Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah perkawinan mereka yang berbeda agama, sebenarnya tidak dikehendaki oleh pembentuk Undang-undang. Hal ini dinyatakan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan mengenai sahnya perkawinan berazaskan agama sebagai perujudan sila ke Tuhanan Yang Maha Esa yang menjadi dasar perkawinan di Indonesia. Sehingga seringkali untuk dapat disahkan perkawinan yang berbeda agama dilangsungkan di luar negeri; dalam waktu satu tahun perkawinan harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil di Indonesia. Perkawinan mereka yang berbeda agama dan pengaruhnya terhadap harta bersama sering mengalami permasalahan : 1) Apakah pengaturan tentang perkawinan mereka yang berbeda agama yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah memadai? 2) Bagaimanakah pengaturan terhadap harta benda dalam perkawinan dengan dibuatnya perjanjian perkawinan dan yang tidak dibuatnya perjanjian perkawinan? 3) Bagaimanakah pengaturan, pelaksanaan dan penerapan hukum dalam hal putusnya perkawinan terhadap harta kekayaan perkawinan? 4) Bagaimanakah pengaruh perjanjian perkawinan dan akibat putusnya perkawinan terhadap harta benda dalam perkawinan. Permasalahan perkawinan berbeda agama tersebut penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan metode penelitian kepustakaan dan analisa data menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil yang menyimpulkan sebagai berikut : 1) Bagaimana pelaksanaan perkawinan antar mereka yang berbeda agama serta akibat hukumnya terhadap harta bersama dalam perkawinan, dan juga akan dibahas tentang pengaturan, pelaksanaan dan penerapannya Hukum Harta Perkawinan. 2) Apa akibat putusnya perkawinan terhadap. harta kekayaan perkawinan, terhadap hak-hak suami istri atas harta benda kekayaannya serta wewenang suami dan istri atas Harta Pribadi dan harta bersamanya. 3) Bagaimana pengaturan pelaksanaan terhadap harta benda dalam perkawinan sehubungan dengan membuat perjanjian perkawinan dengan mereka yang tidak membuat perjanjian perkawinan, dan apa akibat putusnya perkawinan terhadap harta benda dalam perkawinan, bagi mereka yang membuat perjanjian dan bagi mereka yang tidak membuat perjanjian perkawinan."

"ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai akibat putusnya perkawinan pasanganberbeda agama terhadap harta bersama menurut hukum Islam. Yang menjadipokok permasalahan pada penelitian ini adalah apakah perkawinan beda agamabaik yang dilakukan di luar negeri, dengan meminta penetapan Pengadilan,maupun yang dilakukan diluar lembaga perkawinan yang telah ditetapkan olehundang-undang adalah sah dan mempunyai akibat hukum, baik terhadap hartabersama maupun hak kewarisan? Penelitian ini menggunakan metode penelitiandeskriptif-analitis. Perkawinan berdasarkan Hukum Islam merupakan suatu akadatau perjanjian yang sangat kuat dan kokoh antara seorang laki-laki muslim danwanita muslim. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukumagama dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dan tidakmelanggar larangan yang ditetapkan. Perkawinan beda agama yang dilakukanantara orang muslim dengan orang non-muslim merupakan pelanggaran terhadapsalah satu rukun dan syarat, serta merupakan larangan perkawinan di Indonesia.Akibatnya perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan.Permasalahan yang ditimbulkan antara lain adalah pembagian harta bersamaapabila perkawinan tersebut putus. Menurut Hukum Islam dan Hukum Positifyang berlaku, apabila perkawinan putus karena perceraian, masing-masing suami-isteri mendapat seperdua. Jika putusnya perkawinan karena kematian, perbedaanagama merupakan penghalang terjadinya hak untuk saling mewarisi. Dengandemikian apabila pewaris dan ahli waris berbeda agama maka ahli waris tidakmendapatkan harta waris. Penelitian ini menemukan bahwa ternyata atas dasarkekerabatan dan sebagai hilangnya hak kewarisan pada ahli waris yang terhalangtersebut, ada lembaga yang disebut wasiat wajibah yang mewajibkan orang yangmeninggal dunia untuk memberikan harta warisnya kepada kerabat dekat yangterhalang dalam mendapatkan warisnya.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis describes a consequences of divorce indifference of religion married couple according to Islamic marriage law which themain issue in this research is, whether the difference of religion in marriage whichwas held abroad, which requiring a decision of court, also which was held outsidethe Indonesian Marrital Institution are legal and having a consequences about thecommon property in marriage and about the matters pertaining to inheritance.This research uses a method of descriptive-analysis. Marriage under Islamic Lawconstitute a contract or a strong agreement between man and women in themembers of muslim community. A marriage is legal when was performedaccording to the essential pillars dan obligatory rules in the Islamic Marriage Lawand not prohibited by the law. The Marriage between the muslim and non-muslimis contradicted with certainty of essential pillars and obligatory rules of marriageand also prohibited by the law. The consequences are the marriage was illegal dancancellation of the marriage. The emergence problem are distribution of commonproperty if the marriage has broken. According to the Islamic Law and PrevailingPositive law if the marriage was broken because of separation, the commonproperty divided for each husband and wife. When the marriage was separate bythe death one of them, the difference of religion prevent the acceptanceinheritance. Obviously, if the heir and the acquiescent of legacy have different inreligion, the acquiescent would not get any of the legacy. This research finds thatin fact, family relationship and as prevention of inheritance, the family memberwho prohibited by the law could receive the legacy through the wajibahtestament."

"Perceraian dari perkawinan campuran mempunyai akibatlebih luas dibandingkan perceraian dari perkawinan padaumumnya. Sebelum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, anakdari hasil perkawinan campuran tidak mendapatkanperlindungan hukum dari negara, apalagi bila perkawinandilakukan antara laki-laki warga negara asing dengan wanita warga negara Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-undang kewarganegaraan maka bagaimanakah akibat terhadap anak dan harta bersama dari perkawinan campuran apabila terjadi perceraian. Penulisan pada kali ini berjudul tinjauan yuridis akibat perkawinan campuran terhadap status anak dan harta bersama dari perkawinan campuran dengan menggunakan metode kepusatakaan yang bersifat normatif dengan jenis penelitian menarik asas hukum untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti. Juga menganalisa putusan Mahkamah Agung nomor 430 PK/PDT/2001 untuk lebih memudahkan dalam pembahasannya. Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006, maka anakdari perkawinan campuran berhak mendapatkan dwikewarganegaraan terbatas, yaitu kewarganegaraan dari ayahdan ibu secara bersama-sama sampai usia 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin. Pembagian harta bersama untuk benda tidak bergerak, yaitu berupa tanah hak milik tidak dapat dimiliki suami atau istri yang berkewarganegaraan asing kerana adanya asas kebangsaan yang dianut dalam Pasal 1 jo Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 lebih memberikan perlindungannya kepada warga negaranya khususnyakepada wanita dan anak-anak dibandingkan dengan Undangundang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 dapat berjalan efektif apabila dilakukan menurut ketentuan yang berlaku dan tidak adanya penyalahgunaan baik oleh petugas maupun masyarakat."

"Trend perkawinan poligami sudah semakin meluas dalam masyarakat, namun mengenai harta bersama dalam perkawinan poligami belum ada peraturan yang mengatur secara rinci. Dalam hal ini apakah notaris dapat mengantisipasi dengan membuat akta kesepakatan antara para pihak dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak isteri atas harta bersama dalam perkawinan poligami. Sehubungan dengan itu penelitian dilakukan untuk memperoleh data secara nyata mengenai perlakuan terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami, dengan rnenggunakan field research metodh {metode penelitian lapangan secara langsung/pengamatan terlibat), dalam hal ini penulis meneliti masalah yang sedang ditangani atas permintaan klien yang membuat akta dihadapan penulis, sebagal notaris-PPAT yang sedang menjalankan tugas telah ditemukan penyimpangan perlakuan terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami, karenanya diperlukan perlindungan antara lain dengan mencantumkan dalam akta perkawinan mereka isteri keberapa dan dari perkawinan yang keberapa masing-masing perkawinan tersebut di langsungkan, dengan cara pencatatan ulang pada akta (akta-akta) perkawinan mereka, bilamana terjadi perkawinan lagi setelah perkawinan yang mendahului. Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak isteri atas harta bersama dalam perkawinan poligami maka untuk mengetahui siapa yang berwenang bertindak dan hak masing-masing atas harta bersama dalam perkawinan poligami, dalam pelaksanaan pembagiannya apabila terjadi perceraian, haruslah diinventarisir harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan mereka berdasarkan waktu perolehannya dan pada masa pernikahan dengan isteri yang keberapa dengan dibuatkan daftar dan dituangkan dalam akta notaris, karena untuk menentukan hak dan kewenangan bertindak terhadap harta bersama dalam perkawinan poligami haruslah dilihat dari saat diperolehnya harta dimaksud dan saat/masa pernikahan dilaksanakan."

"ABSTRAKUndang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islammemberikan pengertian secara umum mengenai harta bawaandan harta bersama dalam perkawinan. Pengertian yang secaraumum tersebut seringkali menimbulkan permasalahan,khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama yangmenyebabkan perkara mengenai pembagian harta bersamamenjadi berlarut-larut proses penyelesaiannya. Dalam halini pihak isteri menjadi dirugikan karena pada umumnyapihak suami menguasai secara fisik atas harta bersama.Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah sejauhmana suatu harta benda dapat disebut sebagai harta bawaanatau bersama, khususnya harta benda yang dihasilkan dariharta bawaan yang diperoleh selama berlangsungnyaperkawinan, dan kompetensi relatif Pengadilan Agama yangmengadili gugatan atas harta bersama yang diajukan olehmantan suami atau mantan isteri. Metode penelitian yangdigunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metodepenelitian normatif yuridis. Dari sudut sifatnya,penyusunan yang dipakai dalam tesis ini adalah penelitiandeskriptif analitis. Dalam tesis akan diperoleh suatugambaran bahwa segala harta benda yang dihasilkan dariharta bawaan yang diperoleh selama berlangsungnyaperkawinan merupakan bagian dari harta bawaan, dankompetensi relatif Pengadilan Agama yang mengadili gugatanatas harta bersama yang diajukan oleh mantan isteri ataumantan suami adalah Pengadilan Agama yang mewilayahitempat tinggal tergugat.

---

ABSTRACTMarriage Law and Islam Law Compilation describe privateproperty and joint property in general simple definition.Apparently, this general simple definition cause problemsespecially regarding settlement of joint property fissiondispute in Religion Court. Usually, wife party suffer a lotof damages because husband party physically dominate jointproperties. Problems that will be discussed in this thesisare the description of join properties that produced fromprivate property which is gained during the marriageperiod, and relative competence of the Religion Court whichhas authority to judges the joint property law suit whichis submitted by former husband or wife. This thesis usejurisdiction normative research method and organized bydescriptive of analysis research type. Furthermore, thisthesis will describes properties which is produced fromprivate property should be named as private propertyalthough gained during the marriage period, and theReligion Court that has authority to judge the jointproperty law suit is Religion Court of accused domicile."

"Perkawinan dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya ialah larangan perkawinan. Apabila perkawinan telah berlangsung dan larangan perkawinan tersebut dilanggar maka akibat hukum yang terjadi adalah pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan tidak hanya berakibat hukum bagi suami dan istri tetapi juga anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan terhadap harta bersama suami dan istri juga kedudukan anak yang lahir. Maka dari itu, penelitian ini membahas mengenai analisis akibat pembatalan perkawinan sedarah dalam kaitannya dengan harta bersama dan kedudukan anak berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dan analisis dilakukan secara deskriptif analitis. Analisis didasarkan pada pengaturan Hukum Perkawinan dan Kewarisan terutama dalam Hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam mengenai harta bersama dan kedudukan anak pasca terjadinya pembatalan perkawinan. Hasil analisis mengungkapkan bahwa tidak adanya pengaturan secara eksplisit mengenai harta bersama setelah terjadinya pembatalan perkawinan menyebabkan pengaturan pembagian harta bersama dilakukan menurut prinsip keadilan dan musyawarah untuk mufakat. Selain itu, anak juga tetap berkedudukan sebagai anak sah dengan adanya pengecualian keberlakuan pembatalan perkawinan terhadap kedudukan anak pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tidak adanya perubahan kedudukan anak mengakibatkan anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan dari orang tua serta memperoleh hak warisnya sebesar bagian yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam.

---

A marriage can be considered as legal after fulfilling the terms and conditions which are regulated within the laws and regulations. One of the laws and regulations that is important to comply with is the prohibitions of marriage. If a marriage has occured and this specific prohibition of marriage is violated, thus, the legal consequence resulted would be the annulment of such marriage. The annulment of marriage does not only result in legal consequences for husband and wife but also the child born as a result of the marriage. This could make problem in accordance with their joint property and the child born status. Therefore, this research is conducted to analyze the legal consequences of consanguineous marriage in accordance with their joint property and the child status based on the Study of Case Verdict Lubuklinggau Religious Court Number 80/Pdt.G/2017/PA.LLG). To settle with the said matter, this research use normative research method as well as descriptive analytical research. Analysis is based on the Marriage and Inheritance Law especially in the Islamic Marriage and Inheritance Law in accordance with joint property and the status of the child born after the annulment of the marriage. The results of the analysis reveal that the absence of an explicit Laws regarding joint property after the annulment of the marriage causes the distribution of joint property to be carried out according to the principles of justice and deliberation for consensus. In addition, the child also remains as a legitimate child with legal protection in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. As a legitimate child, this child will still have the right of child care and inheritance as much as the part has been determined by the Compilations of Islamic Law."