Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kredit sindikasi (Sindycated Loan) merupakan poemberian kredit yang dilakukan oleh beberapa bank untuk membiayai proyekproyek besar. Kredit sindikasi ini bertujuan untuk bisa menekan resiko kredit macet dan menyebarkan resiko tersebut pada bank hank yang berpartisipasi. Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk melihat pengendalian kredit yang dilakukan oleh PT Bank Nasional (sebagai bank peserta) dalam kredit sindikasinya. Sedangkan metode yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan studi kepustakaan, survey dan wawancara dengan staf-staf pada PT Bank Nasional tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan bahwa PT Bank Nasional dalam melakukan pengendalian atas kredit sindikasinya menggunakan dasar manual perkreditan yang berlaku bagi kredit-kredit lainnya. Jadi PT Bank Nasional belum mempunyai standar prosedur khusus dalam penanganan kredit sindikasi. Dalam manual perkreditan tersebut dijelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam memproses suatu permohonan kredit. Dari hasil penelitian, penulis melihat bahwa pelaksaan pengendalian yang dilakukan oleh PT. Bank Nasional belum cukup lengkap apabila dibandingkan dengan prosedur yang seharusnya seperti yang terdapat pada kredit manual. Akan tetapi penyelesaian kredit tersebut bisa berjalan lancar terutama karena adanya integritas dan niat baik debitur untuk tetap memenuhi kewajibannya. Akhirnya penulis juga memberikan saran bahwa sebaiknya PT Bank Nasional harus lebih berhati-hati kreditnya terutama dalam bentuk sindikasi yang pa bank lain sesuai dengan konsep prudential dalam menyalurkan melibatkan beberabanking, sehingga resiko yang diambil PT Bank Nasional tidak tergantung hanya pada lead bank (yang melakukan analisa kreditnya)."

"Jumlah mobil di kota Jakarta semakin hari semakin meningkat. Ini menandakan bahwa kebutuhan masyarakat akan mobil terus meningkat. Selain itu, para produsen juga bersaing untuk memproduksi jenis-jenis mobil yang sesuai dengan minat konsumennya. Pembelian mobil dapat dilakukan dengan cara tunai maupun kredit. Apabila dilakukan dengan cara kredit, maka kredit aapat diperoleh melalui Bank, salah satunya melalui layanan "X" Kredit Mobil dari PT. Bank "X", Tbk. Dalam pemberian kredit tersebut, Bank memerlukan sesuatu yang dapat dijadikan jaminan pelunasan hutang debitur. Pranata jaminan yang lazim dibuat adalah jaminan fidusia, dimana yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah mobil yang sedang dikredit oleh sang debitur. Proses pemberian kredit oleh PT. Bank " X", Tbk. diawali dengan adanya beberapa dokumen yang harus di tandatangani oleh debitur maupun pemberi fidusia, yaitu dokumen Perjanjian Kredif dan dokumen Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia. Kedua dokumen yang merupakan perjanjian baku tersebut disiapkan secara sepihak oleh PT. Bank "X" Tbk., untuk selanjutnya diserahkan kepada debitur untuk ditandatangani, dimana debitur tidak memiliki hak untuk mengubah bagian mana pun dari perjanjian. Umumnya Perjanjian Baku dibuat untuk efisiensi waktu, tenaga, dan biaya, namun hal ini membuat ketidakseimbangan kedudukan antara pembuat perjanjian baku dengan pihak yang dihadapkan pada perjanjian baku tersebut. Terlebih jika klausul-klausul dalam perjanjian baku tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi debitur/pemberi fidusia. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah keabsahan proses penjaminan fidusia yang dibebankan terhadap obyek jaminan fidusia. Bahwa dalam proses pendaftaran jaminan fidusia, Undang-undang menetapkan diperlukannya sebuah akta jaminan fidusia yang merupakan akta notaris. Tanpa adanya akta tersebut, maka pendaftaran jaminan fidusia mustahil dilakukan, dan apabila pendaftaran jaminan fidusia tidak dilakukan, tidak akan terbit Sertifikat Jaminan Fidusia, dan akibatnya adalah kreditur/penerima fidusia tidak akan memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen terhadap debitur tersebut."

"Masalah perkreditan merupakah hal yang sangat penting dalam dunia perbankan. Hal ini selain disebabkan karena kredit merupakan produk utama yang menghasilkan bagi bank tetapi juga karena dan yang disaluran itu merupakan dana milik masyarakat. Dengan alasan diataslah maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen dan pengawasan kredit serta kendala yang ada dalam menyalurkan kredit pada PT BPR "BS". Penulis menggunakan dua metode dalam melakukan penelitian. Pertama, metode riset/studi kepustakaan/literatur, yaitu mencari informasi mengenai teori/konsep/hipotesa/model yang berhubungan dengan manajemen kredit dan pengawasannya. Kedua, studi lapangan, yaitu menerapkan teknik-teknik penelitian survey lapangan yang dapat dijangkau penuiis denagan melakukan interview/wawancara dan perangkat lain yang dianggap perlu. PT Bank Perkreditan Rakyat "BS" berlokasi di daerah Adiwerna Tegal Jawa Tengah. BPR ini berdiri pada tanggal 23 Januari 1989 yaitu tak lama setelah dikeluarkannya deregulasi perbankan tanggal 27 Oktober 1988. Badian yang menangani manajemen kredit pada PT BPR "BS" ada dua, pertama yaitu seksi yang menangani masalah pemasaran kredit dan yang kedua yaitu seksi yang menanganani administrasi kredit. Sebelum memberikan kredit, PT BPR "BS" selalu melakukan analisa kredit yang teliti untuk meminimisasi kemungkinan terjadinya kredit macet. PT BPR "BS" melakukan pengawasan kredit semenjak proses awal pemberian kredit yaitu pada waktu akan diadakan realisasi pemberian kredit sampai pada saat kredit jatuh tempo. Selain itu juga menerapkan pengawasan intern bagi karyawannya agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan. PT BPR "BS" ini mempunyai manajemen dan pengawasan kredit yang dapat dihandalkan. Hal ini terlihat dengan sedikitnya kredit yang bermasalah. Selain itu kehandalannya dapat juga dilihat dari analisa tingkat kesehatan bank. PT BPR "BS" memliki tingkat kesehatan bank yang sehat. Hal ini berarti permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditasnya juga dalam keadaan sehat. Walaupun manajemen dan pengawasan kredit nya sudah bagus, DPR ini sebaiknya terus meningkatkan internal kontrolnya, melakukan penyeleksian pegawai yang lebih seletif dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia."

"Perhatian perseroan atau badan usaha kini kian meningkat terhadap dampak lingkungan yang turut mendorong bank untuk semakin memperhatikan AMDAL dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah mengimbau bank untuk menekankan prinsip kehati-hatian yang berdasarkan pada AMDAL untuk menjaga kelestarian lingkungan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mengeluarkan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk meningkatkan partisipasi bank di Indonesia untuk memperhatikan sustainable banking. Maka dari itu, penelitian ini akan memaparkan analisis mengenai pengaturan pelaksanaan green banking di Indonesia dan penerapannya oleh Bank X. Analisis tersebut dapat digunakan sebagai pemahaman terkait inisiatif bank di Indonesia terkait dengan pelaksanaan green banking yang kini mulai dijalankan berdasarkan dorongan dari regulator sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional guna mengingatkan daya saing perbankan. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan data pendukung berupa wawancara. Mengambil sampel dari Bank X, kini perbankan semakin berpegang teguh terhadap prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan mengacu kepada POJK 51/POJK.03/2017 dalam menerapkan green banking melalui penerapan prinsip envinronmental, social, dan governance (ESG). Kegiatan operasional perbankan terutama pada aspek perkreditan kini didasari oleh berbagai kebijakan internal perusahaan seperti loan portfolio guidelines, negative list, dan sectoral loan policy agar nantinya nasabah debiturnya semakin memperhatikan aspek dalam keuangan berkelanjutan yang pencapaian dan kepatuhannya dapat dipresentasikan pada Annual Report dan Sustainability Report yang dijadikan kewajiban oleh OJK untuk dilaporkan setiap tahunnya oleh bank. Saran yang diberikan oleh penulis dalam hal ini agar bank-bank lain dapat meningkatkan kepatuhan terhadap POJK tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan perusahaan sebagaimana telah dilaksanakan oleh Bank X dalam penelitian ini.

---

The attention of companies or business entities is now increasing on environmental impacts, which also encourages banks to pay more attention to AMDAL and its effects on the environment. Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK) has called on banks to emphasize the precautionary principle based on AMDAL to preserve the environment. The Financial Services Authority (OJK) also issued a regulation of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Application of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies to increase bank participation in Indonesia to pay attention to sustainable banking. Therefore, this study will analyze the regulation of green banking implementation in Indonesia and its application by Bank X. The analysis can be used to understand bank initiatives in Indonesia related to the performance of green banking, which is now starting to be carried out based on encouragement from regulators as a form of compliance with national and international regulations to remind banking competitiveness. This study used the doctrinal method with supporting data in the form of interviews. Taking samples from Bank X, banks are increasingly adhering to the precautionary principles stipulated in the Banking Law and referring to POJK 51/POJK.03/2017 in implementing green banking through applying environmental, social, and governance (ESG) principles. Banking operational activities, especially in the credit aspect, are now based on various internal company policies such as loan portfolio guidelines, negative lists, and sectoral loan policies so that later debtor customers will pay more attention to aspects of sustainable finance whose achievements and compliance can be presented in the Annual Report and Sustainability Report which are mandatory by OJK to be reported annually by the bank. In this case, the author advises that other banks can improve compliance with the POJK by issuing various company policies as implemented by Bank X in this study."