Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat terjadi malapraktik medis yang disebabkan oleh adanya misdiagnosis dari dokter di rumah sakit, masyarakat bingung untuk menentukan apakah tindakan misdiagnosis dapat digugat ke pengadilan. Lebih daripada itu, masyarakat dibuat bingung dalam penujuan gugatan tersebut, dikarenakan adanya saling lempar tanggung jawab antara dokter dengan rumah sakit. Penulis akan membahas mengenai persyaratan untuk sebuah misdiagnosis dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan malapraktik, lebih jauh sebagai perbuatan melawan hukum, dan pihak manakah yang harus bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut, dengan cara membandingkan beberapa doktrin dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai perbandingan, Penulis menggunakan putusan Mahkamah Agung No. 515PK/Pdt/2011 terkait misdiagnosis medis yang terjadi di rumah sakit.

---

When there is a medical malpractice caused by misdiagnosis conducted by a doctor in the hospital, people are confused to determine whether the actions of misdiagnosis can be sued to the court. More than that, the publics confused in addressing the lawsuit, due to doctor and hospital are throwing responsibility each other. The author will discuss the requirements for a misdiagnosis can be categorized as an act of malpractice, so far as tort, and which of the parties shall be responsible for the occurrence of the unlawful act by comparing several doctrines, laws and regulations in Indonesia. For comparison, the author use the Indonesia Supreme Court decision No. 515PK/Pdt/2011 related to medical misdiagnosis that occurred in the hospital."

"Skripsi ini ditulis berdasarkan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Kepolisian Pusat R. S. Sukanto Jakarta, dengan meneliti beberapa permasalahan yaitu; sejauhmana Informed Consent dilaksanakan di Kamar Operasi Rumkitpolpus R. S . Sukanto; apakah pihak yang memberikan dan diberikan informasi serta memberi persetujuan pembedahan merupakan pihak yang berwenang dan berhak; bilamanakah informasi diberikan oleh dokter; bagaimanakah pandangan dokter bedah, perawat Kamar Operasi dan perawat Ruang Perawatan serta penata Anestes mengenai Informed Consent; siapakah yang menandatangani formulir Informed Consent dan apakah Informed Consent yang dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan Informed Consent di Kamar Operasi Rumkitpolpus R. S. Sukanto; mengetahui pandangan dan pemahaman dokter bedah dan para medis terkait mengenai Informed Consent; mengetahui prosentasi pembedahan yang menggunakan Informed Consent dari seluruh pembedahan yang dilakukan di Rumkitpolpus; mengetahui apakah para pihak yang terkait dengan pembedahan merupakan para pihak yang berhak/berwenang secara hukum; mengetahui apakah pelaksanaan Informed Consent di Rumkitpolpus sudah memenuhi ketentuan yang berlaku; dan mengetahui kendala maupun kekurangan dan kelebihan yang terdapat pada pelaklaksanaan Informed Consent di Kamar Operasi Rumkitpolpus R.S. Sukanto serta mengajukan alternatif upaya perbaikan dalam menghadapi kendala dan kekurangan yang ada. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Rumkitpolpus R.S. Sukanto telah melaksanakan prosedur Informed Consent sampai batas-batas tertentu yang menjadi kewajiban bagi dokter yang akan melakukan tindakan pembedahan, namun belum secara optimal dan belum memenuhi ketentuan yang berlaku, karena masih cukup banyak tindakan pembedahan yang tidak dilengkapi Informed Consent. Pandangan dan pemahaman Dokter bedah dan para medis yang terkait dengan kegiatan pembedahan terhadap Informed Consent cukup beragam, masih terdapat beberapa pandangan keliru terhadap manfaat digunakannya Informed Consen dan terhadap penggunaan Informed Consent tertulis dan Informed Consent lisan. Tentang pemahaman terhadap pengertian Informed Consent masih terdapat perbedaan pemahaman diantara para dokter dan para medis. Para pihak yang terkait masih belum sepenuhnya merupakan pihak yang berhak dan berwenang secara hukum untuk melaksanakan Informed Consent. Kesemuanya itu menjadi kendala kurang optimalnya pelaksanaan Informed Consent sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, disamping adanya prosedur pelaksanaan Informed Consent yang berlaku di Rumkitpolpus R.S. Sukanto yang dinilai belum tepat."

"AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan penyakit menular yang hingga kini belum ditemukan obatnya. Sebagian besar penderita HIV/AIDS tertular melalui media hubungan seksual dan penggunaan jarum suntik oleh pengguna obat-obatan terlarang, sehingga masyarakat kerap memberikan stigma negatif terhadap mereka. Masyarakat mempunyai ketakutan yang cukup berlebihan terhadap penyakit ini dan para penderitanya seringkali dikucilkan, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan akses sosial, termasuk akses kesehatan. Di Rumah Sakit, para penderita HIV/AIDS sering kali mengalami penolakan dengan berbagai alasan. Padahal, melaiui SE Dirjen Yanmed No. KS.01.01.2.4.584 tahun 2000 tentang Penatalaksanaan Pasien HIV/AIDS di Sarana Pelayanan Kesehatan, telah ditegaskan bahwa Rumah Sakit dan Puskesmas tidak boleh menolak penderita HIV/AIDS. Perlakuan diskriminatif dalam mendapatkan pelayanan kesehatan kadangkala dirasakan oleh para pasien penderita HIV/AIDS. Untuk itu, perlindungan hukum bagi pasien penderita HIV/AIDS di Rumah Sakit harus senantiasa diperhatikan. Dalam memperoleh data, skripsi ini banyak menggunakan metode penelitian lapangan, dengan mengambil sampel Rumah Sakit dan melakukan wawancara terhadap sejumlah narasumber yang berkompeten, sehingga diharapkan skripsi ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan HIV/AIDS."

"Skripsi ini membahas mengenai keberlakuan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 dan standar oprasional prosedur dari rumah sakit militer. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, tipe penelitiannya adalah deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian yang terlihat jelas yaitu terdapat beberapa perbedaan antara penyelesaian sengketa di rumah sakit umum dengan di rumah sakit militer. Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 berlaku bagi dokter militer dan tidak ada pembeda standar operasional prosedur antara pasien sipil dan militer.

---

This thesis discusses the applicability of the Act No. 29 of 2004 and standard operational procedures of the military hospital. This study is normative, the type of research is descriptive, the type of data used are primary data and secondary data. Data collection tools used in the form of study documents or library materials and interviews. Analysis of the data used by the authors is the qualitative approach. The results of the study clearly visible, for example, there are several differences between the settlement of disputes in a public hospital with at the military hospital. Law No. 29 of 2004 applies to military doctors and there are no standard operating procedures distinguishing between civilian and military patients."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab rumah sakit dalam menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi tenaga medis. Fokus dari penelitian ini membahas mengenai jaminan kesehatan BPJS bagi pekerja, regulasi terkait dengan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan kewajiban rumah sakit dalam memenuhi hal tersebut khususnya bagi tenaga medis. Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi RSUP Persahabatan Jakarta Timur. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di RSUP Persahabatan, pelayanan kesehatan terhadap tenaga medis pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu penyakit atau kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerjaan dan penyakit atau kecelakaan yang bukan akibat pekerjaan. Apabila tidak disebabkan oleh pekerjaan, maka mereka menggunakan BPJS Kesehatan dan mengikuti sistem rujukan berjenjang vertikal, alhasil menciptakan kondisi yang kurang optimal. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat peraturan pelaksana yang dapat mengatur rumah sakit tipe A agar dapat membuat FKTP bagi pekerjanya. 

---

This thesis discusses about the responsibility of the hospital in providing health services facilities for its medical personnel. The focus of this study discusses BPJS health insurance for workers, then the regulations related to the implementation of health service facilities in hospitals, and the hospital's obligations to fulfill that responsibility, especially for its medical personnel. The discussion was carried out through a literature study and a study at the RSUP Persahabatan in East Jakarta. This research is a normative juridical research with qualitative method. The results of the study concluded that at RSUP Persahabatan, the right to health services can be broadly divided into 2, i.e., illness and accident caused by work or illness and accident that is not the result of work. If it is not caused by work, then they can use BPJS Kesehatan and adhere to a vertical tiered referral system which was adopted by BPJS Kesehatan. As a result, it creates a condition that are not optimal for its’ medical personnel. The results of this study suggest that the government should make an implementing regulations that could regulate type A hospitals, such as RSUP Persahabatan, so that they can make first tier health services for their workers.

"