunia bisnis selalu terdapat persaingan, yang menuntut kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dalam rangka mencapai keunggulan bersaing. Bisnis asuransi kerugian, dengan jumlah pemain 85 perusahaan, merupakan bisnis dengan tingkat persaingan cukup ketat. Kondisi persaingan ini menstimulasi keharusan bagi perusahaan untuk menetapkan tarif premi secara tepat, yang mampu menyesuaikan kondisi tertanggung dan mempunyai daya saing di pasar.Metode kredibilitas Buhlmann, merupakan salah satu metode kredibilitas yang dapat digunakan dalam melakukan perhitungan premi. Metode Buhlmann digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung premi asuransi marine cargo dengan objek penelitian PT Tugu Pratama Indonesia. Proses perhitungan dilakukan dengan memprediksi ekspektasi aggregate loss dimasa yang akan datang dengan melibatkan pengalaman klaim masa lalu sebagai dasar perhitungan. Perhitungan aggregate loss dilakukan untuk tiap grup risiko, yakni grup oil, grup export import material, grup inter island material, dan grup gas and lubricant. Hasil ekpektasi aggregate loss akan digunakan untuk menghitung premi murni yang dikenakan kepada tertanggung tiap jenis risiko. Premi murni yang dihasilkan akan dibandingkan dengan premi aktual perusahaan yang digunakan perusahaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa premi murni untuk grup risiko oil adalah sebesar 0,098%, grup risiko export import material 0,107%, grup inter island material 0,078% dan grup gas and lubricant 0,339%. Setelah dibandingkan dengan premi aktual perusahaan, premi grup oil, grup export import material, dan grup inter island material mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan premi Buhlmann. Sehingga, terdapat ruang bagi perusahaan untuk menurunkan premi sampai batas premi kredibilitas Buhlmann. Sedangkan, premi grup risiko gas & lubricant mempunyai nilai di bawah premi Buhlmann. Sehingga, perusahaan dapat menaikkan premi untuk mengurangi risiko kerugian dimasa mendatang.

---

ABSTRACTIn the business world, there is a competition, which requires company to adapt in order to achieve competitive advantage. Insurance business, with the number of players 85 companies, is a business with tight level of competition. This competition stimulates the requirement for companies to establish appropriate premium rates, which is able to adjust the condition of the insured and competitive in the market.Buhlmann credibility method, is one of credibility methods that can be used in premium calculation. In this research, Buhlmann method is used to calculate the premium of marine cargo insurance in PT Tugu Pratama Indonesia. Calculation process performed by predicting the expected future aggregate loss by involving past claims experience as the basis for calculation. Aggregate loss calculation is processed for each risk group, they are the group of oil, export import material group, inter-island group material, and the gas and lubricant group. Results of aggregate loss expectation will be used to calculate pure premiums that will be charged to the insured for each type of risk. Generated pure premium will be compared to the actual premium.The results showed that the pure premium for the risk group of oil is equal to 0.098%, the risk group of import export of material 0.107%, inter island group and group material 0.078% and gas & lubricant 0.339%. After compared to the company's actual premium, group premium oil, import export group material and group material inter island are greater than premium Buhlmann. Thus, there is a chance for company to reduce premiums to the extent premiums Buhlmann credibility. Meanwhile, the risk premium gas and lubricant group has a value below the premium Buhlmann. Thus, the company can raise premiums to reduce the risk of future losses., In the business world, there is a competition, which requires company to adapt in order to achieve competitive advantage. Insurance business, with the number of players 85 companies, is a business with tight level of competition. This competition stimulates the requirement for companies to establish appropriate premium rates, which is able to adjust the condition of the insured and competitive in the market.Buhlmann credibility method, is one of credibility methods that can be used in premium calculation. In this research, Buhlmann method is used to calculate the premium of marine cargo insurance in PT Tugu Pratama Indonesia. Calculation process performed by predicting the expected future aggregate loss by involving past claims experience as the basis for calculation. Aggregate loss calculation is processed for each risk group, they are the group of oil, export import material group, inter-island group material, and the gas and lubricant group. Results of aggregate loss expectation will be used to calculate pure premiums that will be charged to the insured for each type of risk. Generated pure premium will be compared to the actual premium.The results showed that the pure premium for the risk group of oil is equal to 0.098%, the risk group of import export of material 0.107%, inter island group and group material 0.078% and gas & lubricant 0.339%. After compared to the company's actual premium, group premium oil, import export group material and group material inter island are greater than premium Buhlmann. Thus, there is a chance for company to reduce premiums to the extent premiums Buhlmann credibility. Meanwhile, the risk premium gas and lubricant group has a value below the premium Buhlmann. Thus, the company can raise premiums to reduce the risk of future losses.]"

"Tulisan ini menganalisis pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 861/Pdt.G/2019/PN.Mdn yang memerintahkan PT Asuransi Asoka Mas untuk membayar ganti kerugian (klaim) kepada CV. Benua Swadaya Makmur, ditinjau dari prinsip Insurable Interest dan Contribution. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penelitian ini menyoroti bahwa sengketa terjadi karena objek pertanggungan memiliki dua asuransi dari perusahaan berbeda dan objek tersebut bukan milik CV. Benua Swadaya Makmur. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi penerapan kedua prinsip ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip Insurable Interest telah sesuai, mengingat hubungan hukum antara tertanggung dan objek pertanggungan. Namun, penerapan prinsip Contribution dalam putusan hakim dinilai kurang tepat. Sebaiknya, prinsip Contribution diterapkan dengan membagi tanggung jawab antara kedua perusahaan asuransi yang menanggung objek pertanggungan, untuk mencerminkan keadilan dan proporsionalitas dalam pengelolaan klaim asuransi.

---

This paper analyzes the legal considerations in the Medan District Court Decision No. 861/Pdt.G/2019/PN.Mdn, which ordered PT Asuransi Asoka Mas to pay compensation (claims) to CV. Benua Swadaya Makmur, as examined through the principles of Insurable Interest and Contribution. The study employs a doctrinal research method to assess the issues at hand. It highlights that the dispute arose because the insured object was covered by two insurance policies from different companies and was not owned by CV. Benua Swadaya Makmur. Therefore, further analysis is required to evaluate the application of these principles. The findings reveal that the application of the principle of Insurable Interest was appropriate, given the legal relationship between the insured party and the insured object. However, the application of the principle of Contribution in the court’s decision was deemed inadequate. It is recommended that the principle of Contribution be applied by allocating liability between the two insurance companies covering the insured object, thereby ensuring fairness and proportionality in claim management."