Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Distributor sebagai suatu Lembaga yang lahir dari suatu kebutuhan masyarakat berkembang saat ini, belum diatur secara khusus di dalam suatu Undang-undang, sehingga segala sesuatunya yang menyang kut perjanjian itu masih tergantung pada kebiasaan dalam praktek dan kesepakatan para pihak sesuai dengan azas Kebebasan berkontrak yang dianut di dalam hukum Perjanjian. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, terdapat suatu kasus dengan permasalahan hukum yang terjadi pada perjanjian distribusi berupa Perbuatan Melawan Hukum. Dalam kasus tersebut, terjadi Pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Roche kepada PT. Tempo tanpa adanya suatu alasan yang telah di tentukan di dalam perjanjian, yaitu Wanprestasi. Pembatalan Perjanjian secara sepihak ini kemudian berakibat kerugian bagi pihak lain yaitu PT. Tempo. Oleh karenanya PT. Tempo mengajukan gugatan kepada PT. Roche melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah dilakukan upaya perdamaian dan proses persidangan, akhirnya gugatan dimenangkan oleh PT. Tempo dengan dikabulkannya petitum yang diajukan oleh PT. Tempo."

"Tesis ini meneliti dan mengkaji pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pada itikad baik. Itikad baik adalah salah satu asas klasik dalam hukum perjanjian yang terkandung pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas itikad baik harus diterapkan sejak tahap prakontraktual sampai dengan pascakontraktual. Di dalam tahap prakontraktual, kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan meneliti fakta material yang terkait dengan pembuatan perjanjian. Dalam hal suatu ketiadaan itikad baik pada tahap pembuatan perjanjian telah membawa para pihaknya dalam suatu hubungan kontraktual yang diikat dengan perjanjian, maka jelas bahwa dikemudian hari perjanjian tersebut senantiasa dapat dibatalkan. Kecakapan bertindak seseorang dalam suatu perjanjian adalah hal yang harus diteliti sebelum ditandatanganinya suatu perjanjian. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran asas itikad baik dalam tahap pembuatan perjanjian menjadi suatu hal yang sulit untuk dibuktikan, oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang tegas untuk mewajibkan pihak-pihak dalam perjanjian untuk menjelaskan dan meneliti fakta material yang terkait dengan perjanjian. Hal ini dimaksudkan agar terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Pemutusan perjanjian secara sepihak yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum diharapkan dapat menciptakan kekonsistenan hakim dalam menerapkan hukum. Hal ini agar tercipta kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian agar selalu beritikad baik dalam menjalankan suatu perjanjian baik dalam tahap prakontrak, pelaksanaan kontrak maupun pascakontrak.

---

This thesis examines and assesses unilateral termination of the agreement which is not based on good faith. Good faith is one of the classic principles of contract law also contained in Indonesian Civil Code. The principle of good faith should be applied since pre-contractual phase until post-contractual. In the pre-contractual phase, both parties have an obligation to explain and examine the material facts related to the making of the agreement. In the case of an absence of good faith in the pre-contractual phase has brought the party in an contractual relationship which bound to the agreement, then obviously that the agreement in the future can always be canceled. The ability of a person in an agreement is something that should be examined before signing of the agreement. This type of research is normative juridical, which refers to the rules or norms of law contained in regulations. Violation of the principle of good faith in the process of making the agreement becomes a difficult thing to prove, and therefore required a strict regulation to require the parties to the agreement to explain and examine the material facts relating to the agreement. This meant that the conditions are met the legitimate agreement as provided for in article 1320 of the Indonesian Civil Code. Unilateral termination of the agreement which meets the elements of the tort is expected to create the consistency of judges in applying the law. It is to create the clarity and legal certainty for the parties involved in an agreement to always have a good faith in carrying out an agreement in the pre- contract phase, contractual phase and post-contract phase."

"Kredit Sindikasi adalah merupakan kredit yang diberikan beberapa bank kepada seorang debitur dimana diantara bank-bank peserta sindikasi tersebut terdapat hubungan lintas kreditur yang dikoordinasi secara erat dan kokoh oleh satu bank sebagai koordinator yang disebut lead creditor atau lead manager , dan subyek (peserta) yang ada dalam kredit sindikasi yakni - pihak debitur, pihak kreditur, pihak lead manager, pihak agen bank. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi yang dibuat secara notariil mengatur antara hak dan kewajiban masing-masing pihak peserta sindikasi dan memunculkan beberapa aspek hukum yang penting untuk dianalisa. Fokus analisanya adalah posisi nasabah dalam perjanjian kredit sindikasi apakah sudah terlindungi dan diatur akan hak-haknya.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah metode penelitian yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum (legal research) sebagai penelitian hukum yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis-jenis bahan hukum lainnya. Permasalahan yang akan dikaji adalah salah satu Pihak Bank Z mengundurkan diri dari Kredit Sindikasi tanpa adanya pemberitahuan kepada Agent Bank Y dan P.T. X sebagai debitur tidak dapat menuntut haknya. Dalam hal ini perlunya penegasan pengaturan perlindungan nasabah debitur baik yang tertuang didalam perjanjian kredit sindikasinya maupun ketentuan peraturan yang lain.Maka kesimpulannya adalah perlunya tanggung jawab terpisah yang tertuang didalam Perjanjian Kredit sindikasi dan perlu pernyataan cidera janji dan peraturan berkaitan dengan perlindungan nasabah dalam kredit sindikasi

---

Syndicated loans are a few bank loans to a debtor where participants among banks syndicated cross-creditor relationships are closely coordinated and firm by one bank as lead coordinator called a creditor or the lead manager, and the subjects (participants) who have in the syndicated loan - the borrower, the creditor, the lead manager, the agent bank. In the implementation of the syndicated loan agreement made between the notary regulate the rights and obligations of each party syndicated and raises some important legal aspects to be analyzed. The focus of his analysis is the customer's position in the syndicated loan agreement stipulated that it is protected and their rights.

The research method used in this thesis research is the research method known in the literature of legal research (legal research) as a normative juridical legal research. Data used in this research is secondary data, and the kinds of other legal materials. Problems that will be studied is one of Bank Z Party resigned from the Syndicated Loan without any notice to Y the Agent Bank and P.T. X as the debtor can not demand their rights. In this case the need for affirmation of customer protection arrangements set forth in the debtor either sindicated credit agreement or other regulatory provisions.

So the conclusion is the need to separate responsibilities set forth in the Syndicated Loan Agreement and the necessary declaration of default and regulations relating to the protection of clients in syndicated loans"

"Laju arus telekomunikasi yang semakin canggih membuat dunia bisnis pun terbangun Stasiun televisi tidak hanya didominasi oleh TVRI tetapi sudah dibagi antara 6 stasiun televisi swasta lainnya, yang paling muda adal ah Indosiar. Masya rakat kini semakin t erbuai dengan adanya layar kaca yang memberikan alternatif hiburan yang beraneka ragam. Tiap stasiun televisi berlomba-lomba merebut hati pemirsa. Salah satu acara yang digemari pemirsa televisi adalah adanya siaran langsung baik itu berupa siaran langsung olahraga hiburan ataupun berita. Untuk menyajikan acara siaran langsung tersebut PT. RCTI telah membeli satelit dish. Akan tetapi, menurut PP no. 8 tahun 1989 telekomunikasi hanya dipegang oleh badan penyelenggara, dalam hal ini adalah PT. Indosat yang berhak menjadi badan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia termasuk telekomunikasi satelit Sehingga PT. RCTI akhirnya menghibahkan satelit dish itu kepada PT. Indosat. PT. Indosat kemudian meminjamkan satelit dish tersebut kepada PT. RCTI untuk dipakai bagi keperluan siaran langsungnya. Satelit dish itu sendiri terletak di kawasan PT. RCTI. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, mereka sepakat untuk mengikatkan diri kedalam suatu Perjanjian Hibah dan Pinjam Pakaian antara PT. RCTI dan PT. Indosat. Penulis dalam skripsi ini berusaha untuk meninjau dan menganalisa perjanjian tersebut ditinjau dari segi hukum."

"Peran pedagang perantara khususnya distributor sangat penting dalam dunia usaha perdagangan. Untuk melaksanakan proses distribusi tersebut, distributor dapat melakukan hubungan dengan prinsipal berdasarkan pada sebuah perjanjian. Hingga kini meskipun telah banyak didirikan perusahaan distributor, undangundang nasional belum mengaturnya secara khusus, sehingga dalam prakteknya timbul permasalahan khususnya mengenai perjanjian penunjukkan distributor.Menurut Permendag tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa No. 11/MDag/ PER/3/2006, prinsipal yang memutuskan perjanjian distribusi secara sepihak sebelum masa berlaku Surat Tanda Pendaftaran berakhir lalu diikuti dengan penunjukkan distributor baru harus mencapai clean break terlebih dahulu. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai tiga hal, yaitu pengaturan clean break sebagai syarat pemutusan perjanjian sepihak yang masih berlaku diikuti dengan penunjukkan pihak baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengaturan khusus proses clean break sebagai syarat penunjukkan distributor baru dalam perjanjian distribusi sesuai dengan Permendag No. 11/MDag/ PER/3/2006, serta penerapan proses clean break dalam perjanjian distribusi pada kasus PT Smak Snack melawan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.Hasil dari penelitian atas kasus yang telah diputus pada pengadilan tingkat pertama sampai tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung ini menyatakan bahwa ketentuan proses clean break perjanjian distribusi tidak dapat diterapkan karena tidak ada Surat Tanda Pendaftaran yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam Permendag No. 11/M-Dag/PER/3/2006. Para Tergugat memang telah terbukti sah melakukan perbuatan melawan hukum, hanya saja dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan permasalahan dalil penerapan proses clean break dalam kasus ini.The role of middlemen is very important in the trading world, especially a distributor. A distributor must have a relationship with a principal under an agreement to implement a process of distribution. Although there are many distributor companies that have been established until now, there is still no specific national regulation that controls them, which consequentially made a lot of problems especially on the implementation of distribution agreement.

According to Minister of Trade Regulation No. 11/M-Dag/PER/3/2006 concerning the Requirements and Procedure on the issuance of the Letter of Registration for Agent or Distributor of Good and/or Services, the principal, who makes a unilateral termination of distribution agreement on the appointment of a new distributor, must in advance fulfill a clean break process. Therefore, this thesis mainly focuses on three problems. First, it explains the regulation in Indonesia of a clean break process as a requirement of uniteral termination of agreement which is still valid on the appoinment of a new party. Second, it explains the spesific regulation of a clean break process as a requirement for a new distributor under the distribution agreement. And third, it analyzes whether the process of clean break in the case of PT Smak Snack v. PT Effem Foods Inc. and PT Effem Indonesia had implemented the Minister of Trade Regulation No. 11/M-Dag/PER/3/2006 properly. This research is a normative juridical research.

The result of this research for the case that has already bound by the Supreme Court decision, concludes that the process of clean break cannot applied in this case because there is no valid letter of registration according to the term that stipulated in the Minister of Trade Regulation No. 11/M-Dag/PER/3/2006. Although the defendants was proven guilty on tort action in this case, the panel of judges in the district court didn?t make any consideration on the clean break process."

"Akhir-akhir ini pasar music Indonesia sedang ramai kembali. Sejak ditanda tanganinya Persetjujuan Pemberian Perlindungan Hak Cipta Rekaman Bunyi (sound recording) secara timbale balik dengan Negara Masyarakat Eropah (ME) kemudian diikuti dengan naiknya harga kaset barat yang sudah berlisensi memberikan angin segar bagi perkembangan music tanah air. Banyak artis-artis yang kini ramai-ramai rekaman. Hubungan antara artis (musisi atau penyanyi) dengan produser nilah yang mengundang penulis untuk menjadikannya sebuah skripsi. Adalah suatu kenyataan dimana artis khususnya yang masih baru selalu dalam posisis lebih lemah dalam melakukan kontrak rekaman disbanding produser. Lemahnya posisis artis tersebut terletak pada kontrak yang lemah, pelaksanaan kontrak dan penyelesaian bila ada perkara. "

"Mengingat pentingnya Lembaga Distributor dalam pemasaran hasil akhir produksi, maka penulis dalam penulisan ini akan menjabarkan mengenai pengaturan lembaga distributor di Indonesia terkait dengan Prinsipal dan Distributor dalam negeri serta penerapan Hukum Perjanjian dalam Perjanjian Distributor antara PT. X dengan PT. Y. Lembaga Distributor bukanlah lembaga baru dalam dunia perdagangan di Indonesia, Departemen Perdagangan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa (Permendagri No. 11/M-DAG/PER/3/2006), telah mengatur mengenai Lembaga Distributor di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mewajibkan Distributor, Distributor Tunggal dan Sub Distributor yang telah membuat perjanjian pendistribusian di Indonesia untuk mendaftarkan diri pada Departemen Perdagangan. Penerapan Hukum Perjanjian berdasarkan KUHPerdata terhadap Perjanjian Distributor antara PT. X dan PT. Y pada dasarnya telah sesuai dengan KUHPerdata dan juga sesuai dengan Permendagri No. 11/M- DAG/PER/3/2006 yang merupakan peraturan lebih lanjut tentang perjanjian distributor di Indonesia. Namun, pada Perjanjian Distributor antara PT. X dengan PT. Y ini masih terdapat ketidaksetaraan dalam kedudukan hukum yaitu dengan terdapatnya pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh Prinsipal.

---

In relation the necessity of Distribution Institution as the marketing of production business activities, in this thesis the author will describe the details of Distributorship Agreement under the Indonesia contract laws in the frame work of national distributorship agreement in which the Principal and the Distributor are located in Indonesia. Study case analysis upon Distributorship Agreement between PT. X and PT. Y that conducted under Indonesia contract law and Minister of Trade Regulation No.11/M-DAG/PER/3/2006 concerning the Requirements and Procedure on the issuance of the Letter of Registration for Agent or Distributor of Goods and/or Services. In this observation, the author has found that in such Distributorship Agreement that the position between the Principal and the Distributors are not equal between one and another this fact can be found from provision concerning the termination of contract by the Principal that can be conducted without any prior notice or approval from Distributor."

"PT. Schering Indonesia adalah sebuah perusahaan industri farmasi dalam bentuk kerja sama pengusaha Indonesia dan Jerman yang telah berdiri sejak tahun 1970 di Jakarta dalam rangka Undang-Undang No.I tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Bentuk kerja sama hanyalah dalam hal permodalan dan pemasaran. Sedangkan mengenai hal lain yang menyangkut operasional perusahaan dilaksanakan langsung oleh induk perusahaan yang berkedudukan di Berlin, Jerman. Berdirinya perusahaan ini bersamaan dengan masuknya puluhan jenis industri yang sama namun demikian masing-masing perusahaan memiliki pangsa pasar sedikit berbeda karena hasil produksinya memiliki ciri tersendiri. Dengan demikian perkembangan perusahaan berjalan cukup baik hingga dapat bertahan sampai sekarang. Seiring dengan perkembangan perusahaan ternyata memberikan dampak lain pada perusahaan yaitu timbulnya permintaan perbaikan kesejahteraan oleh para pekerja sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia. Para pekerja yang sebelumnya hanya sekedar bekerja untuk mendapatkan upah akhirnya menyadari bahwa perusahaan telah menerapkan sistim perjanjian kerja yang menyimpang dari ketentuan undang-undang mengenai ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Penyimpangan yang dilakukan diantaranya adalah adanya perjanjian kerja waktu tertentu yang seharusnya tidak boleh lebih dari tiga tahun ternyata diantara pekerja sudah banyak yang bekerja lebih dari sepuluh tahun dengan status kontrak secara terus menerus. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian atas penerapan perjanjian kerja yang diterapkan di PT. Schering Indonesia yang kemudian dibandingkan dengan perjanjian kerja menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berlaku. Hal ini sangat menarik perhatian seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran hukum para pekerja secara khusus dan masyarakat secara umum."