Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKedudukan Pelapor dan Saksi tindak pidana pencucian uang dalam sistemperadilan pidana berpotensi mendapatkan ancaman dari pihak-pihak yang tidakmenginginkan kasusnya terbongkar sehingga mereka tidak beranimengungkapkan kesaksiannya. Kebutuhan atas perlindungan terhadap Pelapordan Saksi suatu tindak pidana pada umumnya tidak terlepas dari pentingnyaperanan Pelapor dan Saksi dalam proses peradilan pidana. Khusus untukperlindungan bagi Pelapor dan Saksi TPPU, ketentuannya telah ada sejakUndang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan pertama kali tahun2002, selanjutnya diubah pada tahun 2003 hingga pada tahun 2010 disahkanUndang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang menggantikan Undang-Undang yang lama.Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif berupa studikepustakaan yaitu meneliti dokumen berupa literatur buku-buku, peraturanperaturandan pedoman-pedoman, dan juga melakukan wawancara dengannarasumber. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan : Apa yangmenjadi dasar pemikiran dari ketentuan pemberian perlindungan bagi Pelapor danSaksi tindak pidana pencucian uang?, Bagaimana pelaksanaan ketentuanpemberian perlindungan bagi Pelapor dan Saksi TPPU setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010? dan Kendala apa yang akan muncul dalampelaksanaannya?. Teknis pelaksanaan pemberian perlindungan bagi Pelapor danSaksi TPPU mengacu pada PP Nomor 57 Tahun 2003 dan Peraturan KapolriNomor 17 Tahun 2005 yang mengamanahkan pelaksanaan pemberianperlindungan khusus bagi Pelapor dan Korban kepada Kepolisian RI. Pada tahun2006 disahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang PerlindunganSaksi dan Korban yang berlaku sebagai ketentuan payung dalam pemberianperlindungan Pelapor, Saksi dan/atau Korban di tanah air. Undang-Undangtersebut mengamanahkan pemberian perlindungan dilaksanakan oleh lembagakhusus bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ternyata memiliki berbagai kelemahanyang sedikit banyak akan mempengaruhi implementasi dalam pemberianperlindungan. Dalam pelaksanaan pemberian perlindungan bagi Pelapor dan SaksiTPPU, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi lain yang menjadi sub sistemdalam Sistem Peradilan Pidana yakni, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan danLembaga Pemasyarakatan. Selain itu LPSK juga dapat bekerja sama denganPPATK yang mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidanapencucian uang.

---

ABSTRACTThe position of Reporting Parties and Witnesses of money laundering inthe criminal justice system, potentially under threat from those who do not wantthe case revealed that they did not dare reveal his testimony. The need for theprotection of Reporting Parties and Witnesses of a crime is generally notindependent of the importance of the role of Reporting Parties and Witnesses inthe criminal justice process. Especially for the protection of Reporting Partiesand Witnesses of money laundering, the terms have existed since the law ofmoney laundering was first enacted in 2002, further it was amended in the year2003. In the year 2010, The Legislature enacted Law No. 8 of 2010 ConcerningPrevention and Eradication of Money Laundering legislation replacing the oldlaw. By using the research method of normative juridical in which one of them islibrary study, which is analysing documents such as books, provisions, guidance,and also interview with experts. This study is aimed at answering some researchquestions : What was the rationale thought of granting protection for ReportingParties and Witnesses of money laundering?, How the implementation of theprovisions granting protection for Reporting Parties and Witnesses afterdischarge anti money laundering law No. 8 years 2010? and what obstacleswould arise in its implementation?. Technical provisions for the implementationof Reporting Parties and Witnesses Protection of Money Laundering refer toRegulation number 57 in 2003 and Chief of Police rule Number 17 0f 2005 whichmandated the implementation of granting special protection to Reporting Partiesand Witnesses to The Indonesian Police. In the year 2006 came out Law No. 13 of2006 on the protection of witnesses and victims, which acted as a main provisionto protection Reporting Parties, Witnesses and/or victims in Indonesia. The Lawmandated the responsibility for providing protection implemented by specializedinstitutions called the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). The law ofprotection of the witnesses and victims had a weaknesses that influenced theimplementation of granting protection. In the implementation of grantingprotection for reporting parties and witnesses in Money laundering, LPSK couldcooperate with other institutions that included in sub system of criminal justicesystem such as Police, Attorney, Court, and Prison. Besides, LPSK also couldcooperate with PPATK that has duty to prevent and eradicate of moneylaundering."

"Tindakan pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha biasanya dilakukan melalui suatu program donasi. Dalam prakteknya tindakan ini sering terjadi penyimpangan berupa pelanggaran hak uang kembalian konsumen dalam hal kesukarelaan dalam pemungutannya. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah program donasi serta praktek penyelenggaraannya yang dilihat dari sudut pandang Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Pengumpulan Uang atau Barang. Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara eksplisit mengenai program donasi serta hak uang kembalian konsumen, namun terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan barang dan atau jasa sesuai nilai tukar. Undang-undang Pengumpulan Uang atau Barang secara eksplisit menyatakan bahwa pengumpulan uang atau barang harus dilakukan atas dasar kesukarelaan.

---

The act of form transfer of consumer's pocket change into the form of donation usually done by doing a donation program. But in the implementation of this program, there are some violations regarding the right of consumer's pocket change in terms of the involuntarily its gathering. The focus of this study is the about the processes and implementation donation program itself concerned from Law Number 6 of 1999 Concerning Consumer's Protection Law and Law Number 9 0f 1961 Concerning The Gathering of Money and Goods point of view. The consumer's protection law doesn't explicitly states about the donation program and the right of consumer's pocket change, but it was implicitly stated by one of it's article that states that a consumer's has the right to obtain goods and/or services suitable with the value or price. The law of the gathering of money and goods states clearly that all of the gathering of money and goods must be done based on voluntarily."

"Tidak diragukan bahwa undang-undang money laundering sangat erat terkait dengan usaha menciptakan pengelolahan perusahaan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Prinsip-prinsip mengenal nasabah yang diberlakukan oleh bank Indonesia sebagai tindak lanjut dari usaha memerangi tindak kejahatan pencucian uang merupakan pemwujudan mekanisme pengawasan yang transparan terhadap para nasabah bank untuk memperoleh informasi usul-usul dana yang disimpan..."

"Tesis ini tentang pcncegahan k<;jahatan dalam pengelolaan pengiriman uang tunai pada badan usaha jasa pengamanan PT Certis Cisco Jakarta. Perhatian utama dalam studi ini adalah pola pengamanan yang diterapkan manajemen dan bentuk pcngamanan pada pcngiriman uang tunai dari ancaman spenifik, yaitu perampokan dan pencurian iniemal. Jadi, Tujuan tesis ini untnk menganalisis pola dan bentuk pengamanan yang diterapkan manajemen perusahaan dalam pengiriman uang tunai untuk mencegah keiahatan. Masalah penelitian dalam tesis ini adalah; Bagaimana pencegahan kejahatan dalam pengelolaan pengiriman uang tunai oleh BUJP cash In transit PT Certis Cisco? Yaitu; Pertama, Pengamanan apa saja yang telah diterapkan PT Certis Cisco. Kedua, kendala apa yang menghambat pengamarum pengiriman uang tunai. Keliga, bagaimana pola pencegahan kejahatan di kantor Cisco, di peljalanan dan di tempat tujuan. Keempat, Bagaiman upaya manajernen untuk mengnbah pengamanan itu menjadi ideal. Pengkajian pela pengamanan untuk mencegah ancaman kejahatan spesifik digunaksn metoda kualitatif dengan pendeka!an yuridis manajerial dan metode pcnulisannya deskriptif analitis. Selanjutnya, tekaik memperoleh deta dilaknkan dengan cara studi pustaka, pengamatau, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian diketabui adanya ancaman spesifik terhadap pengiriman uang tunai. Selanjutnya, diperoleh gamharan mengenai bentuk-bentuk pengamanan yang telah dilaknkan petugas pengiriman uang tunai dan pola pengamanan yang Ielah diterapkan manajemen PT Certis Cisco, yaitu pola pcncegahan kejahatan di kantor Cisco, selama dalam petjalanan dan di tempat-tempat tujuan. (Selain itu, ditemnkan kendala-kendala terhadap pengamanan pengiriman uang tunai, yaitu ada kendaraan yang tidak sesnai standar dan masih lernahnya kemampuan petugas untuk menghadapi ancaman kejahatan. Maka, petugas pengawal berus mendapat pelatihan dengan simulasi aksi pengamanan.)

---

This thesis analyzes erime prevention in the cash delivezy management of PT Certis Cisco security services in Jakarta. The main concern in !his study is a security management applied management and form of security to the of deliver cash from specific threats, namely robbery and internal theft. Thus, the purpose of !his thesis is to analyze the patterns and forms of security applied by the management in the delivery of cash.

The research questions in this thesis; How is the crime prevention being managed by BUJP cash in transit PT Certis Cisco? Namely: First, what security has been applied by PT Certis Cisco. Second, what obstacles impede delivery of the cash security. Third, how is the patterns of crime prevention inthe office of Cisco,in travel and destination. Fourth, How do the security measures taken by management to change it into an ideal one. Research of security patterns in order to prevent the threat of specific crimes used qualitative methods with a juridical approach to the managerial and writing methods of analytical descriptive. Furthermore, the technique of obtaining dnte was collected by literature study, observations, and in-depth interviews.

The results reveal the existence of specific threats against cash in transit. Furthermore, the description of the forms of security that has been mede a cash delivery worker and a security pattern that has been applied to the management ofPT Certis Cisco, namely the prevention of crime patterns in the Cisco offices, during in transit and in piaces of"