Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PN PERTAMINA adalah pemegang satu-satunya wilayahkuasa pertambangan di Republik Indonesia. Diihana Kontraktor Minyak Asing mengadakan perjanjian dengan PN Pertaminauntuk bertindak sebagai kontraktor Minyak dan Gas Bximi Nasional,dalam wilayah tertentu, dengan jangka waktu tertentupula. 'PN Pert^ina dalam perjanjian dengan Kontraktor Minyak Asing tersebut bertindak sebagai pengawas pelaksanaanoperasi, kontraktor minyak asing tersebut bertanggung jawabkepada PN Pertamina.Dalam penyelenggaraan operasi sehari-hari timbulberbagai kebutuhan balk berupa sarana maupun prasarana yangmelibatkan Swasta Nasional, baik berbentuk PT, CV, ataupunanak perusahaan maupun perusahaan patungan dengan sahamPN Pertamina.'Maka perjanjian antara pihak Kontraktor Minyak Asingdengan pihak Swasta Nasional, tidak terlepas dari berbagai syarat sesuai dengan kebdudukan Kontraktor Minyak Asingtersebut yang. diatur dalam UU no.8/1971. Dan Swasta Nasional tidak luput dari syarat untuk ikut serta,dalam tenderadalah antara lain Keppres no.29/1984 dan Keppres no. 30/1984, dan ketentuan BKKA.PN Pertamina cq BKKA mengawasi Kontraiktor MinyakAsing kareiia Minyak dan Gas Bumi Nasional merupakan kekayaannegara yang menguasai hajat hidup orang banyak, danmengusahakannya xintuk kemakmuran yang sebesar-besarnya bagisegenap Bangsa dan Negara Indonesia.Untuk itu perlu ditelaah sampai sejauh manakah perjanjiandan pelaksanaan perjanjian antara Kontraktor Minyak Asing dan Swasta Nasional itu mengatur hak dan kewajibanpara pihak, juga tentang pelaksanaan perjanjian tersebut,sampai sejauh manakah diatur mengikuti KUHPer, dengantidak menutupi kemungkinan lain.Minyak dan Gas Biomi Nasional merupakan sumber utamaAPBN. Untuk itu kita perlu menjaga kepentingan Nasionaldengan adanya jaminan hukum positif kita."

"Salah satu Kebijaksanaan pemerintah di bidang Kesehatan adalah penekanan seminimal mungkin akan ketergantungan pada kebutuhan obat import, dengan membuka kesempatan investasi baik melalui penanaman modal asing maupun modal dalam negeri. Diharapkan obat-obat patent yang selama ini diimpor dari negaa asal pembuatnya, sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Akan tetapi ada berapa obat patent tertentu yang belum memungkinkan diproduksi oleh perusahaan-perusahaan farmasi PMA di Indonesia yang memiliki hak patent dari nama dagang obat tertentu tersebut. Hal ini disebabkan karena produksi yang mereka miliki belum lengkap dan belum memadai untuk itu. Untuk mengatasi hal tersebut pihak PMA melakukan suatu upaya terobosan dengan jalan mengadakan kerja sama dengan pihak perusahaan farmasi swasta nasional yang telah memiliki sarana produksi yang lengkap dan memadai. Kerja sama tersebu menyebabkan timbulnya hubungan hukum yang menerbitkan hak-hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang dituangkan dalam bentuk suatu perjanjian pembuatan obat, yang di kalangan farmasi dikenal dengan nama Toll Manufacturing Agreement. Perjanjian ini merupakan suatu jaminan kepastian hukum dan sekaligus menunjukkan atau membuktikan adanya kepercayaan dari pihak asing bahwa perusahaan farmasi swasta nasional juga telah mampu memproduksi-obat dengan mutu yang baik dan memenuhi standard mutu internasional serta memberikan alih teknologi dan nilai tambah yang sangat penting bagi perkembangan perusahaan farmasi swasta nasional. Dalam penyusunan skripsi ini, selain menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari literatur yang terkait dengan judul skripsi, juga dilakukan penelitian lapangan pada sebuah Perusahaan Farmasi Swasta Nasional di Jakarta."

"Karena kalah bersaing dengan kapal-kapal asing yang lebih besar, modern dan canggih, perusahaan pelayaran nasional saling berusaha menjadi keagenan atau cargo booking dari pelayaran asing untuk meningkatkan perusahaannya internasional baik tingkat nasional maupun tingkat Dalam kerjasama usaha pengangkutan laut pihak satu sebagai prinsipal (pelayaran asing) dan pihak lain sebagai keagenan/cargo booking (pelayaran nasional), timbul permasalahan antara lain. Alokasi market masing-masing pihak. Siapa yang bertanggung jawab bilamana timbul wanprestasi terhadap pihak ke tiga Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul, selama ini tidak pernah dilakukan melalui saluran hukum walaupun telah dibuat perjanjian yang mengatur sanksi bagi para pihak. Mereka memilih penyelesaian "win win solution" karena lebih menguntungkan kedua belah pihak dan melanggengkan kerjasama usahanya, karena lebih bernuansa pemerataan baik keuntungan maupun kerugian yang dialaminya."

"Kekurangan perumahan penduduk, umumnya di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia sudah menjadi masalah nasional. Pemerintah menyadari keadaan ini, untuk selanjutnya secara bertahap dilaksanakan pembangunan perumahan dengan sasaran masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk mengimbangi kebutuhan yang mendesak, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974; dibentuklah Perum Perumnas sebagai lembaga pemerintah non Departemen, ditugasi merencanakan, membangun dan mengelola/mengusahakan bidang perumahan. Melihat kebutuhan akan rumah, banyaknya peminat rumah melalui Perum Perumnas, tidak mungkin dengan karyawan yang ada Perum Perumnas melaksanakan sendiri pembangunan perumahan. Untuk melaksanakan pembangunan rumah tersebut, Perum Perumnas melimpahkan pelaksanaan pembangunan rumah kepada pihak kedua/ kontraktor melalui perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan pembangunan rumah inilah timbul beberapa permasalahan mulai dari proses pemberian pekerjaan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan yang membawa akibat hukum baik terhadap Perum Perumnas maupun terhadap kontraktor. Pengungkapan permasalahan diatas adalah merupakan ide penulis, dimana permasalahan-permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dalam penulisan skripsi."