Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kabupaten Sleman terletak di lereng Selatan Merapi jumlah penduduk terbesar di DIY Keadaan lereng, ketinggian dan kepadatan penduduk di Sleman menampakkan pola sebaran yang terkait dengan posisi Gunung Merapi. Kepadatan penduduk Sleman yang terkonsentrasi pada bagian selatannya diikut pula oleh sebaran jumlah usaha pada setiap sektor ekonomi di luar sektor pertanian. Dengan demikian faktor produksi di Sleman akan mempunyai kaitan dengan kondisi fisik dan kepadatan Pada segi lain Sleman mampu memberikan sumbangan pendapatan daerah terbesar sesudah Kotamadya Yogyakarta di Propinsi DIY. Dengan berlatar belakang pada kondisi fisik Sleman maka akan dicoba diteliti hubungan antara faktor produksi dengan pendapatan daerah yang kemudian membentuk region-region ekonomi di Kabupaten Sleman. Adapun masalah yang akan dibahas al bagaimana distribusi faktor produksi kegiatan ekonomi di Sleman ? imana distribusi region ekonomi sehubungan dengan faktor produksi dan pendapatan daerah ? pada sisi f1sik dan kepadatan penduduk yang bagaimana region ekonomi terdapat ?"

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses formulasi kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan atas lahan pertanian di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan (wawancara mendalam) dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian berlangsung pada saat pembahasan Raperda Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pembuatan Kebijakan Insentif tersebut dilatarbelakangi oleh posisi Kabupaten Sleman yang strategis sehingga rawan akan fenomena konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, dan alternatif kebijakan yang dipilih sebagai insentif Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian adalah pengurangan tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian dicantumkan dalam Pasal 8 Peraturan daerah tersebut.

---

This undergraduate thesis was conducted to get a overview of how the process of formulations policy property tax incentive on agricultural land in the Sleman Regency. This study used a qualitative approach to techniques of collecting data through field reasearch (Indepth-Interview) and literatur study. The results of this research show that the process of formulation policy property tax insentive on agricultural land takes place at the time of the discussion of the draft regulation the number 11 in 2012 about the rural and urban property tax. The incentive policies backed by the creation of the strategic position of Sleman Regency so prone to the phenomenon of conversion of farmland to non farmland, and alternative policy chosen as tax incentives for agricultural land is the reduction of tax rates was then be stated in the section 8 regulations of the area."

"Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan regulasi terkait kebijakan manajemen buku KIA diantaranya, Kepmenkes No.284/Menkes/SK/III/2004, Permenkes No.4 tahun 2019, Pedoman Manajemen Umum Penerapan Buku KIA, dan Juknis Penggunaan Buku KIA. Kebijakan manajemen buku KIA tersebut, mengatur dari proses perencanaan hingga buku KIA dapat dimanfaatkan. Namun, buku KIA belum optimal digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut, mengombinasikan desain penelitian kualitatif studi kasus dan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Edward III dan David Easton. Implementasi kebijakan diukur berdasarkan variabel input, proses, dan output. Hasil penelitian menunjukan, di Kementerian Kesehatan masih perlu ditingkatkan terkait fasilitas, dukungan dari Pemda, analisis dalam perencanaan, dan kejelasan serta konsistensi dari penyampaian kebijakan. Di Sleman, adanya regulasi yang diterbitkan dalam mendukung implementasi manajemen buku KIA berupa SE Kepala Dinas Kesehatan di tahun 2020, yang kemudian diperkuat menjadi Perbup di tahun 2021 menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan manajemen buku KIA, komponen yang perlu ditingkatkan yaitu tuntutan dan dukungan dari masyarakat. Sedangkan, di Bandung Barat, diketahui belum ada regulasi manajemen buku KIA ditingkat kabupaten, komponen yang perlu ditingkatkan terkait fasilitas; dukungan dari RS, Faskes Swasta, lintas sektor, dan Masyarakat; transmisi dan kejelasan informasi; pelayanan UKM puskesmas; dan monitoring serta evaluasi. Output dari implementasi kebijakan manajemen buku KIA antara lain, di nasional sebanyak 75,20% ibu hamil memiliki buku KIA, di Kabupaten Sleman sebanyak 95% memiliki/pernah menggunakan buku KIA, dan di Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 70,7% memiliki/pernah menggunakan buku KIA. Sehingga dapat disimpulkan, kebijakan manajemen buku KIA masih belum terimplementasi dengan baik karena beberbagai kendala dalam input, proses serta beragamnya capaian pemanfaatan buku KIA di daerah. Penelitian ini, merekomendasikan agar Kementerian Kesehatan dapat meningkatkan kejelasan, konsistensi dan menghindari tumpang tindih regulasi terkait manajemen buku KIA; analisis penggunaan buku sejenis buku KIA sehingga dapat menjadi dasar perencanaan sharing-cost; serta penyediaan fasilitas yang mendukung; Dinas Kesehatan Kab. Sleman agar mendorong SIM KIA untuk diadaptasi atau diintegrasikan di tingkat nasional dan menyiapkan regenerasi SDM penanggung jawab KIA; Dinas Kesehatan Kab. Bandung Barat untuk menyiapkan regulasi manajemen buku KIA di tingkat kabupaten, meningkatkan upaya transmisi dan kejelasan informasi, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan UKM di puskemas, dan meningkatkan serta mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi.

---

The Ministry of Health has published regulations related to MCH book management including, Kepmenkes No. 284/Menkes/SK/III/2004, Permenkes No. 4 of 2019, General Management Guidelines for the Application of MCH Handbooks, and Technical Guidelines for the Use of MCH Handbooks. The management policy of the MCH book, regulates from the planning until the MCH book being utilized. This study aims to see how the implementation of the MCH book management policies, combines qualitative case study and quantitative descriptive research designs with the approaches of Edward III and David Easton. Policy implementation is measured based on input, process, and output variables. The results show that the Ministry of Health still needs to improve facilities, support from the local government, analysis in planning process, and clarity and consistency of policy delivery. In Sleman, the regulation issued to support the implementation of MCH book management by Circular Letter form Head of the Health Service in 2020, which was strengthened to become regent reguation in 2021 became an important part in the implementation of MCH book management policies, components that need to be improved are demands and support from the community. In West Bandung, there is no MCH book management regulation at the district level, the components that need to be improved are related to facilities; support from hospitals, private, cross-sectoral, and community health facilities; transmission and clarity of information; health center UKM services; and monitoring and evaluation. Outputs from the implementation of MCH book management policies showed that at national level, 75.20% of pregnant women have MCH books, 95% in Sleman District have/have used MCH books, and in West Bandung Regency, 70.7% have/ever using the MCH handbook. From this reaserceh, can concluded that the implementation of MCH book management policies are still not optimal because there are various obstacles in the input and implementation process as well as various achievements in the use of MCH books in the regions. This study recommends that the Ministry of Health can improve clarity, consistency and avoid overlapping regulations related to MCH book management; analysis of the use of the MCH handbook so that it can be used as the basis for cost-sharing planning; and the provision of supporting facilities; District Health Office of Sleman to encourage MCH SIM to be adapted or integrated at the national level and prepare the regeneration of human resources in charge of MCH; District Health Office of West Bandung to prepare MCH book management regulations at the district level, increase efforts to transmit and clarify information, increase the quantity and quality of SME services in health centers, and improve and develop monitoring and evaluation mechanisms."

"Penelitian dilakukan di Daerah Aliran Sungai Opak Wilayah Prambanan dan sekitarnya meliputi Kecamatan Prambanan dan Piyungan, Yogyakarta dengan luas area sebesar 74,84 km. Selama beberapa tahun terakhir, daerah penelitian kerap dilanda  krisis air bersih bahkan di musim penghujan.  Kejadian ini sejalan dengan semakin bertambahnya pembangunan permukiman, tempat wisata, dan penginapan di daerah tersebut. Maka, peneliti melakukan pemetaan daerah potensi resapan sebagai salah satu upaya konservasi daerah resapan air dalam perencanaan tata ruang. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk membuat peta potensi ialah metode penginderaan jauh dan SIG. Pada beberapa penelitian sebelumnya, metode ini dinilai cukup efektif dalam memetakan daerah resapan. Adapun berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa parameter yang digunakan penelitian ini untuk memetakan daerah resapan, yaitu kemiringan lereng, jenis tanah, litologi, tutupan lahan, densitas drainase, densitas kelurusan, dan curah hujan. Parameter-parameter ini kemudian diolah menjadi peta-peta tematik lalu direklasifikasi sesuai dengan tingkat kemampuan setiap kelasnya dalam menyerap dan meloloskan air ke akuifer. Setelah itu, dilakukan pembobotan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan hasil yaitu: kemiringan lereng 32,3%, jenis tanah 23,4%, litologi 17,6%, tutupan lahan 10,4%, densitas drainase 7,6%, densitas kelurusan 4,7%, dan curah hujan 3,7%. Hasil integrasi ketujuhparameter menghasilkan lima kelas daerah potensi resapan yaitu potensi sangat rendah mencakup 0,6% daerah penelitian, potensi rendah mencakup 7,2%, potensi moderat mencakup 29,3%, potensi tinggi mencakup 42,5%, dan potensi sangat tinggi mencakup 20,7% daerah penelitian. 

---

The research was conducted in the Opak River Watershed in the Prambanan and surrounding areas, covering Prambanan and Piyungan sub-districts, Yogyakarta with an area of 74.84 km. Over the past few years, the study area has often been hit by a clean water crisis even in the rainy season. This incident is in line with the increasing development of settlements, tourist attractions, and inns in the area. So, the researcher conducted a mapping of potential infiltration areas as one of the efforts to conserve water catchment areas in spatial planning. One method that can be used to create a potential map is remote sensing and GIS. In some previous studies, this method was considered quite effective in mapping infiltration areas. As based on previous research, there are several parameters used by this research to map infiltration areas, namely slope, soil type, lithology, land cover, drainage density, straightness density, and rainfall. These parameters were then processed into thematic maps and reclassified according to the level of ability of each class to absorb and pass water to the aquifer. After that, weighting was done using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method with the results: slope 32.3%, soil type 23.4%, lithology 17.6%, land cover 10.4%, drainage density 7.6%, alignment density 4.7%, and rainfall 3.7%. The integration of the seven parameters resulted in five classes of infiltration potential areas: very low potential covering 0.6% of the study area, low potential covering 7.2%, moderate potential covering 29.3%, high potential covering 42.5%, and very high potential covering 20.7% of the study area."