Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam skripsi ini penulis mencoba untuk membandingkan perjanjian jual beli berdasarkan teori dan yang ada dalam praktek. Untuk itu penulis dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Suatu hal yang penting diperhatikan pada saat pembangunan yang sedang dilaksanakan dewasa ini, dimana diperlukan peningkatan pengerahan dan pendayahgunaan semua dana yang tersedia serta seluruh yang dimiliki oleh segenap kemampuan bangsa guna meningkatkan pembangunan, maka untuk itu diperlukan suasana yang tetap bergairah bagi masyarakat dalam partisipasinya melaksanakan pembangunan. Pembangunan tidak hanya bidang ekonomi saja tetapi harus pula didukung oleh bidang-bidang lainnya; antara lain perlu di tingkatkan usaha untuk memelihara ketertiban dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat,yang merupakan salah satu syarat bagi terciptanya stabilitas nasional yang mantap . Di Indonesia satu-satunya indikasi bahwa suatu perjanjian berbentuk tertulis sebenarnya tidak disyaratkan oleh KUH-Perdata,sebagaimana dituangkan dalam buku III yang mengatur tentang perjanjian pada umuinnya.KUH-Perdata hanya mewajibkan empat syarat bagi syahnya suatu perjanjian yaitu para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian perjanjian tersebut mengenai suatu hal tertentu dan perjanjian tersebut merupakan suatu sebab yang halal. Meskipun tidak disyaratkan suatu perjanjian harus dalam bentuk tertulis, namun dalam praktek orang sering kali membuat perjanjian-perjanjian tertulis ,yang kini timbul dalam masyarakat dengan istilah kontrak atau transaksi untuk menunjukkan adanya bentuk perjanjian tertulis. Hal tersebut timbul sebagai suatu kebutuhan karena kemajuan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks; maka masyarakat merasa perlu adanya kepastian hukum bagi para pihak yang bersangkutan melalui suatu perjanjian tertulis. Demikian dalam kaitannya dengan penulisan ini,per janjian jual beli antara instansi pemerintah sebagai suatu lembaga yang kuat dengan pihak swasta dalam pengadaan barang perlengkapan pemerintah dituangkan dalam bentuk kontrak, dimaksudkan tidak saja untuk mempermudah sistim pengadministrasiannya,namun yang lebih penting adalah un tuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan transaksi jual beli tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya kelak para pihak dapat mengetahui apa yang menjadi segala hak dan kewajibannya masing-masing secara jelas dan tegas. Dan sebagai kontrak jual beli yang baik di harapkan akan dapat mengurangi atau menghilangkan sama sekali kemungkinan-kemungkinan yang dapat menimbulkan perse lisihan didalam pelaksanaan isi perjanjian tersebut."

"ABSTRAKI. Pokok permasalahan :Pelaksanaan pengadaan barang untuk Proyek Pemerintah melalui perjanjian jual beli dengan pihak Swasta pada hakekatnya masuk didalam bidang Hukum Perdata.Ternyata proses pelaksanaan pengadaan barang tersebut di atur didalam beberapa peraturan per Undang-undangan, dan peraturan peraturan pelaksanaan lainnya sebagai berikut :1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW)3. KEPPRES Nomor 29 Tahun I9844. Peraturan-peraturan pelaksanaan dari KEPPRES Nomor 29 Tahun 1984.Dalam rangka pengadaan barang, cara penunjukan pelaksanaan pekerjaan dilakukan melalui :1. pelelangan umum2. pelelangan terbatas3. penunjukan langsung4. pengadaan langsung.Selanjutnya proses pelaksanaan pengadaan barang sampai selesai melalui tahap-tahap sebagai berikut :1. Pengumuman /melalui iklan untuk pelelangan umum.2. Pembelian Dokumen Lelang /Rencana Kerja dan Syarat-syarat.3. Anwijzing (Penjelasan Lelang).4. Penyerahan contoh barang untuk dinilai.5. Pengumuman lulus contoh barang.6. Pemasukan Surat Penawaran Harga.7. Pembukaan Surat Penawaran Harga.8. Pengumuman pemenang.9. Pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK).10. Pembuatan Surat Perjanjian (kontrak).11. Pelaksanaan prestasi /penyerahan barang.12. Pembuatan Berita Acara Permintaan Pembayaran Pembangunan dan lampiran-lampirannya sebagai bukti-bukti.14. Pengujian bukti-bukti oleh Kantor Perbendaharaan Negara.15. Pembayaran oleh Kantar Kas Negara kepada pihak Swasta (rekanan).Yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah dasar hukum dari proses pelaksanaan pengadaan barang sampai selesai tersebut diatas telah mencerminkan kepastian hukum dan apakah peraturan-pe raturan yang mendasari proses tersebut tidak bertentangan satu sama lainnya ?II. Metode penelitian :Metode penelitian yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan /studi dokumen dan wauancara. Dldalam studi kepustakaan /dokumen, sebagai alat penelitian dipergunakan :a. Dokumen Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Olah Raga Sekolah Dasar antara Proyek Penyediaan Peralatan Olah Raga Sekolah Dasar (inpres Mo, 6 Tahun 1984) Departemen P dan K dengan P.T, Duii Puri Karya (Surat Perjanjian tgl. 26-7-1985 No. 194.6.P3DR-5D.Set. VII.85).b. Dokumen-dokumen pertinggal Surat Perintah Membayar pada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN).c. Buku - buku.d. Peraturan per-Undang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.Wawancara dilakukan terhadap :a. Para pengusahaha Swastab. Para karyawan Proyek Pemerintahc. Para Pejabat dan Karyawan pelaksanaan pada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN).III. Hal-hal yang ditemukan :1. Didalam Lampiran I KEPPRES RI Nomor 29 Tahun 1984, tidak dicantumkan dengan jelas kapan Surat Perjanjian dibuat, sehingga pembuatan Surat Perjanjian yang berlarut-larut dapat mengakibatkan kerugian pada pihak Swasta (rekanan) karena Surat Perjanjian merupakan syarat. untuk menerima prestasi berupa pembayaran.2. Kelambatan dalam pelaksanaan pembayaran sebagai akibat terlambatnya Pihak Proyek Pemerintah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara.3. Pemerintah tidak dapat, dikenakan ganti rugi berdasarkan KEPPRES RI Nomor 29 Tahun 1984 dan Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW).4. Perjanjian yang dibuat menyimpang dari pasal 1266 KUH Per. karena pihak pemerintah dapat menghentikan pelaksanaan perjanjian secara sepihak tanpa melalui proses Pengadilan.5. Perjanjian yang dibuat merupakan perjanjian standar yang dibuat secara sepihak oleh Pihak Proyek Pemerintah.6. Sampai saat tulisan ini dibuat Tim Pengendali Pengadaan Barang /Peralatan Pemerintah (TPPBPP) belum menetapkan suatu standar Surat Perjanjian (kontrak) untuk berbagai pemborongan /pembelian yang berlaku secara nasional.7. Cara penyelesaian sengketa didalam Surat. Perjanjiam pada umumnya dilakukan dengan musyawarah, jika tidak dapat. diselesaikan dengan musyawarah , para pihak meneruskannya ke Pengadilan Negeri. Menurut hemat penulis, cara penyelesaian sengketa seperti ini dapat berlarut-larut.IV. Kesimpulan dan Saran.Menurut pengamatan penulis, pelaksanaan pengadaan barang untuk keperluan Proyek Pemerintah melalui Perjanjian Jual beli dengan pihak Swasta belum seluruhnya mencerminkan kepastian hukum.Dalam hal ini berdasarkan KEPPRES RI Nomor 29 Tahun 1984 (pasal 20 ayat 3) Tim Pengendali Pengadaan Barang /Peralatan Pemerintah (IPPBPP) perlu segera menetapkan standar Surat Perjanjian kontrak untuk berbagai pemborongan /pembelian yang mencerminkan keadilan yang berlaku secara nasional demi tercapainya kepastian hukum.Selain dari pada itu perlu dibuat suatu Undang-undang Hukum Perikatan yang berlaku secara nasional untuk menggantikarr ketentuan ketentuan yang tersebar.Namun demikian sambil menunggu Undang-undang Hukum Perikatan Pelaksanaan yang baru, perlu ditinjau kembali peraturan-peraturah per Undang undangan yang ada dan peraturan-peraturan pelaksanaannya apakah telah menjamin tercapainya kepastian hukum."

"ABSTRAKTesis ini membahas bagaimana revolusi teknologi dan informasi (TI) danreformasi keuangan negara telah mempengaruhi terjadinya perubahan manajemenpenyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam menyelenggarakan pengadaanbarang/jasa di lingkungan pemerintah dari yang sistem yang manual menjadi sistemelektronik.E-procurement pemerintah berkembang dari tahapan konvensional menjadisemi e-procurement, dan berkembang ke arah penerapan e-procurement secara utuh.Tesis ini menggambarkan perbedaan tiap tahapan dari implementasi e-procurementinstansi pemerintah di Indonesia.E-procurement dianggap sebagai salah satu isu penting pada pembahasanbadan-badan perdagangan internasional dalam menyusun kebijakan ekonomi.Pemberlakuan prinsip-prinsip umum (general principles) telah mempengaruhipenyusunan kebijakan pengadaan pada beberapa negara di dunia.Indonesia belum secara implisit mengatur pokok-pokok kebijakan eprocurementpemerintah. Pengembangan e-procurement saat ini masih bersifatparsial dan belum didukung kebijakan yang berlaku secara nasional sesuai denganstandardisasi yang diharapkan.Penyelenggaraan sistem elektronik pengadaan (e-procurement) pemerintahsendiri berimplikasi pada adanya tanggung jawab hukum penyelenggara, baik dalamkedudukannya sebagai badan hukum publik maupun kedudukannya saat memasukiarea hukum privat dalam hubungan kontraktualisasi transaksi elektronik. Tanggungjawab penyelenggara dalam lingkup hukum publik berkorelasi dengan kewajibanpenyelenggara untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku padaarea publik seperti undang-undang keuangan negara, undang-undang pelayananpublik, maupun undang-undang kearsipan. Sedangkan dalam lingkup privat,pemerintah harus mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum perdata."

"Salah satu sarana hiburan berteknologi maju adalah sistem elektronik permainan ketangkasan (online game). Namun, akibat uang yang digunakan di dalam permainan tersebut, para pemain merasa memiliki apa yang dia dapatkan di dalam permainan tersebut. Sehingga muncul konsep virtual property. Dengan rasa memiliki tersebut, seorang pemain dapat menjual objek-objek virtual di dalam permainan kepada pemain lain. Namun karena yang menjadi objek jual beli adalah bagian dari sistem elektronik milik penyelengara sistem elektronik, maka kedua pemain berposisi sebgai konsumen dan penyelenggara merupakan pihak yang bertanggung jawab atas data yang diperjual belikan antara pengguna. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen di dalam jual beli virtual property pada sistem elektronik permainan ketangkasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penlitian normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penyelenggara sistem elektronik di atur di dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Objek virtual yang menjadi objek jual beli adalah virtual property, dan merupakan bagian dari sistem elektronik milik penyelenggara sehingga penyelenggara juga bertanggung jawab atas segala kerugian yang diderita akibat kehilangan data tersebut, kecuali penyelenggara dapat membuktikan sebaliknya.

---

One of the technologically advanced entertainment is online game. However, due to real money used in the game, the players feels they has what they got in the game. Thus emerged the concept of virtual property. With such a sense of belonging, a player won?t hesitate to sell (transfer) the virtual objects in the game to another player. But because of what becomes the object of sale and purchase is a part of the electronic system that owned by the provider of the electronic system, then the second player plays as consumers and providers is the one who responsible for the data that traded between players.

This mini thesis discuss about the protection of consumers in the transfer of virtual property in online game. The research method is a normative study method. Data collection tool used is bibliography study. electronic system provider set for in Article 15 and Article 16 of Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 about Information and Electronic Transactions. Virtual object that the object of sale and purchase is a virtual property, and is a part of our electronic system owned by the provider and the provider also responsible for any loss caused by the loss of data, unless the provider can prove otherwise."

"Bertitik tolak dari pengertian peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan yang ada seharusnya sudah menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para investor khususnya dalam mengantisipasi persoalan-persoalan yang ada di bidang pengadaan barang/jasa, maka dengan adanya ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan pasca perundingan WTO timbul pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan penelitian ini."