Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap negara yang kini sedang dianggap terbelakang, sesungguhnya memiliki kemampuan untuk berkembang dan mengejar ketertinggalannya terhadap negara maju, yaitu ketika mereka mampu menggerakkan industrinya. Sejarah ekonomi modern membuktikan hal tersebut. Jepang dan Korea Selatan adalah dua negara yang kini dianggap maju, sementara dulunya adalah negara yang terbelakang. Cerita sukses Jepang dan Korea Selatan ini, seperti yang dinyatakan oleh Chao (1993) adalah disebabkan oleh kemampuannya dalam memilih, mendapatkan, menerapkan, dan meng-up grade teknologi yang mereka ambil dan luar negeri secara efektif dan efisien. Jadi, kunci sukses mereka terletak pada kemampuan teknologinya (technological capabilities) , yakni kemampuan dalam menghasilkan dan memenej proses perubahan teknologi. Dan titik itulah mereka mampu melakukan proses industrialisasi yang cepat dan mampu mengejar ketertinggalannya dan negara yang sudah lebih dulu maju. Namun, tingkat penguasaan teknologi suatu perusahaan sangat terkait dengan usaha pembelajaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, dan usaha pembelajaran, memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya Bagaimana gambaran penguasaan teknologi di Indonesia? Untuk mengetahui hal ini, dilakukan sebuah penelitian tentang kondisi penguasaan teknologi dan proses pembelajaran perusahaan-perusahaan di Indonesia. Untuk penelitian ini, dilakukan investigasi terhadap 86 industri Kecil Menengah di bidang logam dan Permesinan. Ternyata, pada industri ini bisa dikatakan telah terjadi penguasaan teknologi yang cukup baik. Tapi kenapa Indonesia belum bisa mengejar ketertinggalannya dan negara lain? Karena ada beberapa permasalan lain yang juga mesti segera diselesaikan."

"Eksistensi industri rokok semakin menimbulkan dilema. Tidak dapat dipungkiri bahwa industri rokok secara konsisten menyumbangkan porsi yang cukup besar bagi APBN Indonesia dari tahun ke tahun, dengan jumlah yang besar, yaitu lebih kurang 40 triliun rupiah untuk tahun 2007 ini, ditambah lagi dengan penyerapan tenaga kerja yang tidak sedikit. Namun, kenyataan bahwa produk rokok adalah produk yang berbahaya dan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, karena menjadi penyebab dari 5 juta kematian per tahun, membuat dunia tidak dapat menutup mata. Menanggapi permasalahan tersebut, WHO pada tahun 1999, menginisiasikan Framework Convention of Tobacco Control (FCTC), yang merupakan kesepakatan internasional mengenai pengaturan dan pengendalian tembakau bagi negara-negara anggotanya. Namun, Indonesia sebagai salah satu negara produsen dan konsumen rokok terbesar di dunia, menolak untuk menandatangani dan meratifikasi poin-poin FCTC, bahkan tidak memasukkan isu tersebut ke dalam Program Legislasi Nasional selama masa pemerintahan berjalan, dan mengesampingkan kenyataan bahwa lebih dari setengah anggota DPR-RI telah menyetujuinya. Adapun alasannya adalah karena pemerintah khawatir akan banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya, dan akan berkurangnya pemasukan dari cukai, karena salah satu poin dalam kesepakatan FCTC adalah menaikkan cukai dan pelarangan beriklan bagi perusahaan rokok.Melalui penelitian ini, penulis mencoba menganalisis pengaruh cukai dan kebijakan pengendalian tembakau terhadap kinerja, pertumbuhan dan kemampuan perusahaan dalam industri rokok untuk bertahan. Penetapan cukai dan kebijakan pengendalian tembakau yang efektif, secara umum akan berdampak negatif dan signifikan terhadap kinerja, pertumbuhan dan ketahanan dari perusahaan. Di dalam penelitian ini, ditemukan bahwa penetapan cukai selama ini cukup efektif, karena memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan, namun tidak pada tingkat pertumbuhan, tak terkecuali labor growth. Hal tersebut menjawab kekhawatiran pemerintah mengenai banyaknya pekerja yang akan kehilangan pekerjaannya. Penetapan kebijakan pengendalian tembakau justru terbukti tidak efektif, karena memiliki pengaruh yang positif (beberapa di antaranya) signifikan terhadap kemampuan perusahaan untuk bertahan, serta hanya memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap productivity growth perusahaan. Terdapat juga penemuan-penemuan lain di dalam penelitian ini, seperti kecenderungan perusahaan rokok putih untuk memiliki kemampuan untuk bertahan yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan rokok kretek, adanya dugaan kerja sama antara perusahaan-perusahaan dalam industri rokok dengan BPPC, dan tidak berpengaruhnya pendidikan tinggi masyarakat terhadap pertumbuhan dan kemampuan perusahaan untuk bertahan. Secara umum, penelitian ini menerima teori Evans, Jovanovic, dan Dunne-Hughes. Di samping itu, teori Gibrat juga tidak terbukti di dalam penelitian ini."

"Industri Televisi Berlangganan belum lama berkembang di Indonesia. Namun hadirnya lima provider dalam pasar nasional Indonesia saat ini dengan strateginya masing-masing membuat persaingan perebutan pelanggan menjadi panas. Strategi paling umum yang diterapkan oleh perusahaan televisi berlangganan adalah bundling, yaitu kombinasi lebih dari satu barang yang digabungkan ke dalam satu penawaran dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga individualnya. Dalam industri televisi berlangganan ada tiga jenis bundling yang biasa dilakukan, yaitu channel bundling ? menggabungkan beberapa channel ke dalam satu paket; package bundling?menawarkan paket tambahan yang dapat diambil dengan syarat mengambil paket utama sebelumnya; serta product bundling ?menawarkan produk lain seperti koneksi internet ke dalam penawaran produk televisi berlangganan. Ketiga jenis bundling tersebut merupakan aplikasi dari persaingan harga yang diterapkan secara berbeda oleh masing-masing perusahaan di dalam pasar oligopoli industri televisi berlangganan di Indonesia demi merebut pangsa pasar terbesar. Lalu, bagaimana profitabilitas dari penerapan strategi bundling pada industri televisi berlangganan di Indonesia? Serta bagaimana dampak dari strategi tersebut pada welfare masyakarat? Dua pertanyaan inilah yang akan dibahas dalam makalah ini.

---

Five players in the national Pay-TV Industry are tightening the competition with the execution of their own marketing strategies. The most common strategy to win the subscribers-snatch-away competition is the bundling strategy ?offering one deal for two or more products. Pay-TV Industry in Indonesia implements this strategy in three ways: Channel Bundling ?offering channels not individually but together in a package; Package Bundling ? offering an extended package which require the basic package to be bought formerly; and Product Bundling ?combining another product outside the Pay-TV product, such as an internet connection, together with the Pay-TV product. Each of them has their own profitability and of course an impact towards social welfare. How profitable are those bundling strategy implementation in the Indonesian Pay-TV Industry? And what are the impacts towards social welfare? These two questions are what the writer is going to answer in this paper."

"Pembangunan sektor kehutanan secara komersial dan besar-besaran mulai dilakukan pada akhir tahun 1960-an dan paling tidak hingga sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997, industri berbasis kehutanan tumbuh dengan pesat. Salah satu industri berbasis kehutanan yang paling berkembang diantara industri pengolahan kayu adalah industri kayu lapis.Pada awalnya pertumbuhan output yang dihasilkan oleh industri ini mampu melebihi kapasitas terpasang produksinya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pertumbuhan produktivitas yang terjadi menunjukkan hasil yang menurun. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi pertumbuhan produktivitas total faktor (TFP) pada industri kayu lapis di Indonesia selama periode 1993-1999. Berdasarkan regresi yang dilakukan dengan menggunakan hasil perhitungan pertumbuhan TFP dengan metode growth accounting, dapat disimpulkan bahwa pendapatan perkapita, inflasi, penjualan, umur perusahaan, harga kayu lapis untuk pasar domestik maupun untuk pasar ekspor secara statistik mempengaruhi pertumbuhan TFP industri kayu lapis di Indonesia."

"IPTN sebagai ujung tombak industri strategis di Indonesia ternyata tidak menunjukkan kinerja yang memuaskan. Fasilitas proteksi yang diberikan pemerintah, yang tentu saja menimbulkan distorsi dalam perekonomian, tidak memacu IPTN untuk berkembang secara internasional. Karena itu skripsi ini mencoba menganalisis keberadaan IPTN sebagai salah satu industri strategis di Indonesia, apakah industri ini memang feasible untuk didirikan di Indonesia dan apakah proteksi yang diberikan penierintah memang layak. Untuk itu, penulis menggunakan beberapa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Direktorat Komersial, Direktorat Teknologi dan Bagian Humas IPTN, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang ada. Untuk mengnalisis permasalahan ini, maka penulis menggunakan kerangka teori industri strategis yang disusun oleh Paul Krugman dan Barbara J. Spencer, serta didukung oleh teori persaingan kompetitif dari Michael Poater. Dari basil penelitian yang dilakukan, terdapat tiga point penting. Pertama, dari analisis keuangan yang dilakukan ternyata kemampuan IPTN untuk menciptakan keuangan sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan rasio Return On Investment yang hanya sebesar 0,23%. Yang kedua merupakan analisis pengembangan sumber daya manusia. Sebagai industri strategis, ternyata IPTN tidak cukup didukung oleh tenaga-tenaga trampil yang dibutuhkan. Pegawainya, sampai September 1994, masih didominasi oleh lulusan SMA (58%). Untuk memecahkan masalah itu, IPTN banyak melakukan program pelatihan ke luar negri maupun program pendidikan dan latihan di dalam negri. Selain itu, juga diadakan technical assistance dari perusahaan-perusahaan besar seperti Boeing. Sedangkan analisis yang ketiga, yaitu analisis pengalihan teknologi, IPTN berusaha mengembangkan sektor penelitian dan pengembangannya. Selain itu, juga diadakan program technical assistance Bari perusahaan-perusahaan internasional. Namun pengembangan teknologi di IPTN belum sempurna selama tidak didukung oleh pengembangan sumber daya yang tidak optimal. Karena pengalihan teknologi yang bait: membutuhkan kesiapan sumber daya manusia di negara pengimpor teknologi untuk menerima, menyesuaikan dan kemudian mengimplementasikannya sesuai dengan kondisi di dalam negeri. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa IPTN belum feasible dilaksanakan di Indonesia. Ada beberapa saran penulis sehubungan dengan hal tersebut. Pertama, membuka keran impor bagi industri pesawat di dalam negri. Kedua, melibatkan pihak swasta dalam pengembangan IPTN selanjutnya sehingga perkembangan komersial IPTN lebih terpacu. Yang terakhir adalah membatasi kegiatan IPTN sebagai suatu proyek penelitian dan pengembangan, sehingga apabila IPTN ingin berkembang selangkah lebih maju lagi, paling tidak dukungan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusianya lebih kuat."

"ABSTRAKProduk ekspor perikanan Indonesia mengalami peningkatan pada periode lima tahun terakhir, disisi lain kasus penolakan masih ditemukan, terutama untuk produk ekspor ke Amerika Serikat, terdeteksi kontaminasi bakteri Salmonella spp. Tujuan penelitian mengidentifikasi adanya potensi resiko bahaya kontaminasi Salmonella spp., determinasi tingkat resiko Salmonella spp. rantai pasok ikan cakalang skala kecil, mengusulkan alternatif perbaikan dalam sistem pembinaan, pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan cakalang di PPN Palabuhanratu. Hasil penelitian menunjukkan terdapatnya potensi kontaminasi Salmonella spp. didapatkan dari rantai pasok di kapal adalah 18,5%, pendaratan/TPI 18,5%, dan pengumpul 7%. Persentase kontaminasi sampel didapatkan dari air/es adalah 11%, ikan cakalang 26% dan swab tangan pekerja 7%. Perhitungan jumlah koloni di kapal 46% (480 koloni/ml), pendaratan 34% (360 koloni/ml) dan pengumpul 20% (210 koloni/ml). Berdasarkan jenis sampel, air/es 28% (290 koloni/ml), ikan cakalang 61% (640 koloni/25g) dan swab tangan pekerja 11% (120 koloni/cm2). Alternatif sistem pengendalian di rantai pasok skala kecil adalah dengan memberikan pembinaan dan pengawasan dalam rangka perbaikan sistem cara penanganan ikan yang baik dan benar sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/MEN-KP/2013.

---

ABSTRACTIndonesian exports of fishery products have increased in the last five years, on the other hand, the case of rejection could still be found, especially for products that were exported to the United States of which Salmonella spp was detected frequently. The purposes of this study was to identify the potential hazards of Salmonella spp, to determine the risk level of Salmonella spp. Contamination of the small scale supply chains of skipjack, The study was carried out by determining to propose options for improvement in guidance and control systems to achieve quality and safety assurance of skipjack fisheries in the Pelabuhanratu fishing port. The result from this research shows that the percentage of Salmonella spp. contamination from supply chain 18,5% was collected on board, 18,5% was from the landing site, and, 7% was at the collection area of supplier’s handling space. While the percentage contamination of samples obtained from the water/ice (11%), skipjack (26%), and hand swabs of workers (7%). The expected colony counts of bacteria on board 46 % (480 colonies/ml), the landing site 34% (360 colonies/ml) and at the supplier 20% (210 colonies/ml). Based on the percentage of sample water/ice 28% (290 colonies/ml), skipjack 61% (640 koloni/25g) and hand swabs of worker 11% (120 colonies/cm2). The official control alternatives in small scale supply chain is to give guidance and supervision in order to provide a system improvement of good handling practices established according to the Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 52A/MEN-KP/2013."

"This study attempts to justify whether entrepreneurial actions affect the ability of small scale industries (home industries) in increasing their business performance...."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji tentang peran Pemerintah Indonesia dalam kerja sama migas antara PT. Pertamina dengan PT.Total E&P dan INPEX untuk pengelolaan Blok Mahakam, Blok Mahakam merupakan salah satu wilayah migas di Indonesia selama kurang lebih 50 tahun pengelolaan Blok Mahakam dimiliki oleh PT. Total dan INPEX namun per 1 Januari 2018 hak pengelolaan tersebut dialihkan oleh Pemerintah Indonesia kepada perusahaan Pertamina. Seiring masa transisi pengalihan hak pengelolaan terdapat perdepatan antara Pertamina dengan PT. Total dan INPEX sehingga dibutuhkan peran pemerintah Indonesia untuk menengahinya. Penelitian ini adalah peneliatian kualitatif dan kerangka analisis yang di gunakan ialah Ekonomi Nasionalis yang dikemukakan oleh Dudley Seers. Data analisis dalam penelitian ini menunjukan peranan Pemerintah Indonesia didalam negosiasi antara Pertamina dengan PT. Total dan INPEX yang memperlihatkan bahwa PT. Pertamina sebagai perusahaan migas miliki negara belum siap untuk menjalankan usahanya sendiri, sehingga terdapat intervensi Pemerintah Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis examines the role of the Government of Indonesia in oil and gas cooperation between PT. Pertamina with PT. Total E&P and INPEX for the management of the Mahakam Block, the Mahakam Block is one of the oil and gas regions in Indonesia. For approximately 50 years the management of the Mahakam Block is owned by PT. Total and INPEX, but as of 1 January 2018 the management rights were transferred by Indonesia Government to Pertamina. During the transition period for the transfer of management rights, there was a conflict between Pertamina and PT. Total and INPEX thus giving rise to the role of the Indonesian government to mediate it. This research is a qualitative study and the analytical framework used is the Nationalist Economy by Dudley Seers. Data analysis in this study shows the role of the Government of Indonesia in negotiations between Pertamina and PT. Total and INPEX which give the assumption that PT. Pertamina as a state oil and gas company is not ready to run its own business, there are interventions from the Government of Indonesia."

"Berdasarkan data Bank Dunia, Cekungan Barito yang didalamnya meliputi wilayah Kalimantan Selatan mempunyai sumber daya Gas Metana Batubara (GMB) sebesar 101,6 TCF. Dengan terbatasnya infrastruktur gas bumi di Kalimantan Selatan serta adanya rencana pembangunan LNG Receiving Terminal, maka terbuka kesempatan bagi pemerintah maupun investor swasta untuk memanfaatkan GMB di Kalimantan Selatan untuk diubah menjadi LNG. Pada penelitian ini dilakukan analisa dari sisi teknis maupun ekonomis untuk menilai kelayakan pembangunan Small Scale LNG Plant berbahan baku GMB di kalimantan Selatan dengan proses siklus ganda nitrogen dan pendinginan awal. Produksi GMB dari Lapangan Barito-Banjar di kalimantan Selatan pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 30-40 MMSCFD. Simulator menunjukan bahwa hampir 100% kandungan gas metana dapat direcover menjadi LNG, dengan komposisi akhir LNG: 98,17% CH4, 1,73% N2 dan 0,1% CO2. Proses ini membutuhkan energi sebesar 11 kW-day/ton LNG dan menghasilkan LNG sebesar 540.1 ton per hari. Analisis parameter keekonomian menunjukan dengan biaya CAPEX US$ 1,21/MMBTU dan biaya OPEX US$ 1,88/MMBTU didapatkan harga IRR pada tahun 2015 sebesar 26% dengan nilai NPV sebesar US$ 119.468.009,25 dan payback period selama 4,33 tahun sejak masa konstruksi atau 3,33 tahun setelah pabrik mulai beroperasi. Analisis sensitivitas terhadap pabrik LNG menunjukan bahwa parameter yang paling berpengaruh adalah harga jual LNG.

---

Based on World Bank data, in which Barito Basin covers an area of South Kalimantan have the resources of 101,6 TCF Coal Bed Methane (CBM). With limited natural gas infrastructure in South Kalimantan , as well as a plan to build LNG Receiving Terminal, then open the opportunity for government and private investors to take advantage of CBM in South Kalimantan to be converted into LNG. In this study conducted an analysis of the technical and economical way to assess the feasibility of establishing Small Scale LNG Plant raw based GMB in South Kalimantan with double nitrogen cycle processes and pre-cooling. CBM Production of Field-Banjar Barito in South Kalimantan in 2015 is estimated at 30-40 MMSCFD.

Simulation showed that almost 100% methane gas content can be recovered into LNG, with LNG final composition: 98,17% CH4, 1,73% N2 and 0,1% CO2. This process requires an energy of 11 kW-day/tonne of LNG and LNG produced 540,1 tons per day. The analysis shows the economic parameters with CAPEX of US$ 1,21/MMBTU and OPEX costs US$ 1,88/MMBTU, IRR price obtained in 2015 by 26% with NPV US$ 119.468.009,25 NPV and the payback period for 4,33 years since the time of construction or 3,33 years after the plant began operating. Sensitivity analysis of the LNG plant showed that the most influential parameter is the selling price of LNG."