Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kinerja Perusahaan atau Performance Perusahaan yang selama ini menggunakan pengukuran akuntansi tradisional dirasakan men-gandung banyak kelemahan-kelemahan. Pendekatan dengan metode Shareholder Value Analysis ( SHV ) akan membantu untuk mengurangi kelemahan dalam menilai keberhasilan perusahaan sesungguhnya. Untuk melengkapi penjelasan dan penelaahan, penulisan ini bertumpu pada literatur yang diperoleh dari beberapa buku dan beberapa artikel yang berhubungan dengan konsep SHV ini. Agar tidak terlalu jauh antara teori dan kenyataan yang ada maka dalam pembahasan disertakan pula bagaimana perhitungan yang diperoleh apabila diterapkan dalam perusahaan. Berbeda dengan sistem akuntansi tradisional yang mengukur kinerja usaha perusahaan dengan dasar data yang historis dan menggunakan nilai bukunya maka pendekatan dengan menggunakan metode SHV ini lebih banyak menggu-nakan perhitungan-perhitungan pada nilai proyeksi dan prediksi atas performance perusahaan dimasa yang akan datang, beserta sejumlah modifikasi atas laporan keuangan yang ada disertai beberapa penggunaan asumsi tertentu maka metode pendekatan dengan SHV ini dapat melakukan penilaian atas masa depan perusahaan. Secara prinsipil pendekatan SHV ini memang memiliki konsep yang jitu dan logis, yakni mengukur kemampuan suatu badan untuk menghasilkan arus kas bebas (free cash flow) dimasa mendatang. Sebuah konsep yang cocok dengan sudut pandang investor saham. Investor yang selalu berorientasi pada masa yang akan datang, sekarang dapat menerima gambaran yang lebih jelas tentang kemam-puan perusahaan yang sesungguhnya dalam mendapatkan hasil (return), serta gambaran tentang seberapa jauh kemampuan perusahaan itu akan memberikan keuntungan bagi dirinya."

"Para pemegang sertipikat hak guna bangunan atas hak pengelolaan milik PT. KBN (Persero) mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Objek sengketa berupa surat keputusan direksi tentang tarif perpanjangan hak dan sikap diam terhadap permohonan rekomendasi perpanjangan hak yang telah diajukan. Putusan No. 171 PK/TUN/2016 yang berkekuatan hukum tetap memenangkan pihak KBN tetapi perlindungan hukum tetap harus diberikan para pemegang hak guna bangunan atas hak pengelolaan. Pokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai implementasi pemberian dan perpanjangan hak guna bangunan serta perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak guna bangunan dalam Putusan No. 171 PK/TUN/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan data sekunder untuk membahas pokok permasalahan dari sudut pandang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemberian hak guna bangunan yang dilakukan KBN pada tahun 1988 hingga 1990 telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977. Sedangkan, implementasi perpanjangan hak guna bangunan yang sebagian besar berakhir pada 2013 hingga 2014 menghadapi problematika yang berujung penyelesaian di pengadilan. Pengenaan tarif pemanfaatan tanah oleh KBN merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemegang hak pengelolaan. Oleh karena itu, pemegang sertipikat hak guna bangunan tetap harus membayar tarif yang disyaratkan untuk dapat memperpanjang haknya. Namun perlindungan hukum terhadap pemegang hak guna bangunan tetap harus diberikan berupa perlindungan terhadap hak prioritas perpanjangan hak dan perlindungan hukum terhadap operasional bisnis, bangunan, serta benda milik pemegang hak guna bangunan. Beberapa perjanjian penggunaan tanah industri terdahulu telah menjanjikan hak prioritas perpanjangan hak guna bangunan sehingga KBN terikat untuk memenuhi hak itu apabila pemegang hak guna bangunan yang telah memenuhi persyaratan. Tidak diperpanjangnya hak guna bangunan juga dapat berimbas pada terhambatnya operasional bisnis, resiko kehilangan bangunan, dan bertambahnya pengeluaran bagi pemegang hak guna bangunan. Sehingga diperlukan perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian yang dapat meringankan beban kerugian pemegang hak guna bangunan. Selain itu, kekosongan hukum yang terjadi pasca dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 juga kurang memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan.

---

The holders of the certificate of right to build on the right of management belonging to PT KBN (Persero) filed a lawsuit to the state administrative court. There are two objects of dispute, namely director letters concerning the cost of extending the right and silence/rejection on the application for a recommendation for the extension of the right that has been submitted. Supreme Court Decision No. 171 PK/TUN/2016, which has been inkracht won KBN, must still give legal protection to the holders of the right to build on the right of management. The main issues discussed are the implementation of the granting and extension of the right to build and the legal protection for the holders of the certificate of the right to build in the Supreme Court Decision No. 171 PK/TUN/2016. The research method used is normative legal research by utilizing secondary data to discuss the subject matter from the applicable laws and regulations. This study indicates that the implementation of the granting of the right to build carried out by KBN from 1988 to 1990 was following the applicable legislation, namely the Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 1977. Meanwhile, the implementation of the extension of right to build, which mostly ended in 2013 to 2014, faced problems that led to a settlement in court. The imposition of fees for land use by KBN is one of the powers possessed by the holder of the right of management. Therefore, the holders of the certificate of right to build still has to pay the required fee to extend their right. However, it must still give legal protection for the holders of the right to build in the form of protection of the priority right of the extension of the right and legal protection of business operations, buildings, and objects belonging to the holders of the right to build. Several previous industrial land use agreements have promised priority rights to extend the right to build so that KBN is bound to fulfill these rights if the holders of the right to build have fulfilled the requirements. The non-extension of the right to build can also impact the delay of business operations, the risk of losing the building, and increasing expenses for the holders of the right to build. So that legal protection and settlement mechanisms are needed can ease the burden of losses for the holders of the right to build. In addition, the legal vacuum that occurred after the revocation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 1 of 1977 also did not guarantee legal certainty for holders of the right to build on the right of management."

"The research has purpose to examine the correlation between CAMEL as financial performance measurement of BPR according to Bank Indonesia regulation, and Economic Value Added (EVA) as the alternative financial performance measurement for banking. Susyanti et al (2003) find EVA has a better potention than analytical ratio of CAMEL to measure bank financial performance,but Purwanti (1999) finds EVA can explain significanly about the dividing of some group of companies that have a good or bad financial performance. Saraswati (2004) finds analysis of bank according to CAMEL?s method is significanly different with EVA?s method.The sample of this research are 214 BPR in Central Java that published their financial statement period 2009 by the Bank Indonesia?s website. The research variables are EVA and CAMEL which measured by NPL (non performing loan), KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum), LDR (Loan to Deposit Ratio) and ROA (Return on Assets). EVA is measured by categorical, positive and negative, according to Young and O?Byrne approach (2001), and NPL, KPMM, LDR, and ROA are measured by categorical, good performance and bad performance, according to Bank Indonesia regulation. The hypothesis are tested by chi-square and crosstab analysis.The result shows that financial performance of BPR are measured by NPL, KPMM, and ROA have significant correlation with EVA, but LDR has no correlation with EVA. According to the crosstab analysis, the research find that financial performance of BPR in NPL has negative correlation with EVA, and financial performance of BPR in ROA has positive correlation with EVA."

"Laporan ini membahas mengenai proses penyusunan serta proses reviu laporan kinerja Kementerian Perhubungan RI tahun 2016. Analisis penyusunan terbatas pada laporan kinerja Inspektorat Jenderal Kemenhub. Proses penyusunan dan reviu berpedoman pada PermenPAN nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan konsep serta peraturan yang ada dengan praktik yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan. Hasil dari laporan magang ini menemukan bahwa proses penyusunan laporan kinerja Itjen sudah sesuai dengan prosedur, hanya saja terdapat perbedaan rumus antara peraturan dan laporan yang disusun. Sedangkan untuk prosedur reviu juga sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

---

The focus of this internship report is to discuss the process of composition and review of performance report in Ministry of Transportation year 2016. Analysist of composition in this report is limited to Ministry of Transportation General Inspectorate rsquo s performance report. The process composition and review based on PermenPAN no 53 year 2014 about technical guidance, performance agreement, performance reporting, and performance report review procedures. This report compared theory and regulation with practice done by Ministry of Transportation General Inspectorate. This internship report finds that process of composition performance report have complied to regulation, but there are a different formulation that used in performance report and in the regulation. Meanwhile for review procedure have complied to regulation."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Pajak DJP memiliki tanggung jawab besar untuk mengumpulkan penerimaan pajak dengan target Rp 1.355 triliun di tahun 2016 sesuai dengan yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan dengan cara menunjang kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian, DJP melakukan penambahan basis data perpajakan dengan cara mengeluarkan peraturan baru, yaitu PMK Nomor 39/PMK.03/2016. Dua bulan sejak ditetapkannya PMK Nomor 39/PMK.03/2016, pelaksanaan dari pelaporan data transaksi nasabah kartu kredit oleh bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit ditunda sampai program pengampunan pajak berakhir kemudian ditunda kembali pelaksanaannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Analisis kebijakan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknis analisis data kualitatif berupa successive aproximation. Alasan dilakukannya penundaan pelaksanaan ini adalah 1 pemberhentiaan sementara pemeriksaan pajak pada program pengampunan pajak, 2 kondisi masyarakat serta bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit, 3 mendukung program nontunai Bank Indonesia, 4 data kartu kredit tidak mencerminkan penghasilan, serta 5 masih minimnya jumlah transaksi dengan menggunakan kartu kredit. Sedangkan, manfaat yang diperoleh bagi pemeriksa pajak atas data kartu kredit adalah menjadi data pendukung dan rekonsiliasi pada objek pajak PPh dan PPN atas Wajib Pajak sebagai nasabah kartu kredit perseorangan dan/atau korporasi. Analisis atas evaluasi ini menyimpulkan bahwa kebijakan penetapan data transaksi nasabah kartu kredit sebagai basis data perpajakan perlu untuk dimodifikasi kemudian dilanjutkan kembali pelaksanaannya. Hal ini mengingat data transaksi nasabah kartu kredit yang dapat dijadikan basis data pengujian kepatuhan pajak di perkembangan aktivitas ekonomi dengan menggunakan nontunai yang sudah berkembang pesat.

---

ABSTRAKThe Directorate of General Taxes DGT have a resposibility to collect revenues with a target of Rp 1,355 trillion in 2016 as planned in the Revised State Revenue and Expenditure Budget by supporting taxpayer compliance. After that, the DGT made a new regulation of adding tax database, namely PMK Number 39 PMK.03 2016. The implementation of reporting data of credit card rsquo s client by bank or institution that arranged in PMK Number 39 PMK.03 2016 has been delayed until tax amnesty program ended. Afterwards, that implementation postponed again up to unspecified time limit. This policy analysis is done by qualitative approach through qualitative data analysis technique in the form of successive aproximation. The reasons for implementation delay is 1 tax audit is stop during tax amnesty program, 2 resistance from society and also bank or institution acquirer credit card, 3 support less cash program from Bank Indonesia, 4 credit card rsquo s data doesn rsquo t reflect people rsquo s income, and 5 inadequate on credit card rsquo s transaction. Meanwhile, the benefits of credit card client rsquo s data is the data can support tax auditors to reconciliation tax object of income tax and value added tax. Evaluation analysis conclude that policy of credit card client rsquo s data as a tax base needs to modify and re implementing. This should be re implementing because credit card client rsquo s data can be a tax base to measure tax payer rsquo s compliance in currently economic activities is much more using less cash rather than cash basis."

"Pengukuran kinerja berdasarkan laporan keuangan mempunyai berbagai kelemahan dan keterbatasan. Dalam era persaingan yang sangat ketat dewasa ini maka perusahaan membutuhkan suatu alat yang dapat diandalkan untuk mengukur kinerja internalnya. Salah satu alternatif pengukuran kinerja yang dapat diandalkan adalah dengan menggunakan Balanced Scorecard. Perbandingan yang dilakukan bertujuan untuk melihat perbandingan perbedaan nyata serta untuk melihat apa saja keunggulan pengukuran kinerja menggunakan BSO dibandingkan dengan pengukuran kinerja berdasarkan laporan keuangan. Metode penelitian yang dilakukan adalah melalui studi berbagai literatur yang berhubungan dengan inti permasalahan. Dergan metode studi literatur ini, penulis mendapatkan berbagai data sekunder yang digunakan dalam melakukan studi perbandingan. Studi perbandingan yang dilakukan menunjukkan perbandingan perbedaan nyata pengukuran kinerja, dimana dapat dilihat secara jelas komparasi antara kedua model pengukuran kinerja tersebut serta keunggulan-keunggulan dari pengukuran kinerja menggunakan BSC yang diharapkan dapat mengatasi berbagai kelemahan dari pengukuran kinerja berdasarkan laporan keuangan. Perbandingan perbedaan nyata tersebut diorganiSasikan kedalam empat inti perbedaan utama yaitu Jangka pendek vs jangka panjang, ukuran finansial vs ukuran non-finansial, kemampuan untuk dikaitkan dengan strategi perusahaan vs ketidakmampuan untuk dikaitkan dengan strategi perusahaan, pengukuran terhadap hasil vs pengukuran terhadap proses dalam pencapaian hasil. Setelah analisa perbandingan perbedaan nyata maka dapat dilihat bahwa seluruhnya bermuara kepada empat perspektif yang dimiliki oleh Balanced Scorecard yaitu perspektif finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan perspektif belajar dan pertumbuhan. Dari perspektif-perspektif inilah dapat dilihat keunggulan BSC yang mempunyai sudut pandang yang lebih lengkap dalam mengukur kinerja perusahaan, dimana BSC mengukur kinerja internal perusahaan (Tak hanya dari sudut pandang finansial tetapi juga sudut pandang non-finansial. Dari hasil studi perbandingan tersebut terlihat bahwa pengukuran kinerja berdasarkan laporan keuangan memiliki berbagai keterbatasan dan kelemahan, sehingga tidak cocok lagi apabila perusahaan pada era persaingan yang ketat seperti sekarang ini mendasari pengukuran kinerja internal perusahaannya hanya pada ukuran-ukuran finansial berdasarkan laporan keuangan saja. Perusahaan juga harus mempertimbangkan berbagai ukuran-ukuran non finansial yang panting bagi faktor keberhasilan jangka panjang. Salah satu alternatif pengukuran kinerja yang memasukkan ukuran-ukuran non finansial disamping ukuran-ukuran finansial adalah Balanced Scorecard. Penulis melihat bahwa pengukuran kinerja alternatif ini dapat diandalkan. Pengembangan dan penyempurnaan pengukuran kinerja ini harus terus dilakukan agar hasil serta pencapaian tujuan strategi perusahaan yang menggunakannya dapat diraih dengan maksimal."

"PT. Samudera Indonesia Ship Management bergerak dalam pengelolaan kapalkapal yang dimiliki oleh Samudera Indonesia Group. Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, sangat penting bagi perusahaan untuk mengukur kinerja tidak hanya berdasarkan pendekatan keuangan namun juga menggunakan pendekatanpendekatan lain agar dapat bersaing dengan kompetitor. Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja perusahaan, yang berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Pada karya akhir ini diusulkan penggunaan Balanced Scorecard untuk mengukur kinerja perusahaan. Dalam Balanced Scorecard ditentukan sasaran stratejik, dan pengukuran stratejik yang hendak dicapai oleh PT Samudera Indonesia Ship Management.

---

PT. Samudera Indonesia Ship Management is a ship management company that handles ships belong to Samudera Indonesia Group. In today's tightening business competition it is very important for a company to measure its performance not only using financial approaches but also various approaches in order to compete. There are several ways, which differ from one company to another, to measure a company's performance. This thesis suggests the implementation of the Balanced Scorecard to measure the company's performance. The Balanced Scorecard determines strategic objectives and strategic measurements that the company intends to accomplish."

"Tesis ini membahas mengenai pengukuran kinerja keuangan pada PT PLN Disjaya & Tangerang pada tahun 2006 hingga tahun 2008. Pengukuran kinerjayang dilakukan adalah berdasarkan ketentuan perhitungan yang berasal dari pusat, kebanyakan berupa rasio-rasio, dan juga dengan metode Economic Value Added (EVA). Penggunaaan metode EVA dianggap cukup baik dalam mengukur kinerja keuangan perusabaan karena metode ini memperhitungkan adanya distorsi-distorsi yang timbul akibat penggunaan standar akuntansi, dan juga memperhitungkan komponen biaya ckuitas (cost of equity). Ukuran ini berguna untuk mengetabui apakah pibak manajemen sudah berhasil memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Menurut hasil yang didapatkan, hasil perhitungan kinerja angan perusahaan menurut ketentuan dari pusat selalu menunjukkan baik. Pada perhitungan menurut metode Economic Value Added (perusahaan mendapatkan angka negatif pada tahun 2006, namun terus mengalami kenaikan pada tahun 2007 dan tahun 2008. Saran yang dapat diberi perusahaan adalah menambah ukuran kinerja dengan metode EVA dalam mengukur kinerja, karena dengan metode ini dapat diketahui apak manajemen telah memberikan nilai tambah kepada perusahaan

---

This thesis discusses about the financial performance measurement on PT

PLN Disjaya & Tangerang in the year of 2006 until 2008. The performance ement conducted is based on the rules from the Head Office,

mostly calculated by ratios, and the method of Economic Value Added (EVA). The use of EVA method is considered good in measuring the company's financial performance because it excludes the distortions created by the use of accounting standards, and also considers cost of equity. This component is useful to know

whether the management has succeeded in giving added value to the compary. According to the resuls of the research, the compary's financial performance according to the method from the Head Office is always in good condition. In the

calculation of Economic Value Added (EVA) method, in the year of 2006, the company received negative score, but continues to increase in the year 2008. The advice given to the company is to use the method of Economic Value dded (EVA) to measure the company's financial performance, because useful to find out whether the management has given added value to the company."

"Bonus merupakan salah satu bentuk penghargaan atau balas jasa dari perusahaan kepada karyawan yang dianggap telah memberikan kontribusi yang berjasa bagi perusahaan. Dalam menentukan apakah seseorang berhak menerima bonus atau tidak, perusahaan perlu mengukur kinerja karyawan yang bisa tercermin dari kinerja perusahaan. Metode konvensional menggunakan kriteria seperti laba, ROI, dan RI untuk mengukur kinerja. Namun metode ini memiliki kelemahan yaitu tidak memperhitungkan biaya modal. Karena itu diajukanlah metode baru yaitu Economic Value Added (EVA) yang memperhitungkan biaya modal sehingga dapat mengukur dengan lebih akurat."