Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini tentang penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Utara, dengan fokus pada cara bertindak yang dilakukan oleh penyidik Unit Ruang Pelayanan Khusus dalam melakukan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian dilakukan dengan pengamatan terlibat dan wawancara dengan pedoman. Tesis menunjukkan bahwa (1) Jumlah laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi kenaikan karena pengaruh lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, (2) Jumlah penyidik untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Utara masih belum memadai, (3) Proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Utara belum sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, (4) Ada kekhasan pada sistem penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berbeda dengan sistem penyidikan tindak pidana secara umum. Saran yang dapat diberikan adalah (1) Perlunya distrukturkan dan dikembangkan unit RPK di Polres Metro Jakarta Utara, (2) Perlunya pendidikan dan pelatihan tentang kekhususan kekerasan dalam rumah tangga dan HAM perempuan dalam kurikulum pada lembaga pendidikan dari jenjang pimpinan hingga petugas pelaksana, (3) Perlunya dibuat prosedur khusus dalam penyidikan kasus kekerasan dalam rumah. (4) Perlunya peningkatan kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, rumah sakit, pemda, dinas kesejahteraan sosial dan komponen masyarakat lainnya melalui pembentukan pusat pelayanan terpadu untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga."

"It is believed that to achieve Healthy Indonesia 2010 vision health financing is a significant factor that affects the quality public health. However, according to Human Development Index?s indicators, Indonesia is at 110th position of 177 countries in the world. The present study has been carried out to understand the politic and financing policy in the management of government hospitals own by DKI Jakarta. Two DKI Jakarta own hospitals i.e. Pasar Rebo Hospital and Duren Sawit Hospital were selected as samples. This study is qualitative research with using indepth interviews. To collect primery data deal with relevan roles from which the data on hospital rules and regulations as well as finance were collected during 2004-2008 period. The results of actor, content, context, and process analyses showed that financing policy consists of tariff, local revenue and expenditure budget (APBD) subsidy, poor households (gakin), notification letter for the poor (SKTM) as well as financial pattern related to hospital status. In deciding this policy, legislators of local people representative (DPRD) are the main actors. Decision making process of financing agenda and formulation was imperfect which in turn causes implementation constraint. In addition, financing policy evaluation, and adaptation processes are not implemented properly. It takes discussions and cooperation between various policy actors to produce policy. Hospital administrator who has a stategic funtion should make effort to improve internal hospital toward independence as well as external hospital by advocates legislative to correct next policy.

---

Telah diyakini bahwa untuk mencapai visi Indonesia Sehat 2010 pembiayaan rumah sakit merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Namun, menurut indikator Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia masih menempati posisi ke-110 dari 117 negara di dunia. Penelitian ini telah dilaksanakan untuk memahami politik dan kebijakan pembiayaan pengelolaan rumah sakit pemerintah DKI Jakarta. Dua rumah sakit milik Pemerintah DKI Jakarta, yaitu Rumah Sakit Pasar Rebo dan Rumah Sakit Duren Sawit dipilih sebagai sampel. Studi ini merupakan penelitian kualitatif dimana pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam. Pada kedua rumah sakit ini dikumpulkan data mengenai peraturan dan regulasi serta keuangan rumah sakit selama tahun 2004-2008. Hasil analisis aktor, konten, konteks, dan proses menunjukkan bahwa kebijakan pembiayaan rumah sakit terdiri dari penentuan tarif, subsidi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), keluarga miskin (gakin), dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) serta pola pembiayaan yang terkait dengan status kelembagaan. Dalam penetapan kebijakan ini, anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan aktor utama. Proses pengambilan keputusan untuk menetapkan agenda dan rumusan keuangan masih belum sempurna sehingga menghambat pelaksanaannya. Selain itu, proses evaluasi dan adaptasi kebijakan pembiayaan belum dilaksanakan dengan baik. Dibutuhkan diskusi dan kerja sama antara berbagai aktor kebijakan untuk menghasilkan kebijakan. Administrator rumah sakit berfungsi strategis untuk melakukan upaya peningkatan secara internal menuju kemandirian rumah sakit dan kemandirian eksternal dengan cara advokasi pihak legislatif untuk perbaikan kebijakan selanjutnya."

"Money Illusion adalah "a tendency to think in terms of nominal rather than real monetary values" (Shafir, dkk, 1997). Penelitian mengenai konsep ini di Indonesia pernah dilakukan oleh Susianto (1998), Ariani (1999) dan Cahyadi (1999). Namun keempat penelitian tersebut memberikan hasil yang berbeda. Menurut pendapat Shafir, dkk bahwa proporsi responden yang mengalami Money Illusion pada bentuk kasus dengan titik referensi nominal akan lebih besar daripada proporsi responden pada bentuk kasus dengan titik referensi riil. Shafir, dkk melakukan penelitian pada aspek penghasilan, transaksi, kontrak, investasi, akuntansi mental dan keadilan. Sedangkan hasil penelitian Susianto (1998) pada aspek penghasilan menunjukkan bahwa proporsi responden yang mengalami Money Illusion pada kedua tipe kasus tersebut tidak berbeda secara signifikan. Demikian pula dengan hasil penelitian Ariani (1999) pada aspek penghasilan, transaksi, akuntansi mental dan persepsi dalam hiperinflasi terhadap mata uang asing menunjukkan bahwa ternyata ibu rumah tangga kelas menengah tidak mengalami Money Illusion. Namun sebaliknya hasil penelitian Cahyadi (1999) pada aspek transaksi yang dilakukan pada masyarakat berpendapatan rendah menunjukkan bahwa mereka terkena Money Illusion. Penelitian Shafir, dkk (1997) dan Susianto (1998) dilakukan dengan menggunakan kasus pada tingkat inflasi rendah. Sedangkan Ariani dalam penelitiannya melakukan kombinasi tingicat inflasi, yaitu yang digunakan pada penelitian Shafir, dkk, Susianto dan kondisi pada saat penelitiannya dilakukan. Keempat penelitian sebelumnya dilakukan dengan menggunakan responden yang berbeda satu sama lain. Dalam penelitian ini responden yang digunakan adalah ibu rumah tangga tingkat sosial ekonomi atas. Dipilihnya ¡bu rumah tangga, karena ingin membandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariani. Karena diduga ibu rumah tangga tingkat sosial ekonomi atas akan mengalami Money Illusion. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner dalam bentuk kasus. Aspek yang diteliti sama dengan yang dilakukan oleh Ariani, yaitu aspek penghasilan, transaksi, akuntansi mental dan persepsi dalam hiperinflasi terhadap mata uang asing. Hasilnya adalah untuk mengetahui proporsi responden yang mengalami Money Illusion pada masing-masing aspek, kemudian dianalisa dengan menggunakan uji Binomial dan Chi-Square. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata ibu rumah tangga tingkat sosial ekonomi atas tidak mengalami Money illusion untuk empat aspek yang diteliti, kecuali untuk aspek transaksi pada tingkat inflasi 75 %. Sedangkan pada aspek persepsi terhadap mata uang asing, temyata hasil penelitian ini tidak mendukung asumsi dari Fisher (1928). Disamping itu, pengujian variabel juga dilakukan dengan menggunakan cross tabulation dan correlation, untuk mengetahui bagaimana hubungan antara aspek aspek Money Illusion (seperti penghasilan, transaksi, akuntansi mental dan persepsi) dengan faktor usia, pendidikan dan pengeluaran. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor usia, pendidikan dan pengeluaran ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengalaman Money Illusion pada seseorang. Namun demikian hubungan satu-satunya hanya teij adj antara tingkat pendidikan dengan Money illusion pada aspek penghasilan, tetapi korelasinya lemah."

"ABSTRAKAdanya peningkatan kejadian insiden keselamatan pasien merupakan salah satu refleksidari penurunan kinerja petugas kesehatan di rumah sakit. Disamping itu adanyapeningkatan turn over karyawan menjadi salah satu faktor kurangnya quality of work lifedi tempat kerja. Perawat menempati proporsi terbesar dari sumber daya manusia di rumahsakit dan merupakan tenaga yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien selamadua puluh empat jam. Kinerja perawat merupakan cerminan kinerja rumah sakit.Penelitian ini bertujuan untuk hubungan Quality of Work Life dengan kinerja dankomponen mana yang memiliki hubungan paling dominan. Penelitian ini adalahpenelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dimana pengukuran variabeldependen dan independen dilakukan pada satu waktu. Populasinya adalah semua perawatpelaksana yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi berjumlah 111 orang. Hasilpenelitian secara umum kinerja perawat baik, tapi ada tiga unit pelayanan yaitu instalasigawat darurat, ruang rawat inap sakura dan ruang rawat inap bluebels memiliki kinerjaperawat kurang ≤5o persen Hanya delapan variabel dari komponen kualitas kehidupan kerjayang memiliki hubungan bermakna yaitu Keterlibatan Perawat, Kompensasi yangSeimbang, Rasa Aman terhadap Pekerjaan, Keselamatan Lingkungan Kerja, Rasa Banggaterhadap Rumah Sakit, Pengembangan Karir, Penyelesaian Masalah dan Komunikasi.Berdasarkan analisis multivariat didapatkan variabel yang paling dominan berhubunganterhadap kinerja adalah Komunikasi. Komponen Kualitas kehidupan kerja (Quality ofWork Life) memiliki pengaruh terhadap kinerja perawat di Rumah Sakit Prima Pekanbaru.Manajemen diharapkan memberikan perhatian terhadap program pengembangan kualitaskehidupan kerja perawat terutama komponen komunikasi, rasa aman terhadap pekerjaan,keterlibatan perawat sebagai upaya meningkatkan kinerja dan produktivitas

---

ABSTRACTIn recent year there has increased case of patient safety incident in Prima Hospital thatreflection of declining health workers performance. Furthermore, there was also anincrease in staff turnover which was apparently caused by a lack of quality of work lifein the workplace. Nurses are the largest population human resource in hospital and givingthe services for 24 hours.The performance of nurses reflects the performance of hospitalsgeneraly. This study aims to analyze relationship between the quality of work lifecomponent to nurses performance and which components have the most dominantrelationship. This research is a quantitative study with a cross-sectional design in whichmeasurements of the dependent and independent variables are held at one time. Thepopulation all implemented nurses who met the inclusion and exclusion criteria for a totalof 111 people. The results of the study in general are good nurse performance, but thereare three service units, namely emergency department, sakura inpatient room andinpatient room bluebels have a nurse performance of less than 50 persen. Only eight variablesfrom the components of work life quality have a significant relationship, namely NurseInvolvement, Balanced Compensation, Job Safety, Work Environment Safety,Hospitality, Career Development, Problem Solving and Communication. Based onmultivariate analysis, it was found that the most dominant variable related to performancewas Communication. The component of quality of work life (Quality of Work Life) hasan influence on the performance of nurses at the Prima Pekanbaru Hospital. Managementis expected to pay attention to the development programs of nurses working life quality,especially the communication component, job security, nurse involvement in an effort toimprove performance and productivity."

"Latar belakang, melalui peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan ditetapkan pembayaran pelayanan kesehatan tingkat lanjut di rumah sakit menggunakan pembayaran pra upaya yaitu menggunakan pola INA-CBG. Penerapan tarif INA-CBGs menimbulkan polemik bagi rumah sakit karena terdapat selisih bayar yang cukup besar antara tarif rumah sakit dan tarif INA-CBG. Salah satu komponen yang harus dipersiapkan oleh rumah sakit adalah membuat suatu system kendali biaya berbasis clinical pathways.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan kualitatif dengan mendapatkan data berupa wawancara secara mendalam untuk mengetahui persepsi para pimpinan RS.PMI Bogor dan dokter bedah umum atas kesiapan RS.PMI Bogor untuk melakukan kendali biaya pada pasien-pasien yang menggunakan jaminan BPJS.Hasilnya disimpulkan bahwa terdapat variasi biaya antar penjamin terhadap pasien appendicitis akut tanpa penyulit dan komplikasi yang dirawat di kelas 3 di RS.PMI Bogor, dan rumah sakit belum melakukan kendali biaya secara efektif atas pasienpasien BPJS karena hanya mengandalkan pengalamannya untuk mengelola pasienpasien Jamkesmas dan Jamkesda di kelas 3.

---

Background,through a presidential decree No. 12 of 2013 on health insurance set up payment of health services at the hospital level using prospective payment system that based on INA-CBGs. Implementation of INA-CBGs rates for hospital is polemical, because there is some gap between the hospital tariffs and INA-CBGs tariff. One of the components that must be prepared by the hospital is making a financial cost containment program based on clinical pathways.This study uses descriptive quantitative and qualitative research to get the data in the form of indepth interviews to determine the perceptions of leaders RS.PMI Bogor and general surgeon on the readiness of PMI Bogor Hospital to control costs in patients who use BPJS.The research concluded that there are variations in costs between the guarantors against acute appendicitis patients without complications that are treated in class 3 room and board in PMI Bogor Hospital, and hospitals do not perform effective control costs on patients BPJS because it only rely on its experience to manage patients JAMKESMAS and JAMKESDA."

"Dalam skripsi ini telah memperlihatkan bagaimana sesungguhnya kehidupan dari segolongan penduduk di kelurahan Penjaringan. Suatu penekanan uraian tentang harta milik material mereka dalam kaitannya dengan kebudayaan kemiskinan. Kemiskinan bukanlah semata-mata sebagai suatu masalah yang terwujud dengan sendirinya, tetapi berhubungan dengan aspek lain."

"Sampai saat ini masalah asimilasi penduduk Tionghoa masih merupakan suatu masalah yang tetap diperbincangkan di Indonesia, dan masalah itu lebih populer dengan sebut an masalah pribumi dan non-pribumi. Sebenarnya hal yang demikian adalah wajar terjadi pada setiap negara yang memppyai masyarakat yang terdiri dari beraneka warna su ku bangsa yang memiliki kebudayaan yang beraneka warna pula dan ditambah pula dengan adanya golo4gan minoritas tertentu dengan kebudayaannya yang tereendiri pula. Salah satu aspek dari kebudayaan orang Tionghoa di Indonesia yang masih bertahan dan merupakan suatu ciri menyolok yang menunjukkan ketionghoaan mereka lalah da_lam bidang religi Cina tradisional. Walaupun ada banyak pula orang Tionghoa yang telah menjadi warga negara In_donesia telah meninggalkan dan melupakan religi tradisio nul mereka, dan Lelah menganut uulah autu dart ugama-gaga ma besar seperti Katolik, Kristen Protestant dan jugs Is lam. Khusus dalam tulisan ini yang saya bicarakan adalah menge_naJ orang '1'ionghou yang masih munganut re l ifr,l. don keyakinan tradisional, pemujaan leluhur atau nenek mo_yang."

"Setiap tahun jumlah penduduk di kota Jakarta makin me_ningkat. Hal tersebut menimbulkan masalah-masalah; salah satu_nya ialah masalah peymukiman. Permukiman dalam hal ini adalah rumah atau tempat tinggal di mana penghuninya dapat berlindung, beristirahat, membesarkan anak, kegiatan makan minum dan lain sebagainya."