Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Walaupun sudah lama akrab ditelinga masyarakat khususnya pengawai negeri, peraturan penyelenggaraan program pensiun yang komprehensig baru diundangkan pada tahun 1992 melalui UU No. 11 Tentang Dana Pensiun. Skripsi ini berusaha ikut memasyarakatkan seluk beluk Dana Pensiun terkhusus aspek perpajakannya kekalangan akademisi. Dasar yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan atas semua peraturan yang berhubungan dengan Dana Pensiun dan studi atas pendapat para pakar mengenai penyelenggaraan program pensiun di Indonesia. Dampak positif dan negatif dari peraturan peraturan tersebut diulas disini. Berdasarkan Undang Undang Pajak Penghasilan No. 10 tahun 1994, iuran pensiun yang disetor oleh peserta dan memberi kerja dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dan bagi peserta bukan merupakan obyek pajak, sedangkan bagi badan Dana Pensiun penerimaan iuran ini juga bukan merupakan penghasilan kena pajak. Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 651/KMK.04/1994 hasil investasi Dana Pensiun berupa: bunga dan diskonto dari deposito, sertifikat deposito dan tabungan pada bank di Indonesia serta SBI; bunga dari obligasi dan deviden dari saham yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia debebaskan dari pajak penghasilan. Hasil investasi diluar bidang diatas tetap obyek pajak penghasilan. Fasilitas diatas sebenarnya hanyalah fasilitas penundaan pajak karena saat pembayaran manfaat pensiun peserta akan dikenakan pajak. Mengingat fungsi strategis Dana Pensiun, fasilitas diatas sudahlah tepat yang masih menjadi ganjalan adalah masih dikenakannya pajak atas hasil investasi diluar bidang yang dikecualikan, ini akan mengakibatkan pajak ganda. Penghapusan semua pajak saat mobilisasi dana merupakan saran utama pada skripsi ini, pajak hanya dikenakan saat demobilisasi dana, dengan ini diharapkan hilangnya pajak ganda, mempercepat mobilisasi dana tersedia untuk manfaat pensiun yang pada gilirannya akan menaikkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan."

"Indonesia termasuk melakukan perdagangan dan pengembangan derivatif yang tertinggal. Banyak sekali produk derivatif yang telah diperdagangkan di bursa intemasional tujuannya adalah untuk mengairahkan bursa dan mengembangkan keragaman produk di bursa, secara tidak langsung akan dapat mendongkrak perekonomian suatu negara, dengan investasi hanya beberapa persen dari total investasi atau hanya sebesar premium bisa memberikan keuntungan yang besar bagi investor.Berbagai Produk derivatif sudah diperdagangkan di Indonesia, baik yang diperdagangkan di bursa maupun di luar bursa. Baik berbentuk option, future, forward dan swap.Namun demikian peraturan perpajakan yang ada hanya berupa peraturan tentang forward dan swap, sedangkan future dan option belum diatur dalam bidang perpajakan. Artinya peraturan perpajakan yang ada belum mencover secara keseluruhan tentang perdagangan instrumen keuangan derivatif.Thesis ini yang berjudul perlakuan pajak penghasilan transaksi opsi atas saham mengkaji apa yang menjadi dasar pengenaan pajak dari derivatif kontrak opsi serta bagaimana mekanisme transaksi kontrak opsi dimaksud."

"Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi pemberi kerja di Indonesia yang telah menyelenggarakan program pensiun tentang konsep dan bentuk penyelenggaraan program pensiun serta perlakuan akuntansinya. Disamping itu juga bertujuan untuk memberikan input kepada Ikatan Akuntan Indonesia yang diharapkan berguna untuk penyusunan Standar Khusus Akuntansi Dana Pensiun. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yang terdiri dari studi kepustakaan dan studi lapangan. studi kepustakaan dilakukan pada berbagai literatur dan peraturan perundangundangan yang ada kaitannya dengan program dana pensiun. studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan 5 (lima) pemberi kerja di Jakarta yang telah menyelenggarakan program pensiun serta menyebarkan kuesioner kepada 100 pemberi kerja di seluruh Indonesia yang telah menyelenggarakan program pensiun. Data penelitian diolah dan dianalisa dengan analisa statistik deskriptif dan analisa statistik inferensi. Metode statistik infernsi yang dipakai adalah metode non-parametri Koefisien Korelasi Rangking Spearman karena data penelitian merupakan data ordinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi kerja di Indonesia belum sepenuhnya memahami konsep dan tujuan program pensiun ,serta perbedaan antara Program Pensiun Manfaat Pasti dan Program Pensiun luran Pasti. Selain itu hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemberi kerja di Indonesia merasakan banyak manfaat dari penyelenggraan program pensiun. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara persepsi pemberi kerja di Indonesia tentang bentuk penyelenggaraan program pensiun dengan RUU Dana Pensiun kecuali dalam hal cara pembayaran manfaat pensiun kepada peserta. Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan pemberi kerja di Indonesia sehubungan dengan penyelenggaraan program pensiun belum tepat dan cenderung memakai perspektif badan hukum dalam melihat hubungan antara pemberi kerja dan pengelola dana pensiun."

"Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non bank menjadi semakin penting perannya, karena dari kegiatan usaha memberikan proteksi kepada masyarakat asuransi juga merupakan lembaga penghimpun dana yang bersumber dari penerimaan premi, dimana dana tersebut dapat diinvestasikan pada sektor-sektor yang produktif dan aman. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana kondisi Industri asuransi kerugian di Indonesia dan bagaimana perlakuan akuntansi serta perpajakan dalam menentukan pajak penghasilan terhutang pada wajib pajak asuransi kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis mengenai data-data yang dikumpulkan. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara kajian kepustakaan (review dokumentasi) terhadap berbagai literatur yang relevan. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan, koreksi fiskal dilakukan untuk menentukan laba kena pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal tersebut disebabkan oleh beda waktu dan beda tetap. Untuk mempermudah penyusunan serta penyajian laporan keuangan fiskal dan komersial, perusahaan asuransi diharapkan lebih memahami perbedaan- perbedaan tetap dan sementara dalam pengakuan penghasilan dan biaya menurut kebijakan akuntansi dengan ketentuan perpajakan di bidang asuransi.

---

Effort for Insurance as one of financial institution non bank becomes increasingly important its the role, because of business activity gives protection to Insurance public also is instituting fund accumuiator steming fram premium acceptance, where the fund can be invested at safe and productive sectors. This research aim to study how industry condition of general Insurance in Indonesia and how accounting treatment and taxation in determining in debt income tax at general Insurance taxpayer. Research method applied to analysing is descriptive that is depicting research method or description systematically about data collected. Data analytical technique utilized is qualitative analysis. Data collecting is done by the way of literatur study (review documentation) to various relevant literatures. Based on result of analysis concluded that there is difference of accounting treatment with taxation rule, fiscal correction done to determine profit hits tax based on tax rule. The fiscal correction because of timing difference and permanent difference. To water down compilation and presentation of financial statement of fiscal and commercial, Insurance company expected to be more comprehendingly permanent differences and timing difference in income confession and expense of according to policy of accountancy with taxation rule in insurance area."

"ABSTRAKPajak Penghasilan adalah iuran wajib atas setiaptambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak balk untuk konsumsiataupun untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, kepadapemerintah berdasarkan undang-undang (yang dapatdipaksakan) dan tidak mendapat kontraprestasi secaralangsung dari pemerintah kepada Wajib Pajak bersangkutan.Pajak Penghasilan tersebut akan dipergunakan untuk menjadisalah satu sumber pembiayaan pemerintahan. Notaris/PPATmerupakan salah satu Subjek Pajak Dalam Negeri yang telahmenerima atau memperoleh penghasilan, sehingga mempunyaihak dan kewajiban selaku Wajib Pajak Orang Pribadi.Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yangdikemukakan dalam penelitian ini adalah penghasilanNotaris/PPAT apa saja yang termasuk Objek Pajak, carapenghitungan apa yang dapat digunakan Notaris/PPAT dalammenetapkan besarnya Penghasilan Kena Pajak, dan apa alasanNotaris/PPAT dalam memilih salah satu cara penghitungantersebut. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut makadalam penelitian ini digunakan dua metode penelitian, yaitu ^®toci0 p©n©litia.n kepustakaan dan m©tod© p©n©litianlapangan. Dari penelitian yang telah dilakukan makakesimpulan yang diperoleh adalah penghasilan Notaris/PPATyang termasuk Objek Pajak adalah jasa yang telah dilakukanberkaitan dengan tugas dan wewenangnya sebagai Pejabat Umumdan jasa pendukung lainnya. Sejalan dengan itu ada dua carapenghitungan Notaris/PPAT dalam menetapkan besarnyaPenghasilan Kena Pajak yaitu: Pembukuan dan NormaPenghitungan. Notaris/PPAT banyak menggunakan NormaPenghitungan karena lebih mudah dan sederhana dalam carapenghitungannya. Tetapi disarankari lebih baik menggunakanPembukuan, karena lebih jelas, terinci, tercatat dandihitung segala penghasilan dan pengeluaran, sehinggam©nggainbarkan k©adaan yang seb©narnya."

"Biaya penyelenggaraan pensiun diduga merupakan objek pajak. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis penyebab timbulnya sengketa pajak terkait biaya penyelenggaraan pensiun dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT Taspen (Persero) Tahun Pajak 2012. Penelitian ini merupakan Penelitian Doktrinal dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan pemahaman mengenai sengketa pajak terhadap biaya penyelenggaraan pensiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengelola hasil investasi akumulasi iuran pensiun yang menjadi biaya penyelenggaraan pensiun, Taspen berpedoman kepada peraturan yang berlaku dimana Taspen melakukan investasi menjadi beberapa bentuk yakni deposito, saham, obligasi, penyertaan langsung, reksa dana, investasi infrastruktur, dan medium term notes. Berdasarkan peraturan menteri keuangan tersebut terkait pengenaan pajak atas hasil investasi pengelolaan dana akumulasi iuran pensiun tersebut tidak dikenakan pajak karena dana tersebut digunakan sebagai modal awal lembaga pengelola dana pensiun dalam menyelenggarakan pembayaran pensiun dengan tidak membebani APBN (fully funded. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa pajak terhadap biaya penyelenggaraan pensiun, Majelis Hakim pada tingkat Banding dan Peninjauan kembali mempertimbangkan kronologis perkara, seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berupa historis regulasi terkait penyelenggaraan pensiun, dan sikap dari Kementrian Keuangan yang memberikan batasan penentuan objek pajak selama terdapat “nilai ekonomis” atas penggantian biaya penyelenggaraan pensiun yang diperoleh PT Taspen (Persero). Saran yang dapat diberikan adalah hendaknya membuat regulasi terkait perlakuan pajak terhadap hasil investasi biaya penyelenggaraan pensiun secara terinci dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat dasar aturan dalam menerapkan perlakuan pajak terhadap biaya penyelenggaraan pensiun.

---

Pension operating cost is allegedly a tax object. This study aims to identify and analyze the causes of tax dispute related to pension operating costs in the calculation of PT Taspen (Persero) Corporate Income Tax for Tax Year 2012. This research is Doctrinal Research with a qualitative approach to gain an understanding of tax disputes pension operating costs. The results showed that in managing investment results accumulated pension contributions which become pension costs, Taspen is guided by applicable regulations where Taspen invests into several forms, namely deposits, stocks, bonds, direct participation, mutual funds, infrastructure investment, and medium term notes. Based on the regulation of the minister of finance related to the imposition of taxes on investment results, the management of the accumulated pension contribution fund is not taxed because the funds are used as the initial capital of pension fund management institutions in organizing pension payments without burdening the state budget (fully funded). The judge's consideration in deciding tax disputes against pension operating costs, the Panel of Judges at the Appeal and Review level considers the chronology of the case, all evidence submitted by the parties in the form of historical regulations related to pension administration, and the attitude of the Ministry of Finance which provides limits on determining tax objects as long as there is "economic value" for reimbursement of pension costs obtained PT Taspen (Persero). The suggestion that can be given is to make regulations related to tax treatment of investment results for pension implementation costs in detail in the form of laws and regulations, so there is a regulatory basis in applying tax treatment to pension operating costs."

"Instrumen keuangan derivatif berupa opsi saham, dalam perkembangannya digunakan perusahaan sebagai kebijakan kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Kompensasi opsi saham merupakan perjanjian dimana perusahaan memberikan hak kepada karyawan untuk dapat membeli atau memperoleh sejumlah saham perusahaan pada harga tertentu setelah melewati suatu tanggal tertentu dimasa depan. Praktik pada umumnya perusahaan terbuka di Indonesia memberikan hak opsi kepada karyawannya untuk membeli saham perusahaan tersebut dengan harga dibawah harga pasar saham setelah melewati tanggal tertentu dimasa depan. Dari kacamata Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU PPh) atas manfaat atau penghasilan kompensasi opsi saham yang diterima karyawan tentunya memiliki konsekuensi pajak penghasilan bagi perusahaan maupun karyawan. Atas fenomena ini, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan pajak penghasilan atas kompensasi opsi saham kepada karyawan menurut UU PPh. Dari penelitian ini diharapkan perusahaan dan karyawan memahami kewajiban pajak masing-masing terkait pemberian kompensasi opsi saham.Dalam melakukan analisis terhadap pajak penghasilan atas kompensasi opsi saham untuk karyawan menurut UU PPh, metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan referensi lainnya yang berhubungan dengan perpajakan atas kompensasi opsi saham kepada karyawan menurut UU PPh. Hasil analisis menunjukan bahwa ketentuan UU PPh tidak menjelaskan secara eksplisit perlakuan pajak penghasilan atas kompensasi opsi beli saham perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diterima karyawan. Opsi saham hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan yang diperoleh seorang eksekutif atau karyawan sebagaimana halnya bonus atau tantiem dan melekat pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seorang eksekutif atau karyawan.Berdasarkan ketentuan UU PPh Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1), kompensasi opsi saham yang diterima atau diperoleh karyawan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 oleh perusahaan sebagai pemberi kerja. Sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh, biaya terkait pemberian kompensasi opsi saham untuk karyawan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Pajak penghasilan juga dikenakan pada saat saham yang diperoleh dari hak opsi dijual. Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, atas penghasilan dari penjualan saham di bursa efek Indonesia dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21/26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi diatur lebih lanjut dalam PER-15/PJ./2006. Sedangkan petunjuk pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam PP 14/1997,KMK-282/KMK.04/1997 dan SE-06/PJ.4/1997.

---

Derivative financial instrument like stock option, in recent years being used by many companies as compentation policy which is given to the employees. Stock option compentation is a contract giving its employees the right but not an obligation to buy several stocks at fixed price on or before a given date. On the common practice, companies which is listed in Indonesian Capital Market give an option right to the employees to buy their company stock with the exercise price below stock market price after passing the given date in the future. Regulated by Indonesian Income Tax Law (next will be written by UU PPh) for the benefit or stock option income which is accepted by the employee definitely has their own income tax consequence either for company or employee. Begin with this phenomenon, there is a research that has been done on purpose to find out how income tax treatment for employee stock option based on UU PPh. From this research, we expect company and employee as tax payers to realize their own tax obligation related to the employee stock option.Method of research explained by qualitative approach using reference with secondary data such as literature, scientific journal, and other references that connected with income tax treatment for employee stock option based on UU PPh. The analysis result shows that UU PPh regulation do not explain as explicit way about income tax treatment for employee stock option; the underlying stock listed in Indonesian Capital Market. Stock option essences just the same with received income by an executive or employee like bonuses or tantiem and attached to its employee?s responsibility.Regulated by UU PPh Articles 4 Paragraph 1 Part a, Articles 21 Paragraph 1 and Articles 26 Paragraph 1; income from employee stock option shall be witholding tax Articles 21 to resident and Articles 26 to non-resident by companies as employer. According to Articles 6 Paragraph 1 UU PPh, cost related to stock option given to employee may be deductable from gross income to calculate income tax base. Income tax is also witholding when underlying stock are sold. Based on Articles 4 Paragraph 2 UU PPh, income from selling stock in Indonesian Capital Market will be collected taxes by capital market authority which is the characteristic is final. The guideline of witholding, payment, and reporting income tax Articles 21 or Articles 26 related to employments, services, or activities conducted by personal; regulated by Director General of Taxes Decree Number 15/PJ./2006. While the guidelines of collected tax Articles 4 Paragraph 2 by Capital Market Authority; regulated by Goverment Regulation Number 14/1997, Secretary of the Treasury Decree Number 282/PJ.04/1997, and Director General of Taxes Decree Number 06/PJ.4/1997."