Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketika masyarakat Indonesia diramaikan oleh pembicaraan tentang otonomi daerah yang berintikan pembagian kewenangan dan keuangan ke daerah, skripsi ini mencoba muncul dengan tujuan untuk mencoba menjabarkan isi dan dampak munculnya UU No.25 tahun 1999 khususnya yang menjadi inti dan konsep pembagian keuangan di masa datang. Dalam euforia yang tinggi itu juga, skripsi ini ingin mengajak kita untuk melihat lagi perbandingan keadilan dan efisiensi antara konsep yang dijalankan sekarang dengan tawaran UU No.25 tahun 1999 ini. Dari data empirik dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yaitu: Bahwa daerah yang selama ini mendapat transfer yang besar merupakan daerah yang mempunyai PAD yang besar pula namun telah mengena pada penduduk miskin yang besar serta kualitas SDM yang rendah, pembagian bagi basil SDA kemungkinan akan jatuh pada daerah dengan SDM yang baik pula namun hal tersebut memang sangat terpengaruh padapara pekerja yang berada di lokasi eksploitasi. Dan selama ini SDA yang ada tidak memberi kontribusi yang cukup pada PAD Daerah. Untuk memperjelas bentuk fiskal dalam Undang-undang baru ini skripsi ini mencoba untuk menggunakan dua metode empiris yang dapat membentuk formula dari Dana Alokasi Umum. Dua metode tersebut adalah metode Confirmatory Factor Analysis dan Ordinary Least Square, yang dengan alasan tertentu dianggap paling tepat untuk pembentukan formula ini. Hasil simulasi ini memperlihatkan lima Dati I yang tidak lagi membutuhkan DAU, dan minimal 20 Dati II tidak lagi membutuhkan DAU. Secara empirik, model ini telah berhasil memperlihatkan keberpihakan pada daerah kurang sejahtera baik penduduk dan juga pemerintahan dengan PAD yang rendah. Dan sekali lagi perlu digaris bawahi bahwa persebaran uang ini diberikan pada pemerintah daerah dan bukan langsung pada masyarakat daerahnya."

"Akhir tahun 2005 yang lalu, telah genap lima tahun usia implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Perubahan manajemen publik ini ditandai dengan adanya pengalihan kewenangan dan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Selama lima tahun ini, terjadi peningkatan drastis dari porsi anggaran dalam APBN yang harus didaerahkan.Dari sisi keuangan daerah, aliran dana perimbangan ini relatif memiliki porsi yang sangat besar dalam APBD. khususnya APBD Kabupaten/Kota. Seiring dengan usaha pemerintahan daerah untuk peningkatkan Pendapalari Asli Daerah, dampak desentralisasi fiscal telah memperburuk iklim investasl dengan munculnya berbagai Peraturan Daerah yang cenderung distorlif terhadap perekonomian.Implementaxi desentrasasi fiskal juga belum dapat meningkatkan pertumhuhan daerah kembali ke tingkat sebelum krisis ekonomi terjadi. Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat juga membawa implikasi pentingnya pemeriniah pusat membuat formulasi alokasi dana perimbangan yang sederhana, transparan dan efektif. Selain iiu. pemerintah pusat hendaknya juga memperhatikan masalah disiribusi pendapatan antar daerah mengingat besarnya potensi ketimpangan pembangunan antar daerah."

"Desentralisasi membolehkan pemerintah daerah menawarkan barang dan jasa public yang lebih khusus terhadap pilihan masyarakat daerah tersebut. Jadi, desentralisasi memungkinkan adanya efisiensi daripada hal itu dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menyediakan barang dan jasa publik untuk daerah....."

"Desentralisasi fiskal dilaksanakan dengan keyakinan bahwa Pemerintah Daerah lebihmemahami tingkat kebutuhan masyarakat di daerahnya dibandingkan dengan PemerintahPusat. Dengan kebijakan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diharapkan dapatmewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Penelitian ini dilakukan karenasemakin tingginya tuntutan masyarakat agar pemerintah memperhatikan kebutuhannya,terutama pendidikan yang kini menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dan bahkantermasuk dalam salah satu prioritas nasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1.Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana AlokasiKhusus (DAK) pendidikan dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh PemerintahKabupaten/Kota; 2. Peningkatan pengeluaran pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotadapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat; 3.Kesejahteraan daerahkabupaten/kota dapat meningkatkan pengeluaran pendidikan oleh PemerintahKabupaten/Kota dan aksesabilitas pendidikan oleh masyarakat; 4. Di daerah kaya,peningkatan pengeluaran pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota berpengaruh lebih besarterhadap peningkatan aksesabilitas pendidikan masyarakat daripada di daerah miskin; 5.Kebijakan desentralisasi fiskal dapat meningkatkan aksesabilitas pendidikan olehmasyarakat."

"ABSTRAKSejak diberlakukannya otonomi daerah mulai pada bulan Januari2001, terjadi perubahan dari pemerintahan yang sentrallstik menjadi desentralistik, termasuk dalam hal wewenang pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, di antaranya adalah bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia, dalam hal ini adalah Angka Melek Huruf, Rasio Murid terhadap Guru,dan Angka Partisipasi Murni. Studi d!lakukan dalam rentang waktu 10 tahun, dari tahun 1996-2005, yaitu tahun 1996-2000 untuk sebelum desentralisasi dan tahun 2001-2005 untuk setelah desentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode pendugaan persamaan ordinary least square (OLS), dengan model regresi data panel. Sebagai variabel depencten adalah Angka Melek Huruf, Rasia Murid terhadap Gurur Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar, dan Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah. Sedangkan variabel independen adalah anggaran bidang pendidikan di tiap kabupaten/kota dan provinsi (APBD), anggaran bidang pendidlkan yang dikeluarkan pemerintah pusat (APBN), pengeluaran rumah tangga untuk pendidlkan, dan pendapatan per kapita.Dari hasil estimasl dengan menggunakan software Evlews 5.1 dlketahul bahwa anggaran pendidikan di daerah (APBD), anggaran pendidikan pemerintah pusat (APBN), berkorelasi positif dan berpengaruh signlfikan terhadap Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Murnl. Namun, APBD dan APBN tidak berpengaruh signitikan terhadap Rasio Murid dan Guru. Untuk variabel pengeluaran rumah tangga untuk pendidlkan berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan dengan Angka Partisipasl Murni. Variabel pendapatan per kapita juga berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan dengan Angka Melek Huruf,Rasia Murid terhadap Guru, dan Angka Partisipasi Murni."

"Tujuan desentralisasi fiskal di Indonesia adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan. Terkait dengan pembangunan pendidikan, salah satu masalah krusial adalah kesenjangan akses. Menggunakan data dari 440 database kabupaten kota selama 2005-2009, studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal dalam mengurangi disparitas akses pendidikan dasar. Dengan menggunakan fixed-effect model, hasilnya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan, DAK Non-Pendidikan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki dampak yang signikan dalam mengurangi disparitas akses pendidikan bersama dengan karakteristik kekayaan dan regional. Berbagai upaya tetap perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemerataan akses pendidikan termasuk penguatan peran pemerintah provinsi dalam alokasi dan distribusi sumber daya pelayanan pendidikan dasar.

---

The objective of fiscal decentralization objective in Indonesia is to reduce development disparities. Regarding education development, one crucial issue is access disparity. Using 440 sub provincial database during 2005-2009, this study is aim to analyze the impact of fiscal decentralization in reducing disparity of primary education access. Using fixed-effect model, the result showed that Dana Alokasi Khusus (DAK) for Education, DAK Non Education, and Pendapatan Asli Daerah (PAD) have significant impact in reducing education access disparity along with the wealth and regional characteristics. Nonetheless efforts need to be done to optimize the equalization of education access including strengthening the provincial government role in resources allocation and distribution of basic education services."

"Akhir tahun 2005 yang lalu, telah genap lima lahun usia implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Perubahan manajemen publik ini ditandai dengan adanya pengalihan kewenangan dan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam jumlah yang sangat signifìkan. Selama lima tahun ini, terjadi peningkatan cukup drastis dari porsi anggaran dalam APBN yang harus didaerahkan.Dari sisi keuangan daerah, aliran dana perimbangan ini relatif memiliki porsi yang sangat besar dalam APBD, khususnya APBD Kabupaten/Kota. Seiring dengan usaha pemerintahan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dampak desentralisasi fiskal telah memperburuk iklim investasi dengan munculnya berbagai Peraturan Daerah yang cenderung distorsif terhadap perekonomian.Implementasi desentrasasi fiskal juga belum dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah kembali ke tingkat sebelum krisis ekonomi terjadi. Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dan pemerintah pusat juga membawa implikasi pentingnya pemerintah pusat membuat formulasi alokasi dana perimbangan yang lebih sederhana, transparan, dan efektif. Selain itu, pemerintah pusat hendaknya juga memperhatikan masalah distribusi pendapatan antar daerah mengingat besarnya potensi ketimpangan pembangunan antar daerah"

"This research aims to describe fiscal independency in regions (cities) /municipalities inKepulauan Riau Province. Researcher selected Kepulauan Riau Province because sevenregions/municipalities in Kepulauan Riau Province are new local government; andregions/municipalities in Kepulauan Riau Province have a lot of natural resources. Fiscalindependency is measured used degree of Fiscal Desentralization concept. This Research usedqualitative approach and descriptive rnethod.Beside that, this research used data local governmentbudget (APBD) regions/municipalities in Kepulauan Riau Province periode 2008-2012 which is gotfrom Indonesian Finance Ministry. The result show there are five regions/municipalities inKepulauan Riau Province have well fiscal independency and low dependency about centralgovernment. And just two regions/municipalities in Kepulauan Riau Province still have bad fiscalindependency and high dependency about central government."