Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia sebagai salah satu Negara yang telah meratifikasi Persetujuan TRIPs melalui Persetujuan WTO, mempunyai konsekwensi untuk menerapkan TRIPs didalam Undang-undang Hak Ciptanya. Hal tersebut telah dilakukan Indonesia dengan menyesuaikan Undang-undang Hak Ciptanya dengan Ketentuan didalam TRIPs. Penyesuaian yang paling akhir adalah dibuatnya Undang-undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 2002. Isi dari Undang-undang ini pada dasamya merupakan penerapan dari ketentuan minimal yang ada didalam persetujuan TRIPs.Dalam rangka penyelesaian sengketa hak cipta, Undang-undang hak cipta menentukan dapat dilakukan melalui jalur litigasi dari alternatif penyelesaian sengketa. Maksudnya jalur litigasi adalah melalui proses perdata dan pidana. Dalam memeriksa pelanggaran hak cipta melalui jalur perdata, dasar hukumnya adalah Undang-undang Hak Cipta. Apabila Undang-undang Hak Cipta tidak mengaturnya, maka yang berlaku adalah KUHPerdata untuk hukum materilnya dan HIR untuk Hukum formilnya.Memeriksa pelanggaran hak cipta melalui jalur pidana, dasar hukunmya adalah Undang-undang Hak Cipta. Apabila Undang-undang Hak Cipta tidak mengaturnya, maka yang berlaku adalah Hukum pidana umum yaitu, KUHP untuk hukum materiiInya dan KUHAP untuk hukum formilnya.Yang menjadi masalah adalah mengenai penetapan sementara pengadilan, apakah dapat diterapkan oleh Pengadilan, sebab yang dimaksud dengan penetapan ini adalah penetapan yang dikeluarkan pengadilan sebelum gugatan perkara pelanggaran hak cipta didaftarkan di Pengadilan. Pembatasan jangka waktu pemeriksaan perkara perdata pelanggaran hak cipta di pengadilan yang ditentukan didalam Undang-undang Hak Cipta, bertujuan agar pemeriksaan perkara tidak terlalu lama. Tapi persoalannya keterlambatan pemeriksaan perkara biasanya dikarenakan oleh para pihaknya sendiri. Sementara itu tidak sanksi bagi para pihak yang memperlambat perkara tersebut.Alternatif penyelesaian sengketa yang diuraikan disini hanya Arbitrase dan Mediasi, karena cara ini yang paling dikenal di Indonesia. Sementara itu Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang sedang dikembangkan di peradilan di Indonesia."

"Tesis ini dimaksudkan untuk rnendalami bagaimana prelindungan hak cipta bagi penulis buku di Indonesia. Hal ini mengingat bahwa buku merupakan jendela dunia sebab dengan buku kita bisa belajar apa saja untuk mengasah penalaran dan intelegensia bangsa. Namun demikian bagi penulis buku saat ini terganjal oleh maraknya praktek-praktek pembajakan buku yang dapat mematahkan semangat para penulis maupun penerbit, dan banyak pihak yang dirugikan dengan praktek semacam ini.Penulis mengajukan permasalahan bagaimana Undang-Undang Hak Cipta melindungi penulis buku, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembajakan buku dan akibatakibatnya, siapa saja yang dirugikan dan bagaimana usaha penegakan hukumnya. Akibat yang jelas adalah timbulnya kerugian dari bidang ekonomi karena hak ekonomi penulis terampas, juga penerbit maupun negara. Dengan adanya pembajakan buku yang matting hanyalah para pelaku dengan modal seadanya akan mendapatkan hasil yang berlimpah. Sebaliknya penulis, penerbit dan negara yang rugi. Mengingat hal semacam ini Undang-undang Hak Cipta mencoba mengatur dan memuat sanksi yang cukup keras terhadap para pembajak, namun patut disayangkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaannya, sedangkan para penegak hukum belum optimal dalam penegakan Undang-Undang Hak Cipta, sering dijumpai aparat kurang mendukung pemberantasan pembajakan buku. Apabila terjadi pembajakan buku dan pelakunya tertangkap tidak diproses jalur hukum tetapi diselesaikan secara ekonomi dalam arti dengan damai. Jalan ini sebenarnya tidak terlalu salah karena lebih menguntungkan, namun dalam pembelajaran penegakan hukum tidak akan terwujud, karena membuka terjadinya praktek KKN. Kondisi yang demikian ini dapat dikarenakan budaya hukum di Indonesia masih relatif rendah, padahal budaya hukum merupakan kunci bagi tercapainya suatu pembangunan sistem hukum di suatu negara.Akhirnya penulis mengambil kesimpulan dan mengajukan saran sebagai berikut :a. Hak cipta penulis buku sudah terakomodasi dalam Undang-Undang Hak Cipta, dan aturan internasionalpun sudah dicakup di dalamnya karena Indonesia sudah meratifikasi konvensi internasional yang menyangkut hal itu.b. Pembajakan buku di Indonesia dipengaruhi berbagai aspek, baik aspek social budaya, hukum maupun ekonomi.c. Dalam penegakkan hukum masih terjadi hambatan-hambatan yang terutama di bidang struktur, dan budaya hukum.Saran :a. Penegakkan hukum dalam kasus pembajakan buku seyogyanya diterapkan secara konsisten, melalui pendekatan hukum bukan pendekatan ekonomi.b. Prinsip pengadilan yang cepat dan murah diusahakan secepat mungkin dapat diwujudkan sehingga masyarakat akan lebih memilih penyelesaian melalui jalur hukum bukan pendekatan ekonomi.c. Segera diterbitkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan pengetahuan tradisonal Indonesia yang berupa tradisi sastera lisan dan produk sumber daya hayati, dalam undang-undang hak cipta dan hak merek yang berlaku saat ini, serta pembuktian terhadap pengetahuan tradisional Indonesia yang telah disalahgunakan oleh pihak asing. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian menyarankan pemerintah perlu segera membuat aturan khusus mengenai pengetahuan tradisional atau indikasi geografis yang memihak pada komunitas lokal pemilik dari pengetahuan tradisional atau produk indikasi geografis tersebut. Selain itu pemerintah perlu membuat basis data yang berisikan berbagai dokumentasi pengetahuan tradisional di Indonesia. Adanya basis data ini dapat mengatasi kesulitan dalam menemukan dokumentasi yang akan digunakan sebagai alat bukti.

---

This thesis research it's about legal protection of oral tradition and specific product of Indonesian province in copyright law and trademark law, with legal evidence of Indonesian traditional knowledge property. This research are normative legal research, and the analysis methode are qualitative.

The result of this research suggest that the traditional knowledge law are necessary for local community in Indonesia. The goverment needs to build a database that contents various documentation of traditional knowledge in Indonesia. The database and the documentation can be used for legal evidence of Indonesian traditional knowledge property."

"ABSTRAKPada dewasa ini masalah pelanggaran hak cipta adalahsesuatu yang sepertinya sudah teramat biasa terjadi dimasayarakat kita ini. Masyarakat seperti sudah tidakmenghargai kerja keras pencipta untuk berkarya membuatsuatu karya seni, banyak pelanggaran yang terjadi. Hal inijika pemerintah biarkan berlarut-larut akan mengakibatkanmatinya kreatifitas seseorang untuk menciptakan kreasikreasiseni dalam hal ini lagu dan musik. Perkembanganteknologi yang pesat juga menimbulkan dampak bagi banyaknyapelanggaran hak cipta, dengan semakin majunya teknologiakan semakin mempermudah orang lain untuk membajak karyacipta seseorang. Sifat dari hak cipta itu sendiri jugaseolah-olah membantu perkembangan pembajakan tersebut,berbeda dengan hak milik lainnya, hak cipta jauh lebihmudah dan cepat tersebar beredar sehingga menyebar kemasyarakat luas dalam berbagai macam bentuk, dalam tulisanini diangkat pelanggaran hak cipta atas karya lagu ataumusik dalam bentuk format ring tone. Ringtone ini padaawalnya hanya sebagai asesoris dari suatu telepon genggamberfungsi hanya sebagai nada dering pembeda satu denganlainnya, tetapi kemudian yang terjadi perkembangan ringtone sedemikian pesatnya, dari yang hanya sekedar asesorishingga menjadi suatu peluang bisnis yang sangatmenguntungkan penjualannya. Pertama kali nada deringtersebut hanya bisa dengan nada monophonic lama-lama adatelepon genggam yang bisa memperdengarkan suatu lagu ataumusik dengan secara utuh. Pengusaha ringtone ini tidakmenyadari bahwa dibalik ini semua ada yang dirugikan haknya yaitu si pencipta atau pemegang hak ciptanya atas karyalagu atau musik ini, mereka dirampas hak nya dengan tidakdibayarnya royalti lagu atau musik tersebut, pengusahatersebut dalam menjalankan usahanya tidak terlebih dahulumeminta ijin kepada pencipta atau pemegang hak ciptatersebut sehingga royalti yang seharusnya didapat dari penjualan ring tone tidak sampai ke pencipta dan pemeganghak ciptanya. Seharusnyalah para pengusaha itu sadar bahwadibalik ini semua ada hak-hak yang harus diperhatikan, danterlebih dahulu mereka meminta ijin kepada penciptanya. DiIndonesia lembaga yang bisa dimintakan ijin adalah YayasanKarya Cipta, satu-satunya lembaga yang menjadi jembatanpenghubung antara pencipta dengan pengguna yang inginmemakai ciptaannya tersebut, KCI diberi kuasa oleh penciptauntuk mengelola hak cipta si pencipta dalam bidangpengumumannya, dan untuk memperbanyakannya adalah produserrekaman yang mengandakan. Mulailah dari sekarang untuklebih menghargai hasik karya orang lain dengan cara tidakmerampas apa yang menjadi hak nya yang sudah dilindungioleh Undang-Undang yang berlaku"

"ABSTRAKDalam era globalisasi saat ini, isu-isu mengenai hak ciptamulai banyak dibicarakan. Hak cipta merupakan bagian dariHak Kekayaan Intelektual, dimana hak cipta dimaksudkanuntuk melindungi pencipta atas hasil ciptaannya. Indonesiasebagai negara berkembang telah meratifikasi perjanjianpembentukan WTO (melalui UU No. 7 tahun 1994). Dalamperjanjian ini di dalamnya termasuk Trade Related Aspect ofIntellectual Property Rights (TRIPs) Agreement yang bersamaWIPO Copyright Treaty (KEPPRES No.19 tahun 1997) menjadiacuan bagi negara-negara di dunia mengenai pengaturantentang hak cipta. Seiring dengan berkembangnya teknologiyang begitu pesat, semakin banyak pula pelanggaran dibidang hak cipta, salah satunya adalah mengenai penjiplakankarya tulis. Penjiplakan karya tulis ini terjadi karenaadanya persaingan bisnis seperti penjiplakan buku harganyalebih murah dibandingkan buku yang aslinya atau penjiplakanproposal tender suatu proyek, dimana satu perusahaanmelakukan penjiplakan proposal tender milik kompetitornyaagar dapat memenangkan tender tersebut. Masalah penjiplakankarya hak cipta menjadi persoalan yang sangat rumit.Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 telah mengaturperlindungan terhadap hak cipta namun dalam pasal mengenaikarya tulis yang dilindungi oleh hak cipta masih ada halyang belum dijelaskan secara rinci. Sehingga masyarakattidak mempunyai batasan mengenai karya tulis apa saja yang dilindungi oleh hak cipta."

"Penelitian tentang perlindungan hak moral dalam UU hak cipta ini pada awalnya timbul karena adanya rasa penasaran penulis atas pernyataan dari International Intellectual Property Allience (IIPA) yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 24 (2) Jo. Pasal 55 (c),(d) UUHC 2002, telah melebihi ketentuan Article 6bis(l) Konvensi Berne yang mengatur tentang hak moral, sehingga perlu direvisi. Selanjutnya, penulis juga melihat terdapat kejanggalan dalam pengaturan hak moral dalam UUHC 2002, di mana dalam penjelasan umum UUHC 2002 ini disebutkan bahwa Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights) . Di sini, hak moral diartikan sebagai hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan (inalienable rights). Sedangkan bila merujuk Pasal 3 UUHC 2002 menunjukkan bahwa hak cipta merupakan hak kebendaan yang dapat beralih atau dialihkan berdasarkan hal-hal tertentu baik seluruhnya ataupun sebagian. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi kerancuan konsepsi mengenai hak moral dalam UUHC 2002. Terlebih tidak ada satu pasal pun yang mengatur hak moral bagi palaku dalam UUHC 2002. Lalu bagaimanakah konsep hak moral itu sesungguhnya, dan benarkah ketentuan hak moral dalam UUHC 2002 telah melebihi Pasal 6bis Konvensi Berne?. Berdasarkan hasil penelitian, konsepsi hak moral ternyata tidaklah sama meskipun di negara-negara yang menjadi anggota Konvensi Berne, baik dari segi sifat maupun ruang lingkupnya. Bahkan, di negara asal konsepsi hak moral ini yaitu Perancis, pengaturan hak moral jauh melebihi ketentuan dalam Konvensi Berne. Sehingga, rekomendasi IIPA tersebut di atas adalah sangat tidak relevan. Selain itu, Hak moral ternyata tidak sama dengan hak cipta dan juga bukan merupakan bagian dari hak cipta. Hak moral lebih merupakan hak pelengkap atau hak tambahan {additiona1 rights) bagi pencipta dan/atau pelaku."

"ABSTRAKWakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang erat kaitannya dengankesejahteraan umat. Oleh karena itu sebagai salah satu langkah strategis untukmeningkatkan kesejahteraan umum, perlu adaanya peningkatkan peran wakafsebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagaisarana ibadah dan sosial saja, tetapi juga harus memiliki kekuatan ekonomi yangberpotensi. Hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalahbagaimana konsep yuridis terhadap Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Ciptasebagai harta benda wakaf dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 tahun 2004tentang wakaf, selain itu penulis juga mengangkat masalah mengenai bagaimanapandangan hukum Islam terhadap wakaf Hak Kekayaan Intelektual berupa HakCipta. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan pendekatan kepustakaan,dimana hasil dari telaah kepustakaan yang diambil dari buku-buku, majalah, karyatulis yang ada kaitanya dengan pembahasan wakaf, kemudian penulis analisisdengan menggunakan metode deskriptif analitik dan konten analisis. Dalampenelitian ini, ditemukan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai harta wakaf,karena hak cipta merupakan harta yang memiliki manfaat dan nilai ekonomis.Disamping itu, titik tekan atau inti dari wakaf itu sendiri adalah mengambilmanfaat dari harta yang diwakafkan untuk kepentingan umum.

---

ABSTRACTWaqf (Endowment) as one of Islamic institution that is closely related to thewelfare of the people. Therefore as a strategic step to improve the general welfare,to be need for enhancing the role of waqf (endowment) as religious institutions arenot only aims at providing a wide range of social and religious facilities, but alsomust have the potential of economic strength . Things that are at issue in thisstudy is how the juridical concept of the Intellectual Property Rights Copyright asa waqf (endowment) property in Article 16 of Law No. 41 of 2004 on waqf(endowments), in addition, the authors also raise the issue of how the views ofIslamic Law on Iintellectual Property Rights in the form of waqf (endowments)Copyright. In this thesis the writer uses literary approach, where the results of thestudy of literature is taken from books, magazines, papers no relation to thediscussion of waqf (endowments), and then is analyzed using descriptive analyticmethods and content analysis. In this study, it was found that the copyrights canbe used as a waqf (endowment) property, because copyright is a property whichhas the benefit and economic value. In addition, the press or the core point of thewaqf (endowment) itself is taking advantage of waqf (endownment) property forpublic use."