Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"RINGKASAN EKSEKUTIF Tesis ini bertujuan untuk mempelajari dampak mutu modalmanusia dalam pembangunan ekonomi, mempelajari dampak perubahanmutu modal manusia terhadap pembangunan ekonomi, melihat pengaruhperubahan jumlah pekerja yang terlibat dalam proses terhadappembangunan ekonomi, mengevaluasi pengaruh perubahan modal terhadap pembangunan ekonomi, melihatk pengaruh kepadatan pendudukterhadap pembangunan, mempelajari mempelajari perbedaan pengaruhantara variabel : modal (capital); jumlah dan mutu modal manusia,dan kepadatan penduduk terhadap pembangunan ekonomi menurutpulau.Kerangka pemikiran didasarkan pada fungsi produksi yangmenyatakan bahwa besar kecilnya output (pembangunan ekonomi)ditentukan oleh besar kecilnya jumlah dan mutu faktor produksi.Pekerja merupakan "salah satu faktor produksi dapat dilihat daridua sisi, yaitu dari segi jumlahnya secara fisik dan dari segimutu (kualitas). Mutu pekerja dapat dilihat dari segi pendidikan,kesehatan, dan keamanan. Semakin tinggi tingkat pendidikan,kesehatan, dan keamanan maka mutu pekerja dianggap semakin baik.Peningkatan mutu modal manusia akan meningkatkan produktivitasyang pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan ekonomi.Untuk mempelajari dampak mutu modal manusia dalam pembangunan ekonomi dilakukan melalui pendekatan fungsi produksiCoob-Douglas. Pembangunan ekonomi (PDRB)- sebagai variabel takbebas, sedangkan variabel bebas meliputi : investasi; pemakaianlistrik; jumlah pekerja sektor primer, jumlahpekerja sektorsekunder; jumlah pekerja sektor tertier; rata-rata pendidikanpekerja sektor primer; rata-rata pendidikan pekerja sektor sekunder; rata-rata pendidikan pekerja sektor tertier; kesehatan;kriminal; dan kepadatan penduduk.nalisis dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptifdan statistik inferensial berdasarkan data dari 26 propinsi diIndonesia yang telah dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik(BPS) pada tiga titik waktu/tahun (1980, 1985, dan 1990). Dalamhal ini, masing-masing propinsi diperlakukan sebagai satuananalisis (unit of analysis). Data tersebut diolah dengan menggunakan komputer yang dilengkapi oleh paket program StatisticalAnalysis System (SAS)" pada Lembaga Demografi, Fakultas EkonomiUniversitas Indonesia.Beberapa basil temuan dalam penelitian ini dapat dikemukakansebagai berikut :Perekonomian Indonesia sementara mengalami transformasistruktural yang ditandai oleh kontribusi Masing-masing sektorterhadap PDB yang mengalami pergeseran dari tahun ke tahun.Kontribusi sektor primer terhadap PDB cenderung mengalami penurunandari tahun ke tahun, sementara kontribusi sektor sekunderdan sektor tertier semakin meningkat. Kontribusi sektor primerpada tahun 1983 terhadap PDB atas dasar harga kontan tahun 1983sebesar 42,98 %, sektor Jasa 39,05 % dan sektor sekunder 17,99 %.Sedangkan pada tahun 1990 struktur perekonomian mengalami pergeseran dari sektor primer ke sektor tertier dan sekunder, yaitukontribusi sektor tertier 39,28 %, sektor primer 34,77 % dansektor sekunder 25,95 %.Jika struktur perekonomian Indonesia dilihat dari besarnyadaya serap pekerja masing-masing sektor, maka pada tahun 1980masih terlihat dominasi sektor primer, kemudian disusul olehsektor tertier dan sekunder, yaitu daya serap sektor primer56,31 %, sektor tertier 31,06 % dan sektor sekunder 12,64 %.Tahun 1990 struktur perekonomian tidak mengalami perubahan akantetapi yang mengalami perubahan adalah proporsi daya serapmasing-masing sektor, yaitu daya serap sektor primer turunmenjadi 51,30 %, sementara daya serap sektor tertier naik menjadi32,78 % dan daya serap sektor sekunder naik menjadi 15,92 %.Perkembangan pekerja di Indonesia menurut tingkat pendidikantertinggi yang ditamatkan nampaknya masih terkonsentrasi padatingkat pendidikan SD ke bawah. Tahun 1980 pekerja yang berpendidikanSD ke bawah masih sebesar 88,5 %, berpendidikan SMTP5,1 %, berpendidikan SMTA 5,6 % dan yang berpendidikan Akademidan Universitas hanya 0,8 %. Kemudian pada tahun 1990 proporsinyamengalami perubahan yaitu pekerja yang berpendidikan SD ke bawahturunrun menjadi 77,0 %, berpendidikan SMTP naik menjadi 8,9 %,berpendidikan SMTA 11,5 % dan yang berpendidikan Diploma danUniversitas naik menjadi 2,3 %.Berdasarkan model yang diperhatikan dari hasil empiri menunjukkanbahwa investasi (capital) mempunyai pengaruh yang cukupbesar terhadap pembangunan ekonomi, investasi mempengaruhipembangunan ekonomi dalam bentuk parabola, artinya apabila jumlahpemakaian investasi ditambah secara terus menerus akan mengakibatkanterjadinya peningkatan relatif (positif) terhadap pembangunan ekonomi, kemudian sampai pada suatu titik tertentudampak pertambahan jumlah pemakaian investasi terhadap pembangunan ekonomi berubah menjadi menurun (negatif).Dampak jumlah pekerja sektor primer, sekunder, dan tertierterhadap pembangunan ekonomi memperlihatkan pengaruh yangberbeda-beda menurut pulau. Besar kecilnya pengaruh jumlah pekerja masing-masing sektor terhadap pembangunan ekonomi menurutpulau banyak ditentukan oleh besar kecilnya perubahan relatifkontribusi jumlah pekerja masing-masing sektor terhadap pembangunan ekonominya. Seperti pengaruh jumlah pekerja sektor primerterhadap pembangunan ekonomi di Pulau Jawa lebih kecil dibandingdengan pulau-pulau yang lain, akan tetapi pengaruh jumlah pekerjasektor sekunder dan tertier terhadap pembangunan ekonomi di Pulau Jawa memperlihatkan pengaruh yang lebih besar dibanding denganpulau-pulau yang lain. Hal ini disebabkan karena dampak relatifperubahan pemakaian jumlah pekerja teradap pembangunan ekonomiberbeda-beda menurut sektor dan menurut pulau.Dampak rata-rata pendidikan pekerja sektor primer, sekunder,dan tertier terhadap pembangunan ekonomi memperlihatkan pengaruhyang berbeda-beda menurut sektor dan pulau. Hal ini banyak dipengaruhioleh komposisi pekerja menurut pendidikan pada masingmasingsektor yang pada akhirnya akan mempengaruhi rata-ratapendidikan pekerja seeara keseluruhan, sehingga dampak relatifperubahan rata-rata pendidikan pekerja terhadap pembangunanekonomi berbeda-beda menurut sektor dan menurut pulau. Di sampingitu dampak rata-rata pendidikan pekerja terhadap pembangunanekonomi relatif masih rendah disebabkan k4rena rata-rata pendidikan pekerja masih sangat rendah yang disebabkan oleh jumlahpekerja masih diominasi oleh pekerja yang berpendidikan SD kebawah.Hubungan antara kesehatan dan keamanan terhadap pembangunanekonomi memperlihatkan trend dan pola yang tidak terlalu jauhberbeda menurut pulau. Sedangkan hubungan antara kepadatan pendudukterhadap pembangunan ekonomi berbeda-beda menurut pulau,yaitu Pulau Jawa memperlihatkan trend peningkatan yang lebihbesar dibanding dengan pulau-pulau yang lain. Hal ini berartibahwa penngkatan jumlah penduduk yang disertai dengan peningkatanpembangunan imprastruktur dan perluasan kesempatan kerja akanmenimbulkan dampak yang cukup besar terhadap pembangunan ekonomi.Keberhasilan pembangunan di masa depan, di samping ditentukanoleh ketersediaan dan kecukupan dana, juga banyak ditentukanoleh kesiapan sumberdaya manusia sebagai pengemban missi danpelaksana pembangunan, sehingga sumberdaya manusia ini perludipersiapkan sebaik-baiknya, baik jumlah maupun mutunya dalam ranj igka menyongsong pelaksanaan Program Pembangunan Jangka PanjangTahap Kedua. Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus berorientasike arah perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunanantar wilayah agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruhrakyat Indonesia.Isu orientasi pelaksanaan pembangunan ke Indonesia BagianTimur (IBT) didukung oleh hasil penelitian ini, yang menunjukkanbahwa kecenderungan orientasi alokasi 'sumberdaya dalam pembangunan ekonomi akan lebih menguntungkan perekonomian nasionaljika diarahkan ke IBT. Perluasan kesempatan kerja dan peningkatanpendidikan pekerja sektor primer dan sekunder diprioritaskanke IBT. Hal ini didukung oleh alokasi investasi yang mendapatprioritas utama ke IBT. Dengan demikian, maka alokasi investasike IBT akan membawa manfaat yang lebih besar jika diarahkan untukperluasan kesempatan kerja dan pengembangan pendidikan di sektorprimer dan sekunder di IBT. Perluasan kesempatan kerja danpendidikan pekerja sektor tertier diprioritaskan ke Pulau Jawayang didukung pula oleh alokasi investasi."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk: (1). Mengetahui pengaruh pengeluaran pemeritah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) di indonesia, (2). Mengetahui pengaruh ekonomi terhadap IPM, dan (3). Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrestruktur terhadap IPM, baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan sampel 20 propinsi yang dipilih dengan teknik simple random sampling yang kemudian dibagi kedalam 2 kelompok, yaitu kelompok daerah dengan angka IPM tinggi dan daerah dengan IPM rendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adlah analisis jalur. Sebagai pendukung, juga dilakukan uji beda rata-rata untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata secara statistik terhadap 2 kelompok tersebut. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan respon diantara 2 kelompok daerah tersebut. pada kelompok daerah dengan angka IPMtinggi, terliat bahwa pengeluaran kesehatan dan infrastruktur mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada kelompok dengan angka IPM rendah terlihat bahwa hanya pengeluaran pendidikan yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap angka IPM. adapun pertumbuhan ekonomi, terlihat menunjukkan engaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini terjadi pada kedua kelompok daerah, baik kelompok daerah dangan IPM tinggi maupun IPM rendah."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Modal manusia diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung dalam proses produksi, serta secara tidak langsung melalui Total Factor Productivity (TFP). Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel provinsi-provinsi di Indonesia dalam rentang 2004-2012. Hasil empiris menunjukkan bahwa modal manusia, yang diwakili oleh tenaga kerja berpendidikan minimal SMA, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Sementara modal manusia, yang diwakili oleh penduduk berpendidikan minimal SMA, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan TFP regional di Indonesia dalam periode 2006-2012, baik secara langsung melalui inovasi domestik dan secara tidak langsung melalui efek spillover. Hasil lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa modal fisik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Selain itu perbedaan pertumbuhan rasio modal fisik per tenaga kerja regional berpengaruh positif terhadap perbedaan pertumbuhan output per tenaga kerja regional.

---

This research aims to analyze the influence of human capital on regional economic growth in Indonesia. Human capital expected takes effect on economics on production process and indirectly through Total Factor Productivity (TFP) growth. This research was using panel data analysis method of provinces in Indonesia in period 2004-2012. Empirical result shows that human capital, represented by labor with minimum high school educated, has positive effect on regional economic growth in Indonesian. Meanwhile, the effect of human capital that represented by population with minimum high school educated has positive effect on regional TFP growth in Indonesia period 2006-2012, directly through domestic innovation and indirectly through spillover effect. This research also shows that physical capital has positive effect on regional economic growth in Indonesia. Furthermore, the difference of physical capital ratio growth per regional labor has positive effect on the difference of regional economic growth per regional labor."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Modal manusia diduga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung dalam proses produksi, serta secara tidak langsung melalui Total Factor Productivity (TFP). Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel provinsi-provinsi di Indonesia dalam rentang 2004-2012. Hasil empiris menunjukkan bahwa modal manusia, yang diwakili oleh tenaga kerja berpendidikan minimal SMA, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Sementara modal manusia, yang diwakili oleh penduduk berpendidikan minimal SMA, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan TFP regional di Indonesia dalam periode 2006-2012, baik secara langsung melalui inovasi domestik dan secara tidak langsung melalui efek spillover. Hasil lain dari penelitian ini menunjukkan bahwa modal fisik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Selain itu perbedaan pertumbuhan rasio modal fisik per tenaga kerja regional berpengaruh positif terhadap perbedaan pertumbuhan output per tenaga kerja regional.

---

This research aims to analyze the influence of human capital on regional economic growth in Indonesia. Human capital expected takes effect on economics on production process and indirectly through Total Factor Productivity (TFP) growth. This research was using panel data analysis method of provinces in Indonesia in period 2004-2012.

Empirical result shows that human capital, represented by labor with minimum high school educated, has positive effect on regional economic growth in Indonesian. Meanwhile, the effect of human capital that represented by population with minimum high school educated has positive effect on regional TFP growth in Indonesia period 2006-2012, directly through domestic innovation and indirectly through spillover effect.

This research also shows that physical capital has positive effect on regional economic growth in Indonesia. Furthermore, the difference of physical capital ratio growth per regional labor has positive effect on the difference of regional economic growth per regional labor."

"AbstractIndonesia telah membangun ekonomi lebih dari empat dekade. Pada tahun 1968, Indonesia pertama kalinya mencatat pertumbuhan double-digit setelah mengalami pergolakan politik, ekon0nu' dan sosial di pertengahan tahun 1960-an (Hill 1996: 11). Indonesia memasuki dekade 1970-an dengan fokus pada pembangunan ekonomi. Selama tiga dekade pertama, pembangunan ekonomi disusun dalam rangkaian pembanglman lima tahunan yang dieksplisitkan dalam dokumen perencanaan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Antara tahun 1969-1994, Indonesia menjalani lima periode Repelita yang juga merupakan periode Pembanglman Iangka Panjang Tahap I (PIPT I). Pembang1man Lima Tahun keenam, untuk periode 1994-1999 sesungguhnya adalah tahap pertama dari PIPT H. Pemerintahan Presiden Suharto berakhir pada tahun 1998, dan setelah itu pemerintahan Presiden Habibie menjadi transisi dari penemuan jati diri bangsa memasuki periode Reformasi. Ketlka Repelita tidak lagi dilanjutkan, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan Program Pembangunan Nasional (P1-openas) 2000-2004 (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000) sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah dan penyelenggara negara dalam melaksanakan pembangunan lima tahun, dan pelaksanaannya dilanjutkan oleh Presiden Megawati Sukamopuh.-i. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menelurkan perencanaan dalam dokumen yang disebut dengan Rencana Pembangunan Iangka Menengah (RPIM) dengan durasi lima tahunan. RPIM yang ada saat ini, yaitu untuk periode 2010-2014, merupakan kelanjutan dari RPIM 2004-2009. RPIM itu sendiri sesuai dengan amanat Undang?Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun berdasarkan Rencana Pembanglman Iangka Panjang 2005-2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007)."

"Penelitian ini merupakan studi empiris pengembangan dari model Mankiw, Romer dan Weil yang membagi modal manusia menjadi pendidikan dan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi dari modal fisik, kesehatan dan pendidikan terhadap output per pekerja di Indonesia serta di kawasan barat dan timur Indonesia. Analisis menggunakan sistem persamaan simultan dengan metode three stage least square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi modal fisik sebesar 0,35; kontribusi modal kesehatan sebesar 0,75; dan kontribusi modal pendidikan sebesar 0,84 terhadap output per pekerja di Indonesia.

---

This study is an empirical study based on an augmented Mankiw, Romer and Weil 39 s model which considers human capital in the forms of both health and education. The purpose of this study to determine the share of physical capital, health and education to output per worker in Indonesia and in the western and eastern Indonesia. The analysis uses a simultaneous system equations with three stage least squares method. The results showed that the share of physical capital is 0.35 share of health capital is 0.75 and the share of education capital is 0.84 to output per worker in Indonesia."

"Setelah terjadi penurunan harga minyak di pasaran dunia awal tahun 1980-an Indonesia mulai memperluas sektor-sektor ekonomi yang diserahkan kepada mekanisme pasar. Pada batas tertentu, perubahan sikap terhadap mekanisme pasar itu telah membuat daya saing dan produktifitas sektor ekonomi nonmigas Indonesia meningkat mulai menjelang pertengahan tahun 1980-an. Namun, secara keseluruhan peningkatan daya saing tadi belum optimal karena pemerintah masih memiliki sikap mendua dalam menerima sistem ekonomi pasar. Sikap mendua tersebut terlihat dari kebijakan-kebijakan protektif yang diberikan terhadap subsektor atau komoditas tertentu, dan terhadap kelompok usaha tertentu.Kebijakan-kebijakan protektif tadi tidak terlepas dari kekosongan institusi-institusi yang diperlukan bagi pemberlakuan sistem ekonomi pasar yang baik dan kekosongan institusi-institusi politik yang demokratis. Hingga berakhirnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru pada bulan Mei 1998, baik institusi ekonomi pasar maupun institusi-institusi politik yang demokratis di Indonesia masih jauh dari memadai. Kecuali dengan kemajuan pada institusi pasar modal, institusi-institusi pada pasar uang maupun pasar barang dan jasa masih banyak kelemahan dan kekurangan. Institusi yang mencegah persaingan usaha tidak sehat hampir tidak ada. Bank Indoensia sebagai Bank Sentral, juga berada pada posisi subordinat dari pemerintah (eksekutif). Sementara, institusi-institusi yang mengatur eksternalitas dan memerangi praktek-praktek korupsi juga sangat tidak memadai.Goncangan harga minyak kedua yang terjadi pada tahun 1986, di satu sisi makin mendorong pemerintah Indonesia meningkatkan jumlah sektor-sektor ekonomi yang diliberalisasi dan dideregulasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut memang berhasil membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia melesat tinggi melebihi rata-rata pertumbuhan tahunan sebelumnya. Namun memasuki fase ini, pemerintah Indonesia bukan saja tidak memperlihatkan upaya serius untuk membangun institusi-institusi ekonomi pasar, tetapi juga membiarkan perekonomian Indoensia tumbuh tinggi di atas kondisi bubble economy. Akibatnya, kondisi perekonomian Indonesia sejak akhir tahun 1980-an hingga sebelum krisis juga berhadapan dengan ancaman persoalan sosial yang berpotensi merusak pertumbuhan ekonomi yang sudah tinggi tadi.Ancaman persoalan sosial tadi memang tidak semuanya disumbangkan oleh persoalan ekonomi, melainkan juga konsekuensi dari sistem politik dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial yang dibuat pemerintah. Tetapi, kajian ini melihat, kesemuanya itu secara bersama-sama merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Besarnya angka kemerosotan ekonomi Indonesia setelah dilanda krisis tahun 1997 dan sulitnya memulihkan krisis tersebut jika dibanding dengan kemampuan negara-negara lain yang sama-sama dilanda krisis, menunjukkan bahwa keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga ditentukan oleh dukungan institusi politik, dan struktur serta perilaku sosial masyarakatnya. Dengan kata lain, bagi Indonesia, pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan tergantung juga kepada sejauhmana negara mengeluarkan panduan kebijakan yang tepat, dan sejauhmana kesungguhan pemerintah bersama lembaga legislatif membuat kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan institusi-institusi yang diperlukan oleh sistem ekonomi pasar yang baik, lebih menyempurnakan lagi institusi-institusi politik, dan membuat kebijakan-kebijakan pembangunan sosial guna mewujudkan iklim sosial yang nyaman sebagai salah satu syarat dari iklim investasi yang baik."