Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatuperjanjian. Perjanjian asuransi atau pertanggungan dibuatdalam bentuk perjanjian baku, dimana para calon tertanggunghanya memiliki pilihan menerima atau menolaknya atau dapatdikatakan bahwa dalam perjanjian tersebut kedudukan parapihaknya tidak seimbang. Dalam perjanjian yang dibakukantersebut seringkali terdapat klausula-klausula yang tidakdimengerti oleh orang awam, yang pada dasarnya dibuat untukkepentingan si perusahaan asuransi. Hal-hal mengenaibagaimana hubungan hukum para pihak yang terikat denganperjanjian, tanggung jawabnya hingga keabsahan penggunaankuasa mutlak seringkali diabaikan oleh calon tertanggungasuransi karena kurangnya pengetahuan akan masalah-masalahtersebut. Penelitian yang membahas permasalahan hukum yangterdapat pada klausula baku dalam formulir permohonanasuransi dilakukan dengan metode normatif. Sehingga padaakhirnya dapat diperoleh gambaran bahwa hubungan hukumpara pihak yang terkait dalam asuransi selalu didasarkanpada perjanjian yang dibuat antara para pihaknya sesuaidengan asas kepribadian dan kebebasan berkontrak sepanjangtidak bertentangan dengan undang-undang dan itikad baik.Selain itu mengenai tanggung jawab salah satu pihak dalamperjanjian, dapat saja diperjanjikan dalam bentuk terbatasatau hilang sama sekali (klausul eksonerasi) sepanjangdisepakati oleh para pihaknya dan tidak bertentangan denganketentuan undang-undang. Begitu pula dengan keberadaanlembaga kuasa mutlak yang mengeliminir ketentuan tentangberakhirnya pemberian kuasa tidaklah bertentangan denganhukum perdata yang sifatnya mengatur dan sejalan denganasas kebebasan berkontrak."

"P.T. Asuransi Jasa Indonesia meluncurkan produk asuransi baru. Perlu kiranya ditelaah bagaimana kedudukan produk tersebut terhadap Hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan adalah studi kepustakaan dengan didukung pula oleh keterangan yang diberikan melalui wawancara dengan pihak yang terkait. Dari penelitian yang dilakukan didapat bahwa tertanggung dalam produk di atas adalah bank atau lembaga keuangan. Polis ini karena nilai pertanggungan yang besar direasuransikan ke luar negeri. Sebagian besar isi polis masih sejalan dengan ketentuan yang berlaku di dalam negeri dengan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Ketentuan bidang asuransi di Indonesia ketinggalan dalam mengantisipasi pertumbuhan usaha asuransi."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai asuransi Tenaga Kerja yang diatur diIndonesia, khususnya dalam hal jenis risiko yang dipertanggungkan dan persyaratan pengajuan klaim. Selanjutnya, akan dibandingkan dengan peraturan yang ada di Filipina mengenai topik yang sama. Kemudian, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah persoalan apakah yang dihadapi oleh Indonesia dan Filipina dalam pemberian perlindungan terhadap Tenaga Kerja Luar Negeri. Selanjutnya, penelitian ini membahas mengenai teori jenis risikoyang dapat diasuransikan serta persyaratan pengajuan klaim berdasarkan hukum asuransi, yang kemudian akan diterapkan terhadap implementasi dalam peraturan mengenai asuransi tenaga kerja yang terdapat di Indonesia dan di Filipina.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan analisis datanya adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa asuransi Tenaga Kerja Indonesia belum dapat terlaksana secara maksimal karena masih terdapat beberapa peraturan yang tidak berpihak kepada TKI sehingga menyulitkan TKI ketika ingin mengajukan klaim asuransi.Dikarenakan terdapat beberapa jenis risiko yang dipertanggungkan oleh perusahaan asuransi yang sulit pembuktiannya, maka ketika TKI ingin mengajukan klaim terkait risiko tersebut, perusahaan asuransi seringkali menolaknya. Secara normatif Filipina lebih baik dari Indonesia, karena membentuk OWWA. Dengan adanya OWWA, pengajuan klaim atas risiko-risiko atau hak-hak OFW yang tidak dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi umum dapat diproses karena OWWA menyediakan asuransi dengan benefit atau manfaat yang tidak umum diberikan oleh perusahaan asuransi tersebut.

---

ABSTRACTThis study discusses the Employment Insurance regulated in Indonesia, especially in terms of types of risks insured and claim filing requirements. Furthermore, it will be compared with the existing regulations in the Philippines on the same topic. Then, the main problem analysed in this study are the issues faced by Indonesia and the Philippines in providing protection against Overseas Employment. Apart from that, this study discusses the theory on types of risksthat can be insured as well as the requirements of filing a claim under the insurance law, which will then be applied to the implementation in the regulations concerning migrant workers insurance in Indonesia and in the Philippines. This study uses normative juridical research, while data analysis uses the qualitative method. From these results it can be concluded that the Indonesian Labor insurance can not be implemented optimally because there are some rules that were unfavorable to the migrant workers making it difficult for them to file an insurance claim. Because there are several types of risks insured by the insurance company that are difficult to prove, it causes the insurance companies to often reject it when the migrant workers filed a claim related to the risk. Requirements filing a claim that are also borne by the workers to complete became an obstacle because recruitment companies should also be required to assist in completing the required documents. Philippines is normatively better than Indonesia, as it has the OWWA. With the OWWA, filing claims for risks or OFW rights that can not becovered by insurance companies can be processed because OWWA provides insurance with benefits that are not commonly provided by insurance companies."

"Asuransi terorisme merupakan jenis asuransi yang tergolong baru di Indonesia. Pada awalnya resiko terorisme hanya dapat diasuransikan melalui klausul tambahan dari polis lain seperti polis asuransi kebakaran, polis asuransi property all risk dan lain sebagainya. Namun seiring dengan makin maraknya aksi terorisme di Indonesia, saat ini resiko terorisme tidak lagi hanya dapat dialihkan melalui klausul tambahan dari polis yang telah ada, akan tetapi juga dapat dialihkan melalui polis asuransi khusus yang berdiri sendiri (stand alone). Menarik untuk dicermati bilamana suatu peristiwa dapat dikategorikan kedalam tindakan terorisme yang dicover oleh asuransi terorisme? Kerugian akibat peristiwa apa saja yang tidak ditanggung oleh asuransi terorisme? Bagaimana prosedur klaim dalam asuransi terorisme? Pihak asuransi memiliki pandangan sendiri mengenai peristiwa-peristiwa yang dapat dikategorikan kedalam tindakan terorisme.Pengecualian terhadap kerugian-kerugian akibat peristiwa tertentu telah ditentukan oleh pihak asuransi dalam polis asuransi terorisme. Demikian halnya dengan prosedur klaim yang harus dilakukan dalam asuransi terorisme.Penelitian ini bersifat deskriftif, dengan bentuk preskriptif, data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa bahan kepustakaan. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai asuransi terorisme sebagai salah satu bentuk asuransi khusus. Saran-saran yang dapat diberikan adalah penanggu8ng hendaknya memberikan penjelasan dengan baik mengenai resiko yang dijamin dalam asuransi terorisme agar tidak terjadi kesalahpahaman bila terjadi klaim.Pihak underwriter dalam perusahaan asuransi hendaknya terus menambah pengetahuannya mengenai metode-metode yang digunakan teroris dalam melakukan aksinya. Selain itu dalam prosedur klaim hendaknya ditetapkan batas waktu yang jelas untuk menghindari terjadinya perselisihan antara penanggung dengan tertanggung."