Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kereta api merupakan salah satu bagian dari infrastruktur di Indonesia dan merupakan sistem transportasi yang sudah mengakar sejak lama. Keberadaan jaringan infrastruktur transportasi dalam hal ini kereta api dipandang sebagai pemicu/penggerak perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Sebagai alat transportasi kereta api telah banyak membantu kegiatan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan pembangunan (Infrastructure driven economic growth). Di sisi lain pengelolaan dan pengembangan jaringan kereta api memerlukan biaya yang sangat besar sedangkan dana yang tersedia dari pemerintah terbatas dan penyelenggaraan kereta api cenderung dimonopoli sehingga terjadi penurunan aset dan pelayanan. Oleh karena itulah untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja perekeretaapian serta memacu pertumbuhan ekonomi (PAD dan APBD) dalam konteks otonomi daerah perlu dilakukan suatu terobosan dengan mengelola kereta api secara terbuka baik dari sistem pengelolaan termasuk kelembagaan maupun sumber pendanannya.Dalam rangka memacu perkembangan perkeretaapian dan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan profit merupakan bagian dari kinerja dan hasil akhir yang ingin dicapai dari pengelolaan kereta api secara keseluruhan. Untuk mencapai peningkatan tersebut diperlukan pola pendanaan yang diperkuat dengan bentuk kelembagaan yang optimal dimana di dalam pola kelembagaan ini akan dilakukan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kereta api. Untuk itu maka dilakukanlah penelitian ini dengan tujuan mengidentifikasi pola kelembagaan dan pendanaan yang mampu meningkatkan profit perusahaan pengelola kereta api.Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan bentuk pola kelembagaan yang optimal maka digunakan 3 (tiga) macam metode analisis yaitu analisis AHP (untuk melihat peringkat faktor yang berpengaruh pada pola kelembagaan dan pendanaan), analisis deskriptif (untuk mencari tingkat pengaruh variabel penelitian terhadap profit), dan yang terakhir adalah analisis sensitivitas (mensimulasi Net Present Value/NPV dengan simulasi Monte Carlo yang bertujuan mencari NPV yang paling tinggi).Setelah ketiga metode tersebut dilaksanakan, maka diperoleh hasil penelitian bahwa bentuk pola kelembagaan yang paling optimum adalah Joint Venture dengan masa konsesi 54 tahun (dilihat dari NPV dan profit yang paling tinggi) serta pihak yang terlibat adalah Pemerintah Pusat dan Daerah, PT. KA, Developer dan Kalangan Industri."

"Keselamatan perkeretaapian merupakan keadaan selamat dalam penyelenggaraan perkeretaapian sehingga terhindar dari suatu kecelakaan yang menimbulkan kerugian baik secara material maupun korban jiwa. Menurut data statistik Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bahwa kecelakaan kereta api di Indonesia paling banyak disebabkan oleh faktor prasarana yaitu sebesar 69% dari total seluruh faktor penyebab utama kecelakaan. Dengan melihat faktor tersebut maka mitigasi dalam mengurangi kecelakaan dapat diprioritaskan pada faktor prasarana. Berdasarkan laporan investigasi KNKT nomor 19.03.01.02 tahun 2019 menyatakan bahwa kecelakaan jenis anjlokan yang terjadi memiliki faktor berkontribusi yaitu permasalahan pada prasarana jalan rel berupa iregularitas dalam bentuk skilu dinamis. Pendeteksian iregularitas terutama skilu di Indonesia dilakukan pada proses pemeliharaan jalan rel menggunakan kereta api khusus dengan waktu tertentu sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama apabila harus menunggu siklus pemeliharaan jalan rel. Di sisi lain perkembangan teknologi digital kian pesat sehingga dapat memecahkan berbagai permasalahan terutama dalam membuat sistem yang mampu menjawab persoalan di lapangan. Sistem yang akan dibuat adalah suatu sistem pendeteksi dini apabila terjadi iregularitas jalan rel berupa skilu yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan kereta api. Sistem akan memberikan notifikasi kepada pengguna ketika sistem mendeteksi adanya skilu dinamis melebihi ambang batas. Dari hasil pengujian pengukuran sistem yang telah dilakukan maka diperoleh bahwa endpoint 1 menunjukkan hasil perbedaan pengukuran sebesar 6.16% terhadap alat ukur existing. Endpoint 2 menunjukkan hasil perbedaan pengukuran sebesar 6.14% terhadap alat ukur existing. Untuk pengujian notifikasi peringatan dini menunjukkan bahwa sistem dapat berhasil menyampaikan 100% notifikasi peringatan dini dan tidak terdapat false alarm pada pengujian. Dari hasil analisis nilai keekonomian didapatkan bahwa sistem yang diimplementasikan memiliki nilai material 1,128% lebih mahal dari alat existing.

---

Railway safety is a state of safety in the operation of the railway so as to avoid an accident that causes material and loss of life. According to statistical data from the National Transportation Safety Committee (KNKT) that train accidents in Indonesia are mostly caused by infrastructure factors, which are 69% of the total factors that cause accidents. By looking at these factors, mitigation in reducing accidents can be prioritized on the infrastructure factor. Based on the KNKT investigation report number 19.03.01.02 of 2019 stated that the type of slump accident that occurred had a contributing factor, namely problems with rail infrastructure in the form of irregularities in the form of dynamic skids. Detection of irregularities, especially skilu in Indonesia, is carried out in the process of maintaining rail roads using special trains with a certain time so that it takes a long time if you have to wait for the rail road maintenance cycle. On the other hand, the development of digital technology is increasingly rapid so that it can solve various problems, especially in creating systems that are able to answer problems in the field. The system that will be made is an early detection system in the event of an irregularity of the rail road in the form of skilu which has the potential to cause a train accident. The system will notify the user when the system detects that a dynamic skill exceeds the threshold. From the results of the system measurement test that has been carried out, it is obtained that endpoint 1 shows the results of the measurement difference of 6.16% against the existing measuring instrument. Endpoint 2 shows the results of the measurement difference of 6.14% against the existing measuring instrument. For early warning notification testing, it shows that the system can successfully deliver 100% early warning notifications and there are no false alarms in the test conducted. From the analysis of the economic value, it was found that the implemented system has a material value of 1.128% more expensive than existing measurement tools."

"Widiastuti, Ida, 0588007218, Tanggung Jawab Yuridis Perusahaan Umum Kereta Api Terhadap Kecelakaan Kereta Api , Januari 1993.Setiap orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian pada pihak lain diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Hal itu disebabkan karena akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan menimbulkan keresahan berupa tidak adanya keseimbangan yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya tangggung jawab dalam bentuk pemberian ganti rugi dari pelaku perbuatan melawan hukum kepada pihak yang dirugikan (korban). Dengan demikian maka keseimbangan dalam masyarakat pulih kembali . Tuntutan ganti rugi pada pihak pelaku perbuatan melawan hukum didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hal ini penggugat harus dapat membuktikan bahwa syarat-syarat materiil perbuatan melawan hukum telah dipenuhi oleh pelaku. Namun tidak saja pelaku perbuatan melawan hokum yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Tetapi juga termasuk orang yang berada di bawah tanggungannya. Penjaga pintu perlintasan kereta api karena kelalaian nya berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bersalah karena telah memenuhi syarat-syarat materiil perbuatan melawan hukum. Perumka sebagai badan usaha mihk negara yang menangani masalah angkutan perkeretaapin merupakan badan hukum yang mempekerjakan penjaga pintu lintasan kereta api . Akibat dari kecelakaan itu tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut Perumka. Hal ini disebabkan karena pegawai trsebut berada di bawah tanggungannya, dengan demikian Perumka harus pula bertanggung jawab berdasarkan pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata."

"ABSTRAKMenurut Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 53 Tahun 2000 Tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain menyatakan bahwa perlintasan jalur kereta api dengan jalan dibuat dengan prinsip tidak sebidang yang keberadaannya di atas maupun di bawah jalur kereta api. Berdasarkan segi keselamatan dan keamanan, idealnya perlintasan kereta api dibuat tidak sebidang. Tetapi, menghilangkan perlintasan sebidang secara penuh dan menggantinya dengan perlintasan tidak sebidang bukan merupakan kebijakan pemerintah yang baik mengingat banyaknya jumlah perlintasan sebidang di Indonesia, baik di Pulau Jawa maupun Sumatera. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis dalam menentukan rekomendasi treatment perlintasan sebidang berdasarkan faktor kecelakaan, faktor konflik arus dan volume lalu lintas, serta kondisi geometris eksisting di perlintasan perihal perlu atau tidaknya upgrading di suatu lokasi perlintasan sebidang. Studi kasus pada penelitian ini antara lain perlintasan sebidang di lokasi Jalan Duri Kosambi yang merupakan perlintasan sebidang pasif dengan data historis kecelakaan sebanyak 5 kali dalam rentang waktu 2013 ndash; 2016 dan Jalan Industri Raya yang memiliki volume dan konflik lalu lintas yang besar pada selama peak hours pagi maupun sore.

---

ABSTRACT

According to Kepmenhub of Republic of Indonesia No. 53 of 2000 Concerns to Intersections and or Interceptions Among Railway and Other Buildings states that crossing between railway and road should be existed in separate crossing form which its existence has to be placed at above or below the railway. Based on safety and security, crossing between railway and road should be made in separate form. However, removing all the railway grade crossing and replacing it to separate railway crossing is not a good government policy as number of railway Indonesia is quite large, especially on Java and Sumatera Island. Therefore, an analysis to assess recommendations for safety treatment is needed based on accident factor, conflict and traffic volume factor, and existing geometric condition at the crossroads regarding whether or not an upgrading at one grade crossing site is required. This study took place at railway grade crossing in Jalan Duri Kosambi which is a passive control grade crossing with 5 historical data accidents in period of 2013 ndash 2016 and Jalan Industri Raya which has large volumes and conflicts during its peak hours morning and afternoon ."

"Berbagai gejolak di bidang politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan yang terjadi dalam kurun waktu terakhir ini telah menimbulkan berbagai permasalahan termasuk gejolak perubahan di bidang transportasi darat khususnya angkutan Kereta Api. Dalam pelayanan jasa yang diselenggarakannya, PT. Kereta Api (Persero) dituntut untuk meningkatkan efisiensi dalam usahanya. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian mendalam mengenai strategi yang akan diterapkan.Penelitian ini mengambil latar belakang kondisi angkutan Kereta Api yang semakin menjadi tumpuan bagi transportasi darat. Dengan menggunakan pendekatan SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) yang meliputi analisis lingkungan internal dan eksternal akan diperoleh posisi bisnis PT. Kereta Api (Persero) yang selanjutnya diketahui strategi yang harus ditempuh. Diharapkan dengan strategi tersebut, PT. Kereta Api (Persero) akan lebih mampu meningkatkan kualitas pelayanan jasa, peningkatan daya saing, kemampuan memupuk laba, juga lebih mampu menjalankan misi pelayanan umum.Dengan pendekatan kuantitatif melalui penghitungan program expert choice version 8 akan diperoleh posisi bisnis PT. Kereta Api (Persero). Sementara itu pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai strategi dan kebijakannya yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui teknik wawancara dan kuesioner, sedangkan untuk data sekunder digunakan pengumpulan data dan informasi dari berbagai macam sumber dokumen.Berdasarkan matriks I-E posisi perusahaan terletak pada kuadran I yaitu strategi pertumbuhan stabil dengan skor nilai faktor lingkungan internal 0.561 dan skor nilai faktor lingkungan eksternal 0.8107. Posisi ini memberikan pilihan kepada PT. Kereta Api (Persero) untuk melakukan strategi integrasi vertikal, integrasi horizontal, diversifikasi, serta mergers dan joint venture. Guna melakukan strategi, maka perusahaan dapat bekerjasama dengan pihak lain atau swasta dalam bentuk kerjasama penanaman modal, merger dan joint venture, kerja sama operasi (KSO), kerja sama manajemen (KSM) dengan kepemilikin saham mayoritas tetap di tangan pemerintah. Selanjutnya Departemen Perhubungan diharapkan masih berperan dalam kesuksesan program privatisasi PT. Kereta Api (persero) untuk membuat pedoman pelaksanaan privatisasi yang menguntungkan dari sisi bisnis dan harus pula memperhatikan kepentingan publik. Kebijakan tersebut antara lain diarahkan untuk melaksanakan program swastanisasi dengan melalui berbagai tahap yaitu masa konsolidasi, era pra persaingan dan era persaingan sehat dengan perkiraan waktu kurang lebih 10 tahun (2000-2010)."