Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan pemerintah dalam masyarakat semakin meningkat. Suatu organisasi pemerintahan merupakan organisasi yang dimiliki masyarakat, sehingga organisasi tersebut harus mempertanggung jawabkan segala kegiatannya atau memiliki akuntabilitas publik yang baik. Skripsi ini hendak membahas audit kinerja sebagai salah satu perangkat dalam meningkat-kan akuntabilitas publik dan penerapannya pada departemen pemerintah "X". Penyusunan skripsi ini menggunakan dua metode yaitu studi literatur dan studi kasus pada salah satu departemen ,pemerintah di Indonesia. Akuntabilitas publik dapat diwujudkan dengan adanya seperangkat kondisi, yaitu adanya lembaga dan perangkat yang efektif untuk melakukan pemeriksaan dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaannya, pemberian pertimbangan yang tepat pada waktunya, kompeten dan wajar kepada laporan hasil pemeriksaan tersebut, serta pengambilan tindakan yang korektif dan pelaksanaannya. Ketiga kondisi tersebut memungkinkan dilakukan audit kinerja atas kegiatan organisasi tersebut. Dalam departemen pemerintah yang diteliti, yaitu Pustekkom, pengawasan dilakukan oleh atasan langsung, Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan ini bertujuan untuk memberi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan dan saran-saran, Selain itu bertujuan untuk mencegah terjadinya pemborosan atau penyimpangan, dan tercapainya efektifitas, efisiensi dari aktivitas yang dilaksanakan. Akuntabilitas publik dapat ditingkatkan dengan memberikan suatu latihan yang insentif bagi auditor ekstern dan auditor intern untuk meningkatkan pengetahuannya. Pe-ningkatan akuntabilitas publik sebagai suatu unsur yang vital dalam seluruh proses manajemen negara dapat direkomendasikan agar dimasukkan ke dalam rencana nasional secara menyeluruh. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mendapatkan gambaran, dan pemahaman untuk selanjutkan menarik kesimpulan mengenai ukuran kinerja pengimplemetasian penganggaran berbasis kinerja pada dua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Capaian akhir dari penelitian ini adalah Problem Mapping yang akan dijadikan dasar pendesainan model/system alternatif. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data didapat melalui penyebaran kuisioner dan wawancara terstruktur. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pengimplementasian sistem anggaran berbasis kinerja Pemko Medan diterapkan dalam sistem E-Planning mulai tahun 2018 masih terdapat kendala, antara lain penyelesaian tahapan penganggaran yang belum tepat waktu, adanya program yang tidak sesuai skala prioritas, kurang inovatifnya SKPD-SKPD yang ada di Pemko Medan dalam menyusun program sesuai kebutuhan masyarakat dan kurangnya pengawasan DPRD dalam pelaksanaan program yang sudah disetujui. Di Pemkab Karo, E-Planning akan diterapkan pada tahun 2019. Permasalahan dalam pengimplementasian penganggaran berbasis kinerja di Pemkab Karo antara lain, pergantian program yang telah tertuang pada RKPD, usulan program yang tidak rinci, penyelesaian tahapan penganggaran yang belum tepat waktu, kurang mampunya SDM dalam melaksanakan sistem penganggaran serta kurang inovatifnya program yang diusulkan oleh SKPD-SKPD yang ada di Pemkab Karo."

"Dalam organisasi sektor publik di Indonesia, terutama di sektor pemerintahan, mulai timbul kesadaran akan pentingnya pengukuran strategi untuk mampu terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik (improve). Hal ini didorong pula dengan adanya keharusan pemerintah untuk menunjukkan akuntabilitasnya dalam menjalankan pemerintahan (prime).Untuk itu Pemda DKI dituntut untuk memiliki suatu sistem pengukuran komprehensif yang dapat melakukan pengukuran kinerja, pelaporan dan evaluasi terhadap implementasi program-program kerja dan proyeknya sehingga dapat terus memantau dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dihasilkan, dan sekaligus dapat menunjukkan akuntabilitasnya dalam mcnjalankan pcmcrintahan.Kewajiban Pemda DKI untuk melaksanakan Akuntabilitas Keuangan di antaranva adalah penyampaian laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran (LP), yang ketentuannya diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Adapun contoh kewajiban Akuntabilitas Kinerja Pemda DKI adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Publik (AKIP), yang ketentuannya diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Pengukuran Keuangan dan non-keuangan (kinerja) ini masih jauh dari yang diharapkan dan ritlak menggambarkan rencana strategi Pemda DKI secara keseluruhan dan hubungan antara seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri atas beberapa Dinas, Badan, Lembaga, Kantor dan satuan kerja lainnya, serta belum dapar menvisualisasikan Rencana Strategi Daerah kedalam operational terms secara baik dan jelas.Perancangan balanced scorecard dengan penjabaran strategi melalui strategy map merupakan langkah awal dalam menvisualisasikan dan mengkomunikasikan strategi yang telah ditentukan Pemda DKI sehingga seluruh aktivitas pegawai dalam tiap SKPD fokus pada strategi tersebut. Lebih jauh, perancangan balanced scorecard dilakukan dengan menggunakan, menggabungkan, dan menyelaraskan strategi, objektif dan pengukuran-pengukuran yang telah tertuang dalam dokumen-dokumen rencana Pemda DKI ke dalam empat perspektif balanced scorecard.Selanjutnya penyusunan balanced scorecard dengan penjabaran strategi melalui strategy map diharapkan menggambarkan strategi Pemda DKI secara keseluruhan dan hubungan diantara seluruh SKPD, dan dapat mentranslasikan strategi Pemda DKI ke dalam operational terms secara baik dan jelas.Setelah Pemda DKI melakukan penyelarasan dengan regulasi pertanggungjawaban yang berlaku maka Pemda DKI akan dapat menggunakan BSC yang akan berfungsi sebagai suatu sistem pengukuran kinerja dan sekaligus bentuk akuntabilitas Pemda DKI.

---

Indonesian public sector institutions, especially government agencies start to realize the importance of strategy in improving their services. More over government's regulations reform demand for greater accountability.

Consequently to be able to monitor and to improve its services and to establish accountability, City of Jakarta required to have a comprehensive measurement system to measure, to report and to evaluate the implementation of its programs.

City of Jakarta mandatory to establish financial accountability is due to some regulations such as Section 81 Act No 33, 2004 and Section 31 Act No 17, 2003 which required it to report Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran (LPJ). City of Jakarta also regulated by Act No 7, 1999 which required reporting Laporan Akuntabilitas Kincrja Publik (LAKIP) in order to establish its performance accountability.

Designing balanced scorecard with describing the strategy by strategy map is the first step to provide visual and communication of the strategy that has been formulated by management with result that all employee activities focus on the strategy. In addition, DKI Jakarta balanced scorecard is designed based on the existing of Jakarta strategy, objectives and measurements which already written in its strategy plan documents. This strategy, objectives and measurement will be plotted into the structure of four perspectives balanced scorecard. Some measures need to be added in line with continuous improvement that has been doing in the City. The implement of balanced scorecard would help City of Jakarta to visualize the city strategy and cause-and-effect relationships, and translate the city strategy to be good and clearly operational terms.

Finally, after synchronize BSC with existing regulation, BSC Pemda DKI would be able to function as performance measurement system and as a tool to show its accountability."

"Salah satu perwujudan good governance, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan perundang-undangan.Walaupun telah banyak peraturan dan perundang-undangan yang telah dibuat berkaitan dengan akuntabilitas, namun akuntabilitas pemerintah masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.Oleh karena itulah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas keuangan dan kinerja, menganalisis keterkaitan antara akuntabilitas keuangan dan kinerja, dan memformulasikan model akuntabilitas berdasarkan metode balanced scorecard pada Direktorat Pembinaan SMK.Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan berdasarkan dokumendokumen yang ada dan kemudian melakuan analisis berdasarkan teori dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas Keuangan Direktorat Pembinaan SMK sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini tercermin telah dibuatnya tiga macam laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan SMK masih sangat lemah karena banyak sekali perbedaan antara dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja. Sedangkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja belum terkait satu sama lainnya. Hal ini disebabkan memang tidak terintergarsinya sistem keuangan dengan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah. Sistem keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sedangkan akuntabilitas mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perintah (SAKIP). Balanced Scorecard bisa menjadi alternatif dalam peningkatan akuntabilitas Direktorat Pembinaan SMK. Model Balanced Scorecard dibuat berdasarkan empat perspektif, yaitu Perspektif Publik, Perspektif Keuangan, Perspektif Proses Internal, serta Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan.

---

One of the governance good principle, claimed governmental to increase its its[his]. In order to improving its[his] [him/ it], government have [released] some perundang-undangan. Walaupun and regulation have many legislation and regulation which have been made to relate to akuntabilitas, but governmental akuntabilitas still not yet shown repair which [is] signifikan.Because of that's this research aim to to know applying [of] monetary akuntabilitas and performance, analysing related/relevant [among/between] monetary akuntabilitas and performance, and memformulasikan model akuntabilitas pursuant to scorecard balanced method [at] Directorate Construction [of] SMK.Used [by] Method Research [is] bibliography method pursuant to existing document and later;then melakuan analyse pursuant to regulation and theory and also legislation going into effect Monetary Akuntabilitas [of] Directorate Construction [of] SMK have as according to legislation and regulation going into effect. This mirror have made of three kinds of financial statement, that is Report Realize Budget, Balance, and Note to the Financial Statement Akuntabilitas Performance Directorate Construction [of] SMK still very weak because a lot of difference [among/between] planning document and performance report document.While Monetary Akuntabilitas and Performance not yet related/relevant one another. This matter [is] caused (it) is true [do] not financial system terintergarsinya with Governmental performance akuntabilitas system. Financial system relate [at] Standard Accountancy Governance ( SAP), while akuntabilitas relate [at] System Akuntabilitas Performance Institution Comand ( SAKIP). Balanced Scorecard can become alternative in make-up of Directorate akuntabilitas Construction [of] SMK. Model Balanced Scorecard made pursuant to four is in perpective, that is is In Perpective [of] Public, In Perpective [of] Finance, In perpective [of] Internal Process, in perpective And also Study and Growth."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tidak langsung temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap kinerja pemerintah daerah melalui akuntabilitas keuangan yang diukur dengan opini audit tahun 2010-2012.Hasil pengujian model akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa temuan audit kelemahan sistem pengendalian internal dan tingkat penyimpangan berpengaruh negatif terhadap opini audit. Sedangkan, untuk temuan audit ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap opini audit.Sementara itu, tindak lanjut jumlah dan nilai rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap opini audit. Kemudian, dalam menguji pengaruh tidak langsung, digunakan predicted value opini yang dihubungkan dengan kinerja, hasil pengujian menunjukkan bahwa temuan audit dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif tidak langsung terhadap kinerja pemerintah daerah.

---

This research aims to examine the indirect effect of audit findings and post audit rectifications on the performance of local government through financial accountability as measured by audit opinion during 2010-2012.

The result for financial accountability model shows that the audit findings of internal control system weaknesses and the degree of deviations negatively affect the audit opinion. As for audit findings of non-compliance to regulations do not affect the audit opinion.

Meanwhile, the follow-up number and values of recommendations positively affect the audit opinion. Then, in testing the indirect effect, used predicted values of audit opinion associated with performance. The result shows that audit findings and post audit rectifications indirectly negatively affect the performance of local governments."

"In the context of regional autonomy value for money constitutes a bridge to lead regional government in reaching good governance: transparency, economy, efficiency, effectiveness, responsiveness and accountable regional government. Value for money must be opered in management of regional budget. In the discourse of regional autonomy and decentralization, public accountability is a key word. For supporting of being performed the management of community funds based on the concept of value for money, so it requires the system of regional finance management and regional budget emphasizing performance budget to strengthen public accountability of regional government in line with regional autonomy and decentralization."