Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTanah adalah sumberdaya alam, yang sangat penting bagikehidupan manusia.Pola penggunaan, pemilikan dan penguasaan tanah, secaraspatial, akan memberikan kenampakan yang berbeda antara satudaerah dengan daerah lainnya.Akibat perbedaan tersebut, ada yang digolongkan sebagaikota, peralihan dan desa.Menentukan batas wilayah kota, peralihan dan desa,belum terdapat kesamaan dari beberapa pendapat, tergantungsudut pandang dan tujuannya.Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penelitian inibermaksud untuk mengetahui; dimana batas wilayah perkotaan,peralihan dan desa ditinjau dari aspek pemilikan danpenguasaan tanah di Kotaraadya Bitung, serta bagaimana polapemilikan dan penguasaan tanahnya.Metode yang digunakan untuk menentukan batas wilayahtersebut, digunakan teknik scoring, sedangkan pola pemilikandan penguasaan tanahnya dilakukan secara deskriptip analitikdan dibantu dengan uji persamaan regresi linear.Hasil yang diperoleh, wilayah yang memenuhi kriteriaperkotaan sebanyak 16 kelurahan, peralihan 3 kelurahan danpedesaan 15 kelurahan. Sedangkan letak pusat kotanya beradadi Kelurahan Bitung Barat, Bitung Tengah, Bitung Timur danPateten.Atas dasar letak tiap-tiap kelurahan terhadap pusatkota, keadaan pola pemilikan penguasaan tanahnya cenderungberubah sehingga dapat memberikan gambaran bahwa, makin jauhdengan pusat kota, persentase jumlah pemilik tanah makiriberkurang, sejalan dengan berkurangnya persentase jumlahrumah tangga yang tidak memiliki tanah, dan persentase jumlahpemilikan sertifikatnya juga berkurang. Sebaliknya, rata-rataluas bidang tanah makin bertambah luas, dan penggunaan tanahumumnya bersifat pertanian."

"[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang jelasnya pengaturan mengenai penguasaan danpemilikan atas tanah pada pulau-pulau kecil di Indonesia di dalam peraturan perundangundanganyang ada. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan multitafsir yang berakibatmunculnya banyak permasalahan terkait pulau kecil di Indonesia, salah satunya adalahpemilikan pulau oleh asing yang secara tegas dilarang. Penelitian ini dilakukan denganmenggunakan metode penelitian kepustakaan bertipe deskriptif-analitis serta pendekatanyuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Negara menguasai semua pulaukecil di Indonesia, namun implementasi makna dari kata “menguasai” tersebut belumsepenuhnya tercermin dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya, pulau-pulau kecil diIndonesia “mudah” beralih penguasaan kepada pihak lain baik itu WNI maupun asing. Hasilpenelitian menyarankan agar seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia diberi Hak Pengelolaansebagai wujud dari hak menguasai negara agar perencanaan, pengelolaan, serta pengawasandari pulau-pulau tersebut menjadi tanggung jawab negara., This research was based on the vagueness of regulations of land tenure and ownershipregarding small islands in Indonesia. The mentioned vagueness created multi-interpretationthat cause some problems to surface regarding small islands in Indonesia, such as islandspossesed by foreigner which was strictly prohibited according to UUPA. This research wasdone using library-research method with descriptive-analytical type, as well as juridicalnormativeapproach. The result concluded that State owned all small islands in Indonesia, butthe implementation of the word “owned” was not yet mirrored inside the existing regulations.Therefore, small islands could shift easily from one to another, either local people orforeigner. This research then also suggest that all small islands in Indonesia were bestowedwith Rights of Management as the implementation of State’s authority rights, therefore theplanning, management, and surveillance of the islands became the state’s responsibility.]"