Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai respon pedagang kaki lima terhadap kebijakan penertiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Penelitian ini penting mengingat adanya respon pedagang yang mengakibatkan kebijakan penertiban berjalan tidak efektif, bahkan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Padahal kebijakan penertiban bertujuan untuk menata kota dalam rangka menyukseskan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Genah, Mereunah dan Tumaninah.Penelitian ini difokuskan di Jl. Merdeka sebagai lokasi yang terkena kebijakan sesuai dengan keputusan Walikota Nomor : 511.23/Kep.1322-huk/2001 Tentang Lokasi Bebas Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung.Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara dengan informan, dan pengamatan dilapangan. Informan penelitian berasal dari pejabat Pemerintah Kota Bandung dan beberapa pedagang kaki lima sebagai objek kebijakan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasi penertiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung tidak disetujui oleh pedagang kaki lima, penertiban mendapat. perlawanan melalui tindakan anarkhis pedagang dan dalam perkembangannya respon pedagang seolah-olah tidak mengindahkan pelarangan perkembangannya respon pedagang seolah-olah tidak mengindahkan pelarangan berjualan. Mereka tetap menjalankan usahanya seiring dengan ditariknya petugas dari lokasi penertiban.Faktor-faktor yang mempengaruhi respon terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: tanggapan dan sikap pedagang, pengetahuan pedagang terhadap kebijakan, motivasi, pengalaman, kekompakan pedagang, dan budaya pedagang yang sulit diatur. Sedangkan faktor eksternal meliputi: tidak adanya fasilitas yang disediakan pemerintah, akses informasi yang kurang, perilaku petugas penertiban, situasi yang berkembang, lingkungan dan masyarakat sekitar, serta keberadaan organisasi pedagang.Merujuk pada kondisi tersebut, perlu adanya suatu mekanisme operasi penertiban yang bisa diterima oleh pedagang dengan memberikan solusi pemecahan masalah sehingga kebijakan yang dijalankan menguntungkan kedua belah pihak, dalam hal ini pihak Pemerintah Kota Bandung dan pihak pedagang kaki lima."

"Tesis ini menunjukkan bahwa di dalam masyarakat perkotaan yang bersifat impersonal, anonimiti dan superfisial, komuniti masih dapat terbentuk. Penelitian dilakukan di cluster Riverpark II yang tergolong permukiman menengah-atas, di kawasan real estate Bintaro Jaya, Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk menunjukkan proses pcmbentukan komuniti, keteraturan hidup bersama dan sosialibilitas; menunjukkan hambatanhambatan dalam kehidupan komuniti serta penanganannya; dan menunjukkan pengaruh desain terhadap komuniti.Dalam tesis ini saya tunjukkan bahwa dalam suatu permukiman yang ditata olch pengembang, komuniti yang terbentuk terbatas pada komuniti spasial. Desain tata ruang dapat mempengaruhi sosialibilitas tetapi komuniti tidak ditentukan oleh sosialibilitas. Batas-batas sosial merupakan hambatan di dalam komuniti karena berarti lebih mementingkan privasi dari kebersamaan. Faktor kepemimpinan juga memainkan peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan komuniti sebagai inisiator, penggerak kegiatan kebersamaan, dan panutan.Komuniti di Riverpark II tidak didasarkan old adanya ikatan emosional yang kuat walau memiliki sosialibilitas yang cukup kental, melainkan pada mekanisme organisasi paguyuban yang dijalankan secara rasional untuk mengatur hal-hal menyangkut kepentingan bersama. Tesis ini juga menunjukkan bahwa proses pembentukan komuniti Riverpak II masih terus berlangsung dan akan selalu berada di antara kutub community dan society seperti dikemukakan oleh Tonnics dan Durkheim. Saat ini kecenderungan komuniti Riverpark II sedang bcrgeser ke arah society. Pergeseran ini juga menjelaskan bahwa kehidupan kebersamaan akan cenderung mencari keseimbangan antara kebutuhan internal warga dan pengaturan eksternal, atau keseimbangan antara kehidupan privat dan publik warga.

---

This thesis shows that in urban society that characterized by impersonality, anonymity, and superficial relationships, the creation of community could still occurs. This research was done in Riverpark II cluster, which belongs to middle to upper social economic class, in real estate Bintaro Jaya, Tangerang. With qualitative method research and ethnographic approach, this research has purposes to show the creation of community, social order in communal life and socialibility; to show obstacles stand in the way and being overcome, to show design influence on community.

This thesis shows the creation of community in Riverpark II as a new-planned settlement built by developer is limited to spatial community. The space-design in the settlement could generate or deter socialibility, community is not defined by socialibility but precedes it. Leadership also plays crucial role in community vialibility connected with the apathy held by some residents of Riverpark II Community in Riverpark II is not based on strong social-emotional ties although socialibility is quite good but based on organizational mechanism called `Paguyuban' which is driven rationally to achieve common interests.

This thesis also shows that the creation of community in Riverpark II is still processing and will always stand between two polars, community and society-stated by Tonnics and Durkheim. Nowadays, the tendency of Riverpark 11 is shifting to society. This shifting explains that collective living tends to seek equilibrium between internal needs versus external enforcements, or between private and public living of residents."

"Tesis ini tentang Tindakan Penertiban terhadap pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Unit Sabhara dan Tramtib Kecamatan Ciputat. Perhatian Utama tesis ini adalah corak tindakan penertiban yang dilakukan oleh petugas Unit Sabhara dan Petugas Tramtib Kecamatan Ciputat. Dalam kajian ini menekankan kepada tindakan penertiban yang bertujuan adanya keteraturan ruang dan waktu.Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan, wawancara dengan pedoman dan pengamatan terlibat untuk mengungkapkan tindakan penertiban yang dilakukan para petugas terhadap pedagang kaki lima.Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha perdagangan kaki lima merupakan salah satu bidang usaha dalam sektor informal yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, hal ini disebabkan sektor usaha tersebut tidak memerlukan pengetahuan dan ketrampilan yang tinggi, modal yang tidak besar dan waktu yang tidak terikat. Sehingga usaha ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai kemauan melakukan usaha dalam sektor ini.Di pasar Ciputat, usaha ini dilakukan tidak saja oleh warga Ciputat tetapi juga banyak dilakukan oleh para pedagang dari luar Ciputat. Mereka menempati lokasi tertentu ditempat umum dan membentuk sebuah lingkungan pasar kaki lima, yang di dalamnya mempunyai corak masyarakat yang majemuk baik dari jenis kegiatan usaha yang dilakukan maupun daerah asal kedatangan atau kesukubangsaannya.Kemajemukan jenis kegiatan ini mewujudkan suatu hubungan sosial yang bersifat komplementer dan simbiotik. Sedangkan kemajemukan suku bangsa mewujudkan suatu pengelompokan pedagang berdasarkan daerah asal atau suku bangsanya juga merupakan pengelompokkan dari jenis barang dagangan yang diperjual belikan. Adanya pengelompokkan kesukubangsaan ini maka timbul suatu ikatan kelompok suku bangsa dan memiliki seorang ketua kelompok suku bangsa yang dipilih oleh warga suku bangsa sebagai seorang yang dituakan dan dihormati. Hubungan antara ketua kelompok dengan warga dalam kelompoknya merupakan hubungan patron klien yang bersifat hubungan bapak-anak.Dalam kehidupan kelompok timbul suatu kesepakatan-kesepakatan tentang bagaimana menjalankan usaha perdagangan dengan baik, upaya menghindari persaingan dan perselisihan sesama pedagang serta usaha-usaha mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan warganya yang dipimpin oleh ketua kelompoknya. Sehingga dengan berbagai upaya, maka para warga kelompok merasa bergantung kepada ketuanya. Walaupun terjadi pengelompokkan yang demikian namun dalam kegiatan perdagangan mereka tidak menonjolkan kebudayaan sukubangsanya, tetapi lebih menggunakan aturan-aturan yang berlaku umum dalam lingkungan pasar kaki lima.Salah satu sifat pedagang kaki lima dalam melakukan usahanya adalah dengan menyongsong pembeli sehingga mereka banyak menempati lokasi-lokasi tempat umum dan dipinggir jalan raya. Keberadaan mereka ditempat umum, menimbulkan kemacetan lalu lintas, sampah bertebaran dan kesemrawutan yang menjadi kerawanan terhadap kriminalitas. Dengan kondisi demikian khususnya untuk mengantisipasi tindakan penertiban maka muncul pelindung yang memberikan jasa keamanan kepada para pedagang yang berperan sebagai patron. Sebagai patron maka ia membuat aturan-aturan dalam kegiatan perdagangan kaki lima yang menyangkut perolehan lokasi, pengaturan posisi berdagang dan pembayaran salari.Dengan adanya aturan-aturan yang terbentuk, baik yang bersumber dan kesepakatan maupun yang diciptakan oleh patron, yang diikuti dan dijadikan pedoman oleh para pedagang dalam melakukan kegiatan berdagangnya, maka akan membentuk suatu pola kegiatan dalam kehidupan pedagang kaki lima. Dengan adanya pola-pola kegiatan tersebut maka hal itu merupakan suatu keteraturan dalam kehidupan pedagang kaki lima, yaitu merupakan suatu aturan atau pedoman kegiatan yang berwujud perilaku individu, kelompok atau masyarakat dalam melakukan kegiatan berdagangnya dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Lokasi pasar sebagai tempat warga masyarakat Ciputat dan sekitamya untuk rnemenuhi kebutuhan sehari-hari diperlukan adanya keteraturan ruang dan keteraturan waktu.Keteraturan tersebut sangat tergantung kepada perencanaan tata ruang dan kebijaksanaan-kebijaksanaan oleh para pejabat yang berwenang. Pelaksanaan tindakan penertiban untuk tercipta suatu keteraturan ruang dan waktu pelaksanaannya dilakukan oleh satuan Unit Sabhara dan Tramtib Kecamatan Ciputat.Pelaksanaan tindakan penertiban yang dilakukan Kepolisian dan Kecamatan bertujuan terciptanya keteraturan ruang dan waktu sangat bergantung kepada motivasi dari para petugas tindakan penertiban. Kesejahteraan dari petugas sangat penting, sehingga tidak melakukan penyimpangan dalam mencapai tujuan. Anggaran tindakan penertiban dipasar Ciputat belum terencanakan, hal tersebut menimbulkan tindakan penertiban dipasar Ciputat belum berjalan secara maksimal.Daftar Kepustakaan : 26 Buku + 9 Dokumen"

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima, Studi Kasus di Pasar Ciputat, Tangerang, Banten." Penelitian ini penting dilakukan karena pedagang kaki lima merupakan salah satu permasalahn kota yang hingga kini belum tertangani dengan baik. Selama ini kebijakan yang diterapkan adalah mengusir dan menggusur para pedagang kaki lima karena dinggap membuat kotor, kumuh dan macet. Padahal di sisi lain, pedagang kaki lima mempunyai daya serap tenaga kerja yang tinggi apalagi pasta krisis ekonomi. Pemerintah daerah Tangerang juga memberikan perhatian khusus terhadap penanganan pedagang kaki lima dengan menggelar operasi penertiban. Namun, operasi penertiban ini tidak efektif membuat jera para pedagang kaki lima dan bahkan mereka seolah-olah "main petak umpet" dengan aparat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian deskriptif karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di pasar Ciputat. Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi pustaka serta observasi langsung ke lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan akan di olah sesuai dengan kebutuhan penelitian dan akan dianalisis dengan teori yang terkait dengan penelitian.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup sepuiar sektor informal, lebih spesifik tentang karakteristik usnum pedagang kaki lima, peranan pedagang kaki lima, permasalahan yang seringkali muncul akibat keberada pedagang kaki lima, dan beberapa penanganan pedagang kaki lima. Teori yang terkait dengan penelitian ini juga adalah teori kebijakan publik, baik itu sebagai produk, proses, dan analisis, implementasi kebijakan publik dan variable yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publikBerdasarkan temuan lapangan bahwa implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima tidak berjalan dengan baik karena terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan yakni tidak mengikuti prosedur yag telah ditetapkan dalam SK Bupati No. 180 tahun 1995 tentang Petunjuk Teknis Praktis Penegakan Hukum dalam Bidang Pemerintahan. Penyimpangan itu antara lain adalah tidak adanya sangsi berupa tindak pidana ringan bagi para pelanggar dan tidak adanya sikap konsistensi aparat pemerintah terhadap operasi penertiban pedagang kaki lima. Dari implementasi kebijakan yang sedemikian rupa menghasilkan suatu kondisi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keindahan, kebeisihan dan ketertiban hanya dapat dirasakan secara sementara. Tidak berhasilnya penertiban tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yakni kendala internal meliputi tidak adanya SOP (Standart Operating Procedures), tidak adanya kesepahaman antar aparat pemerintah, terbatasnya personil aparat pemerintah, terbatasnya dana operasional dan kendala eksternal yang terdiri dari rendahnya kesadaran pedagang kaki lima dan terbatasnya lahan dagang di pasar Ciputat.Hasil analisis mengemukakan kebijakan yang diterapkan Pemda Tangerang dalam menangani pedagang kaki lima termasuk dalam-kategori relokasi sangat keras karena dilarang berjualan kembali di tempat yang dilarang tanpa ada solusi alternatif yang memihak pedagang kaki lima. Terdapat beberapa point yang tidak terpenuhi dalam implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di ciputat baik dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi. Oleh karena itu kebijakan yang diterapkan dikategorikan unseccesfull implementation.Oleh karena itu perlu ada beberapa perbaikan yakni pada aspek dasar hukum sebagai landasan operasional yang perlu dibuat juknis penertiban dan direvisi perda tentang penertiban, dialokasikan dana operasional dalam APBD secara tepat, adanya komunikasi antara Camat dengan dinas yang terkait dalam menangani pedagang kaki lima, ditambahnya personil satuan polisi pamong praja dalam meningkatkan kinerjanya dan disediakan lahan khusus untuk pedagang kaki lima yang sudah lama berjualan di lahan pasar Ciputat."

"ABSTRAKPedagang Kaki Lima Makanan harus dapat mempertahankan kelangsungan kegiatan ekonomi itu demi pemenuhan kebutuhan untuk hidup mereka. Sehingga mereka memerlukan suatu manajemen yang dapat mengatur dan mengelola usaha kebutuhan material mereka. Namun selain berusaha memperoleh hasil material, mereka pun harus dapat memproses penginteqrasian pengelompokan sesial (reproduksi sosial) yang terproses dalam manajemen tersebut. Reproduksi sosial ini sangat penting dalam usaha pemenuhan kebutuhan material karena menyangkut kelangsungan usaha pemenuhan kebutuhan material itu sendiri. Terlebih lagi para pedagang kaki lima tersebut terkondisi dalam situasi yang serba informal (tak resmi/tanpa legalitas kontrak ). Nyatanya manajemen yang terwujud dan relatif mapan merupakan hasii dari proses mekanisme kerja yang berlangsung dalam kegiatan ekonomi mereka sehari-hari di mana usaha pe/nenuhan kebutuhan material (reproduksi material) dibarengi dengan usaha pengintegrasian pengelompokan sosial di antara mereka. Ada pun proses pengintegrasian yang terwujud ialah melalui berbagai bentuk pertukaran barang/jasa yang bersifat personal; yang memproses suatu pola hubungan kerja yang sangat mengandalkan azas saling percaya. "

"ABSTRAKSektor Informal merupakan fenomena yan0 muncul di ba -nyak kota di negara Dunia ke 3 Sektor mi beikembang, akibatbanyaknya migran yang tidak tertampung pada pekerjaandi Sektor formal Sektor foimal yiitu pekerjaan bergaji danberpensiun dari sektor negara dan swasta* -Skripsi ini mencoba melihat fenomena Pedagang naki Limadan Koperasi, sebagai salah satu pekeijaan di sektor Informaldi sekitar Pasar Jatinegara, dan kebijaksanaan pemerintahanterhadap dua fenomena tersebut Kesemuanya itu dilihatdalam kerangka interaksi sosial Peter L Berger untuk melihatmstitusionalisasi koperasi Pedagang kaki lima Interaksi yang terjadi pada fenomena perdagangan kaki lima, bisa juga dilihat sebagai fenomena pertukaran sosial dan ekonomiDalam kerangka Blau, usahaperdagangan k iki lima dan usaha pembentukan koperasi, bisamenurut kerangka Peter M Blaudilihat sebagai usaha mstitusionalisasi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh institusi yang ]ama (daripara migran) Hal mi berkaitan dengan Revolusi Hijau yangterjadi, terutama di pedesaan P Jawa (Tirtosudarmo, 1985)»sehingga terkait pada masalah pertanahan (Ever, 1982) danpenjelasan tentang lokasi lingkaran atas dan lingkaran bawahyang berpengaruh terhadap tingkat produksi dan konsumsi(Santos 1975)Penelitian ini mengambil sample survey 5% (90 Orang)dari populasi (+. 1800 orang) untuk menjelaskan realitas obyektifPedagang Kaki Lima, 10% dan sample untuk menjelaskanrealitas subyektif Realitas subyektif pejabat pemerintah,pengurus koperasi, juga dilihatPenjelasan tentang "Lokasi11, ternyata cukup menggambarkan fenomena di sekitar perdagangan kaki lima"

"ABSTRAKKarakter perekonomian di Indonesia umumnya ditandai dengan munculnya dua sektor yaitu sektor formal dan informal. Demikian juga di DKI Jakarta, di mana sektor formal mempunyai daya tampung tenaga kerja yang sangat terbatas sehingga timbul sektor informal yang mampu menampung kelebihan tenaga kerja. Dari berbagai bentuk sektor informal tersebut yang cenderung mampu menyerap tenaga kerja lebih besar adalah kegiatan pedagang kaki lima. Selanjutnya pedagang kaki lima ini ternyata menimbulkan dilema karena selain sangat intensif menyerap tenaga kerja dan merupakan penghasil pendapatan bagi Pemerintah DKI Jakarta melalui perolehan Retribusi, yaitu Rp. 1,3 miliar per tahun, namun di sisi lain kehadiran kegiatan usaha ini ternyata juga menimbulkan masalah, karena kegiatan usahanya dilakukan secara bergerak, mencegat dan mengejar konsumen ke tempat-tempat yang sudah mempunyai fungsi sebagai sarana perkotaan seperti trotoar, taman, halte bis dan sebagainya, sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas, menyumbat roil-riol, terganggunya kesehatan dan sanitasi serta obstruksi terhadap kebersihan, ketertiban dan keindahan yang pada akhirnya menimbulkan pencemaran bagi lingkungan. Ini adalah hal menarik, karena merupakan suatu masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari, di mana kalau kita amati Jl. Gelora IX, Jl. Palmerah Selatan, J1. Gelora VI, J1. Palmerah Barat, J1. Palmerah Utara, trotoar dan sebagian dari bahu/badan jalan tersebut dipakai oleh pedagang kaki lima sehingga diduga sebagai salah satu penyebab timbulnya kemacetan lalu lintas yang rutin di jalan-jalan tersebut. Fokus dari analisis penelitian ini adalah sejalan dengan hipotesis saya yaitu bahwa aktivitas pedagang kaki lima, peraturan, sikap petugas pasar setempat, sikap pedagang formal, serta sikap dan golongan pembeli merupakan unsur-unsur yang mempengaruhi keteraturan lingkungan Pasar pedagang kaki lima tersebut. Bila dilihat dari ilmu lingkungan, di mana lingkungan hidup manusia terdiri dari lingkungan hidup sosial, lingkungan hidup buatan dan lingkungan hidup alam, maka dalam kaitan dengan pedagang kaki lima di kawasan Palmerah ini terlihat bahwa lingkungan hidup sosial terdiri dari pedagang kaki lima itu sendiri dengan segala aktivitasnya, peraturan, para petugas, pedagang formal, dan para pembeli, kesemuanya merupakan unsur-unsur yang saling berinteraksi dan mempunyai pengaruh yang menentukan bagi lingkungan hidup buatan yaitu teratur atau tidaknya corak pasar pedagang kaki lima itu, bila coraknya tidak teratur, maka dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup alam. Tujuan Penelitian ini adalah untuk memahami melalui kesimpulan-kesimpulan atau tesis yang diperoleh, mengenai keteraturan pasar dan peranan pedagang kaki lima serta struktur pasar yang bersangkutan. Penelitian ini bersifat explanatory, dan pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan (pengamatan, wawancara dengan berpedoman dan wawancara dengan berstruktur/melalui Kuesioner)."