Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini merupakan penelitian terhadap dampak peristiwa right issue terhadap return saham. Penelitian ini menguji hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat pada peristiwa right issue pada sampel saham-saham liquid yang tercatat di Bursa Efek Jakarta periode 1997-2000 dengan metodologi event study. Pada penelitian ini ditemukan bahwa respon pasar terhadap peristiwa fight issue adalah negatif dan pasar Bursa Efek Jakarta belum efisien bentuk setengah kuat pada perode 1997-2000 untuk peristiwa right issue. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penolakan hipotesis tentang keberadaan abnormal return pada periode eventyang berarti bahwa event mempengaruhi secara signifikan perilaku dan return saham."

"Penelitian ini membahas tentang Keabsahan Akta Pembagian Hak Bersama Atas Dasar Surat Keterangan Ahli Waris Yang Diregister Oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat Yang Palsu Atau Dipalsukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) keabsahan surat keterangan ahli waris yang diregister oleh kepala desa/lurah dan camat berdasarkan inisiatif notaris/PPAT; (2) Kedudukan akta pembagian hak bersama yang dipalsukan serta tanggung jawab dari Notaris/PPAT. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Analisa kasus dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 688 K/PID/2017 dan adapun prosedur pembuatan surat keterangan ahli waris yang palsu atau dipasukan sebagai dasar pembuatan akta pembagian hak bersama oleh Notari/PPAT menjadikan perbuatan tersebut cacat hukum. Sanksi yang dikenakan pada notaris tersebut bisa berupa sanksi perdata dan sanksi pidana. Dalam hal profesionalisme Notaris harus ditingkatkan dan pengawasan harus lebih aktif lagi.

---

This study had a discussion of the validity of the division of the rights certificates together on the basis letter from an heir whose diregister by the village / heads of district and a false or falsified.A problem in this research is how the validity of the division of the rights certificates joint made based on a letter of the heirs of a forged and responsibilities of a notary / ppat.The research is a research that is shaped juridical descriptive. analysis which is a normative Case analysis was conducted on supreme court decision the republic of indonesia no: 688 k / pid / 2017 and as for the procedure of making a letter of the heirs of a false or dipasukan as a basis making the deed the division of the right jointly by notari / ppat made the deed. broken any lawsSanctions imposed on the notary can be civil and criminal sanctions. sanctionsIn terms of professionalism notary must be improved and oversight should be more active again."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan jual beli hak atas tanah warisan yang belum dibagi oleh para ahli warisnya seharusnya dilakukan dengan persetujuan seluruh ahli warisnya terlebih dahulu. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum ahli waris yang tidak memberikan persetujuan atas jual beli tanah warisan yang belum terbagi dan kekuatan hukum Surat Penyerahan Hak (SPH) yang didaftarkan di Kelurahan dalam proses peralihan hak atas tanah. Metode penelitian adalah yuridis normatif atau kepustakaan khususnya mengenai tanah, waris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil analisis (1) pada dasarnya perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak memberikan persetujuan jual beli tanah warisan yang belum dibagi dapat ditemukan dalam Pasal 834 jo. Pasal 1365 KUHPerdata, para ahli waris dapat mempertahankan hak warisnya dan meminta penggantian kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dialaminya namun perlindungan hukum yang nyata untuk para ahli waris adalah dokumen keterangan mewaris atas harta warisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan (2) kekuatan hukum atas SPH yang hanya didaftarkan di Kelurahan apabila dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi pada prakteknya masih dapat diterima oleh Kantor Pertanahan sebagai dokumen permohonan pendaftaran tanah. Saran perlunya penyuluhan kepada ahli waris mengenai tahapan yang harus dilakukan terhadap warisan yang terbuka dan demi kepastian hukum, sebaiknya terkait prosedur pendaftaran tanah dilakukan perubahan di dalam peraturan pendaftaran tanah yang dapat disesuaikan dengan kondisi terkini.

---

The research background was the implementation of the sale and purchase of land rights that have not been divided by the heirs, which should carry out with the prior approval of all heirs. The main problem is the legal protection of the heirs who do not approve the sale and purchase of undivided inheritance land and the legal force of the Letter of Transfer of Rights (LTR) registered in the ward in the process of transferring land rights. The research method is normative juridical or literature, especially regarding land, inheritance, and land deed officer. The type of data used is secondary data. The results of analysis (1) are legal protection for heirs who do not approve the sale and purchase of inheritance land that has not divided, which can be found in Article 834 jo. Article 1365 of the Civil Code, the heirs can defend their inheritance rights and ask for compensation for losses arising from the unlawful acts they experience, but the factual legal protection for the heirs is a document of inheritance information made by an authorized official and (2) the power of the law on LTR which is only registered in the ward if it is used as proof of land ownership does not have binding legal force, but in practice, it can still be accepted by the Land Office as a land registration application document. Suggestions for the need for counseling to heirs regarding the stages that must carry out when the inheritance is open and for legal certainty, it is advisable to make changes to the land registration procedures in the land registration regulations that can be adapted to current conditions."

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana keabsahan dan kedudukan sertifikat hak atas tanah yang digunakan sebagai jaminan pembayaran serta bagaimana efektivitas dan risiko dari penggunaan sertifikat hak atas tanah sebagai jaminan pembayaran di PT Universal Agri Bisnisindo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu menganalisis penerapan hukum normatif (law in books) dalam penggunaannya di masyarakat (law in action). Dari penelitian ini disimpulkan bahwa penggunaan sertifikat hak atas tanah yang dijadikan jaminan atas pembayaran dapat diterima atau sah secara hukum. Bahwa, keseluruhan objek jaminan yang dimiliki oleh PT Universal Agri Bisnisindo berupa sertifikat hak atas tanah yang tidak dibebankan dengan hak tanggungan, yang dengan demikian maka kedudukan dari objek jaminan tersebut ialah jaminan umum. Sehingga, PT Universal Agri Bisnisindo harus membebankan jaminan khusus berupa hak tanggungan terhadap bidang tanah yang digunakan sebagai jaminan pembayaran para pelanggannya, serta PT Universal Agri Bisnisindo harus melakukan seleksi yang ketat terhadap calon pelanggan untuk melihat kemampuan pelanggan atau potensi pasar di wilayahnya masing-masing.

---

This research discusses how the validity and position of land rights certificates are used as payment guarantees and how the effectiveness and risks of using land rights certificates as payment guarantees in PT Universal Agri Bisnisindo. The method used in this research is juridical-empirical, namely analyzing the application of normative law (law in books) in its use in society (law in action). From this research, it is concluded that the use of land rights certificates which are used as collateral for payment can be accepted or legally valid. The entire collateral objects used by PT Universal Agri Bisnisindo are in the form of land rights certificates which are not charged with mortgage, hence the position of the collateral objects are general guarantee. Therefore, PT Universal Agri Bisnisindo must impose a special guarantee as mortgage to the parcels of land used as payment guarantees for its customers, and PT Universal Agri Bisnisindo must conduct a strict selection of potential customers to see the customer's ability or market potential in their respective areas."

"Pembuatan Surat Keterangan Waris bagi WNI Bumiputra secara umum dibuat dibawah tangan oleh para ahli waris, yang disaksikan oleh dua orang saksi, ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat yang berisikan nama-nama seluruh ahli waris yang berhak atas warisan si pewaris. Surat Keterangan Waris yang digunakan sebagai alas hak dalam pengalihan kepemilikan hak atas tanah sebagai objek warisan maupun alas hak dalam pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT sering menimbulkan masalah dan sengketa diantara sesama ahli waris karena memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa sebagai alas hak dalam pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT dan prosedur pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT. Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pembuatan surat keterangan hak waris sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPM No. 3 Tahun 1997. Dari hasil penelitian ini diketahui Surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang ditandatangani Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat, mempunyai kekuatan hukum yang sah sebagai alas hak dalam pembuatan akta jual beli oleh PPAT sepanjang keterangan yang terdapat dalam surat keterangan waris sesuai dengan kenyataan. Namun, apabila telah terjadi sengketa maka akta jual beli dari objek warisan dapat dibatalkan dengan dua cara yaitu kesepakatan para pihak untuk membatalkan akta jual beli atau dengan cara mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Negeri.

---

The making of an Inheritance Certificate for Indonesian Citizens of native of a country is generally made under the hand of the heirs, witnessed by two witnesses, signed by the Village Chief/ Village Head and corroborated by the District Head which contains the names of all heirs who are entitled to the inheritance of the heir. The Inheritance Certificate used as the basis of rights in the transfer of ownership of land rights as the object of inheritance as well as the basis of rights in making the sale and purchase deed made by Conveyancer often causes problems and disputes between fellow heirs because it contains information that is not in accordance with reality.

The problems discussed in this study are regarding the validity of the heir certificate issued by the Head of Village/ Village Head as the basis for the rights in making the sale and purchase deed made by Conveyancer and the procedure for canceling the sale and purchase deed made by Conveyancer. This type of thesis research uses normative juridical research, where the approach to the problem is carried out by reviewing the provisions of the applicable legislation in the field of making inheritance certificates as contained in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/ KBPM No. 3 of 1997.

From the results of this study note that the heir certificate made by the heirs signed by the Head of Village/ Village Head and strengthened by the District Head, has legal force as the basis for the rights in making the sale and purchase deed by the Conveyancer as long as the information contained in the certificate inheritance in accordance with reality. However, if a dispute has occurred, the deed of sale and purchase of the inherited object can be canceled in two ways, namely the agreement of the parties to cancel the deed of sale or by submitting a cancellation claim to the District Court."

"Fokus dari penelitian ini adalah pada terbitnya sertipikat ganda yang dalam kenyataannya telah memicu terjadinya sengketa, seperti yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung No 1693 K/Pdt/2018. Hal tersebut menjadikan pemegang hak atas tanah yang sebenarnya tidak terlindungi, walaupun sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat yang telah dimilikinya. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hak dan kepastian hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah yang sebenarnya terkait terbitnya sertipikat ganda dan penyelesaian sengketa mengenai status tanah dan/atau pemegang hak atas tanah sebagai akibat dari adanya sertipikat ganda. Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Adapun pengumpulan datanya dilakukan melalui studi dokumen (kepustakaan). Data sekunder yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sebagai dasar dari Hukum Tanah Nasional tidak secara jelas memberikan perlindungan tersebut. Namun peraturan pelaksananya yaitu PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 32 ayat (2) memberikan perlindungan melalui lembaga rechtsverwerking. Majelis Hakim dalam Putusan a quo juga menguatkan perlindungan semacam itu. Dengan adanya putusan tersebut maka BPN cq Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya harus melakukan pembatalan terhadap sertipikat yang cacat hukum. Adapun penyelesaian sengketa terkait sertipikat ganda itu sendiri semestinya tidak perlu menggunakan mekanisme litigasi karena dapat diselesaikan langsung di Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yaitu dengan melakukan pembatalan sertipikat.

---

The focus of this research is on the issuance of the dual certificates which in fact have triggered. Land disputes, as found in the Supreme Court Decision No. 1693 K/Pdt/2018 of the land that has been owned. Therefore, the problem raised in this research is about the protection of rights and legal certainty for land rights certificate holders which are actually related to the issuance of dual certificates. In addition, the settlement of disputes regarding the status of land and/or holders of land rights as a result of the existence of multiple certificates. In this study, the method used is normative juridical order. The data collection is done through the study of the documents (library). Furthermore, the secondary data obtained were analyzed qualitatively. This research found that Act Law no. 5/1960 concerning Basic Agrarian Regulations as the basis of the National Land Law does not clearly provide such protection. However, the implementing regulations, namely Government Regulations No. 24/1997 on Land Registration, in particular Article 32 paragraph (2) provides protection through the rechtsverwerking institution. The Panel of Judges in the a quo Decision also strengthens such protection. Furthermore, with this decision, the BPN cq the Regency/Municipal Land Office must cancel the legally flawed certificate. The land dispute resolution related to the dual certificates itself should not need to use a litigation mechanism because it can be resolved directly at the National Land Agency in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency 21 of 2020 concerning Settlement of Land Cases, namely by canceling the certificate."

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian pendahuluan yang berisikan janji yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum dapat dilaksanakannya jual beli. Dalam praktik, terdapat perjanjian pengikatan jual beli yang tak kunjung dibuat akta jual beli hingga pihak penjual yakni PT. ASCO dinyatakan pailit dan objek dalam perjanjian pengikatan jual beli ditetapkan sebagai boedel pailit PT. ASCO sebagaimana Putusan No. 1245 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dan Putusan No. 15/Pdt.Sus-Gugatanlain-lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam putusan a quo terdapat perbedaan dalam majelis hakim menilai kedudukan hukum perjanjian pengikatan jual beli yang juga berimplikasi pada perbedaan implementasi ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dimasukkan ke dalam boedel pailit serta implementasi ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dan bentuk penelitian eksplanatoris. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Pertanahan, peralihan hak atas tanah dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah. Namun berdasarkan angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, peralihan hak atas tanah secara hukum berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli telah terjadi apabila objek jual beli telah dibayar lunas, objek telah dikuasai dan pembeli beritikad baik. Dalam kedua putusan a quo perjanjian pengikatan jual beli telah menunjukkan terjadinya peralihan hak atas objek sengketa sehingga Pasal 34 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak tepat diterapkan dalam Putusan No. 15/Pdt.Sus-Gugatanlain-lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst sehingga sudah seharusnya dikeluarkan dari boedel pailit PT. ASCO.

---

Sale and Purchase Agreement is a preliminary agreement that contains promises that must be fulfilled by the parties before the sale and purchase can be carried out. In practice, there is a case of Sale and Purchase Agreement which has never been made into a Deed of Sale until the seller, namely PT. ASCO is declared bankrupt and the object in the Sale and Purchase Agreement is determined as a boedel bankruptcy of PT. ASCO, which causes losses to the buyer as stated in Decision No. 1245 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 and Decision No. 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. As for the two a quo decisions, the panel of judges have different assessments regarding the legal position of the Sale and Purchase Agreement which resulted in a different implementation of Article 34 of the Law Number 37 Year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts. In this regard, this case study will examine further the legal position of Sale and Purchase Agreement which is included in the bankruptcy boedel as well as the implementation of Article 34 of the Law Number 37 Year 2004 on the legal position of Sale and Purchase Agreement which is included in the boedel bankruptcy. The research method used is normative juridical and explanatory research. The results of the case study are that in the Civil Code and Land Law basically, Sale and Purchase Agreement is not evidencing that there has been a transfer of land rights because the transfer of land rights can only be proven by the existence of a Deed of Sale made before a landed officer. However, based on number 7 of Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2016, the transfer of land rights based on Sale and Purchase Agreement has occurred if the buyer has paid in full the object of sale and purchase, the object has been possessed by the buyer and the buyer obtained the land rights based on good faith. In both a quo decisions, the provisions in both a quo cases has shown a transfer of rights of the object of dispute and therefore Article 34 of the Law Number 37 Year 2004 should not be applied in Decision No. 15/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst because the element of having the intention to transfer rights in Article 34 of the Law Number 37 Year 2004 has been exceeded since the transfer of rights of the Object of Dispute has been completed before PT. ASCO was declared bankrupt so it should have been removed from the bankruptcy boedel of PT. ASCO."

"Kehidupan ekonomi masyarakat dewasa ini telah membuat tanah menjadi komoditas dan faktor produksi yang dicari oleh manusia. benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan tidak terbatas kepada benda-benda yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, tapi juga yang bukan dimiliki oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Hapusnya Hak Atas Tanah banyak terjadi karena lewatnya waktu, untuk mana hak itu diberikan. Hak-hak yang lebih rendah tingkatannya daripada Hak Milik seperti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai terbatas waktu berlakunya, sekalipun secara fisik masih tetap ada. Dengan berakhirnya hak Atas Tanah yang bersangkutan, maka Hak Atas Tanah yang bersangkutan kembali kepada pemiliknya dan kalau hak tersebut diberikan oleh Negara, maka tanah tersebut kembali kepada kekuasaan Negara. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian adalah penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.

---

The economic life has grown to make the land and the production of commodities sought by humans. Objects related to land that can be encumbered with pledge not confined to the objects that belonged to the holder of the land in question, but it also belongs to the right of the fatherland. Nullification land rights much happens because the passage of time, rights for which it was given. The lower than right of ownership such as the right to cultivate, right of use of structures, right of use with limited enactment, through physically still persists. In the end oof land rights concerned, the rights on land rights concerned to back or return to the owners when the rights provided by the state, then the land returned to the state. The research method used in the study is a normative research , legal research that lays the law as a system of building norms include research into the principles of law, the sources of law, legislation that theoretical science and can analyze the issues discussed. "

"Tesis ini membahas mengenai sengketa tanah waris yang tidak bisa dilakukan proses persertipikatan untuk pertama kalinya oleh sang ahli warisnya. Kasus ini diawali dengan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah sebidang tanah dengan bukti girik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00163 Desa Kel. Petapan. Penerbitan sertipikat tersebut ternyata merugikan pihak ketiga yang hendak melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya atas tanah girik yang dia peroleh dari peristiwa pewarisan sehingga secara hukum, dia kehilangan haknya atas tanah waris tersebut. Oleh karena itu, Sertipikat Hak Milik tersebut seharusnya dibatalkan karena secara nyata merugikan pihak ahli waris. Hal ini menimbulkan tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan pasca penetapan dalam Putusan PTUN Surabaya Nomor 169 G 2018 PTUN.SBY Tahun 2019.Metode penelitian dalam tesis ini bersifat yuridis normatif dengan menganalisa sistematika hukum yang meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, perbuatan hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis, untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Dalam analisa kasus ini diketahui terdapat cacat administrasi dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00163 Desa Kel. Petapan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan harus melakukan pembatalan Sertipikat Hak Milik tersebut serta melakukan pemeliharaan data pendaftaran. Penulis memberikan saran agar kegiatan pengumuman data fisik dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan efisien serta lebih meningkatkan kehati-hatian Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya.

---

This thesis discusses inheritance land disputes which cannot be held for the first time by the heirs. The case began with the issuance of a Land Rights Certificate with a piece of land with girik evidence issued by the Head of the Bangkalan Regency Land Office, namely Certificate of Land Ownership Number 00163 Desa Kel. Petapan. The issuance of the certificate turned out to be detrimental to a third party who wanted to register land for the first time over the girik land he obtained from the inheritance event so that he legally lost his right to the inheritance. Therefore, the certificate of ownership should be canceled because it is clearly detrimental to the heirs. Therefore, legal responsibility arises which must be carried out by the Head of the Bangkalan Regency Land Office after the stipulation in PTUN Surabaya Decision Number 169 G 2018 PTUN.SBY Year 2019.The research method in this thesis is normative juridical by analyzing the systematic system of law which includes legal subjects, rights and obligations, legal actions, legal relations, and legal objects. This type of research used in this thesis is descriptive analytical research, to describe, describe, analyze, and analytically explain the problems raised. In the analysis of this case, it was discovered that there were administrative defects in the issuance of Village Ownership Certificate Number 00163 Desa Kel. Petapan. The Head of the Bangkalan Regency Land Office must cancel The Title Certificate and maintain registration data. The authors advise that the activities of announcing physical data be carried out in ways that are more effective and efficient and further enhance the prudence of the Land Office in carrying out their duties."

"Penelitian ini adalah mengenai peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah secara adat berdasarkan ketentuan hukum tanah nasional dan peraturan-peraturan terkait. Peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah mengenai kekuatan hukum peralihan hak atas tanah berdasarkan hibah secara adat yang dilakukan secara lisan dan perlindungan hukum bagi penerima hibah berdasarkan hibah secara adat. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa hibah atas tanah secara adat adalah sah namun hanya mengikat kepada para pihak dalam hibah tersebut. Berdasarkan Pembahasan dalam tesis ini dalam hal pemberian hibah, suatu peralihan hak atas tanah dibuktikan dengan dibuatnya Akta pejabat pembuat akta tanah karena tanpa akta tersebut, hibah tersebut hanya akan mengikat pihak para pihak dan pihak penerima hibah akan mengalami kesulitan dalam pendaftaran peralihan haknya di Kantor Pertanahan dan mengingat sifat tanah sebagai benda tetap yang harus didaftarkan untuk memenuhi asas publisitas dan guna melakukan suatu balik nama sertipikat tanah, Kantor Pertanahan tetap melakukan prosedur secara formil

---

This thesis discusses the transfer of land rights based on customary grants based on the provisions of national land law and related regulations. The transfer of land rights is a legal act that aims to transfer rights from one party to another. The main problem in writing this thesis is regarding the legal force of the transfer of land rights based on traditional grants that are carried out orally and legal protection for grantees based on traditional grants. The writing of this thesis uses a normative juridical research method with a descriptive analytical research typology. From the research results, it can be seen that traditional land grants are valid but only binding on the parties to the grant. Based on the discussion in this thesis, there are still many people in Blora Regency who make grants without a deed of the official making the land deed and only witnessed by the head of the hamlet without any written evidence. In the case of grants, a transfer of land rights is evidenced by the making of an official deed of land deed because without the deed, the grant will only bind the parties and the recipient of the grant will experience difficulties in registering the transfer of rights at the Land Office and considering the nature of the land as fixed objects that must be registered to fulfill the principle of publicity and to carry out a transfer of title to a land certificate, the Land Office continues to carry out formal procedures"