Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak krisis moneter melanda Indonesia diiringi dengan kejatuhan bisnis perbankan, berbagai kalangan terutama media massa ramai membicarakan dosa-dosa para pengurus bank yang kita kenal dengan sebutan direksi dan komisaris. Merekalah yang disebut-sebut paling bertanggung jawab terhadap jatuhnya bisnis perbankan dan penyebab terjadinya krisis moneter di Indonesia. Kemudian ditemukan lagi bahwa tidak hanya direksi dan komisaris, tetapi juga para pemilik bank, atau yang kita kenal dengan sebutan para pemegang saham, merekalah yang ternyata memberikan perintah kepada direksi dan komisaris untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, yang kemudian kita kenal dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Berbagai media massa ramai menuntut para bankir tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi, menggunakan sesuatu yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi. Tetapi tampaknya sampai sekarang belum ada satu bankirpun yang dipenjara atau paling tidak dihukum karena terbukti memperkaya diri sendiri, padahal kesalahan mereka jelas dan sudah merugikan banyak pihak. Jika kita tinjau lebih dalam lagi, para bankir tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana tetapi juga dapat dituntut secara perdata, karena mereka terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan sehingga bank yang mereka pimpin dinyatakan tidak sehat dan dilikuidasi pemerintah sehingga merugikan orang banyak, jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Mereka telah melanggar peraturan mengenai tingkat kesehatan bank yang seharusnya mereka patuhi. Akibat perbuatan mereka yang tidak hanya menimbulkan kerugian kepada rakyat tetapi juga negara seharusnya mendapat ganjaran yang setimpal. Sehingga kita tahu bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini."

"Skripsi ini membahas tentang perkara perbuatan melawan hukum antara Koperasi Pedagang Pasar Citeureup melawan PT. Bank Bukopin Tbk dan R Kusumah Sandjoyo. Penelitian ini berfokus pada dua pokok permasalahan, yaitu tentang unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh PT. Bank Bukopin dan R. Kusumah Sandjoyo sehingga dapat digugat dan dapat bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum dan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1683 K/Pdt/2007 terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Bukopin dan R. Kusumah Sandjoyo. Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 523/Pdt.G/2003/PN.JakSel dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 168/PDT/2005/PT.DKI, hanya R. Kusumah Sandjoyo yang dinyatakan bersalah, namun putusan tersebut dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung No. 1683 K/Pdt/2007 yang menyatakan bahwa baik PT. Bank Bukopin Tbk maupun R. Kusumah Sandjoyo bersalah dan harus bertanggung jawab.Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur hukum dan peraturan perundang-undangan terkait.Kesimpulan dari penelitian ini adalah baik PT. Bank Bukopin Tbk maupun R. Kusumah Sandjoyo memenuhi semua unsur dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum terhadap Koperasi Pedagang Pasar Citeureup.

---

This thesis discusses the tort case between Koperasi Pedagang Pasar Citeureup against PT. Bank Bukopin and R Kusuma Sandjoyo. This study focuses on two principal issues , namely the elements that must be met by PT. Bukopin and R. Kusuma Sandjoyo so it can be sued and may be liable under tort and analysis on the Supreme Court decision No. 1683 K/Pdt/2007 related tort committed by PT. Bukopin and R. Kusuma Sandjoyo. In the South Jakarta District Court decision No. 523/Pdt.G/2003/PN.JakSel and the Jakarta High Court decision No. 168/PDT/2005/PT.DKI , only R. Kusuma Sandjoyo were found guilty, but the verdict was overturned by the Supreme Court decision No. 1683 K/Pdt/2007 which stating that both PT. Bank Bukopin and R. Kusuma Sandjoyo guilty and should be held accountable. The data retrieval methods focus on the study of literature and Indonesia’s legislation.The results of the study concluded that either PT. Bank Bukopin and R. Kusuma Sandjoyo meet all the elements and responsible for a tort against Koperasi Pedagang Pasar Citeureup."

"ABSTRAKPenulisan skripsi ini adalah berdasarkan pada kondisi industri perbankan yang sangat diperngaruhi oleh nasabah dan masyarakat luas. Akan tetapi, sampai saat ini masih terdapat kejadian-kejadian penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan bank yang terjadi. Secara spesifik, yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah penyimpangan dalam bentuk pengalihan tabungan nasabah yang melawan hukum oleh karyawan bank, yang menimbulkan kerugian terhadap nasabah bank. Skripsi ini menganalisis pengalihan tabungan nasabah yang melawan hukum oleh karyawan bank sesuai dengan kegagalan bank dalam menegakkan prinsip kehati-hatian dan sistem pengendalian internal, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank, dan vicarious liability yang dimiliki oleh bank.

---

ABSTRACTThe writing of this thesis is based on the condition of the banking industry that is highly dependent on customers and the broad public. However until this day, there are still numerous occurring of deviations committed by bank employees that happen. Specifically, the deviation discussed in this thesis is in the form of unlawful diversion of customer deposits, causing damage to their customers. This thesis analyzes the unlawful diversion of customer deposits committed by bank employees and the liability of banks according to the bank rsquo s failure to uphold the prudential principle and internal control system, bank committing tort and the vicarious liability of banks."

"Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh semakin maraknya penggunaan debt collector oleh bank dalam penagihan tunggakan kartu kredit kepada nasabah. Skripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan debt collector dan tanggung gugat bank atas perbuatan melawan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bank bertnaggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga memberikan saran kepada lembaga pembentuk perundang-undangn agar membuat peraturan perundang-undangan yang lebih jelas mengenai pengaturan penggunaan debt collector.

---

The writing of this thesis is based on the increase of employment of debt collectors by banks regarding the billing of credit card arrears towards bank customers. This thesis analyzes the conduct of tort by debt collectors and the vicarious liability of banks towards the aforesaid tort. The method of research used is based on literature, which is as well of juridical normative characteristics.

The results of this research revealed that a bank is responsible for its selfconducted tort as stipulated in the related regulations. Furthermore, this research also provides suggestions addressed to the legislators with the aim that they may construct regulations, which are more lucid concerning the employment of debt collectors."

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Otentik. Akta notaris adalah akta otentik. Akta otentik dibuat oleh/atau dihadapan Notaris. Akta otentik dibuat menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan Undang Undang Jabatan Notaris. Akta otentik adalah alat bukti yang sempurna. Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum jika melanggar Undang Undang Jabatan Notaris. Notaris dapat dituntut ganti rugi. Notaris menjadi tersangka jika akta yang dibuatnya berindikasi perbuatan pidana. Hubungan hukum notaris dengan para pihak timbul sejak ditanda-tanganinya akta. Hubungan hukum menimbulkan tanggung jawab hukum notaris atas kerugian pihak lain. Hubungan hukum timbul dalam ranah perdata. Hubungan hukum yang memenuhi unsur pidana dipertanggung-jawabkan secara pidana. Pengambilan foto kopi minuta akta harus seizin Majelis Pengawas Daerah. Pengambilan surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris harus seizin Majelis Pengawas Daerah. Pemanggilan notaris harus seizin Majelis Pengawas Daerah. Notaris hadir dalam pemeriksaan pidana sebagai: ahli atau saksi atau tersangka. Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri. Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Notaris diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari : Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

---

Notary is Public officials who has a right and authorization to construct an Authentic Act. Notary Act is an Authentic Act. Authentic Act is composed by/or before notary. The Authentic Act is designed in accordance with Notary`s forms and procedure Career of Laws. Authentic Act is merely a perfect testimonial subject. Notary Act has a testimonial power as an illegal act or deny by law if it breach Notary`s Careers of Law. Notary is liable to compensation. Notary shall be a suspect if the Act consist of felony and illegal action. The correlation between notary of law and party emerged since Act is signed initially. Correlation of law results notary law responsibility under other loss party. This correlation of law come up in civic scopes. Act of Minute copy is available is provided by Regional House Supervisor`s authority. The request is proposed by Regional House Supervisor`s authority. Notary Summons shall be issued by Regional House Supervisor`s authorization. Notary monitoring is conducted by minister. The minister is composed a Notary House Supervisor. This Notary is controlled by House of Notary Supervisor which are consist of a House of Regional Supervisor, House of Area Supervisor and House of Central Monitoring. The summons shall follow authorization by House of Regional Supervisor."

"ABSTRACTPermasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah konsep dari penyalahgunaan transfer dana pada sebuah bank dan dalam hal apa bank dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang dilakukan karyawannya. Bentuk penelitian yang akan digunakan Penulis, yaitu yuridis normatif, dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1566 K/Pdt/2013. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konsep penyalahgunaan transfer dana telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Selanjutnya, bank sebagai majikan dapat bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan dengan berdasarkan teori vicarious liability yang diatur dalam Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata. Dalam kasus ini, karyawan melakukan pengambilan atau pemindahan sebagian atau seluruh dana milik nasabah melalui Perintah Transfer Dana palsu. Dengan adanya hubungan hukum antara nasabah dengan bank, maka bank wajib menjaga keamanan dan wajib menjamin dana nasabah yang disimpan pada bank tersebut. Bank sebagai pihak yang bertanggungjawab apabila karyawannya telah menyalahgunakan kewenangannya atau perbuatannya masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Penelitian ini juga memberikan saran kepada pihak bank untuk meningkatkan sistem keamanan dengan lebih memperinci SOP mengenai prosedur pegawai bank dalam melakukan pekerjaan memproses pengambilan dan pemindahan dana, dan perlu adanya pengaturan mengenai batasan teori vicarious liability guna menghindari perbedaan pendapat Majelis Hakim.

---

ABSTRACTThe problem discussed in this thesis is the concept of misuse of fund transfers in a bank and in what case can the bank be held accountable for the legal acts committed by its employees. The form of research used is normative juridicial by analyzing Award of the Supreme Court Number 1566 K Pdt 2013. The results of the study indicate that the concept of misuse of fund transfers has been clearly regulated in Act Number 3 of 2011 on Fund Transfers. Furthermore, the bank as an employer may be liable for tort by employees by virtue of the vicarious liability theory set forth in Article 1367 paragraph 3 of the Civil Code. In this case, the employee taking or removing part or all of the customer rsquo s funds through a fake fund transfers order. By the existence of a legal relationship between the customer and the bank, requires the bank to maintain the security and must guarantee the customer rsquo s funds deposited in the bank. The bank should be the party who rsquo s responsible if their employees have misused their authority or actions are still within the scope of their work. This study has also advised the banks to increase their security systems by further detailing the SOP on bank staff procedures in undertaking the work of collecting and transferring of funds, and the need to regulate the limits of the vicarious liability theory to avoid differences of opinion of the Panel of Judges. "