Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 99236 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rizki Maulidani
"Penelitian ini membahas mengenai pembentukan modal dasar dalam pendirian Koperasi dan Perseroan Terbatas yang dilihat dari sudut pandang yuridis, prinsip dan ideologi perkoperasian. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan perbedaan historis dan filosofis dari koperasi yang menyebabkan perbedaan dalam pembentukan modal dasar pendiriannya, minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah ini dan mengingatkan kepada koperasi agar dalam menjalankan usahanya tidak melupakan prinsi dan ideologi perkoperasian.

This research discuss about Authorized Capital in Cooperative and limited liability company Establishment with point of view from judicial, principal, and ideology of cooperative. The research method use judicial normative approach. The result shows that historical and philosophical differences of the Cooperative and Limited Liability Company is the cause of the differences in the formation of the Authorized Capital in the establishment, lack of laws that rule this matter, It also give recommendation to the cooperative to not ignore the principal and ideology of cooperative."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S24919
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Reza Wicaksana Dwinanta
"Masalah permodalan dalam suatu usaha menjadi pertimbangan utama dalam bentuk usaha manapun. Koperasi yang menjadi seharusnya menjadi pilar utama ekonomi Indonesia kian lama semakin tersingkir oleh karena persaingan bidang usaha lainnya. Pasar Modal merupakan salah satu sarana yang sangat memberikan potensial besar bagi Koperasi untuk mencari modal pinjaman agar usaha Koperasi dapat menjadi besar. Namun, kenyataanya hingga saat ini belum ada Koperasi yang secara langsung melakukan transaksi di Pasar Modal khususnya melakukan penjualan Obligasi. Padahal menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku Koperasi dimaksudkan untuk ikut serta dalam transaksi Pasar Modal untuk memberikan beban moral kepada ekonomi Indonesia.

Capital issues in an effort to be a major consideration in any business. Co-Operatives which should be the main pillar of Indonesia's economy more and more marginalized by the other business sectors because of competition. Capital Markets is one of the very means of providing great potential for cooperation in order to seek capital loans can be great cooperative effort. However, the fact until now there is no direct Co-Operative transactions, especially in the Capital Market to sell bonds. Yet according to the provisions of Rule Legislation which applies Co-Operative intended to participate in capital market transactions to provide a moral burden to the economy of Indonesia."
Depok: Universitas Indonesia, 2012
S43628
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Munkner, Hans-H.
Bandung: Alumni, 1982
346.066 8 MUN h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Drajad Agung Priyohutomo
"Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh keadaan perekonomian Indonesia yang timpang dan tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Skripsi ini membahas mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha dalam Koperasi, pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas serta perbandingan antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi didasarkan pada jasa usaha tiap anggota sedangkan pembagian keuntungan dalam Perseroan Terbatas didasarkan pada jumlah kepemilikan saham. Penelitian ini juga memberikan saran kepada pemerintah agar berperan lebih besar dalam mendukung dan mengembangkan badan usaha Koperasi di Indonesia.

The thesis is based on the unbalanced condition of Indonesian economic and not aligns with the article 33 of Indonesian Constitution (UUD 1945). The focus of this study is about distribution of Cooperative surplus, distribution of Limited Liability Company profit, and comparison between both of them. This research is using normative law research method. The outcome of this research showed that distribution of Cooperative surplus is based on contribution of each members, meanwhile distribution of Limited Liability Company profit is based on the ownership of shares. The research also give suggestion to the government to take a bigger role in supporting and developing Cooperative enterprise in Indonesia"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S25071
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Muhammad Marheliansyah
Bandung : Alumni, 1987
346.066 8 ABD h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Untung
Yogyakarta: Andi, 2005
346.066 8 BUD h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 2003
S23613
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Septuti Mega Posroito
"Unit Simpan Pinjam (USP) dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU lama) berbeda dengan USP dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU baru). UU baru secara tegas melarang penyelenggaraan USP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagai peraturan pelaksana dari UU lama. Ketika UU baru diberlakukan, beberapa koperasi Indonesia yang menjalankan USP telah menaati pemisahan USP menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Namun, dengan keluarnya putusan Pembatalan UU Perkoperasian baru dan memberlakukan UU Perkoperasian lama, menimbulkan persoalan baru bagi koperasi yang telah melakukan penyesuaian dengan UU Perkoperasian baru.

Savings and Loans Units in The Cooperative Act No. 25 of 1992 is different with Savings and Loans Units in The Cooperative Act No. 17 of 2012. The Cooperative Act No. 17 of 2012 definitely prohibits about Savings and Loans Units implementation which stipulated in Government Regulations No. 9 of 1995 about Implementation of Business Savings and Loans by The Cooperative. When The Cooperative Act No. 17 of 2012 enacted, several cooperatives which have Savings and Loans Units in Indonesian have obeyed the rules of The Cooperative Act No. 17 of 2012 to separating The Savings and Loans Unit into Credit Unions. However, by the cancellation the new Cooperatives Act and enact the previous Cooperative Act “The Cooperative Act No. 25 of 1992, has created new problems to the cooperative that have adjusted to the new Cooperative Act. The cooperative must re-commit the changes to re-adjust the setting according to the Cooperative Act No. 25 of 1992 again.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S57647
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>