Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam konsep WTU dikedepankan bahwa wilayah- wilayah yang terletak pada ketinggian 0 sampai 7 meter dpi. merupakan wilayah rawa dan endapan dengan air tanah tawar terbatas. Wilayah 7 sampal 25 meter dpi. merupekan wilayah pemusatan penduduk dan memiliki air tanah tawar banyak. (Sandy, 1982; Depdagri, 1983) Salah satu penyebab keterbatasan air tanah tawar di wilayah ketinggian 0 sampai 7 meter dpi. tersebut adalah intrusi air laut yang menyebabkan air tanah menjadi payau/asin (Ruili, 1987; PAM Jaya, 1929) Bila melihat kemampuan PAM Jaya yang saat ini baru mampu melayani 60 persen dari kebutuhan penduduk, maka adanya pemakaian air gerobak di wilayah wilayah dengan ketinggian 0-7 meter dpl.Sehubungan dengan hal tersebut, masaiah yang dibahas adalah: 1. Bagairnana pola distribusi pemakai air gerobak di DKI Jakarta? 2. Bagaimana kaitan antara distribusi pemakai air gerobak dengan wilayah pelayanan PAM, wilayah intrusi air laut, kepadatan penduduk dan kepadatan sumur artesis yang digunakan oleh industri, perdagangan dan jasa ? "

"ABSTRAKTujuan penulisan ini adalah untuk memperoleh gambaran tentangpertumbuhan dan perkembangan daerah slum pada tahun 1970, tahun 1975, tahun 1980 dan tahun 198^, juga mengklasifikasikandaerah slum tersebut.Variable yang dipakai meliputi keteraturan bangunan, kv/alitasfisik bangunan, Penggunaan tanah, kepadatan penduduk dan utilitaskota yang meliputi sarana listrik, ledeng dan riol.Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah ;Bagaimana pola penyebaran daerah slum di wilayah Jakarta Selatan tahun 1970 - 1984; Bagaimana kv/alitas fisik lingkungannya;Adakah kaitannya dengan aspek hak atas tanah,Untuk dapat. menjawab perraasalahan di atas digunakan metode korelasi/ super impose peta-peta dari variable-variable tersebut di atas; Survey lapangan dengan memakai sample bertingkatdan korelasi deskriptif.Akhir dari tulisan ini adalah suatu ringkasan yaitu :- Pola penyebaran daerah slum di wilayah Jakarta Selatan tidakmerata merupakan perkembangan daerah pemukiman padat pa.da daerah dengan kwalitas pemukiman jelek, tidak teraturdan utilitas kota juga kurang seperti listrik, riol dan ledeng tidak ada.- Perkembangan daerah slum dipengaruhi oleh pertambahan penduduk yang pesat dan kurangnya kemampuan penyediaan tanah perumahan.- Program perbaikkan kampung telah meningkatkan kv/alitas fisik lingkungan pemukiman, sedang pembangunan perumahan tanpaizin pada tanah negara ada pengaruhnya terhadap hak atastanah tersebut."

"ABSTRAKMenurut Jakob Oetaina ( 1986 ) peredaran suatu suratkabardipengaruhj oleh tiga hal, yaitu : tingkat pendidikan untuk mampumembaca dan inemahanii isi berita, tingkat pendapatan untuk mainpumembeli, serta 'availibility' adanya suratkabar di tempat itu( parameter yang digunakan adalah jarak dari pusat distribusi ).Dilihat dari segi persebarannya, suratkabar di Indonesiamenurut Hasjim Nangtjik ( 1978 ) dapat diklasifikasikan menjadisuratkabar nasional yang beredar hampir di. seluruh wilayah negaradan suratkabar daerah yang penerbitan dan peredarannya terutamadi suatu atau beberapa daerah saja. Suratkabar daerah adalahsuratkabar yang tumbuh di daerah dan eksistensinya tergantungkepada perannya dalam pembangunan di daerah itu.Suratkabar daerah yang doininan oplahnya dan beredar di JawaTengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah, Suara Merdeka yangberpusat di Kotamadya Semarang dan Kedaulatan Rakyat yangberpusat di Kotamadya Yogyakarta.Tujuan penelitian mi adalah untuk mengetahui pola peredaransuratkabar daerah Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat di JawaTengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1993.Sehubungan dengan tujuan penelitian diatas, inaka inasalahYang akan dicoba dijawab adalah tentang bagaimana pola peredaransuratkabar daerah Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat di JawaTengah dan Daerah Istiinewa Yogyakarta pada tahun 1993, danbagaimana hubungan antara jumlah peredaran kedua suratkabardaerah dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan jarakdari pusat distribusi.Pengklasifikasikan data dari sekala ordinal menjadi sekalainterval dilakukan untuk memudahkan di dalain analisis secarakuantitatif, yang dilanjutkan dengan pengregionan pada petajuinlah peredaran suratkabar, peta indeks nilai tingkatpendidikan, peta tingkat pendapatan daerah, dan peta jarak danpusat distnibusi. Teknik super imposed peta ( pertampalan peta )dilakukan, untuk melihat hubungan antara jumlah peredaransuratkabar dengan indeks nilai tingkat pendidikan, tingkatpendapatan daerah, dan jarak dari pusat distribusi. Korelasistatistik dipakai untuk memperkuat analisis dengan menggunakanprogram Microstat,untuk korelasi multiple dan parsial, sertaregresi linier berganda.Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:1. Untuk suratkabar daerah Suara Merdeka, pola peredarannya diJawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, tersebar tidakinerata dan dominan terdapat di Kabupaten Semarang dan DaerahIstiinewa Yogyakarta.Sedangkan pola peredaran suratkabar daerah Kedaulatan Rakyatdi kedua wilayah tersebut, tersebar inerata dan dominaninengeloinpok di sebelah tenggarawilayah penelitian, meliputiKabupaten Karanganyar, Kiaten, Magelang, Fürworejo, danSukoharjo, serta Daeràh Istimewa Yogyakarta.2. Tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan jarak dari pusatdistribusi berpengaruh terhadap juinlah peredaran keduasuratkabar daerah tersebut, dan yang paling berperan adalahtingkat pendidikan, diikuti tingkat pendapatan dan jarak danpusat distribusi.

---

"

"Air adalah satu diantara kebutuhan hidup yang paling penting, Manusia bisa bertahan hidup 2 - 3 minggu tanpa makan, tapi hanya 2 - 3 hari tanpa minum manusia bisa mati. Secara global kuantitas sumberdaya air di bumi relatif tetap, sedangkan kualitasnya makin hari makin menurun.Sebagai contoh , di DKI Jakarta pada tahun 2003 lalu, dari 43 kecamatan yang ada, ll kecamatan dinyatakan mulai mengalami krisis air bersih. Kapasitas produksi air bersih DKl Jakarta paling banyak hanya mampu melayani empat puluh persen penduduk .Apabila dimasukan kebutuhan air bersih bagi hotel, perkantoran, industri, rumah sakit, pertamanan, rumah-rumah ibadat dan sebagainya, maka ancaman akan defisit air betul - betul meresahkan, sehingga akan mengganggu stabilitas ketahanan daerah.Tujuan dalam penelitian ini meliputi : (I). Menentukan jumlah penduduk dan kebutuhan air bersih untuk lima tahun kedepan serta mengukur besarnya pengaruh faktor jumlah penduduk dan produksi air bersih terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih , (2). Mengetahui faktor-factor yang menyebabkan semakin terbatasnya kemampuan alam dalam memenuhi ketersediaan air bersih, dan (3). Mengajukan strategi pemecahan untuk mengatasi kelangkaan air bersih dan terbatasnya kemampuan alam guna memperkecil dampak negatif yang ditimbulkan agar ketahanan daerah provinsi DKI Jakarta tetap stabil.Penelitian ini menggunakan metode deskriptitl regresi dan model AHP. Metode deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual yang melukiskan gejala-gejala yang ada secara rinci. Metode regresi ( SPSS ) digunakan untuk menentukan proyeksi jumlah penduduk dan kebutuhan air bersih lima tahun kedepan, serta mengukur besarnya pengaruh faktor jumlah penduduk dan peroduksi air bersih dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Model AHP digunakan untuk menentukan skala prioritas dari hasil kuisioner dan diolah dengan program Expert Choice.Hasil penelitian : (1) Jumlah penduduk DKI Jakarta untuk lima tahun kedepan hampir mencapai sebelas juta jiwa dan kebutuhan air bersih diperkirakan mencapai empat ratus sembilan puluh dua juta meter kubik pertahun. Kebutuhan air bersih untuk lima tahun kedepan masih dapat terpenuhi sebcsar enam puluh satu persen. Faktorjumlah penduduk dan produksi air bersih berpengaruh sangat signifikan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dengan koefisien determinasi mencapai hampir sembilan puluh empat persen. (2). Faktor penyebab semakin terbatasnya kemampuan alam dalam memenuhi ketersediaan air bersih adalah kualitas air menurun akibat pembuangan berbagai limbah ke sumber air, iahan untuk resapan air berkurang, meningkatnya bencana banjir , penggunaan air tanah yang semakin meningkat,dan melebihi kemampuan pengisian kembali air tanah. (3). Strategi yang pertama efiseiensi pemakaian air bersih, strategi kedua menambah jumlah PAM Daerah, strategi ketiga mempermudah ijin pendirian PAM Swasta, strategi keempat pasok air bersih dari luar Jakarta, strategi kelima penerapan teknologi penyulingan air laut.Bila pengelolaan sumberdaya air yang bijaksana dan pemakaian air bersih yang tepat guna maka akan memperoleh manfaat ekonomis, ekologis, dan sosial- budaya yang saling berkaitan satu sama lain, secara simultan akan mendukung peningkatan ketahanan daerah provinsi DKI Jakarta.

---

Water is one of most important basic substance needs, human can survive

without food within two to three weeks, but without drink can survive to live just two to three days, it is inevitably can die. It is relative remain stable of water resource in the earth globally, while the quality is getting more decrease. For example, in Capital City Special Region of Jakarta in 2003 ago, of 43 the existing subdistricts, 11 of them are stated begin to go through freshwater crisis. Freshwater production capacity of Jakarta Special Region at least it only will able to serve forty percent of population. If freshwater need distributed to hotel, offices, industries, hospitals, parks, worship houses and so forth, therefore threaten toward the deficit of water simply give rise to be restlessness, so that it will disturb stability of regions endurance.

The purpose of the research consists of : (1). Decide the number of population and freshwater need for tive years onward as well as measure magnitude of effect of total of population factor and freshwater production for supplying freshwater need, (2). Interpreting factors generating progressively limited nature capacity in fulfilling freshwater availability, and (3) to propose solution strategy to cope with scarcity of freshwater and a limited nature capacity for minimizing negative impact emerging for endurance of Capital City of Jakarta Special Region is remain stable.

This research use descriptive method, regression and AHP model. Descriptive method is aimed to gather actual information representing the detailed existing tendencies. Regression method (SPSS) is used to determine projection of the total population and freshwater need onward, and also measure the magnitude of effect of the amount of population factor and reproduction of freshwater in supplying freshwater need. AHP model is used to determine scores (priority scale) from questionnaires result and adapted and processed with Expert Choice program.

The result of research: (1) The amount of population of Jakarta for five years onward almost to reach eleven million people and freshwater need estimated run into four hundreds ninety two cubic meter per year. Freshwater need for five years onward can be still fulfilled of sixty one percent. Total population factor and freshwater production has most significant role on supply offreshwater need with determination coefficient reach nearly of ninety four percent. (2). Cause factor is progressively the limited of nature capacity in supplying freshwater availability is water quality decrease due to wastewater to the source of water, pervasiveness water area is reduce, flood disaster is more increasing, the use of ground water is getting more increase, and exceeding capacity if ground water refilling. (3) The first strategy is the use of freshwater is efficient, the second strategy is to increase total of District PAM, the third strategy is facilitating the establishment permission of Private PAM, the fourth strategy freshwater supply from out of Jakarta, the fifth strategy is sea water refining technology application."

"Penelitian ini membahas mengenai privatisasi pengelolaan air minum DKI Jakarta dari sudut pandang hukum administrasi negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan privatisasi air di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Sedangkan di DKI Jakarta, diatur dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 Tentang PDAM DKI Jakarta (PAM Jaya). (2) Privatisasi adalah tindakan untuk mengurangi campur tangan pemerintah dan memperbanyak peran pihak swasta.Privatisasi air diartikan berpindahnya pengelolaan air baik sebagian maupun seluruhnya dari sektor publik kepada sektor privat. Privatisasi air pun membawa isu terkait air sebagai bagian dari hak asasi manusia. (3) Privatisasi air di DKI Jakarta bertentangan dengan konsep hak menguasai negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Sedangkan privatisasi pengelolaan air minum di DKI Jakarta dibolehkan berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 Tentang PDAM DKI Jakarta (PAM Jaya). Penentuan tarif pun melibatkan pihak swasta yang memegang andil besar di dalamnya, dimana seharusnya pemerintah yang memegang kontrol atas penentuan tarif air tersebut.

---

This research describes the privatisation of water management in DKI Jakarta from the point of view of state administrative law. This research is a normative legal research using secondary data, such as legislation, books, and interviews. This research shows, (1) Water privatisation in Indonesia is regulated in Law Number 7 of 2004 on Water Resources. While in Jakarta, is regulated in DKI Jakarta Regional Regulation Number 13 of 1992 on PDAM DKI Jakarta (PAM Jaya). (2) Privatisation is an act to reduce government intervention and increase the role of private sector.

Water privatisation is defined the transfer partly or whole of water management from public sector to the private sector. Water privatisation will carry water-related issues as a part of human rights. (3) Water privatisation in in DKI Jakarta is not in accordance with the concept of state authorization in Article 33 section (2) and section (3) of the 1945 Indonesian Constitution. While privatisation of drinking water management in Jakarta is allowed by the Jakarta Regional Regulation Number 13 of 1992 on PDAM DKI Jakarta (PAM Jaya). The determination of water tariff involving private parties who hold an important role in it, where should government retained control over the determination of the water tariff."

"PAM JAYA, sebagai Perusahaan Air Minum Milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, saat ini dinilai belum mampu mencapai sasaran pada kedua misinya. Berbagai faktor internal dan elcternal, seperti struktur organisasi, sumber daya manusia (SDM) dan kepuasan pelanggan, diduga kuat mempengaruhi kinerja PAM JAYA saat ini (sumber : 70 Tahun PAM JAYA).Menyadari betapa besar peranan faktor-faktor tersebut pada perkembangan PAM JAYA, maka pendekatan dan solusi yang dipandang mampu mengangkat potensi dan mengurangi kelemahan PAM JAYA adalah pendekatan manajemen strategi yang didukung dengan kebijaksanaan publik yang relevan.Berdasarkan pada asumsi demikian, maka penelitian ini bertujuan untuk : 1). mengidentifikasi faktor-faktor struktur organisasi, SDM, dan pelanggan sebagai faktor-faktor SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) ; 2). Memformulasikan strategi PAM JAYA berdasarkan temuan-temuan SWOT serta membandingkannya dengan strategi PAM JAYA saat ini; 3). Mengevaluasi kebijaksanaan publik yang diduga turut mempengaruhi implementasi strategi yang diformulasikan tersebut; serta 4). Mengetengahkan pendekatan privatisasi sebagai solusi terhadap masalah kebijaksanaan publik yang sulit untuk dipecahkan.Rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, sebelumnya telah diawali oleh studi literatur terhadap teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya ditetapkan lima teori utama sebagai logika berpikir pada tahap-tahap penelitian ini, yaitu : 1). Pada tahap analisis SWOT, teori manajemen strategi (Pierce-Robinson, 1991) menjadi kerangka berpikir yang utama sebelum memformulasikan strategi atas dasar faktor-faktor SWOT. Sedangkan untuk mengukur faktor-faktor SWOT itu sendiri, beberapa teori dipergunakan disini, antara lain teori karakteristik struktur organisasi (Lubis-Huseini, 1987, Robbins, 1990) untuk mengukur derajat formalisasi, sentralisasi dan kompleksitas struktuk organisasi PAM JAYA. Kemudian teori atau konsep SERVICE QUALITY SERVQUAL (Valerie-Parasuraman, 1990) yang secara berturut-turut dipergunakan dalam pengukuran faktor kualitas SDM PAM JAYA, serta faktor kepuasan pelanggan; 2). Pada tahap kedua, yaitu analisis kebijaksanaan publik, kerangka teori yang relevan adalah hirarkhi kebijaksanaan publik (Bromley, 1989). Selain itu beberapa teori pendukung melengkapi analisis tentang kebijaksanaan publik di PAM JAYA; 3). Tahap terakhir adalah tahap preskripsi dengan pendekatan privatisasi. Tentu saja teori-teori privatisasi, utamanya oleh Donahue (1991), Keith Hartley (119I) serta Savas (1987) akan mewarnai analisis pada tahap ini.Hasil identifikasi faktor-faktor SWOT, menunjukkan bahwa struktur organisasi PAM JAYA berada pada derajat formalisasi dan kompleksitas rendah, namun sentralisasi tinggi. Di lain pihak kualitas SDM yang diukur melalui kualitas pelayanan, mengalami kesenjangan pada kualitas pelayanan tingkat manajerial (gap 1 dan gap 2) yaitu kurang riset pemasaran, lemah pada komitmen pelayanan dan persepsi manajemen terhadap kemampuan perusahaan, dukungan pendidikan formal yang rendah, distribusi pegawai yang tidak merata, serta penghitungan ratio pelayanan yang tidak tepat. Sebaliknya pada kualitas pelayanan di tingkat CabanglRayon justru tidak mengalami kesenjangan yang berarti. Hal ini dibuktikan pula dengan temuan pada tingkat kepuasaan pelanggan tentang aspek pelayanan administratif dan aspek tarip. Sedang pada aspek pelayanan kualitas air, kepuasan pelanggan nampak kurang.Berdasarkan temuan faktor-faktor SWOT tersebut, kemudian diformulasikan empat model strategi berikut kekuatan dan kelemahan pada masing-masing model. Pada dasarnya implementasi strategi akan memerlukan dukungan kebijaksanaan baik pada level operasional, organisasional maupun pada level policy (Bromley, 1989). Oleh karena itu analisis terhadap hirarkhi kebijaksanaan publik pada ketiga level itu pun dilakukan. Kenyataan membuktikan bahwa keterikatan kebijaksanaankebijaksanaan operasional PAM JAYA dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pada level diatasnya, sangat tinggi dan rigid. Bahkan terdapat beberapa kebijaksanaan yang sudah tidak relevan untuk kondisi masa kini. Melihat kenyataan ini maka diperkirakan bahwa implementasi strategi operasional akan banyak menemui hambatan pada segi dukungan kebijaksanaan publik di level organisasional dan policy level. Apabila demikian halnya, maka sulit bagi PAM JAYA untuk dapat mengembangkan dirinya sebagai suatu perusahaan yang juga dibebani misi komersial.Mengacu pada kondisi temuan tersebut, maka diajukan beberapa model kombinasi privatisasi (Savas, 1987), dengan tema pembagian fungsi dalam perusahaan. Kombinasi public - privat - public merupakan tawaran yang sangat patut untuk dipertimbangkan oleh PAM JAYA. Dengan fungsi kepemilikan masih berada ditangan Pemda, sedang fungsi manajemen day-to day ditangan swasta (bisa sebagian atau keseluruhan) dan operasional ditangan Pemda, maka diharapkan misi sosial PAM JAYA tidak akan hilang, di lain pihak misi komersial mendapatkan perhatian."

"Infrastruktur memiliki peranan penting dalam meningkatkan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Infrastruktur air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang dapat dapat memperbaiki kondisi kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, dan memberikan perlindungan lingkungan. Adanya kesenjangan antar wilayah maka dibutuhkan adanya pemetaan infrastruktur sehingga dapat mengetahui prioritas pembangunan. Indikator penilaian didapatkan dengan studi literatur. Pemetaan infrastruktur didapatkan dengan kuesioner yang diolah dengan metode AHP.Hasil dari penelitian ini menunjukkan peringkat kota sebagai berikut; Surabaya, Banda Aceh, Banjarmasin, Denpasar, Medan, Yogyakarta, Jakarta, Mamuju, Palembang, Makassar, Mataram, Pontianak, Jayapura, Jambi, Bandung, Padang, Semarang, Serang, Ternate, Bengkulu, Manokwari, Pangkal Pinang, Kendari, Palangkaraya, Bandar Lampung, Samarinda, Pekanbaru, Gorontalo, Tanjung Pinang, Kupang, Ambon, Manado.

---

Infrastructures have important roles in escalating and preserving rapid economic growth. Drinking water and sanitation infrastructure are basic human needs which can mend heatlh condition, increase quality of life and provide environment protection. Nevertheless, there are disparities in drinking water and sanitation infrastructure in Indonesia. Therefore, the need for mapping drinking water and sanitation infastructure is expected to determine the pattern of development and improvement of future drinking water and sanitaion infrastructure. Literature studies are used as sources for scoring selected indicators. The weight of each indicators is acquired by questionaires.

The result of this research indicates the rank of capital of provinces as follows; Surabaya, Banda Aceh, Banjarmasin, Denpasar, Medan, Yogyakarta, Jakarta, Mamuju, Palembang, Makassar, Mataram, Pontianak, Jayapura, Jambi, Bandung, Padang, Semarang, Serang, Ternate, Bengkulu, Manokwari, Pangkal Pinang, Kendari, Palangkaraya, Bandar Lampung, Samarinda, Pekanbaru, Gorontalo, Tanjung Pinang, Kupang, Ambon, Manado."

"Kadar nitrat yang tinggi pada air bersih penduduk di Kelurahan Kukusan berisiko menimbulkan gangguan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antar parameter nitrit dan nitrat serta mengestimasi tingkat risiko kesehatan dari air bersih dan air minum penduduk. Penelitian ini menggunakan metode analisis risiko kesehatan lingkungan. Pengumpulan data dilakukan dengan pengambilan sampel air bersih pada 30 titik, dan wawancara serta pengukuran berat badan terhadap 41 responden. Pengambilan sampel air bersih diakukan untuk mengetahui kadar NO3-N, NO2-N, NH3, pH, Total Zat Padat terlarut (TDS), dan Daya Hantar Listrik (DHL). Jumlah responden dan sampel air bersih disesuaikan dengan data pemantauan kualitas air bersih dari Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun 2013.Hasil penelitian menunjukkan perbedaan bermakna antara sebelum dengan sesudah dimasak terhadap variabel NO3-N, pH, TDS, dan DHL (p=0,0005), terdapat korelasi yang bermakna antara pH dengan NO3-N pada air bersih (r=-0,578; p=0,001) dan air minum (r=-0,571; p=0,01), dan tingkat risiko pajanan nitrat dan nitrit dari air minum pada durasi real time (RQNO3-N = 0,113; RQNO2-N= 0,07) dan pada durasi life span (RQNO3-N= 0,178; RQNO2-N= 0,09) masih aman. Hal ini diindikasikan bahwa air minum penduduk yang berasal dari air bersih masih layak dikonsumsi karena tidak berisiko oleh pajanan nitrat dan nitrit.

---

High levels of nitrate in clean water residents of Kukusan district pose a risk to human health. This study aims to know a correlation between inter parameters nitrates and nitrites and estimate the level of health risk from exposure to clean water and drinking water residents. Data collection was carried out with clean water sampling at 30 points, and interview as well as a measurement of the weight of 41 respondents. The sampling of clean water to determine levels of NO3-N, NO2-N, NH3, pH, Total dissolved Solids (TDS) and Electrical Conductivity (DHL). Respondents and sampling of clean water were selected based on quality monitoring clean water 2013 data from Department of Health in Depok.

The results show the difference between before and after means boiled on a variable NO3-N, pH, TDS, and DHL (p=0,0005), there is significant correlation between pH with NO3-N from clean water (r=-0,578; p=0,001) and drinking water (r=-0,571; p=0,01), and the level of risk exposure to nitrates and nitrites from drinking water on real time duration (RQNO3-N = 0,113; RQNO2-N= 0,07) and life span duration (RQNO3-N= 0,178; RQNO2-N= 0,09) is still safe. This indicated that residents of the drinking water that comes from the clean water consumed is still eligible because it is not at risk by exposure to nitrate and nitrite."