Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keanekaragaman hasil hutan merupakan kekayaan alam potensial yang dimiliki bangsa Indonesia. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola seluruh kawasan hutan ini menimbulkan pemberian konsesi kepada sektor swasta. Semakin besar peran swasta dalam pengelolaan kawasan hutan membutuhkan sistem kontrol yang lebih baik dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk pengendalian tersebut adalah pengungkapan informasi yang memadai di dalam laporan keuangan perusahaan. Masalah yang muncul adalah kurangnya informasi transparan mengenai nilai investasi dan hasil nyata perusahaan pengusahaan hutan. Tidak tersedianya informasi yang relevan dan obyektif dapat menimbulkan pengambilan keputusan yang salah. Salah satu indikator atas kinerja perusahaan adalah nilai kawasan hutan yang dikelolanya. Kawasan hutan merupakan suatu asset yang istimewa di dalam bidang akuntansi karena kemampuannya untuk meningkatkan nilainya sesuai dengan pertumbuhan dan rentang waktu investasi. Penilaian tersebut membagi kawasan hutan menjadi tanah dan tegakan yang tumbuh di atasnya. Melalui penggunaan model hutan normal Faustmann dapat kita ketahui nilai wajar economic rent untuk tanah hutan. Sedangkan penilaian tegakan menggunakan metode Actual Value, Realization Capital Value atau Expected Yield Capital Value. Nilai tegakan hutan yang semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan tegakan menjadi permasalahan dalam penilaian yang layak untuk pelaporan keuangan. Adanya trade off antara obyektivitas dan relevansi dalam penilaian ini menjadi kontroversi dalam pengakuan dan pengukuran akuntansi yang lebih tepat. Penyajian nilai kawasan hutan di dalam laporan keuangan perusahaan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat sebagai pemilik kawasan hutan yang sesungguhnya. Pengungkapan nilai tersebut akan membantu investor, pemerintah dan masyarakat untuk menilai kinerja perusahaan dalam mengelola asset kawasan hutan."

"Skripsi ini bertujuan untuk menghasilkan analisis praktik pelaporan keuangan perusahaan atas persediaan, aset tetap berupa aset kehutanan dan tambahan informasi kehutanan pemegang izin baik dari sisi kedisiplinan pelaporan maupun ketaatan pelaporan terhadap pedoman akuntansi yang berlaku dan untuk mengetahui ketaatan perusahaan dalam penyajian dan pengungkapan persediaan dan aset tetap berupa aset terkait dengan hasil hutan, mengetahui perubahan tingkat kepatuhan perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan terhadap penerapan PSAK 32 dan DOLAPKEU ? PHP2H serta pengaruh besaran kepemilikan persediaan dibandingkan dengan total aset terhadap pengungkapan informasi atau lampiran laporan keuangan. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan melakukan analisis mendalam terhadap laporan keuangan beberapa perusahaan kehutanan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perusahaan pemegang izin pengusahaan hutan belum memberikan pengungkapan dan penyajian yang sepenuhnya sesuai dengan standar dan pedoman akuntansi yang berlaku.

---

This thesis aims to determine the strength of the company in the presentation and disclosure of inventory and fixed assets consist of assets related to forest products, determine changes in the level of compliance of the company forest utilization license holder to the application of IAS 32 and DOLAPKEU - PHP2H as well as the influence of the amount of ownership of inventory compared to total assets of the disclosure information or attachments financial statements. In conducting the analysis, the author uses descriptive method is to do a thorough analysis of the financial statements of some forestry companies in Indonesia. Based on the results of the study concluded that the company permit holders have not provided the disclosure and presentation are fully compliant with the standards and guidelines applicable accounting."

"Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kayu yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan mengandalkan hutan alam. Karakteristik pengusahaan HTI yang memiliki proses produksi yang panjang dan beresiko tinggi menimbulkan praktek-praktek akuntansi dan pelaporan keuangan yang berbeda-beda antara nap perusahaan. Praktek tersebut menyangkut perlakuan atas biaya-biaya yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan pengusahaan HTI. Karakteristik tersebut memunculkan Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 32 yang kemudian diperjelas melalui Pedoman Pelaporan Keuangan Pengusahaan Hutan (PPKPH). PSAK No. 32 dan PPKPH diharapkan mampu memberikan kerangka yang lebih baik mengenai pelaporan keuangan oleh perusahaan pengusahaan hutan sehingga mendorong timbulnya laporan keuangan yang informatif dan dapat diperbandingkan. Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana kerangka akuntansi yang ada melaporkan biaya-biaya dalam pengusahaan HTI dan implikasi perlakuan akuntasi tersebut pada pelaporan keuangan. Selain itu, ditinjau pula kerangka perlakuan akuntansi atas biaya pengusahaan HTI diluar konsep akuntansi yang berlaku selama ini. Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur, dimana karena keterbatasan literatur mengenai akuntansi pengusahaan hutan, penulis menggunakan konsep-konsep perlakuan biaya yang dipakai oleh industri yang memiliki karakteristik serupa, yaitu industri sumber daya alam secara keseluruhan. Kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa cara yang ada sekarang (yang ditetapkan melalui PSAK No. 32 dan PPKPH) cukup dapat mengatasi masalah pengakuan dan pelaporan biaya pengusahaan hutan, terutama dalam kondisi dimana ukuran nilai moneter selalu berubah. Semoga karya tulis ini dapat berguna bagi pihak lain yang membutuhkan, sebagai acuan untuk penyusunan dan pelaksanaan penelitian lain yang lebih baik di masa mendatang untuk perkembangan dunia akuntansi."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat penggunaan .informasi akuntansi dalam penilaian prestasi manajer pada perilaku difungsional manajer dikaitkan dengan kondisi ketidakpastian tugas yang dihadapi oleh manajer, yang merupakan variabel moderating. Dalam penelitian ini juga diteliti empat variabel intervening yaitu tekanan pekerjaan, tekanan anggaran, ketidakjelasan pekerjaan, dan ketidakpuasan pada penilaian prestasi. Variabel perilaku difungsional yang diukur adalah orientasi jangka pendek. Dua penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bertentangan. Penelitian selanjutnya telah menunjukkan bahwa ketidakpastian tugas merupakan variabel penting yang perlu dipertimbangkan. Namun ketiga penelitian di atas belum sampai pada aspek perilaku difungsional. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya dengan mengumpulkan data mengenai perilaku difungsional orientasi jangka pendek. Sebagai responden dari penelitian ini adalah manajer perkebunan tingkat menengah ke bawah di satu perusahaan perkebunan negara dan dua perusahaan perkebunan swasta di Indonesia. Pengambilan contoh dilakukan dengan metode cluster random sampling. Analisis data dilakukan dengan model regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat ketidakpastian tugas yang rendah, tingkat penggunaan informasi akuntansi berpengaruh negatif pada tekanan pekerjaan, tekanan anggaran, dan ketidakjelasan pekerjaan, namun tidak berpengaruh pada ketidakpuasan penilaian penilaian prestasi. Selanjutnya yang berpengaruh positif secara nyata pada perilaku difungsional manajer hanyalah tekanan pekerjaan. Pada tingkat ketidakpastian tugas yang sedang, tingkat penggunaan informasi akuntansi dalam penilaian prestasi tidak berpengaruh secara nyata pada tekanan pekerjaan, tekanan anggaran, ketidakjelasan pekerjaan, maupun ketidakpuasan pada penilaian prestasi. Dengan demikian tingkat penggunaan informasi akuntansi juga tidak berpengaruh secara nyata pada perilaku difungsional. Selanjutnya dapat dibuktikan bahwa ketidakpastian tugas merupakan variabel moderating dalam hubungan antara tingkat penggunaan informasi akuntansi dalam penilaian prestasi dan perilaku difungsional manajer. Untuk lebih memperkuat hasil penelitian ini disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan memperluas ruang lingkup penelitian pada bidang usaha lain dan perilaku difungsional lain. "

"The literature shows that leniency has negative impact on employee performance and firmproductivity. However, there has been limited empirical research of how to mitigate the bias. Thisstudy examines if leniency is mitigateable by availability of subjective evaluation criteria andgroup rater. Using experimental method with sixty-nine undergraduate students as subjects, wefind that process within group is effective to reduce individual subjective rating, even when therewas no subjective criteria. However, we find group rating does not have effect on rating accuracy.Additionally, consistent with general assumption of leniency, we find that inflated rating is affectedby altruistic traits of raters. With the inherent limitations associated with experimental method,our finding suggests that, in order to have subjective rating accurately, firm should promote soundrating process by defining more relevant criteria to complement the evaluation process.AbstrakLiteratur menunjukkan bahwa bias kemurahan hati berdampak negatif terhadap kinerja karyawandan produktivitas perusahaan. Meskipun demikian, hanya terdapat sedikit penelitian empirismengenai cara memitigasi bias ini. Penelitian ini menguji apakah bias kemurahan hati dapatdimitigasi melalui ketersediaan kriteria evaluasi subjektif dan penggunaan grup penilai. Denganmenggunakan pendekatan eksperimen yang diikuti oleh 69 mahasiswa S1 sebagai subjek, kamimenemukan bahwa proses yang terjadi dalam grup efektif untuk menurunkan penilaian kinerjasubjektif yang diberikan secara individual, bahkan ketika tidak tersedia kriteria subjektif. Namun,kami juga menemukan bahwa kriteria subjektif tidak berpengaruh terhadap keakuratan penilaiankinerja. Selain itu, konsisten dengan asumsi umum mengenai bias kemurahan hati, kami menemukanbahwa penilaian kinerja yang ditinggikan dipengaruhi oleh kepribadian altruistis penilai. Denganberbagai keterbatasan yang melekat pada desain eksperimen, temuan kami menyarankan bahwauntuk menghasilkan penilaian kinerja subjektif yang akurat, perusahaan harus mendorong prosespenilaian yang lebih baik melalui penetapan kriteria yang lebih relevan dalam mendukung prosesevaluasi kinerja."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk memilih metode revaluasi dalam pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal pada perusahaan yang terdaftar di bursa saham Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina pada periode 2008-2013. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan menggunakan regresi logistik binomial. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemilihan metode revaluasi berkaitan erat dengan ukuran, proporsi aset tetap terhadap total aset, tingkat utang dan likuiditas perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memilih metode biaya, sedangkan perusahaan dengan tingkat proporsi aset tetap terhadap total aset, tingkat utang dan likuiditas yang lebih tinggi cenderung memilih menggunakan metode revaluasi. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukan bahwa perusahaan yang berada pada negara dengan sistem hukum common law, yang terbukti memiliki perlindungan investor yang lebih tinggi daripada negara dengan sistem hukum civil law, memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk memilih metode revaluasi.

---

The objective of this research is to examine the factors that influence the listed companies in Indonesia, Malaysia, Singapore and Philippine in choosing the revaluation method as their basis of fixed asset measurement after initial recognition on 2008-2013. The testing in this research was conducted using binomial logistic regression.

The result shows that the selection of fixed asset revaluation method is closely related to companies’ size, fixed asset intensity, leverage and liquidity. Bigger companies tend to use cost method, while companies with higher fixed asset intensity, leverage and liquidity tend to use revaluation method. Furthermore, the result also shows that companies in countries with common law practice, that is proven to have better investor protection than the ones with civil law practice, are more likely to choose revaluation method."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh tax avoidance terhadap cost of debt pada perusahaan manufaktur di Indonesia tahun 2009 - 2012, dan juga menganalisis pengaruh efektifitas komite audit dalam mempengaruhi hubungan tax avoidance dan cost of debt dimana penelitian ini menggunakan model discretionary accrual yang digunakan Lim (2010) dalam mengukur tax avoidance dan menggunakan pengukuran cost of debt yang digunakan oleh Lim (2010). Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan yang negatif signifikan antara tax avoidance dan cost of debt dimana terdapat hubungan substitusi antara tax avoidance dan cost of debt. Efektifitas komite audit terbukti tidak berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi hubungan negatif antara tax avoidance dan cost of debt.

---

This thesis discusses the analysis of the effect of tax avoidance on the cost of debt on manufacturing company in Indonesia in year 2009 - 2012, and also analyze the effect of effectiveness audit committee in influencing the relationship of tax avoidance and cost of debt. This study used model discretionary accrual same used by Lim (2010) to measure tax avoidance.

The result of this study showed a negative significant correlation between tax avoidance and cost of debt and there is a substitution relationship between tax avoidance and cost of debt on manufacturing in Indonesia in year 2009 - 2012. This thesis find that the effectiveness of audit committee had no significant effect in influencing the negative relationship between tax avoidance and cost of debt."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti empiris terkait pengaruh keputusan perusahaan untuk melakukan revaluasi aset tetap terhadap kinerja masa depan perusahaan yang dijelaskan dengan menggunakan variabel operating income, cash from operating, harga saham dan return saham. penelitian ini juga membahas mengenai penerapan PSAK 16 dan perubahannya setelah konvergensi dengan IAS 16 oleh emiten yang ada di BEI periode 2004-2008. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa revaluasi aset tetap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap operating income, stock price dan return saham. Namun revaluasi memiliki pengaruh negatif terhadap cash from operating masa depan perusahaan.

---

This study attempted to collect empirical evidence related impact of fixed asset revaluation towards future firm performance which described by operating income, cash from operating, stock prices and stock returns. Moreover, this study also discusses the application of IAS 16 and amendments after convergence with IAS 16 which applied by listed firms in BEI 2004-2008.

This study concludes that the fixed asset revaluation insignificantly influence future operating income, stock price and stock return. However, the fixed asset revaluation is negatively related to future cash from operating."

"Penelitian ini menguji pengaruh tunneling aset lancar pada kinerja perusahaan pada perspektif negara berkembang. Meskipun aktivitas tunneling terjadi dalam praktik bisnis di Indonesia, tetapi terdapat kesulitan untuk mengukurnya karena aktivitas tunneling sulit dibuktikan. Penelitian ini membangun kriteria deteksi tunneling. Penelitian ini juga menguji pengaruh tunneling pada kinerja perusahaan dan reaksi pasar modal pada saat pengumuman transaksi pihak berelasi. Penelitian ini menemukan bahwa dari perspektif perusahaan yang di-tunnel, piutang kepada pihak berelasi berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan yang mengumumkan transaksi pihak berelasi yang terindikasi tunneling mendapatkan return negatif.

---

This study examines the effect of current asset tunneling on firm performance from the emerging market perspective. Although tunneling activities is a common practices by businesses especially in Indonesia, there exist obstacles in the measurement of tunneling activity because it is difficult to proof the existence of such practices. In this study, we measure tunneling by using accounts receivables and develop tunneling detection criteria. In addition, this study examines the effect of tunneling on firm performance and market reaction during the announcement of the related party transaction. The study finds that from the perspective of the being-tunneled companies, receivables to related parties negatively affect the company's profit margin. Companies which announce related party transaction indicating tunneling obtain negative abnormal return during the announcement of the related party transaction."

"Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tesis ini membahas efektivitas SPIP terkait dengan pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern atas aset tetap pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan menggunakan kriteriakriteria dalam COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai panduan penilaian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif, dengan penyebaran kuisioner dan pengujian pengendalian. Hasil penelitian melalui penyebaran kuisioner, dengan menggunakan Rating Scale didapati bahwa secara umum pelaksanaan sistem pengendalian intern pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menurut persepsi 64 responden pelaksanaannya baru 70,05 persen dari kriteria yang ditetapkan dan masuk kedalam kategori interval "kurang baik" - "baik", Hal ini menunjukkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara umum sudah cukup baik namun belum efektif karena masih memiliki kelemahan. Sedangkan melalui pengujian pengendalian diketahui bahwa terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern sehingga kelima asersi laporan keuangan belum dapat terpenuhi.

---

Government Internal Control System (GICS) aims to provide reasonable assurance for achieving effectiveness and efficiency in achieving the purpose of state government, the reliability of financial reporting, safeguarding of state assets, and compliance with laws and regulations. This thesis explores the effectiveness of GICS related to fixed asset management in North Jakarta Administration City Government .

This study aimed to evaluate the implementation of the system of internal control over fixed assets in North Jakarta Administration City Government using the COSO criteria and Peraturan Pemerintah No. 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah as well as the PERMENDAGRI No. 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah as a valuation guide. This research is a qualitative descriptive design, with the distribution of questionnaires and tests of controls.

Dissemination of research results through questionnaires, using the Rating Scale was found that the general implementation of the internal control system in North Jakarta Administration City Government 64 respondents perceived the implementation of new 70.05 percent of the established criteria and in the category of interval "less good" - "good". This shows the implementation of the internal control system in general is quite good but not as effective as it still has weaknesses. While through tests of controls is known that there are weaknesses in the internal control system so that the five financial statement assertions can not be fulfilled."