Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam Tesis ini Penulis akan membahas dan mengembangkan secara rinci yangmengenai bagaiman perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Malaysia yang dalamhal sekarang-sekarang ini banyak terjadi polemic di dalam nya. Penulis juga inginmeneliti apakah UU No 39 Tahun 2004 yang berisi tentang perlindungan terhadapTenaga Kerja Indonesia di luar negeri sudah benar diterapkan oleh pihak yangberwajib dalam hal penanganan Tenaga Kerja Indonesia khususnya Tenaga KerjaWanita."

"Perkembangan kegiatan wanita dalam masyarakat dewasa ini makin banyak menarik perhatian berbagai kalangan antara lain mengenai hal-hal berikut :1. Peranan WanitaKajian dan hasil penelitian tentang peranan wanita dalam pembangunan nasional makin lama makin memperoleh pengakuan sebagai salah satu masalah mendasar yang dihadapi negara-negara berkembang. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya Bank Dunia, peranan wanita dan sumbangannya yang nyata terhadap pembangunan di negara-negara berkembang diakui erat berhubungan dengan masalah kesejahteraan, pemerataan, dan keserasian lingkungan hidup. Lahirnya pusat-pusat studi wanita di beberapa universitas menjadi bukti pula bagi besarnya minat terhadap pengkajian peranan wanita, bahkan di sejumlah fakultas ilmu-ilmu sosial untuk jurusan-jurusan tertentu telah mulai masuk dalam kurikulum. Di Indonesia dengan Pancasila sebagai pandangan hidup serta sekaligus tujuan bangsa dan negara, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penjabaran hukumnya khususnya Pasal 27 ayat (1), wanita memperoleh kedudukan hukum yang sama dengan pria. Perwujudan persamaan hak dan kewajiban dalam peranannya sebagai warga negara, anggota masyarakat dan keluarga serta manusia pribadi, merupakan masalah yang penting. Kiranya patut disyukuri bahwa emansipasi wanita dalam anti sesungguhnya di Indonesia telah lama dirintis oleh kaum wanita sendiri, yang dewasa ini dengan bantuan pemerintah tengah dalam proses perkembangannya.2. Peningkatan Jumlah Wanita PekerjaMenyadari akan pentingnya potensi wanita di Indonesia, pemerintah secara terarah telah memacu keikutsertaan kaum wanita dalam angkatan kerja. Peningkatan wanita pekerja oleh berbagai sebab dan dorongan, selain merupakan bukti kemampuan, juga umumnya karena kebutuhan sehari-hari sebagai motivasi dasar untuk bekerja. Sekalipun keinginan semula yang mendorong wanita bekerja adalah positif, namun tidak lepas dart masalah-masalah yang timbul sebagai akibat wanita bekerja, lebih-lebih bagi mereka yang telah berkeluarga. Sejumlah pakar psikologi memberikan gambaran pengaruh wanita berkeluarga yang bekerja, baik terhadap keluarga, masyarakat maupun dirinya sendiri. Terdapat segi-segi yang menguntungkan, sekalipun umumnya mengandung beban yang berat bagi dirinya sendiri, terutama bila kurang mendapat pengertian dari suami dan anggota-anggota keluarga yang lain. Berbagai penelitian tentang wanita yang berkeluarga dan bekerja, mengungkapkan pengaruh terhadap perubahan-perubahan yang terjadi misalnya dalam pola penggunaan waktu sehari-hari, sumbangan ekonomi terhadap keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap wanita yang bekerja di luar rumah."

"ABSTRAKPertumbuhan pekerja perempuan dari tahun ke tahun meningkat secara tajam. Untuk memenuhi tuntutan target produksi perusahaan yang semakin tinggi, maka tidak sedikit pekerja perempuan dipekerjakan pada malam hari, seperti yang terjadi di PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. Dalam hal ini, upaya perliindungan yang dilakukan oleh pemerintah dituangkan melalui regulasi yang m,emberiikan kewajiban bagi pengusaha untuk melakukan penyediaan makanan clan minumaan, penjagaan kesusilaan serta penyediaan transportasi, seperti yang tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dari Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 224/MEN/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00, sebagai peraturan pelaksana dad Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, upaya pemeari.ntah untuk mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan tersebut juga dmwujudkan dengan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukar oleh Dinas Tenaga Keaafa dart Transmigrasi Kabupaten Bogor. Pada umumnya, PT. Ricky Putra Globalindo Tbk. turut berperan serta secara aktif dalarn memberikan perlindungan terhadap hak asasi pekerja perempuan, seperti tidak mempekerjakan pekerja perempuan yang berumuff kurang dad 18 (delapan betas) tahun, tidak mempekerjakan pekerja perempuan Nang hamil, tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan nenikah, hamil dan melahirkan, memberikan istirahat atau cuff bald, hamil, melabirkan dan keguguran kandungan, serta memberikan kesempatan menyusui anak. Akan tetapi, pelaksanan waktu kerja malam bagi pekerja perempuan di PT- Ricky Putra Globalindln Tbk. tidak serta merta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang beiiaku. Berbagai penyimpangan hukum ditemukan sebagai akibat dari kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam penerapannya. Dalam hal ini, pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor masih lemah, sehingga dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan yang semakin luas, terutama yang dapat mengancam ketertiban dan ketenangan kerja dalam Hubungan Industrial Pancasila di perusahaan."

"Pembangunan kota dan penataan kumuh kota berjalan paralel. Penataan kawasan kumuh kota memang tidak dapat dihindari dalam upaya pembangunan, namun bukan berarti keharusan upaya pembangunan mereduksi bahkan mendiskriminasi kepentingan pihak terdampak. Penataan kawasan kumuh kota tanpa perspektif pihak terdampak akan mengakibatkan ketidakadilan. Penelitian ini membahas mengenai perempuan pekerja di kawasan kumuh kota di Kelurahan Bukit Duri, Kota Jakarta Selatan, dalam dialektika penataan kawasan kumuh kota, sebagai pihak terdampak yang memiliki kepentingan mempertahankan hak asasinya untuk bekerja. Pemerintah pelaksana kebijakan tidak akomodatif dan inklusif terhadap kepentingan perempuan pekerja terdampak. Selain itu, kepentingan perempuan pekerja terdampak tidak tampak ke permukaan karena nilai-nilai patriarki masih kental hadir di tengah masyarakat terdampak. Penulis menggali pengalaman para perempuan pekerja berhadapan dengan penataan kawasan kumuh kota melalui wawancara mendalam dengan mereka, kemudian menganalisisnya menggunakan perspektif keadilan gender, dengan didukung teori-teori urban feminisme, kosmopolitan feminisme, dan hak atas kota.

---

Development and slums upgrading in cities are running in parallel. Urban slums upgrading is indeed unavoidable as part of development, but the its necessity nature could not be the basis to reduce or even discriminate the interests of affected parties. Without the perspective of the affected parties, urban slums upgrading will result in injustice. This study discusses women workers in in Bukit Duri Subdistrict urban slum, South Jakarta City, in the dialectics of urban slum upgrading conflicts, as the affected parties with interest in safeguarding their human rights to work. Governments implementation of the slum upgrading policy was not accommodative and inclusive to the interests of affected women workers. In addition, the interests of affected women workers do not emerge due to the presence of patriarchal values in the affected community. The author explores the experience of women workers facing urban slums upgrading through in-depth interviews with them, then analyzes through gender justice perspective, with emphasize on urban feminism theories, cosmopolitan feminism, and rights to the city."

"Buruh perempuan di Indonesia sebagai sumber daya manusia yang potensia sehingga harus dilindungi dan dibina. Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang menjamin adanya perlindungan terhadap buruh perempuan, dan didukung pelaksaaan secara efektif dan efisien, terutama dalam hal hubungan kerja mereka. Munculnya kasus-kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh majikan terhadap buruh perempuan mendorong untuk diadakan penelitian mengenai permasalahan: Apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum khususnya terhadap buruh perempuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Bagaimana pasal 1365 KUHPer dapat melindungi buruh khususnya buruh perempuan dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh majikan? Untuk menguraikan permasalahan tersebut dilakukan studi kepustakaan, dengan mengkhususkan perbuatan melawan hukum berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh majikan terhadap buruh perempuan. Perbuatan melawan hukum terhadap buruh perempuan merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti luas dengan fokusnya pada sifat kodrati buruh perempuan. Meskipun terhadap perbuatan melawan hukum dapat dilakukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPer, buruh perempuan kurang memahaminya dan upaya penyelesaiannya lebih banyak dilakukan dengan cara musyawarah secara bipartit ."

"ABSTRAKSebagai pemberi kerja notaris berkewajiban mendaftarkan dirinya dan karyawannya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pendaftaran jaminan sosial oleh Notaris sangat diperlukan dalam melindungi karyawan dari kemungkinan resiko dalam melakukan pekerjaannya. Permasalahan dalam tesis ini yakni 1 Bagaimana kewajiban Notaris terhadap pendaftaran karyawannya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan? 2 Bagaimana pelaksanaan pendaftaran bagi karyawan Notaris di Kabupaten Tangerang sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini mengunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, serta mengkaji sumber data sekunder yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan dan untuk mendukung penelitian kepustakaan maka dilakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Kemudian tipe penelitian yang akan digunakan dilihat dari sudut sifatnya adalah metode penelitian deskriptif analisis. Simpulan dalam penelitian ini yakni: 1.Kewajiban notaris terhadap pendaftaran karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan masih sangat kurang. Belum semua notaris mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial ketenagakerjaan bersifat wajib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Pengurus Pusat INI juga mendukung pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui MOU antara BPJS Ketenagakerjaan dengan PP-INI. 2.Pelaksanaan pendaftaran karyawan notaris di Kabupaten Tangerang sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan masih sangat minim. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pihak BPJS Ketenagakerjaan kepada notaris dikarenakan penolakan dari anggota INI Kabupaten Tangerang.

---

ABSTRACT As public notary, They obligated to register themselves and the employee in the socialsecurity program of employment. Social Security enrolled by Notary is highlyrecomended in order to protect employees in risk assignment. The problems in this thesisare 1 How does Notary obligation to register their employees as Participant of BPJS 2 How does the implementation of registration for Notary employees in KabupatenTangerang as participant of BPJS Employment This research conducted using juridicalnormativeliterature and reviewing secondary data resources which refer to the writtenrules or positive law and other legal materials related to the problem. And to support theresearch, interviews with related parties are conducted. Therefore, in order to supportliterature research,the writer has interviewed related parties. Based on point of view, thisresearch will be using descriptive research method. This research conclude that 1. notariesawareness to enroll their employee as BPJS participant is quite inconsiderable. Not allnotaries register their employee as participants BPJS Employment as regulated law. Theexecutive of INI also take supporting action in social security implementation throughMOU between BPJS Employment with PP INI. 2. Implementation of notary employeesenrollment in Tangerang are not optimum due to lack of social security programknowledge which caused by INI rsquo s member rejection. The results suggest it needsinvolvement of Labor Ministry Supervisory Council to register Notaries and theemployees as BPJS employment participants."