Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pada prinsipnya membebankan kewajiban kepada negara untuk menggunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Salah satu sumber daya alam di Indonesia yang melimpah adalah sumber daya tambang. Perusahaan, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bergerak di bidang pertambangan sangat banyak jumlahnya di Indonesia. Perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diberikan kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial, sedangkan untuk perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan selain tunduk pada peraturan perundang-undangan di atas juga tunduk pada ketentuan tanggung jawab sosial yang ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Peraturan perundangundangan serta pelaksanaan tanggung jawab sosial pada perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan swasta. Tidak semua perusahaan swasta yang bergerak di bidang pertambangan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Oleh karena itu, peraturan perundangundangan yang mengatur tanggung jawab sosial bagi perusahaan swasta perlu diperbaiki agar kemakmuran rakyat dapat tercipta.

---

Article 33.3 of Indonesia Constitution 1945 constitute government to use natural resources for wealthy of the people. One of its kind is mining resources. There are many mining company, even private or state owned enterprises (BUMN) in Indonesia. Pursuant to Law No. 40 2007 concerning Company, Law No. 25 2007 concerning Investment, and Law No. 4 2009 concerning Mineral and Coal Mining, private mining company have obligation to do corporate social responsibility, however for BUMN also bound with Law No. 19 2003 concerning BUMN. Corporate social responsibility regulation for BUMN is better than corporate social responsibility regulation for private mining company. Not all private company do their corporate social responsibility obligation. Corporate social responsibility regulation for private mining company must be revised for people welfare."

"Laporan ini membahas mengenai proses audit terhadap penjualan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bergerak dalam industry otomotif, dalam kasus ini adalah PT ABC. Secara lebih rinci, dibahas mengenai pengendalian internal secara keseluruhan, PSAK Pasal 23 mengenai pengakuan pendapatan, prosedur audit, dan temuan hasil audit penjualan PT ABC. Berdasarkan hasil proses audit, dijelaskan bahwa penjualan PT ABC telah disajikan sesuai dengan PSAK yang berlaku. Selain itu, prosedur audit yang dijalankan tim audit KAP dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa akun penjualan PT ABC telah disajikan secara wajar.

---

The report describes the audit process of sales that incurred by company engaged in automotive industry, in this case is PT ABC. Furthermore the report describes the internal control, PSAK 23 about the revenue recognition, audit procedure, and findings from the sales audit on PT ABC. Based on the result of audit process, PT ABC has complied with the PSAK for its disclosure and recognition. In addition, the audit procedures that applied by the public accountant firm, can give a reasonable assurance that sales account have been fairly disclosed."

"ABSTRAKPT PO merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang games online. Berdiri pada tahun 2004, saat ini PT PO telah memiliki lisensi untuk 2 games online di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya sehari-hari ketika melayani konsumen (player), PT. PO memiliki gamemaster-gamemaster (GM). Para GM inilah yang bertanggung jawab dalam melayani player dengan menyediakan berbagai bantuan in-game/off-game dengan panduan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil temuan mengenai gejala dan perilaku organisasi di PT. PO, maka hal-hal yang yang dihadapi oleh PT PO adalah lemahnya komunikasi antara atasan dengan bawahan (karyawan) dan sebaliknya; karyawan dan atasan saling tidak percaya akan kemampuan satu sama lain; karyawan merasa atasan terlalu mengekang mereka dan kurang memberikan kesempatan untuk berkreasi sendiri. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, maka dirancanglah suatu program pelatihan team building. Setelah berdiskusi dengan pihak PT PO maka materi-materi pelatihan team building akan mencakup aspek-aspek: komunikasi, pembentukan kepercayaan, kerjasama dan kepemimpinan. Kedalaman materi­ materi pada pelatihan tentunya disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Metode yang digunakan adalah bermain peran, konferensi atau diskusi kelompok dan juga workshop, simulasi, serta kuliah.Diharapkan penelitian ini dapat membantu PT PO dalam mempersiapkan suatu program pelatihan team building bagi para karyawannya, khususnya para Game Master; membantu para Game Master agar dapat bekerja sama dengan lebih baik; dan dengan adanya program pelatihan team building ini nantinya kinerja Game Master dapat meningkat sehingga meningkatkan produktivitas perusahaan."

"Waralaba atau franchise adalah sistem bisnis yang telah terbukti sukses, berupa prosedur operasi yang bertujuan membentuk standarisasi mutu dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Di Indonesia sistem bisnis ini sudah berjalan selama puluhan tahun, dimana di era tahun 90-an sistem ini sangat pesat berkembang. Banyak Para pengusaha menginvestasikan dananya untuk membuka usaha dengan sistem franchise. Reformasi undang -undang perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku pada tahun 1994 juga melakukan penyesuaian terhadap situasi perkembangan perusahaan dengan sistem franchise dimana sistem ini menuntut banyaknya dana yang diinvestasikan oleh perorangan ataupun badan hukum. Untuk franchise atau waralaba yang dulunya termasuk dalam jasa dan kemudian setelah adanya reformasi menjadi masuk dalam kategori barang tidak berwujud. Pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas initial fee atau nilai jual yang ditetapkan oleh franchisor terhadap minat investor untuk melakukan investasi adalah merupakan dasar penelitian. Variabel lainnya yang digunakan sebagai data adalah capital requirement yang disyaratkan dan jumlah outlet yang dipunyai, dengan menggumakan data pada bulan Desember 1997 dan Desember 1998. Dari hasil regresi linear berganda dengan menggunakan data-data bulan Desember 1997 dengan data bulan Desember 1998, diperoleh nilai korelasinya positif yang berarti walaupun adanya Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Perusahaan yang bergerak dibidang Franchise di Indonesia maka baik perusahaan maupun perorangan tetap berminat untuk menanamkan dananya dengan investasi usaha menggunakan sistem franchise. Dengan adanya hal tersebut diatas dapat dijabarkan beberapa kesimpulan yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan para praktisi pemerintah khususnya dari sisi Pajak Pertambahan Nilai untuk dapat terus meningkatkan penerimaan dari sektor usaha franchise yang baru berkembang pesat di era tahun 90-an."

"Dalam karya tulis ini, penelitian dilakukan pada suatu badan usaha swasta yang bergerak dibidang hilir yaitu PT "X" yang melakukan distribusi dan pemasaran atas gas bumi. Masalah yang muncul dari kegiatan ini adalah mengenai penjualan gas bumi yang menimbulkan keraguan bagi PT "X" untuk menetapkan apakah dikenakan PPN atau tidak (mengingat pembelian gas dari Pertamina tidak dikenakan PPN).Masalah lain yang timbul adalah pada saat PT "X" melakukan pembayaran atas jasa investor dalam pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan yang tercantum dalam kontrak dengan cara Bangun Guna Serah dan Bangun Guna Milik, apakah di potong pajak atau tidak.Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa PT "X" dalam mendapatkan gas buminya tidak langsung dari sumbernya melainkan membelinya terlebih dahulu dari Pertamina. Dimana gas yang dijual oleh PT "X" tersebut merupakan gas yang langsung siap dikonsumsi oleh pelanggan. Sehingga penjualan gas ke pelanggan tersebut dikenakan PPN sebesar 10%.Sehubungan dengan adanya pemakaian pipa gas oleh PT "X", maka pembayaran atas jasa investor dalam pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas dianggap sebagai sewa atas penggunaan pipa gas yang dibangun. sehingga PT "X" harus memotong PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan.Pada saat berakhirnya perjanjian dengan cara Bangun Guna Serah, bangunan yang diserahkan oleh investor kepada PT "X" merupakan penghasilan PT "X", sehingga PPh yang terutang adalah sebesar 5% x nilai tertinggi antara nilai pasar dengan NJOP bangunan yang diserahkan."

"Laporan magang ini membahas dan mengevaluasi prosedur audit pencarian liabilitas tidak tercatat yang dilakukan dalam KAP GAP pada PT LBEI untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. PT LBEI merupakan sebuah perusahaan yang memiliki memiliki hak atas partisipasi dalam kegiatan pengembangan tenaga listrik tenaga uap di Banten. Fokus laporan magang ini adalah evaluasi kesesuaian prosedur audit yang dijalankan KAP GAP dengan teori dan standar yang berlaku. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa prosedur audit pencarian liabilitas tidak tercatat yang dilakukan KAP GAP sudah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku. Selain itu, laporan ini akan membahas mengenaihasil refleksi diri penulis selama menjalani magang di KAP GAP. Penulis mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran, baik teknikal maupun non teknikal.

---

This report discusses and evaluates the audit procedure for the search for unrecorded liabilities performed by KAP GAP on PT LBEI for the annual periods on ending December 31, 2019. PT LBEI is a company with right to participate in the activities of steam-electric power development in Banten. The focus of this report is to evaluate audit procedures performed by KAP GAP with applicable theories and standards. The evaluation results show that the audit procedure for the search for unrecorded liabilities performed by KAP GAP is in accordance with applicable theories and standards. In addition, this report will explain about the author`s self-reflection during the internship at KAP GAP. The author gets a lot of technical and non-technical experience and knowledge."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis SOP yang sudah dibuat oleh manajemen hotel terkait prosedur penjualan dan piutang. Analisis ditekankan pada sistematika penyajian, kesesuaian dengan praktik, dan pengendalian internal. Atas dasar analisis tersebut yang menunjukkan beberapa kelemahan yang terdapat dalam SOP, konsultan mengajukan desain SOP yang baru, yang lebih disesuaikan dengan praktik sebenarnya dengan tetap memerhatikan kaidah-kaidah yang berlaku. Penulis melakukan analisis pengendalian internal hanya difokuskan pada pengendalian aktivitas (control activities).

---

The objectives of this research are to evaluate and analyze the SOP of sales and receivables in a hotel. The analysis focuses on presentation format, compliance to practices, and internal control. Some weaknesses are revealed and for that reason, consultant suggests a brand new SOP design which more applicable and more comply with the related rules. Researcher analyzes the internal control from the control activities."