Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis yang menimpa Indonesia pada beberapa tahun dalam dasawarsa 1990-an disebut orang sudah bersifat multidimensi, krisis berjurus banyak. Artinya tidak hanya terbatas pada krisis ekonomi, tetapi juga politik, hukum bahkan kepercayaan. Di saat bangsa Indonesia bergulat dalam mengatasi berbagai krisis tersebut, terkuak skandal Bank Bali (BB), yang diledakkan oleh seorang pakar hukum perbankan ke permukaan khalayak ramai. Skandal Bank Bali (BB) berawal dari ketidakwajaran besarnya komisi atau fee Rp546 miliar yang diterima PT. Era Giat Prima (PT. EGP)pimpinan Setya Novanto dan Djoko S. Tjandra dari Bank Bali (BB), sebagai hasil jerih payah kedua orang itu mencairkan piutang Bank Bali (BB) pada BPPN melalui Bank Indonesia sebesar Rp904 miliar.Piutang itu konon berasal dari hutang macet tiga buah Bank (Bank Tiara, BDNI dan BUN) kepada Bank Bali (BB) yang tak tertagihkan, karena ketiga bank tadi telah diambil alih pemerintah (BPPN). Karena ada kebijakan penjaminan pemerintah terhadap setiap bank yang diambil alih atau dilikuidasi, maka tagihan itu diajukan ke Bank Indonesia melalui BPPN. Pembentukan Perjanjian Cessie Bank Bali (BB) tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) segi yaitu segi hukum perjanjian dan segi hukum kebendaan. Dilihat dari segi hukum perjanjian, perjanjian cessie tersebut tidak salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu sebab atau causa yang halal dan dari segi hukum kebendaan perjanjian cessie tersebut tidak memenuhi salah satu syarat umum cessie yaitu rechtstitel yang sah dan syarat khusus"

"Tesis ini menguraikan mengenai permasalahan hukum yang timbul dari adanya Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) antara Goal Trading Assets, Ltd. dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban dari Goal Trading Assets, Ltd. selaku kreditur baru terhadap pelunasan utang dari PT. XYZ yang merupakan debitur yang berhutang. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode penelitian normatif dikarenakan menggunakan data sekunder sebagai alat pengumpulan datanya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari Goal Trading Assets, Ltd dalam kedudukannya selaku kreditur baru terhadap aset yang dijadikan jaminan utang oleh PT. XYZ dalam kedudukannya selaku debitur, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Goal Trading Assets, Ltd. apabila terdapat bukti kepemilikan aset yang menjadi jaminan hutang dinyatakan ilang oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementrian Keuangan Republik Indonesia serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Goal Trading Assets, Ltd. untuk mendapatkan pelunasan hutang dari PT. XYZ.Hasil penelitian ini adalah hak yang timbul dari Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) adalah hak tagih atas hutang-hutang dari PT. XYZ, sedangkan kewajiban yang timbul adalah kewajiban dari kreditur baru untuk melakukan pendaftaran Goal Trading Assets, Ltd. sebagai kreditur baru pada dokumen-dokumen bukti kepemilikan aset yang dijadikan jaminan hutang oleh PT. XYZ. Dalam hal terdapat bukti kepemilikan aset yang menjadi jaminan hutang dinyatakan hilang, khususnya sertipikat hak atas tanah yang menjadi jaminan hutang maka Goal Trading Assets, Ltd. dapat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti atas sertipikat hak atas tanah yang menjadi jaminan utang. Selain itu, untuk menjamin pelunasan hutang dari PT. XYZ, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Goal Trading Assets, Ltd. adalah lelang eksekusi atas jaminan hutang dari PT. XYZ.

---

The thesis is described of the legal problem that arises because of The Agreement of Transfer of Receivable (cessie) between Goal Trading Assets, Ltd. with Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN) then give to rights and obligations for Goal Trading Assets, Ltd as a new creditor against the debt of PT. XYZ that is a debitor being indebted. The study is done in qualitative by normative research method because of using the secondary data as the data gathering. Issues discussed is about rights and obligations arising from Goal Trading Assets, Ltd. in benefice as a new creditor against assets which were become debt collateral by PT. XYZ in benefice as a debitor, the legal action that can be done by Goal Trading Assets, Ltd. if there are some proof of ownership of the assets was declared missing by Directorate General of State Assets of Finance Minister Regulation of Republic of Indonesia and the legal action that can be done by Goal Trading Assets, Ltd. to get the repayment of debt by PT. XYZ.The result of research is the right which was arisen from The Agreement of Transfer of Receivable (cessie) is the right of prommisory notes of the payable of PT. XYZ, whereas the obligation that arises is the responsibility of a new creditor to register as a new creditor for Goal Trading Assets, Ltd on last documents of the ownership proof assets that used as debt collateral by PT. XYZ. In the event that there is evidence of ownership of assets that became collateral debt was declared missing, especially land rights certificates to guarantee the debt, Goal Trading Assets, Ltd. may apply for issuance of a replacement certificate for the certificate of land rights to be guaranteed the debt. In addition, to ensure the repayment of debt of PT. XYZ, then the remedy can be done by Goal Trading Assets, Ltd. is the execution of the collateral debt auction of PT. XYZ."

"Perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan berperan besar membantu perekonomian. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan, baik masyarakat sebagai perorangan maupun pengusaha dan/atau perusahaan seringkali meminta dana melalui fasilitas kredit maupun pembiayaan dari bank. Piutang yang timbul dari kegiatan tersebut merupakan suatu tagihan atas nama yang melibatkan dua pihak yaitu kreditur dan debitur. Kenyataannya pembayaran atau pelunasan kredit tidak selalu lancar. Salah satu cara penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan pengalihan piutang/hak tagih secara cessie kepada pihak ketiga. Namun, cessie tetap harus dilakukan secara bijak. Tulisan ini membahas mengenai bagaimana pengaturan mengenai cessie di Indonesia, pertanggungjawaban bank terhadap debitur saat cessie diklasifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dan bagaimana akibat hukum pembatalan cessie terhadap bank. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara. Hasil dari penulisan ini, cessie harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, bank dimungkinkan melakukan tindakan perbuatan melawan hukum apabila tindakannya menyebabkan kerugian bagi debitur, dan terdapat akibat hukum bagi bank saat cessie dibatalkan seperti kenaikan non-performing loan, mempengaruhi kedudukan pada kelas Bank Umum Kegiatan Usaha, dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank, serta berdampak pula pada nama baik bank di mata masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan pengawasan dan peningkatan pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh bank.

---

The development of banking world is growing rapidly and plays a major role in helping the economy. In order to fulfill needs, the public as individuals, entrepreneurs, and/or companies often ask for funds through credit or financing facilities from bank. Accounts receivable arising from these activities represent claims on behalf of two parties, namely creditors and debtors. In reality, payments or credit repayments are not always smooth. One way of settling non-performing loan is by transferring accounts receivable/collection rights by cession to a third party. However, cession still has to be done wisely. This paper discusses how the regulation regarding cession in Indonesia, the accountability of bank to debtor when cession is classified as a tort, and what are the legal consequences of cession's cancellation for bank. This research uses juridical-normative method, with literature study accompanied by interviews. As a result of this research, cession must be implemented in accordance with statutory regulations, bank may have conducted a tort if it caused harm to debtor, and there were significant impacts for bank when cession was canceled, such as increasing non-performing loan, affecting bank’s position in the class of commercial banks business activities, affecting bank’s health level, also had an impact on the reputation of bank in public’s eyes. Therefore, there is a need for increasing supervision for bank and increasing the implementation of prudential banking principle."

"Distributor sebagai suatu Lembaga yang lahir dari suatu kebutuhan masyarakat berkembang saat ini, belum diatur secara khusus di dalam suatu Undang-undang, sehingga segala sesuatunya yang menyang kut perjanjian itu masih tergantung pada kebiasaan dalam praktek dan kesepakatan para pihak sesuai dengan azas Kebebasan berkontrak yang dianut di dalam hukum Perjanjian. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, terdapat suatu kasus dengan permasalahan hukum yang terjadi pada perjanjian distribusi berupa Perbuatan Melawan Hukum. Dalam kasus tersebut, terjadi Pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Roche kepada PT. Tempo tanpa adanya suatu alasan yang telah di tentukan di dalam perjanjian, yaitu Wanprestasi. Pembatalan Perjanjian secara sepihak ini kemudian berakibat kerugian bagi pihak lain yaitu PT. Tempo. Oleh karenanya PT. Tempo mengajukan gugatan kepada PT. Roche melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah dilakukan upaya perdamaian dan proses persidangan, akhirnya gugatan dimenangkan oleh PT. Tempo dengan dikabulkannya petitum yang diajukan oleh PT. Tempo."

"Manusia dalam perkembangannya menghasilkan berbagai karya, baik karya ilmiah, kesusatraan, kesenian, teknologi dan masih banyak lagi. Semua bentuk hasil karya yang sudah terwujud dan dapat dirasa oleh panca indra kita dilindungi oleh hak cipta. Hal ini karena kreativitas dan inisiatif manusia dihargai tinggi oleh manusia lain. Salah satu bentuk karya adalah musik. Musik sangat dibutuhkan manusia dan ternyata dapat mempunyai nilai ekonomi yang tinggi Tanpa musik hidup terasa hampa. Oleh karena itu orang rela membayar suatu harga untuk dapat menikmati keindahan musik. Dalam karya tulis hubungan hukum antara artis ini akan dibahas bagaimana dan produser dalam suatu perjanjian kerja rekaman. Perjanjian yang digunakan Penulis untuk ditinjau secara yuridis adalah pedoman perjanjian pembuatan karya rekaman yang dikeluarkan oleh ASIRI (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) dan dari itu dapat terlihat bahwa hak cipta milik artis dapat beralih kepada pihak produser perjanjian (penyanyi) Selain itu, Penulis juga akan mencoba mengupas sedikit tentang hak cipta yang dimiliki oleh artis dan produser untuk menambah pengetahuan kita bahwa artis dalam mempersembahkan karya musiknya mempunyai hak-hak yang bernilai tinggi dan produser dalam membuat hasil rekaman juga dilindungi hak cipta."

"Skripsi ini membahas tentang akibat hukum dari tidak terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai syarat dari dilakukannya pengalihan piutang di Indonesia dan pengaruhnya terhadap dipailitkannya suatu subyek hukum melalui studi kasus kepailitan suatu perusahaan, yaitu Putusan Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn Niaga Mks tentang permohonan pailit yang diajukan Greenfinch Premier Fund terhadap PT Henrison Iriana. Dalam kasus ini, terdapat perbedaan pendapat dari Majelis Hakim yang menangani kasus ini mengenai akibat hukum dari tidak terpenuhinya syarat pengalihan piutang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe yuridis normatif. 

---

This research paper discusses about the transfer of receivables (cessie) and the consequences if Article 613 of Civil Codes as the provision of the transfer of receivables (cessie) in Indonesia is not fulfilled and it`s result to the bankcrupty of a law subject. The research focuses on a case study about the bankcruptcy of a company, which is a Decision No. sdfsdfs02/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn Niaga Mks about a Bankcruptcy Petition against Henrison Iriana Company that has been submitted by Greenfinch Premier Fund. There are arguments between the judges concerning the provision of the transfer of receivables (cessie). This research uses the qualitative-juridical normative method."

"Pengalihan piutang sebaiknya diimplementasikan dengan wujud akta otentik, yaitu dibuat dihadapan Notaris dan tidak dibuat dalam wujud akta dibawah tangan. Penelitian ini akan membahas mengenai akibat hukum dari pengalihan piutang terhadap debitur dan pemindahan perjanjian cessie dibawah tangan menjadi akta otentik terjadi apabila kreditur lama sedang dalam proses pailit. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana merupakan penelitian yang secara khusus meneliti hukum dan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dengan mendapatkan penalaran ini diharapkan mahir menjawab persoalan-persoalan yang tercantum dalam penelitian ini. Keberadaan perjanjian piutang secara cessie tidak akan mengikat ataupun memberikan dampak hukum kepada debitur apabila tidak diumumkan kepada debitur, secara tertulis tidak diakui atau disetujui oleh debitur. Dalam hal akan melakukan pemindahan perjanjian cessie (pengalihan piutang) yang dibuat dibawah tangan menjadi sebuah akta otentik, Notaris hendaklah memastikan secara langsung bahwa tidak ada pihak yang sedang bermasalah. Perjanjian cessie ini harus ditekankan kembali bahwa agar sah maka harus diketahui oleh pihak yang berutang (debitur). Peran Notaris dalam menunjukkan ketetapan hukum untuk membuat akta cessie di masyarakat wajib dimaksimalkan. Bagi para pihak yang hendak membuat Akta Cessie sebaiknya dimuat dalam akta otentik untuk mendapatkan kepastian hukum.

---

The transfer of receivables should be implemented in the form of an authentic deed, which is made before a Notary and is not made in the form of a deed under the hand. This study will discuss the legal consequences of the transfer of receivables to the debtor and the transfer of an underhand cessie agreement into an authentic deed occurs when the old creditor is in the bankruptcy process. The form of research used in this research is normative juridical research which is a research that specifically examines the law and conducts systematization of written legal materials. By getting this reasoning, it is hoped that they will be proficient in answering the questions listed in this study. The existence of a cessie receivables agreement will not bind or give legal impact to the debtor if it is not announced to the debtor, in writing it is not recognized or approved by the debtor. In the case of transferring the cessie agreement (transfer of receivables) made under the hand into an authentic deed, the Notary must ensure directly that no party is in trouble. This cessie agreement must be emphasized again that in order to be valid it must be known by the debtor. The role of the Notary in showing legal provisions to make a cessie deed in the community must be maximized. For parties who want to make a Cessie Deed, it should be contained in an authentic deed to obtain legal certainty."

"Penelitian ini membahas mengenai masalah divestasi saham di bidang pertambangan dalam PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Pada tahun 2010, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) membeli 7 % saham divestasi PT NNT dengan nilai pembelian sebesar US$ 246.8 juta. Pembelian saham divestasi ini tidak berjalan mudah karena mendapat tentangan dari berbagai pihak termasuk dari Komisi XI DPR RI yang merekomendasikan agar PIP membatalkan perjanjian pembelian saham divestasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Permasalahan yang dikaji adalah mengenai dasar hukum yang diterapkan untuk pembelian saham divestasi PT NNT tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dari Nusa Tenggara Partnership B.V. Argumentasi dan dasar hukum rekomendasi Komisi XI DPR RI kepada PIP untuk membatalkan perjanjian pembelian saham divestasi PT NNT tahun 2010, serta akibat hukum dari pembatalan perjanjian pembelian saham divestai PT NNT tahun 2010 terhadap transaksi-transaksi bisnis dan aksi korporasi yang telah dilakukan oleh PT NNT dengan atau melalui persetujuan RUPS dengan PIP sebagai pemegang saham. Hasil temuan penelitian terhadap permasalahanpermasalahan tersebut adalah PIP sudah melakukan tindakan pembelian saham divestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komisi XI DPR RI nampak tidak mempertimbangkan akibat dan implikasi hukumnya jika pembatalan perjanjian pembelian saham divestasi PT NNT benar-benar dilakukan, yang akan dapat merugikan pihak ketiga, karena dapat berdampak kepada keabsahan dan keberlangsungan transaksi-transaksi dan tindakan hukum yang telah dilakukan oleh PT NNT dengan atau melalui persetujuan RUPS. Dengan demikian pihak ketiga yang dirugikan dari akibat hukum pembatalan perjanjian pembelian saham divestasi tersebut berhak meminta pertanggung jawaban kepada Menteri Keuangan sebagai pemberi kuasa kepada PIP untuk melakukan pembelian saham divestasi PT NNT.

---

This thesis analyses the issues of divestment in mining area of PT Newmont NusaTenggara (PT NNT). In 2010, the Government Investment Center (PIP) acquired 7% shares in PT NNT with the value of U.S. $ 246.8 million. Purchasing of such shares for divestment purpose have not settled smoothly and easier due to facing various obstacles particularly from the Commission XI of the Republic of Indonesia Parliament which have recommended the government the Republic of Indonesia Parliament. This study uses normative juridical research method. The issues which have been analysed are the legal basis applied for to the purchase of shares of PT NNT divestment in 2010 by PIP from Nusa Tenggara Parnership B.V, arguments and legal basis for the recommendation of Commission XI of the the Republic of Indonesia Parliament to revoke the purchase of shares agreement in PT NNT in 2010 by PIP, and the legal effect and implication to the revocation of the purchase of shares agreement to the transactions and corporate actions made and entered into by PT NNT by or based on the approval of the General Meeting of Shareholders which inclusive the PIP‟s voting right as a shareholder. This research have found that PIP has bought the divestment shares based on and in accordance with the prevailing regulations, but such recommendation of the Commission XI of the the Republic of Indonesia Parliament to revoke the purchase of shares agreement apparently have not considered its legal implication or consequence if the revocation of such purchase of shares agreement implemented which created loss for third parties caused by the validity and continuity of the existing transactions and any legal actions made by PT NNT based on the approval of the General Meeting of Shareholders which inclusive the PIP‟s voting right as a shareholder. Therefore, the relevant third parties which have been lost caused by the revocation of such purchase of shares agreement are entitled to claim and sue the Ministry of Finance as grantor of the proxy to PIP to purchase the divestment shares in PT NNT."