Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka (11) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam penyaluran kredit, bank dapat bekerjasama dengan lembaga/perusahaan lain. Pada prakteknya, penyaluran kredit berdasarkan pola kerjasama dibedakan menjadi dua yaitu channeling dan executing. Pada pola channeling, kredit diberikan kepada debitur melalui lembaga/perusahaan lain (agen). Fungsi agen dalam pola channeling ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama. Dalam hal ini agen bertindak dalam kapasitasnya berdasarkan kuasa untuk dan atas nama bank/kreditur. Berbeda dengan channeling, dalam executing debitur adalah agen tersebut langsung. Hubungan hukum antara agen dengan nasabahnya (end user) adalah hubungan hukum yang terpisah dengan hubungan hukum antara bank dengan agen. Dapat disimpulkan bahwa aspek hukum yang sangat penting dan mendasar dalam pelaksanaan kredit dengan pola kerjasama adalah mengenai kedudukan hukum, hubungan hukum, serta hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dikenal juga dengan istilah penelitian kepustakaan. Data yang didapat akan dianalisa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian akan dikaitkan dengan kaidah-kaidah yang ada dalam konsep kerjasama penyaluran kredit dengan pola channeling, sehingga diharapkan dapat memberikan suatu analisis logis.

---

Credit is the provision of money or bills are similar based on the approval or lending agreement between bank with other parties that require the borrower to repay the debt after a certain period with the provision of interest, as defined in Article 1 point (11) of Law Number 10 Year 1998 regarding Amendment of Law Number 7 Year 1992 on Banking. In credit distribution, banks could cooperate with other agency/company. In practice, credit distribution based on the pattern of cooperation is divided into channeling and executing. In channeling patterns, credit given to debtor through the institution/other companie (agent). The function of channeling agent is established in the Cooperation Agreement. In this case the agent acting in his capacity based on the authorization for and on behalf of the bank/creditor. In contrast to the channeling, in executing pattern the agent is debtor. Legal relation between the agency and its customers (end users) is a separate legal relation with the legal relation between bank and the agent. It can be concluded that legal aspects which is very important and fundamental in the implementation of credit with the pattern of cooperation is legal positions, legal relations, and the rights and obligations of the parties. This study uses normative research methods also known as library research. All data will be analyzed in accordance with the applicable law and then be linked with the existing rules within the concept of cooperation of credit distribution with channeling patterns, which is expected to provide a logical analysis."

"Kepailitan diharapkan menjadi upaya terakhir penyelesaian masalah utang-piutang yang dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat dan efektif. Untuk itu Undang-Undang Kepailitan menggunakan lembaga lelang sebagai alternatif utama untuk penjualan (eksekusi) harta pailit. Di samping itu jika lelang tidak tercapai dimungkinkan dilakukan penjualan di bawah tangan oleh Kurator dengan izin Hakim Pengawas. Meskipun pada dasarnya lelang mempunyai asas-asas yang sangat tepat sebagai sarana penjualan harta pailit, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak selalu demikian. sehingga menimbulkan tambahan biaya yang akan membebani harta pailit. Jadi sering terjadi sudah beberapa kali dilelang, harta pailit, tidak terjual. Dalam hal jika sudah dilakukan lelang, tidak terjual juga, maka Undang-Undang Kepailitan memberikan alternatif penyelesaian dengan cara penjualan di bawah tangan, yang harus dengan izin Hakim Pengawas. Undang-Undang Kepailitan sendiri tidak memberikan kriteria apa dan bagaimana yang dimaksud dengan penjualan di bawah tangan. Sehingga dalam prakteknya, Kurator mencari jalan keluar sendiri, yang mana agar bisa diterima oleh Hakim Pengawas dengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada. Yang dilakukan oleh Kurator untuk melakukan penjualan di bawah tangan didahului dengan melakukan penilaian atas harta pailit yang dilakukan oleh Penilai Independen, meminta persetujuan para Kreditor, sehingga akan didapat harga yang wajar.

---

Bankruptcy becomes significant problem in Indonesia as the monetary and economic crisis in 2008. Bankruptcy is expected to be a last resort debt-settlement issues that can be implemented easily, quickly and effectively. For that use the Bankruptcy Act as the main alternative auction institutions for bankruptcy asset sales. Besides, if the auction is not possible to be achieved unofficial public auction (direct sale) with the permission of the Supervisory Judge. Although basically the auction has principles that is appropriate as a means of bankruptcy asset sales, but its execution was not always so. Often there is an auction sale of the assets of bankrupt (bankruptcy assets execution) does not occur because there are no bids, or bidders only one person, resulting in additional costs which will burden the bankruptcy assets. This happens because the auction is not fully understood by society and the lack of dissemination of information about the auction. In case if you've done an auction, not sold as well, so by the Bankruptcy Act provide alternative solutions by way of sale unofficial public auction (direct sale) to the assets of bankrupt, which should be with the permission of the Supervisory Judge. Bankruptcy Act itself does not provide criteria for how and what is meant by the sale under the counter. Thus, in practice, the curator looking for a way out themselves, which in order to be accepted by the Supervisory Judge rules to not infringe existing legislation. Conducted by the curator to make direct sale preceded by conducting assessments of the bankruptcy assets conducted by the Independent Appraiser, requested approval of its creditors, which will get a fair price."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai upaya penyelesaian Pembiayaan Konsumen Mobil yang bermasalah pada salah satu Perusahaan Pembiayaan di Kota Makassar yaitu PT XYZ. Perkembangan zaman yang semakin modern menimbulkan berbagai jenis kebutuhan bagi masyarakat, salah satunya adalah kebutuhan alat transportasi, yaitu mobil. Namun tidak semua masyarakat dapat membeli mobil secara tunai karena alasan ekonomis. Maka salah satu solusi untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan menggunakan fasilitas pembiayaan konsumen. Terdapat beberapa tahapan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen dari PT XYZ . Salah satu tahapan terpenting adalah tahap pengikatan, dimana Konsumen/Debitur dan PT XYZ selaku Kreditur menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen. Selama jangka waktu pembiayaan konsumen tersebut, meskipun objek pembiayaan yang berupa mobil tersebut dijaminkan secara fidusia, tetap terdapat resiko usaha bagi Kreditur yang memfasilitasi Debitur dengan pembiayaan, misalnya tunggakan hingga macetnya pembayaran angsuran oleh Debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berbentuk yuridis normatif dengan sifat deskriptif. Hasil dari penelitian adalah terdapat 7 (tujuh) tahapan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen dari PT XYZ, yakni tahapan permohonan, pengecekan lapangan, pengajuan ke komite kredit, pengikatan, pemesanan dan penyerahan barang, pendaftaran objek jaminan fidusia, dan angsuran pembayaran. Kemudian upaya penyelesaian pembiayaan konsumen yang bermasalah terbagi atas beberapa jenis penyelesaian yang dijabarkan berdasarkan tenggang waktu keterlambatan pembayaran. Apabila Debitur pada akhirnya tidak mampu untuk melanjutkan angsuran pembiayaan, maka mobil yang merupakan objek pembiayaan/objek jaminan fidusia tersebut akan ditarik kembali oleh Kreditur, dan akan dieksekusi melalui Balai Lelang Swasta

---

ABSTRACTThis thesis discuss about the settlement effort of problematic car consumer financing at a financial company in Makassar city, called PT XYZ. The development of more modern era raises various kinds of needs for the community, one of which is need of transportation, namely cars. But not all people can buy a car in cash because of economic reasons. So one solution to fulfill these needs is by using consumer financing facility. There are several stages to obtain consumer financing facility from PT XYZ. One of the most important stage is binding stage, where the Debtor and the Creditor signed the consumer financing agreement. During the term of the consumer financing, even though the object of financing (the car) is collateralized fiduciary, there remains some risk for the Creditor, such as delayed payments and moreover, non-performing loan. This research use normative and descriptive methods. The results of the research are: first, there are seven stages to obtain consumer financing facility from PT XYZ, namely application stage, survey, submission to credit committee, binding, ordering and delivery of goods, object of the fiduciary registration, and installment payments. And then the settlement effort of problematic car consumer financing divided into several types of settlement, according to the late payment period. If in the end the Debtor is unable to continue the payment, then the car which is the object of financing/object of the fiduciary will be withdrawn by the Creditor, and executed through private Auctioneer"

"Dalam tesis ini Penulis mengangkat kasus permohonan fasilitas kredit PT.XYZ kepada Bank TUV yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan pemberian kredit kepada PT.XYZ serta mengevaluasi kelayakan proses pengolahan kredit di Bank TUV. Dengan menerapkan proses pengolahan kredit yang baik, risiko gagal bayardebitur kepada bank dapat diminimalisasi. Hasil analisis menyimpulkan bahwa PT.XYZ layak diberikan kredit oleh Bank TUV dan menyimpulkan bahwa proses pengolahan kredit untuk PT.XYZ pada Bank TUV sudah berjalan sesuai dengankebijakan dan ketentuan kredit yang berlaku di Bank TUV.

---

In this thesis, Author raise the case of application for credit facilities from PT.XYZ to Bank TUV that is aimed to determine the creditworthiness of PT.XYZ and evaluate the loan processing worthiness at Bank TUV. By applying good credit management process, the debtor’s probability of default can be minimized. The analysis concludes that PT.XYZ can be granted loan and concludes that the

loan processing of PT.XYZ proposal at Bank TUV has been done in accordance to the policies and regulations of Bank TUV."

"Penelitian ini menginvestigasi determinan pemegangan kas pada perusahaan non keuangan di Indonesia periode 2002 2011 Penelitian ini fokus pada hubungan antara pemegangan kas dan trade credit Perusahaan dapat menggunakan credit management untuk mengatur tingkat pemegangan kas perusahaan Ada beberapa hal yang didapatkan dari penelitian ini Pertama peneliti mendapatkan adanya dampak asimetris dari hutang usaha dan piutang usaha pada pemegangan kas perusahaan dimana credit receivable tidak dapat dijadikan substitusi dari kas untuk menutupi credit payable karena adanya risiko piutang tak tertagih Kemudian peneliti mendapatkan bahwa pemegangan kas tidak secara signifikan memiliki hubungan dengan credit payable dan pemegangan kas secara signifikan memiliki hubungan dengan credit receivable Di Indonesia sebagian besar variabel yang digunakan pada penelitian ini relevan untuk menjelaskan kebijakan pemegangan kas Kata Kunci Determinan Hutang Usaha Pemegangan Kas Piutang Usaha Trade Credit.

---

This research investigates the determinants of the cash holdings of non financial Indonesia firms over the period 2002 2011 This paper focus on the relationship between cash holding and trade credit Firms can use credit management to manage cash holding There are few findings first this research document an asymmetric effect of trade payables and trade receivables on cash holding in that firms don rsquo t use the credit receivables as a substitute for cash to cover trade payables caused the risk of non payment of these receivables Furhermore there is no significant relationship between credit payable and cash holding and significant relationship between credit receivable and cash holding In Indonesia setting most of the variables that are relevant for explaining cash holdings Key words Cash Holding Determinan Receivable Payable Trade Credit."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengungkapan environmental, social, governance (ESG) terhadap akses pembiayaan dan biaya utang. Penelitian ini mengambil 107 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di masing-masing bursa efek di negara-negara ASEAN selama tahun 2014-2018. Pengujian hipotesis pengaruh pengungkapan ESG terhadap akses pembiayaan dan biaya utang dilakukan masing-masing menggunakan metode regresi data panel fixed effect dan common effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi skor pengungkapan ESG gabungan dan skor pengungkapan aspek tata kelola (governance), maka perusahaan memiliki akses pembiayaan yang lebih baik dari pemberi pinjaman (lenders) dan hasil ini signifikan secara statistik, sedangkan pengungkan aspek lingkungan (environmental) dan sosial (social) tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengungkapan ESG dan masing-masing komponennya tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya utang.

---

This study aims to prove empirically whether or not ESG disclosures (i.e. aggregate as well as its three sub-indicators) provide better access to debt financing and reduce cost of debt. The research takes 107 non-financial firms listed on six stock exchanges of ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Singapore, Philipines, Thailand, and Vietnam) from 2014 to 2018. The hypothesis testings regarding the effect of ESG disclosure on access to debt financing and cost of debt are carried out using the fixed-effect and common-effect panel data regression method, respectively. The empirical results demonstrate that overall CSR disclosure score as a combination of ESG disclosure and governance disclosure are positively related to better access to finance. While environmental dan social disclosure are found to have insignificant association. The results also indicate that both combined and separated components of ESG disclosures have insignificant association with the cost of debt."

"The independence of the asset and liability composition in modigliani and miller (1958) capital structure theory research is implied in much modern financial theory

---

."

"Berangkat dari terdapatnya masaiah kredit macet yang selalu dihadapi setiap perusahaan maupun lembaga keuangan yang bergerak melalui pemberian kredit, membuat setiapperusahaan akan berupaya menjalankan kebijakan yang ada dengan tak lepas dari upayanya dalam mempertahankan harta yang ada, dan di lain pihak tetap mempertahankan laba yang dihasi1kan yang pada akhirnya akan menurunkan kegiatan perkreditan yang ada, terutama pada kegiatan perbankanyaitu pada PT. Bank X. Untuk itu, penulis menganggap perlu meneliti lebih jauh bagaimana kebijakan yang ada dija1ankan oleh PT. Bank X dalam menangani masalah kredit macet tersebut serta mengetahui seberapa jauh pengaruh yang ditimbulkannya terhadap sistem pelaporan keuanganyang akan disajikan.Dalam penuiisan skripsi ini, penulis melakukan pene1itian meiaiui kegi.atan studi kepustakaan melaiui berbaqai studi literatur serta dengan melakukan studi lapangan melalui kegiatan wawancara, pengamatan, dan inspeksi terhadap PT. Bank X sehubungan dengan permasalahan yangada, dan kegiatan akuntansi yang dijalankannya.Dari penelitian yang dilakukan penulis menemukan beberapa kebijakan yang dijalankan perusahaan dalammenghadapi masalah kredit macet ini, antara lain melaluitindakan pengalamnan baik secara managerial dengan melakukan penyebaran resiko (risk spreading), maupun secara teknikal dengan melakukan tindakan secara intensif.Di lain pihak, perusahaa juga menjalankan kebijakan- kebijakan lain seperti kebijakan kolektibilitas,loan review, dan kebijakan dalam penyelesaian kredit melalui penagihan, dan penghapusan kredit dengan sistem pencadangan pencadangan atas aktiva produktif atas piutangragu-ragu.Dari indikasi yang dapat diteliti PT. Bank X memiliki sistem pengeloiaan kredit yang kurang berjalan secaraberhasil dan berdaya guna dengan benar, tidak adanya kelengkapan file-file yang mendukung kegiatan perkreditan yang menggambarkan kurang mampunya aparat kredit dalammelakukan indikasi terjadinya kredit macet secara lebih dini, dan' lain-lain. Untuk itulah, dipenlukan suatukegiatan daiamupaya meningkatkan gugus kendali mutu baiksistem maupun daya manusia, melakukan kegiatan dengan cara berhati-hati, dan melakukan sindikasi atasroyek dalam jumlah besar, serta melakukan diversifikasi dalam produk yang ditawarkan kepada nasabah-nasabahnya."