Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Les "n'truments des investissement en Indonésie n'est pas encore beaucoup passé d'évolution. Pour devélopper leur monnaie, les peuples est encore compté sur les inves sment traditionèltes comme la banque, le terrain, la maison, la Voiture, l'assurance etc. Malgré cela, dans ces quelques années les investisseurs ont déjà commençés d'investir sur le marché du capitaux locale mais en ce moment on n'a pas encore donné beaucoup de profit et même on est incliné d'avoir la perte. PT. Wahana Bersama Globalindo est la première d'entreprise du service d'investissement qui a essayé de présenter les produits des investissements étrangers entrée un alternatif investissement en Indonésie. L'entreprise a proposé 2 types du produits. c'est à dire: . Global Mutual Funds (Fond Mutuel) . Strategic Portfolio anagemeflt Scheme Les deux produits des investissements peuvent donner beaucoup de profit parcequ'on a diversifié les fonds aux tous les instruments des investissements etrangères. Dans la promotion de nouveaux produits des investissements PT. WBG a appliqué ta stratégie de direct arketiflg, c'est à dire qu'on fait un bon rélation avec des ¡nvestisseurs par le rapprochemetit En fait cette stratée a donné i'opportuflité aux investisseurs d'ouvrir et developper leur opinion sur les investissements que ce pendant là est limité. Dans ce mémoire, on parie sur la stratégie du marketing de PT. WBG pour attirer les clients ou les investisseurs locales qui n'ont pas beaucoup su sur ces produits. Alors c'est une opposition pour l'entreprise de promoter leurs produits des investissements sans utiliser le moyen de communication de masse.

---

The instruments of investments in Indonesia are still have not much an evolution. Developments of their funds, people's had depended on the traditionals investments such as a bank, a property, an asurance, a land etc. In the last few years, the investor had beginning to invest on the stock in local market but for a moment of time, stock wasn't give much of profit and it was inclined to losses.

PT. Wahana Bersama Globalirido is the pioneer as enterprise of investment service who had tried to present the various products of international investments international entrance an alternative investment in Indonesia. The enterprise have proposed 2 kinds of products, contains of

. Global Mutual Funds

. Strategic Portfolio Management Scheme

Both of investments products can give much of profit because they have diversified of funds in every instruments of international investments. In promoting the various investments products, PT. Wahana Bersama Globalindo applied the strate) C of direct marketing, which means that make a good relationship between the investors and the marketings by personal approach. In fact, this strategic had given an opportunity to investor in term of developping and opening theirs opinions about the investments that were limited.

In this dissertation, it talks about the strategic of marketing of PT. Wahana Bersama Globalindo to attract the clients or the locals investors who dont know exactly what the product was. So, It was an opposition for the enterprise to promote theírs investments products"

"Penulisan hukum ini berbicara mengenai pembatalan penawaran umum perdana PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. Yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek. Dan Penjamin Emisi Efek yang terlibat dalam proses penawaran umum perdana PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. ialah PT BNI Securities dan PT. Investindo Nusantara Sekuritas. Sebuah perusahaan yang akan memasuki pasar modal tentunya akan melewati proses penawaran umum yang melalui beberapa, dimulai dengan tahap persiapan hingga selesainya proses penawaran umum. Dalam pelaksanaan penawaran umum terdapat sebuah lembaga salah satunya yaitu, Penjamin Emisi Efek yang memiliki peran penting guna membantu emiten dalam melaksanakan penawaran umum. Hubungan keduanya dilakukan dengan pengikatan dalam kontrak yang berdasarkan pada hukum perjanjian dan peraturan yang berlaku di pasar modal. Terkait dengan penulisan hukum ini bahwa terjadi pembatalan Initial Public Offering/ IPO PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. oleh para Penjamin Emisi Efek tersebut sehingga hal ini menimbulkan dampak dan bagaimana peran Initial Public Offering (IPO) Regulator dalam mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarkat.

---

This research is talking about the cancellation of the initial public offering of PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. Conducted by the Emission Effect Guarantor. The Emission Effect Guarantor involved in the process of initial public offering of PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. is PT BNI Securities and PT. Investindo Nusantara Securities. A company that will enter the capital market will certainly go through a public offering process through several phases, starting with the preparation phase until the completion of the process of public bidding. In the implementation of public offering, there is a one institution, namely, the Emission Effect Guarantor has an important role to help implement emiten in the public offering. The Relationship between the two party is done in contract based on legal agreements and regulations in the capital markets. Associated with this research cancellation of Initial Public Offering / IPO of PT. Wahanaartha Harsaka Tbk. occurred by the emissions gurantor so that the effect of this impact and how the role of Initial Public Offering (IPO) Regulator / policy in capital market activities to realize that regular, fair, and efficient and to protect the interests of investors and the community."

"Penelitian ini melihat pengaruh faktor-faktor perekonomian, regulasi perbankan dan penawaran saham di pasar modal terhadap imbal hasil investasi saham di Bursa Efek Jakarta (IHSG) dengan periode pengamatan selama 15 tahun (1990 - 2004). Faktor perekonomian diwakili tingkat bunga deposito 3 bulan (interest), inflasi (IHK), suku bunga bank sentral Amerika (the FED), nilai tukar rupiah terhadap USS (kurs), jumlah uang beredar (M2) dan krisis perekonomian Indonesia (dummyKris). Regulasi perbankan diwakili pemberlakuan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (dummyReg) sedangkan penawaran saham diwakili penawaran umum perdana saham (WO) dan penawaran umum terbatas saham (RI). Variabel durnmyReg digunakan untuk membedakan periode waktu sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Variabel dummyKris digunakan untuk membedakan periode waktu sebelum dan setelah terjadinya krisis perekonomian.Hasil penelitian menunjukan interest, IRK, kurs, krisis perekonomian Indonesia, pemberlakuan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan penawaran saham berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Sementara the FED dan M2 tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG.

---

This research investigates how economic factors, bank regulation and stock issuances in Capital Market influence Return on Investment of Stock in JSX (IHSG) with an observation period of 15 years (1990-2004). Economic factors are represented by three month deposit interest rate (interest), inflation (CFI), the FED interest rate (the FED), exchange rate (kurs), money supply (M2), and economic crisis of Indonesia (dummyKris), while bank regulation is represented by Undang-Undang No.10 Tahun 1998 (dumrnyReg), while stock issuances are represented by Initial Public Offering (IPO) and Right Issue (RI). dummyReg is used to distinguish previous period and period after Undang-Undang No.10 Tahun 1998 applied dummyKris used to distinguish pre and post economic crisis periods.Research results show that interest, CPI, kurs, economic crisis of Indonesia, Undang-Undang No.10 Tahun 1998, and stock issuances influence significantly IHSG, whereas the FED and M2 do not."

"ABSTRAKPertumbuhan pekerja perempuan dari tahun ke tahun meningkat secara tajam. Untuk memenuhi tuntutan target produksi perusahaan yang semakin tinggi, maka tidak sedikit pekerja perempuan dipekerjakan pada malam hari, seperti yang terjadi di PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. Dalam hal ini, upaya perliindungan yang dilakukan oleh pemerintah dituangkan melalui regulasi yang m,emberiikan kewajiban bagi pengusaha untuk melakukan penyediaan makanan clan minumaan, penjagaan kesusilaan serta penyediaan transportasi, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dari Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00, sebagai peraturan pelaksana dad Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, upaya pemeari.ntah untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan tersebut juga dmwujudkan dengan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukar oleh Dinas Tenaga Keaafa dart Transmigrasi Kabupaten Bogor. Pada umumnya, PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. turut berperan serta secara aktif dalarn memberikan perlindungan terhadap hak asasi pekerja perempuan, seperti tidak mempekerjakan pekerja perempuan yang berumuff kurang dad 18 (delapan betas) tahun, tidak mempekerjakan pekerja perempuan Nang hamil, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan nenikah, hamil dan melahirkan, memberikan istirahat atau cuff bald, hamil, melabirkan dan keguguran kandungan, serta memberikan kesempatan menyusui anak. Akan tetapi, pelaksanan waktu kerja malam bagi pekerja perempuan di PT- Ricky Putra Globalindln Tbk. tidak serta merta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beiiaku. Berbagai penyimpangan hukum ditemukan sebagai akibat dari kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapannya. Dalam hal ini, pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor masih lemah, sehingga dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan yang semakin luas, terutama yang dapat mengancam ketertiban dan ketenangan kerja dalam Hubungan Industrial Pancasila di perusahaan."

"ABSTRAKPertumbuhan pekerja perempuan dari tahun ke tahun meningkat secara tajam. Untuk memenuhi tuntutan target produksi perusahaan yang semakin tinggi, maka tidak sedikit pekerja perempuan dipekerjakan pada malam hari, seperti yang terjadi di PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. Dalam hal ini, upaya perliindungan yang dilakukan oleh pemerintah dituangkan melalui regulasi yang m,emberiikan kewajiban bagi pengusaha untuk melakukan penyediaan makanan clan minumaan, penjagaan kesusilaan serta penyediaan transportasi, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dari Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00, sebagai peraturan pelaksana dad Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, upaya pemeari.ntah untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan tersebut juga dmwujudkan dengan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukar oleh Dinas Tenaga Keaafa dart Transmigrasi Kabupaten Bogor. Pada umumnya, PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. turut berperan serta secara aktif dalarn memberikan perlindungan terhadap hak asasi pekerja perempuan, seperti tidak mempekerjakan pekerja perempuan yang berumuff kurang dad 18 (delapan betas) tahun, tidak mempekerjakan pekerja perempuan Nang hamil, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan nenikah, hamil dan melahirkan, memberikan istirahat atau cuff bald, hamil, melabirkan dan keguguran kandungan, serta memberikan kesempatan menyusui anak. Akan tetapi, pelaksanan waktu kerja malam bagi pekerja perempuan di PT- Ricky Putra Globalindln Tbk. tidak serta merta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beiiaku. Berbagai penyimpangan hukum ditemukan sebagai akibat dari kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapannya. Dalam hal ini, pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor masih lemah, sehingga dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan yang semakin luas, terutama yang dapat mengancam ketertiban dan ketenangan kerja dalam Hubungan Industrial Pancasila di perusahaan."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan menilai efektivitas pengendalian siklus produksi dan konversi pada PT. Lucky Light Globalindo dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip pengendalian internal COSO Comittee of Sponsoring Organizations . COSO merupakan salah satu organisasi internasional yang menerbitkan Internal Control ndash; Integrated Framework sebagai kerangka acuan bagi perusahaan untuk melakukan pengendalian internal. Penelitian ini merupakan studi kasus menggunakan metode kualitatif dalam menilai keberadaan dan keberfungsian prinsip-prinsip pengendalian internal COSO pada siklus produksi dan konversi PT. Lucky Light Globalindo. Sumber data dan metode yang digunakan meliputi wawancara dengan karyawan PT. Lucky Light Globalindo, observasi, dan analisis dokumen. Manfaat dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi PT. Lucky Light Globalindo untuk mengididentifikasi kekurangan dan kelemahan pengendalian internal siklus produksi dan konversi perusahaan. Hasil penelitian ini mengevaluasi pengendalian internal siklus produksi dan konversi perusahaan berdasarkan kerangka pengendalian internal COSO, dan serta diberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian internal siklus produksi dan konversi perusahaan.

---

ABSTRACTThis study aims to identify problems and assess the effectiveness of controlling the production and conversion cycle at PT. Lucky Light Globalindo based on COSO 39 s internal control principles the Committee of Sponsoring Organizations . COSO is one of the international organizations that publishes Internal Control Integrated Framework as the frame of reference for companies to exercise internal control. This study is a case study using qualitative methods in assessing the existence and functionality of COSO 39 s internal control principles in the production and conversion cycle of PT. Lucky Light Globalindo. Sources of data and methods used include interviews with employees of PT. Lucky Light Globalindo, observation, and document analysis. Benefits from the results of this study can be a reference material PT. Lucky Light Globalindo to identify the shortcomings and weaknesses of internal control of the company 39 s production and conversion cycle. The results of this study evaluate the internal control of the production cycle and the company 39 s conversion based on COSO 39 s internal control framework, and as well as recommendations to improve the effectiveness of the company 39 s internal control of the production and conversion cycle."

"ABSTRAKKarya akhir ini mempunyai tujuan untuk menganalisis pemilihan investasi (capital budgeting) mesin produksi yang paling layak untuk dilakukan. Investasi yang dianalisis adalah berupa pembelian mesin produksi produk Face Powder atau produk Face Cleanser baru oleh PT Kosmetika X. Kedua produk ini merupakan pengcmbangan varian dari produk existing yang saat ini menjadi backbone penjualan PT Kosmetika X. Investasi ini diperlukan oleh PT Kosmetika X untuk menambah pangsa pasamya selama ini. Dengan asumsi bahwa kapasitas mesin produksi existing sudah penuh, maka untuk memproduksi produk baru ini diperlukan tambahan investasi mesin baru. Namun, PT Kosmetika X harus membuat prioritas mesin manakah yang harus dibeli terlebih dahulu karena keterbatasan dana yang ada.Studi karya akhir ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur Net Present Value, IRR, dan Payback Period. Sedangkan langkah-langkah penelitian yang dilakukan secara garis besar adalah mencarifree cash flow dengan adanya mesin baru ini. Free cash flow yang dimaksud adalah berasal dari pendapatan karena penjualan dikurangi dengan COGS, ditambahkan net working capital dan net capital expenditure. Setelah free cash flow teridentifikasi, kemudian dicari discount rate-nya. Discount rate yang dipakai adalah cost of equity karena seluruh pendanaan yang dibutuhkan adalah berasal dari equity.Asumsi-asumsi yang digunakan dalam studi karya akhir ini antara lain yaitu: jangka wak'iu perhitungan selama 5 tahun dengan pertimbangan umur efektif mesin, jangka waktu pembayaran AR adalah selama 30 hari dan AP selama 45 hari. Selain itu, mengingat karakteristik fungsi produk baru ini serupa dengan produk existing, maka akan ada pangsa pasar produk existing yang terserap. Dengan demikian diasumsikan kapasitas mesin yang digunakan untuk memproduksi produk existing ada yang tidak terpakai sehingga sebagian permintaan produk baru yang berasal dari penyerapan produk existing dapat diproduksi pada mesin yang sudah ada. Penentuan jumlah permintaan dari hasil serapan produk existing dilakukan dengan pembobotan. Setelah free cash flow diidentifikasi, analisis NPV, IRR, dan Payback Period dilakukan. NPV dan IRR tertinggi serta Payback period investasi tercepat adalah yang dipilih.Hasil yang diperoleh dalam studi karya akhir ini adalah bahwa NPY dan IRR untuk produk Face Powder lebih tinggi dan Payback period lebih ccpat dibandingkan dengan produk Face Cleanser. IRR dan payback yang diperokh lebih besar dibandingkan dengan benchmark yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen. Nilai NPV dan IRR yang sangat besar diperoleh karena PT Kosmetika X adalah perusahaan manufacturing yang menjual produknya kepada sister company-nya yaitu PT Kosmetika Y yang merupakan perusahaan marketing untuk didistribusi melalui sister company yang lain yaitu PT Kosmetika Z. Dalam hal ini tidak ada biaya transportasi, distribusi, dan promosi yang harus dikeluarkan oleh PT Kosmetika X."

"ABSTRAKLembaga kerja sama Bipartit merupakan salah satu sarana dari hubungan industrial yang cukup penting dalam operasional perusahaan, demikian pula hubungan industrial merupakan sistem hubungan kerja para pelaku proses produksi yaitu pekerja, pengusaha,dan pemerintah. Tesis ini mengulas mengenai peranan lembaga kerja sama bipartit dalam pelaksanaan hubungan industrial di PT.Ricky putra globalindo,Tbk dengan suatu kasus pelaksanaan LKS Bipartit yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendapat arahan dari Lembaga Perburuhan Internasional di kantor Jakarta. Indikator dari LKS Bipartit yang digunakan adalah produktivitas dan kualitas, kesejahteraan, disiplin dan tata tertib, keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan indikator dari hubungan industrial adalah Peraturan perusahaan, Serikat pekerja,Asosiasi Pengusaha, LKS Bipartit, LKS Tripartit, Perjanjian Kerja Bersama, Hukum ketenagakerjaan, Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Pendidikan hubungan industrial.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner pada 300 responden yang terdiri dari pihak manajemen dan pekerja. Sampling diambil dengan purposive sampling dan penentuan jumlah sample menggunakan tabel Krejcie. Pembuatan sample dengan skala Likert dalam lima interval (sangat positif sampai sangat negaif), untuk mengukur pendapat dan persepsi karyawan terhadap peranan dari Lembaga kerjasama Bipartit yang ada di perusahaan yang dijabarkan dengan 61 pertanyaan.Dari jawaban kuesioner tersebut, kemudian ditabulasi dan dihitung persentase serta dianalisis untuk mengetahui pendapat dan persepsi pekerja dan manajemen.Hasil analisis data tersebut, adalah pembentukan LKS Bipartit di perusahaan didukung oleh 92% responden, dengan membentuk gugus tugas seperti yang disebutkan dalam indikator LKS Bipartit. Pelaksanaan gugus tugas sesuai dengan masing-masing bidang didukung oleh lebih dari 70% dari responden. Dan sebagai konsekuensinya karyawan harus berpartisipasi untuk mencapai tujuan dari LKS Bipartit yaitu pencapaian produktivitas kerja dan kualitas produk.Pelaksanaan dari pembentukan LKS Bipartit di perusahaan masih belum mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi LKS bipartit masih harus dijelaskan kepada seluruh karyawan dan manajemen melalui pendidikan hubungan industrial ataupun melalui penjelasan di setiap bagian yang ada di perusahaan.

---

ABSTRAK

Just like Bipartite cooperation institution (LKS Bipartit) is one of relatively important industrial relationship media in company operation, industrial relationship is one of work relationship of manufacturing actors, namely, employees, employers, and government. The thesis covered the role of Bipartite cooperation institution in implementing industrial relationship at PT Ricky Putra Globalindo,Tbk, using a case of LKS Bipartit implementation at PT Ricky Putra Globalindo,Tbk, and under the applicable law and legislation and supervision of International Labour affairs institution in Jakarta office. Indicators of LKS Bipartit were productivity and quality; prosperity; discipline and order; and occupational safety and health. While indicators of industrial relationship were company rule, labour union, employee association, LKS bipartite, LKS tripartite, collective labour agreement, the manpower act, settlement of industrial relations disputes , and industrial relationship education.

Methods of the research was qualitative descriptive by colleting data using questionnaire distributed to 300 respondents consisting of top management and employees. The sample was purposive in character, with the sample number determined by krejcie table. The sample was determined by Likert scale in five intervals (very positive to very negative) to measure employee opinion and perception of the role of Bipartite cooperation institution of the company detailed in to 61 questions. The questionnaire responses were tabulated then and percentage calculated and analyzed to know opinion and perception of top management and employees.

The result of data analysis was that formation of LKS Bipartite of the company was supported by 92% of respondents by making taskforce as mentioned in LKS Bipartite indicators. Implementation of taskforce according to their respective area was supported by more than 70% of respondents. And, as a result, employees should participate in realizing the goals of LKS Bipartite, namely, work productivity and product quality. Implementation of LKS Bipartite existence in the company was not 100% that made knowledge and socialization of tasks and functions of LKS Bipartite necessary to explain to all employees and top management through an industrial relationship education and to any parts of the company."