Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagian besar perpustakaan perguruan tinggi masih mempertahankan sistem denda sampai dengan saat ini. Rendahnya disiplin pemustaka merupakan salah satu alasannya. UPT Perpustakaan Universitas Andalas sejak tahun 2017 yang lalu telah menerapkan Early Warning System (EWS), sistem peringatan dini terhadap keterlambatan pinjaman buku yang diterapkan dalam bentuk tayangan video, guna meningkatkan disiplin pemustaka dan mengantisipasi meningkatnya tagihan denda. Setelah dilakukan evaluasi dengan mengukur tingkat keterlambatan pengembalian pinjaman buku, dan tagihan denda dalam jumlah besar, ternyata terjadi perbedaan yang cukup signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan EWS. Terjadi penurunan keterlambatan pengembalian pinjaman, dari rata-rata 40% menjadi 29,15% setelah mengkombinasikan mekanisme reward and punishment, ternyata mampu meningkatkan disiplin pemustaka. Peringatan dini yang diberikan kepada calon peminjam buku terbukti meningkatkan motivasi mereka untuk mengembalikan buku tepat waktu."

"ABSTRAK Bayi baru lahir rentan mengalami perubahan fungsi fisiologis karena bayi berada pada tahap transisi dan adaptasi. Teori Konservasi Levine mampu menjaga integritas struktur bayi selama proses adaptasi. Perubahan integritas struktur atau perubahan pada nilai fisiologis bayi namun tidak mendapatkan tindakan yang dibutuhkan menyebabkan terjadinya perburukan klinis yang signifikan dan berujung pada kematian. Newborn Early Warning System adalah suatu instrumen yang diperlukan untuk memungkinkan perawat mengetahui penurunan kondisi dan memanggil bantuan pada waktu dan bila diperlukan. Penerapan intervensi keperawatan berbasis bukti yaitu Newborn Early Warning System pada lima kasus terpilih terbukti dapat membantu dalam mengobservasi dan menjaga fungsi fisiologisselama proses adaptasi. Oleh karena itu penerapan Teori Konservasi Levine dengan menggunakan Newborn Early Warning System dirasa sangat tepat untuk mencapai keutuhan sistem tubuh bayi yang kompleks. Pendekatan ini mampu mempertahankan keutuhan bayi selama proses adaptasi. Kata kunci: Bayi baru lahir, Newborn Early Warning System, Teori Konservasi Levine. ABSTRACT Newborns are susceptible to changes in physiological function during the transition and adaptation stage. Levine Conservation Theory is able to maintain the integrity of infant structure during the adaptation process. Structural integrity changes or changes in the infant 39;s physiological value without an appropriate action may cause significant clinical deterioration and lead to death. The Newborn Early Warning System is an instrument to assist nurses to identification the deterioration of the condition and call for help on time and when it needed. The application of evidence-based nursing using Newborn Early Warning System in five selected cases has been shown it nessecary in observing and maintaining the physiological function of adaptation processes. Therefore, the application of Levine Conservation Theory by using Newborn Early Warning System is very appropriate to achieve the integrity of complex baby system, this approach is able to maintain the baby wholeness during the adaptation process. Keyword: Newborn, Newborn Early Warning System, Levine Conservation Theory."

"Usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum belum berhasil memberantas peredaran jamu berbahan Kimia Obat (BKO). Salah satu penyebabnya adalah penindakan yang bersifat reaktif sporadis, membuka kesempatan pelanggar hukum untuk beradaptasi dan terus berinovasi dalam melaksanakan modus operandinya demi menghindari tekanan dari penegak hukum. Untuk mengatasi hal ini diperlukan kewaspadaan nasional terhadap ancaman peredaran jamu BKO sebagai dasar penyusunan dan pelaksanaan suatu sistem peringatan dini. Yaitu serangkaian teknologi, kebijakan dan prosedur yang disusun khusus untuk pemprediksi dan memitigasi dampak peredaran jamu BKO. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode collection and analysis dalam pengolahan data. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data baik primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan komponen intelijen negara dan partisipasi aktif masyarakat menjadi hal yang mutlak dibutuhkan demi keberhasilan sistem peringatan dini atau early warning terkait peredaran jamu BKO. Badan intelijen negara selaku coordinator dari seluruh intelijen yang ada di instansi negara wajib menjalankan fungsi sebagai komite intelijen pusat (kominpus). Dalam satu system yang dibangun seharusnya Indonesia National Single Window (INSW) seharusnya didapat kerjasama kontrol antar lembaga yaitu BPOM, BIN, Bea dan Cukai, Kepolisian dan masyarakat. Early warning system menghadirkan 4 komponen utama sistem peringatan dini yaitu pengetahuan resiko, layanan pemantauan dan peringatan, diseminasi dan komunikasi serta kemampuan respons. Saran untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan peredaran jamu BKO adalah melakukan studi untuk menilai potensi kerugian negara akibat peredaran BKO. Hasil studi tersebut dijadikan dasar untuk membangun kewaspadaan nasional dan ditindak lanjuti dengan penyusunan sistem peringatan dini yang melibatkan berbagai instansi terkait dan dukungan masyarakat.

---

Efforts by law enforcement officers have not succeeded in eradicating the circulation of medicinal chemicals-contained herbal medicine or also known as Jamu Berbahan Kimia Obat (BKO). One of the causes is sporadic reactive action, which gives opportunities for law offenders to adapt and continue to innovate in carrying out their operational mode to avoid pressure from law enforcement. In order to overcome this issue, national awareness as an early warning system regarding the threat of BKO herbal medicine distribution is required. Such early warning system comprises a series of technologies, policies and procedures devised specifically for predicting and mitigating the impact of BKO herbal medicine circulation. This research uses the qualitative approach with collection and analysis method in data processing. Triangulation techniques are used to ensure the validity of both primary and secondary data. The results showed that the involvement of state intelligence components and the active participation of the community becomes absolutely necessary for the success of early warning system or early warning related to the circulation of BKO herbal medicine. National Intelligence Agencies (BIN) as the coordinator of all intelligences in state institutions must perform the function as central intelligence committee (Kominpus). The one-stop integrated system namely Indonesia National Single Window (INSW) should maintain cooperation between institutions such as BPOM, BIN, Customs and Excise, Police and society. Early warning system presents 4 main components, such as risk knowledge, monitoring and warning service, dissemination and communication, as well as response capability. As a suggestion, in eradicating and preventing the circulation of BKO herbal medicine, a study to assess the potential loss of the state due to the circulation of BKO herbal medicine should be conducted. The results of these studies serve as a basis for building national awareness and are followed up by the preparation of an early warning system involving various relevant agencies and community support."

"Tesis ini membahas mengenai aplikasi dari Program Manajemen Risiko pada “Carrefour Indonesia” dalam menghadapi ancaman dan/atau risiko yang berdampak pada kelangsungan usaha perusahaan; baik yang berasal dari internal maupun eksternal seperti: regulasi, kompetisi, pasar, merger dan akuisisi, sumber daya, dan lainnya agar dapat memberikan peringatan dini bagi perusahaan dalam mengambil langkah mitigasi atas semua ancaman dan/atau risiko tersebut. Penelitian ini dibuat dalam bentuk studi kasus; bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai Manajemen Risiko, Intelijen dan Sistem Peringatan Dini, hasil penelitian menunjukan bahwa "Carrefour Indonesia" menghadapi risiko dipicu oleh strategi yang akan dilaksanakan di masa depan dan aplikasi dari Program Manajemen Risiko pada "Carrefour Indonesia" belum secara maksimal memberikan peringatan dini bagi pihak perusahaan, sehingga diperlukan peningkatan pada Sistem, Sumber Daya dan Struktur perusahaan sehingga Sistem Peringatan Dini dapat terintegrasi dengan Manajemen Risiko.

---

This thesis deals with the application of the risk management Program at the "Carrefour Indonesia" to face the threat and/or risk that have impact on the continuity of the business of the company; both coming from internal and external such as: regulation, competition, markets, mergers and acquisitions, resources, and others in order to provide early warning for the company in taking overall mitigation of the threat and/or risk.

This study was made in the form of case studies; aiming to gain deep understanding of risk management, intelligence and early warning systems, results of the research showed that "Carrefour Indonesia" risk triggered by the strategy to be implemented in the future and the application of the risk management Program at the "Carrefour Indonesia" has not been fullest in giving early warning to the company, so it needed improvements on the system, the resources and the corporate structure so that early warning systems can be integrated with risk management."

"Sistem Peringatan Dini Bencana (Disaster Early Warning System) atau yang disebut DEWS adalah sistem yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dan digunakan oleh petugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (UPT PDIK) serta petugas di Kelurahan terdampak bencana banjir. DEWS bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menerima, memahami, dan bereaksi secara cepat dan tepat terhadap peringatan dini yang diinformasikan oleh petugas. DEWS dinilai belum optimal dan sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan dalam mengelola layanan peringatan dini bencana. Hal ini ditunjukan dari permasalahan-permasalahan terkait kinerja DEWS.Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terkait analisis faktor yang memengaruhi kesuksesan dari Sistem Peringatan Dini Bencana (DEWS) dan rekomendasi peningkatan kualitas sistem. Salah satu cara menghindari kegagalan layanan e-government adalah dengan menentukan dan mendefinisikan faktor kesuksesan diawal implementasi (Napitupulu, Syafrullah, Rahim, Amar, & Sucahyo, 2018). Penelitian ini mengadopsi model kesuksesan DeLone & McLean dengan penambahan variabel kualitas teknologi pelengkap. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada petugas UPT PDIK BPBD Provinsi DKI Jakarta dan petugas kelurahan dimana DEWS telah terpasang. Data hasil kuesioner diolah dengan menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Model (PLS SEM).Dari 11 hipotesis pada penelitian ini setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan PLS SEM terdapat 5 hipotesis yang diterima dan 6 yang ditolak. Kepuasan pengguna (user satisfaction) menjadi variabel paling memiliki pengaruh positif kepada kesuksesan DEWS. Kemudian diikuti kualitas sistem (system quality), kualitas teknologi pelengkap (complimentary). Penggunaan (use) saat ini belum memiliki pengaruh pada kesuksesan, dimana kualitas layanan berpengaruh positif pada penggunaan, namun belum berpengaruh pada kepuasan pengguna. Kualitas informasi (information quality) saat ini juga belum memiliki pengaruh positif pada penggunaan dan kepuasan pengguna.

---

The Disaster Early Warning System, called DEWS, is a system managed by the DKI Jakarta Provincial Disaster Management Agency and used by Disaster Data and Information Center Technical Implementation Unit (UPT PDIK) officers and officers in villages district that affected by flood disasters. DEWS aims to assist the community in receiving, understanding, and reacting quickly and precisely to early warnings that are informed by officers. DEWS is considered not optimal and in accordance with the expectations expected to manage disaster early warning services. This is shown from the problems related to DEWS performance.

The purpose of this study is to evaluate the analysis of factors that influence the success of the Disaster Early Warning System (DEWS) and recommendations for improving the quality of the system. One way to avoid the failure of e-government services is to determine and define success factors at the beginning of implementation (Napitupulu, Syafrullah, Rahim, Amar, & Sucahyo, 2018). This study adopts the DeLone & McLean success model with the addition of complementary technology quality variables. Data was collected using a questionnaire distributed to UPT PDIK BPBD DKI Jakarta Province staff and village officials in district where DEWS has been installed. Data from the questionnaire were processed using the Partial Least Squares-Structural Equation Model (PLS SEM).

By 11 hypotheses in this study after processing data using PLS SEM, there are 5 accepted and 6 rejected hypotheses. User satisfaction has the most positive influence on DEWS success. Then followed by the system quality and complimentary. Use does not currently have an influence on success, where service quality has a positive effect on use, but has not affected user satisfaction. The information quality at this time also does not have a positive influence on the use and user satisfaction."

"Bencana banjir di DKI Jakarta merupakan bencana yang harus lebih diperhatikan lebih dalam. Solusi dalam mengatasi bencana banjir dapat dilakukan atau diselesaikan melalui penanggulangan bencana banjir. Penanggulangan bencana banjir bisa dengan melakukan dan melaksanakan mitigasi bencana banjir untuk mengurangi risiko bencana banjir tersebut. Untuk memaksimalkan penanganan banjir pada sektor mitigasi bencana banjir diterapkan konsep triple helix. Konsep triple helix adalah sebuah kerjasama tiga stakeholder yaitu pemerintah, akademisi, dan lembaga usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan kerjasama ketiga stakeholder dalam upayanya untuk menghasilkan mitigasi banjir yang baik dengan mengeluarkan sebuah inovasi tepat guna melalui forum diskusi kebencanaan. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang yang berasal dari lembaga BNPB, BPBD DKI Jakarta, PPGT UI, dan HOT Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan post positivist dan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Pada penelitian ini menggunakan konsep triple helix dalam mengatasi mitigasi bencana banjir pada bencana banjir di DKI Jakarta melalui tiga dimensi, yaitu: Knowledge Space, Consensus Space, dan Innovation Space. Melalui penerapan dimensi triple helix pada kerjasama pemerintah, akademisi, dan lembaga usaha dalam mitigasi bencana banjir akan menjelaskan upaya mitigasi bencana banjir melalui tiga dimensi Knowledge Space yang mana sudah terdapat forum diskusi kebencanaan terkait bencana banjir sebelum banjir 2020 melanda; Consensus Space yang mana ketiga pihak memiliki komitmennya dalam upaya mitigasi bencana, dan Innovation Space yang mana terdapat hasil inovasi tepat guna yang berasal dari kerjasama tiga pihak.

---

The flood disaster in DKI Jakarta is a disaster that must be paid more attention to. Solutions in overcoming flood disasters can be done or resolved through flood disaster management. Flood disaster management can do and implement flood disaster mitigation to reduce the risk of flood disasters. To maximize flood management in the flood disaster mitigation sector, the triple helix concept is applied. The triple helix concept is a collaboration of three stakeholders, namely government, academia, and business institutions. The purpose of this study is to describe the cooperation of the three stakeholders in their efforts to produce good flood mitigation by issuing an effective innovation through a disaster discussion forum. The number of informants in this study amounted to five people from BNPB, BPBD DKI Jakarta, PPGT UI, and HOT Indonesia. This research was conducted through a post-positivist approach and data collection techniques using literature study and in-depth interviews. This research uses the triple helix concept in overcoming flood disaster mitigation in flood disasters in DKI Jakarta through three dimensions, namely: Knowledge Space, Consensus Space, and Innovation Space. Through the application of the triple helix dimension to the collaboration of government, academia, and business institutions in flood disaster mitigation, it will explain flood disaster mitigation efforts through three dimensions of Knowledge Space, which has a disaster discussion forum related to floods before the 2020 floods hit; Consensus Space, where the three parties are committed to mitigating disasters, and the Innovation Space, where there are appropriate innovation results from the cooperation of three parties."

"Early Warning System (EWS) pada sistem distribusi pelanggan listrik adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memberikan informasi beban kepada pelanggan dari kondisi beban normal hingga beban maksimum kemudian memberikan peringatan pada pelanggan untuk mencegah agar tidak terjadi trip. Sistem ini terdiri dari tiga bagian yaitu variabel beban ( potensiometer ) untuk mensimulasikan besar kecilnya pemakaian beban normal hingga beban maksimum, ADC untuk mengkonversi analog input menjadi digital output dan mikrokontroler AT89S52 untuk memberikan peringatan dini berupa informasi beban pelanggan. Tugas akhir ini merancang Early Warning System (EWS) pada sistem distribusi listrik pelanggan dengan menggunakan variabel beban dan ADC yang terintegrasi dengan mikrokontroller AT89S52. Informasi beban normal hingga beban maksimum ini diberikan oleh LCD sebagai tampilan informasi beban, LED sebagai indikator pemakaian beban, Buzzer sebagai alarm pada saat pemakaian beban terjadi.

---

Early Warning System (EWS) for electrics distribution customer system is a system with design for given information of load to customer from normally load until maximum load and then given warning to customer for prevention in order not to happened trip. This system consist of three a part, that is load variable (potensiometer) for simulation big or small usage of load from normally load until maximum load, ADC for converting analog input to digital output, and microcontroller AT89S52 for given early warning in the form of load customer information.

This final project design Early Warning System for electrics distribution customer system using load variable and ADC integrated with microcontroller AT89S52. This load customer information from normally load until top load to be given by Liquid Crystal Display (LCD) as displayed of load information, Light Emitter Diode (LED) as indicator of load usage, and Buzzer as alarm at the time load usage happened."

"Skripsi ini mencoba menganalisis implikasi penerapan Undang-Undang Perasuransian 1992 terhadap kebijakan keuangan internal perusahaan asuransi kerugian. Untuk menjaga efektifitas analisa ini, maka perlu memanfaatkan alat analisa kinerja keuangan yang sesuai dengan karakteristik perusahaan asuransi kerugian. Alat analisa tersebut adalah Analisa Rasio Early Warning System. Dengan alat analisa ini diharapkan kita dapat mengidentifikasikan informasi penting secara dini, kelemahan-kelamahan yang mungkin tengah dihadapi dalam kinerja keuangan perusahaan asuransi kerugian. Temuan-temuan dari hasil analisis ini, merupakan informasi yang sangat berguna bagi perusahaan. Lebih-lebih bagi manajemen yang berorientasi aktif dan proaktif. Sehingga ketika diketahui terjadi penurunan tingkat kesehatan, yang ditunjukkan oleh kurang solvennya aktiva (berdasarkan penilaian UU Perasuransian yang baru), menurunnya rasio perkembangan premi dan rasio cadangan klaim, maka manajemen perlu mengambil tindakan untuk mencegah dan mengatasinya. Untuk mengantisipasi menurunnya hasil investasi dan menjaga tingkat solvabilitas maka manajemen perlu mengkaji ulang kebijakan portofolio investasinya. Pengambilan keputusan mengenai kebijakan portfolio investasi dalam skripsi ini mencoba memperkenalkan penerapan Analytic Hierarchy Process (AHP) Model. Dengan model ini, manajemen dapat mengakomodir portofolio investasi yang multikriteria (Liquiditas, safety, dan profitabilitas) dan multialternatif (deposito, saham, penyertaan langsung, obligasi dan lain-lain). Model ini sangat membantu dalam menyelesaikan prioritas (proporsi) alokasi investasi yang sesuai dengan preferensi manajemen."