Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga perbankan mempunyai peran strategis dalam peningkatan dana pembangunan, melalui fungsinya sebagai wadah yang dapat menghimpun sekaligus menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Jenis usaha bank antara lain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, pemberian kredit, penjualan surat-surat berharga, penyimpanan barang atau surat berharga, dan sebagainya. Garansi bank merupakan salah satu jenis kegiatan usaha bank. Garansi bank diterbitkan untuk menjamin kepentingan kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat mengajukan klaim pembayaran atas garansi bank tersebut. Dalam (praktek penerbitan garansi bank di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. terdapat permasalahan-permasalahan, antara lain permohonan garansi bank yang diajukan dalam waktu yang terlalu singkat, dan nilai kontra garansi yang lebih kecil dari nominal garansi bank. Namun kasus-kasus tersebut hanya dapat terjadi di kalangan nasabah yang telah mempunyai hubungan dan reputasi baik dengan pihak bank. Selain itu, ada juga permasalahan mengenai kesepakatan tentang terjadinya wanprestasi, dan juga tentang besarnya uang yang dibayarkan dalam hal terjadi pencairan garansi bank. Apabila belum ada kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi, pihak bank akan menunda pencairan garansi bank sampai tercapai kesepakatan. Sedangkan besarnya jumlah uang yang dibayarkan di perhitungkan dan dipertimbangkan dengan penelitian terhadap proyek yang bersangkutan, atau dimusyawarahkan oleh para pihak."

"Wanprestasi dalam Garansi Bank di P.T Bank Negara Indonesia (Persero), Skripsi, Agustus, 1996. Garansi Bank merupakan salah satu jenis usaha bank. Garansi bank diterbitkan untuk menjamin pihak ketiga apabila debitur wanprestasi. Dengan berkembangnya kegiatan usaha dalam bidang perdagangan dan pembangunan gedung ataupun jalan, mengakibatkan diperlukannya garansi bank. Pihak pemilik proyek biasanya mensyaratkan agar pelaksana proyek menyerahkan garansi bank. Begitu pula dalam bidang perdagangan. Perusahaan-perusahaan mensyaratkan adanya garansi bank untuk menjamin prestasi yang diperjanjikan. Garansi bank dapat diterbitkan karena adanya perjanjian pokok antara debitur dan pemegang garansi bank. Apabila debitur wanprestasi, pemegang garansi bank dapat mengajukan klaim agar garansi bank tersebut dicairkan. Penerbitan garansi bank sudah lazim dilakukan oleh bank. Namun dalam prakteknya sering menimbulkan masalah, terutama mengenai wanprestasi. Debitur menyatakan tidak wanprestasi tetapi pemegang garansi bank telah mengajukan klaim dengan alasan debitur wanprestasi."

"Penerbitan bank garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan perbankan untuk membantu kelancaran dunia usaha. Jasa layanan perbankan tersebut selaras dengan amanat pasal 1 butir 2 UU Perbankan yang menyatakan bahwa bank umum dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Meskipun bank garansi dipandang sebagai instrumen perbankan yang aman berdasarkan pemikiran bahwa instrumen ini memiliki pertahanan hukum yang kuat, namun dalam beberapa kasus bank garansi dapat juga menimbulkan persoalan. Kasus bank garansi yang melibatkan antar negara seharusnya tidak menyebabkan bank nasional menghadapi kesulitan pembayaran. Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Metode pengolahan dan analisis data dilakukan dengan kuantitatif dengan bentuk deskriptif-analisis. Dalam kasus pembahasan skripsi ini, salah satu bank nasional justru mengalami kesulitan besar ketika klaim terhadap bank garansi yang sudah dibayarkan tidak mendapatkan pembayaran dari penerbit kontra garansi yang diterbitkan oleh salah satu bank di Korea, karena bank di Korea diperintahkan oleh pengadilan nasional setempat untuk tidak membayarkan kontra garansi tersebut. Akibatnya, bank nasional mengalami kerugian besar. Dilihat dari perspektif hukum, keadaan ini sama sekali tidak sejalan dengan ketentuan bank garansi yang seharusnya berlaku secara universal. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana prosedur penerbitan bank garansi yang diterbitkan atas dasar kontra garansi dalam kasus dan bagaimana perlindungan hukum bagi bank penerbit bank garansi yang diterbitkan berdasarkan kontra garansi dari bank di luar negeri. Untuk mencegah masalah yang sama terjadi kepada bank nasional perlu suatu setoran jaminan sebesar nominal bank garansi walaupun telah ada kontra garansi dari bank diluar negeri yang bonafide.

---

Bank guarantee is one of the services offered by the bank to ensure smooth activities in business. This bank’s service is in line with the provision of Article 1 item 2 of Banking Law which stipulates that commercial banks may provide services for payment transactions. While bank guarantee is regarded as a banking instrument that is safe based on the conviction that it is an instrument strongly backed by the law, it may in some cases give a problem. A case of a bank guarantee that involves bilateral relationship between countries should not have caused a national bank to incur difficulty in claiming payment. The method of this writing uses bibliographic study, being descriptive and the data collection tool was study on document. However, the case dealt with in this thesis is that in which one of the national banks actually encountered a big difficulty claiming payment for the bank guarantee it had honoured when the payment claim was refused by the issuer of the counter bank guarantee – a bank in Korea. It was because, the court of jurisdiction in Korea ordered the bank in Korea to reject payment for the particular bank guarantee. This caused the national bank to incur a big loss. From the legal perspective, this situation was completely inconsistent with the provision of a bank guarantee which actually applies universally. ts. The case being dealt with is how the procedure of issuing a bank guarantee is based on a counter-guarantee in a case and how is the legal protection for the bank issuing a bank guarantee based on a counter-guarantee by a bank overseas. In order that the national banking avoid encountering the same case, it is necessary that a security deposit of the same amount as the nominal value of the bank guarantee be required despite a counter-guarantee of by a reputable bank overseas."

"Bank Umum dalam memberikan kredit wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian antara lain adanya keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998. Dalam pelaksanaanya, bank umum sering mensyaratkan adanya agunan kredit berupa borgtoch dalam bentuk personal guarantee atau company guarantee sebagai tambahan jaminan kebendaan dalam pengikatan kredit. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. mensyaratkan terpenuhinya kriteria penanggung utang selain persyaratan umum yang berlaku.Permasalahan yang diidentifikasi adalah alasan mengapa jaminan berupa penanggungan utang (borgtoch) masih diperlukan sebagai pengikatan jaminan dalam pemberian kredit dan bagaimana pelaksanaan kewajiban Borg apabila debitor yang ditanggungnya wanprestasi kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk serta bagaimana peranan dan keterlibatan Notaris dalam proses pembuatan perjanjiannya. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan mempergunakan data sekunder balk yang berasal dari literatur maupun peraturan perundang-undangan melalui tipe penelitian explanatoris. Data skunder berupa bahan hukum primer dan skunder dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara. Analisis dilakukan secara explanatoris evaluatif.Hasilnya diperoleh kesimpulan pertama; dengan adanya kriteria Borg antara lain Personal Guarantor memiliki kepentingan langsung atas usaha debitor dan Company Guarantor harus perusahaan yang memiliki kepentingan langsung terhadap debitor, menjadikan borgtoch menjadi sangat penting bagi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kedua, dalam pelaksanaannya Borg harus melepaskan hak-hak istimewanya dan bagi Borg yang wanpresatasi tersedia perangkat hukum antara lain sita lelang kekayaan borg melalui Pengadilan, diserahkan kepada BPULN, pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan melalui. PUPN/BUPLN, pencegahan ke luar negeri dan paksa badan. Ketiga, Notaris dapat berperan untuk mendukung prinsip kehati-hatian perbankan melalui kecermatan proses pembuatan, penyimpanan dan penyerahan akta sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya.

---

General bank in order to provide a loan must firmly hold the principle of carefulness, such as conviction to the debtor capacity and performance to settle the debt, as mentioned in article 8, enactment no. 10 year 1998. In fact general bank often requires collateral such as borgtocht in term of personal guarantee or company guarantee as additional collateral for a loan. Bank Negara Indonesia (BNI) Public Ltd. Requires guarantor criteria other than general requirement needed.Problem that is identified is the reason why collateral such loan guarantee (borgtocht) as a collateral binding in a loan agreement and how to implement the guarantor obligation if the debtor he guaranteed collide with BNI Public Ltd. and how is the notaries play a role and take part making the agreement process. This research is using literature research methods that has normative juridical characteristic, by using secondary date either from literature or from enactment by explanatory research type. Secondary data such primary and secondary law material, collected by documentary research and interview. Analysis is done by evaluative explanatory.As the result we get the first conclusion that with the criteria of borg such as personal guarantor has direct interest in debtor deed and company guarantor must be a company that has direct interest to the debtor, it makes borgtocht become very important to BNI Public Ltd. The second conclusion, in the implementation, borg (guarantor) must discharge its special rights and for the violating borg is provided rule of law such as guarantor auction confiscation by court, handed over to BUPLN, obstruction and confiscation of their properties by PUPN/BUPLN, prohibition to leave the country and personal compulsion. Third conclusion, notaries play important role to support the principle of carefulness by accuracy in making process, filing and official document transfer, according to the enactment No. 30 year 2004 and its implementing rule."

"ABSTRAKPerusahaan perlu meningkatkan kompetensi pegawai agar berprestasi dan sukses dalam pencapaian tujuan strategis organisasi. PT Bank Negara Indonesia menyadari bahwa pengembangan kompetensi adalah upaya untuk menciptakan SDM yang berkuaitas. Maka, e-learning adalah salah satu metode pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan kompetensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui metode elearning di BNI dan untuk mengetahui kompetensi apa yang dapat dikembangkan melalui e-learning. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus karena berusaha menggambarkan mengenai pokok permasalahan lebih mendalam dan mendetail. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam kepada pihak manajemen dan pegawai.Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-learning di BNI dapat mengembangkan kompetensi fungsional. Peningkatan kompetensi hanya mencapai tingkat pengetahuan dan keterampilan. Peneliti merekomendasikan untuk membangun elearning dengan komunikasi dua arah agar lebih interaktif dan efektif.

---

ABSTRACT

Companies need to increase the competence of the employees to perform and succeed in achieving the organization?s strategic goals. PT Bank Negara Indonesia realized that competence development is an effort to create good quality human resources. Thus, e-learning is one learning method used in the development of competence. The purpose of the study is to determine whether the development of competence can be done through e-learning methods in BNI and to determine which one competence that can be developed through e-learning. This study used a qualitative approach with the type of case study research for trying to describe the main issues more depth and detail. Data collected through in-depth interviews with employee and management.

The results showed that elearning in BNI can develop the functional competence. The increasing of competencies only reached the level of knowledge and skills. Researchers recommend for building e-learning with two-way communication to be more interactive and effective."

"Skripsi ini membahas pengembangan talent pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan talent pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan untuk mengetahui implikasi dari pengembangan talent baik dari pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku pelaksana dan bagi talent selaku peserta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yang merupakan pihak pelaksana maupun peserta dari program pengembangan talent di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Narasumber penelitian berjumlah 3 orang yang mampu merepresentasikan kegiatan pengembangan talent. Hasil Penelitian menunjukan bahwa pengembangan talent di BNI telah berjalan, namun butuh beberapa perbaikan untuk membuat pengembangan talent lebih komprehensif dan pengembangan talent membawa banyak implikasi baik.

---

The focus of this research is talent development process in PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. The purpose of this research is to determine how the process of talent development at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and the implications of the process of talent development both of the PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as executor, and the talent as participants. This study is a qualitative research that produces descriptive data. Data were collected through interviews with sources who are the implementers and participants of the talent development program in PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Research informants were 3 people who represent the talent development activities. The results showed that the development of talent in BNI has been running, but it takes some improvements to make the process of talent development more comprehensive and talent development brings many good implications."

"Dewasa ini lembaga keuangan telah mengambil peran yang penting dalam sistem perekonomian, salah satunya adalah bank. Pelayanan jasa bank selain memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha, dapat juga memberikan kelancaran transaksi finansial dalam suatu aktivitas usaha. Salah satu pelayanan jasa oank adalah Bank Garansi. Penggunaan bank garansi dapat diterapkan dalam berbagai aspek usaha baik perdagangan dalam maupun luar negeri. Permasalahannya apakah pemberian bank garansi telah sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku, permasalahan apakah yang timbul berkaitan dengan pencairan bank garansi dan bagaimana menyelesaikannya sehingga tidak merugikan para pihak. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum secara normatif, melakukan wawancara serta diskusi dengan P'hak yang menangani bank garansi, menggunakan sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Proses pemberian bank garansi pada permasalahan ini telah memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian penanggungan hutang (borgtocht). Bentuknya belum sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi BI tentang Pemberian Garansi Oleh Bank dan Surat Edaran BI tentang Pemberian Garansi Oleh Bank. Permasalahan pencairan bank garansi timbul karena pemegang obligasi mengklaim perjanjian penanggungan atau bank garansi agar penerbit obligasi memenuhi kewajibannya, karena ia telah cidera janji (wanprestasi). Pencairan dilakukan oleh bank penerbit selaku penjamin dan diberikan kepada pemegang obligasi. Setelah pencairan, seharusnya penerbit obligasi membayar kepada bank penerbit secara sekaligus namun hal itu tidak terpenuhi. Untuk melunasi pembayaran tersebut bank penerbit memberikan fasilitas kredit investasi, sehingga tidak merugikan para pihak. Fasilitas kredit investasi itu dituangkan kedalam perjanjian yang berlaku dari Desember tahun 2000 - 2006. Penerbit obligasi melunasi kredit investasi itu tepat waktu yaitu tahun 2006."

"Pemberian kredit erat kaitannya dengan pemberian jaminan/agunan, pemberian jaminan yang sering digunakan oleh bank adalah dengan menggunakan tanah, dengan telah terjadi univikasi dibidang hukum jaminan khususnya dengan tanah maka pengikatan jaminan yang aman menggunakan hak tanggungan yang lelah diamanatkan oleh pasal 51 UUPA maka terbentuk UU No:4 tahun 1996 mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah sebagai jaminan. UUHT mempunyai sifat Droite de suite dan Droite de preferen, juga masih ada pembaharuan lain dibanding hipotek misalnya untuk tanah-tanah yang dapat diikat dengan hak tanggungan seperti hak milik, hak atas usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, sedangkan untuk hipotek hanya tanah-tanah yang berstatus hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan, dalam hal pengikatan dapat dilakukan oleh pejabat Notaris dan PPAT, pelaksanaan eksekusinya mudah dan pasti melihat uraian tersebut diatas kiranya UUITT dapat meminimalisasikan kerugian yang akan timbul dari nasabah yang wanprestasi."