Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan seseorang selalu menuntut adanya pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita pihak lain. Perbuatan melawan hukum menimbulkan perikatan diantara para pihak yaitu pelaku perbuatan melawan hukum mempunyai kewajiban untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan karena kesalahannya dan bagi pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi. Masalah ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, dalam KUHPerdata tidak diatur secara sempurna. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Undang-undang pun tidak menentukan besarnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum maka dari itu yang berwenang untuk menentukan besar ganti rugi adalah hakim. Pertanggungjawaban atas kerugian tersebut bertujuan untuk mengembalikan suatu keadaan pada kondisi awal sebelum perbuatan melawan hukum itu terjadi. Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, maka orang yang terbukti bersalah berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata wajib mengganti kerugian tersebut. Persoalannya bagaimana pertanggungjawaban seseorang terhadap kerugian akibat PMH yang telah dilakukan, sejauh mana Hakim dapat menentukan besar kerugian materil dan immaterial yang telah diderita oleh korban PMH. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, selain itu penulisan ini juga menganalisa kasus yang terkait dengan pertanggungjawaban atas kerugian yang telah diderita oleh korban PMH sesuai penerapan Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam kasus Hakim mempunyai wewenang menilai sejauh mana kerugian tersebut mempengaruhi keadaan pihak korban dan Hakim mempunyai kewenangan dalam menentukan ganti rugi sewajarnya yang harus dibayar oleh pelaku PMH. Mengenai pedoman bagi Hakim dalam menentukan besar ganti rugi yang adil bagi kedua belah pihak belum memiliki peraturan yang spesifik, sehingga Hakim harus dapat menetapkan berapa jumlah sepantasnya yang harus dibayar dan hal ini tidak sudah seharusnya tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR (ex aequo et bono)."

"Comparison between civil law and tort law in the procedural system of criminal justice in Indonesia."

"Perkembangan jasa angkutan udara dewasa ini telahmencapai tingkat kecanggihan yang sangat tinggi. sehinggamembuat posisi perusahaan jasa angkutan udara secaraekonomi lebih kuat dibandingkan dengan pengguna jasaangkutan udara. Karena itu perlindungan secara hukum bagipengguna jasa angkutan udara sudah tidak dapat ditawartawarlagi.Untuk melindungan pengguna jasa angkutan udaradari suatu kegiatan yang sangat berbahaya yang dapatmengancam keselamatan orang lain meskipun dilakukan denganpenuh kehati-hatian diberlakukannya prinsip tanggung jawabmutlak yang berarti bahwa pengguna jasa angkutan udaratidak perlu membuktikan ada atau tidak adanya unsurkesalahan dari perusahaan jasa angkutan udara. Di sampingitu juga, apabila terjadi kecelakaan yang dilakukan olehperusahaan jasa angkutan udara, pengguna jasa angkutanudara dapat mengajukan tuntutan wanprestasi maupunperbuatan melawan hukum kepada perusahaan jasa angkutanudara. Untuk mengajukan tuntutan wanprestasi kepadaperusahaan jasa angkutan udara kita perlu mengetahui ruanglingkup hukum perjanjian baik yang diatur dalam KUH perdatamaupun dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 tentangPenerbangan. Dimana dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-UndangNomor 15 tahun 1992 disebutkan bahwa ”tiket penumpang atautiket bagasi merupakan tanda bukti telah disepakatiperjanjian pengangkutan dan pembayaran biaya angkutan”.Sedangkan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukumdisamping menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata, penggugatjuga dapat menggunakan Pasal 43 ayat (1) Undang-UndangNomor 15 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa ”Perusahaanangkutan udara yang melakukan kegiatan udara niagabertanggung jawab atas kematian atau lukanya penumpang yangdiangkut”. Dengan demikian tanggung jawab Perusahaan Jasaangkutan penerbangan dalam perspektif Hukum Perdata dapatdikatagorikan kedalam tanggung jawab jasa angkutanpenerbangan berdasarkan wanprestasi dan berdasarkanperbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui teori tersebutmaka kasus antara Suciwati (isteri Alm Munir) dengan PTGaruda Indonesia akan memberikan gambaran apakah antarateori dengan praktek bersesuaian atau tidak."

"Perkembangan Pers yang semakin pesat, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi. Namun kebebasan Pers menimbulkan berbagai permasalahan antara lain perkara pencemaran nama baik, dimana seseorang merasa kehormatan atau harga dirinya dirusak dengan pemberitaan di media massa. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan perkara Tomy Winata melawan Koran Tempo, maka timbul pertanyaan antara lain: Bagaimana pengaturan mengenai pencemaran nama baik yang termasuk Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdata dan UU Pers sehubungan dengan kasus pencemaran nama baik anatara Tomy Winata dengan Koran Tempo?, Bagaimana suatu perbuatan pencemaran nama baik dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?, Apakah kasus Gugatan Tomy Winata terhadap Koran Tempo termasuk kasus pencemaran nama baik dan memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisa datanya adalah kualitatif. Berdasarkan penelitian, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata, Pasal 310 KUHP, dan Kode Etik Jurnalistik, sedangkan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365-1380 KUHPerdata. Mengingat kedua hal tersebut tidak diatur dalam UU Pers, maka UU Pers bukan merupakan Lex Spesialis derogate Lex Generali dari KUHPerdata. Pemberitaan Koran Tempo pada tanggal 6 Pebruari 2003, termasuk perbuatan pencemaran nama baik dan merupakan perbuatan melawan hukum karena dapat menggiring publik beropini negatif terhadap Tomy Winata. Padahal Koran Tempo tidak dapat membuktikannya secara hukum. Mengenai hak jawab, terdapat dualisme pendapat. Penulis menyarankan agar UU Pers ini diperbaiki sehingga dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dan menyelesaikan masalah yang ada. Bagi wartawan diharapkan dalam menulis berita, kata-kata yang digunakan dapat lebih baik dan tidak menghakimi seseorang. Bagi masyarakat dan para penegak hukum diharapkan agar ..."