Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKegiatan perkreditan bagi bank penting dilakukandengan baik, karena kegiatan perkreditan adalah kegiatanutama bagi bank dan memberikan kontribusi yang cukup besarbaik bank itu sendiri maupun kegiatan pembangunan nasional.Apabila telah terjadi kredit macet oleh nasabah debiturmaka dampaknya akan dirasakan oleh pihak bank, nasabahdebitur, masyarakat dan negara. Penulis dalam tesis inimembahas masalah tindakan hukum yang dilakukan oleh PT.Bank Negara Indonesia (Persero) dalam menyelesaikan kreditmacet dan melakukan penelitian di PT. Bank Negara Indonesia(Persero) cabang Kramat Raya. Ada faktor - faktor penyebabterjadinya kredit macet yaitu dari bank dalam hal ini PT.Bank Negara Indonesia (Persero), dari nasabah debitur ataudiluar keduanya. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) denganadanya kasus kredit macet semaksimal mungkin melakukantindakan hukum dengan bentuk usaha penyelamatan, apabilausaha ini tidak menunjukan hasil maka dilakukan tindakanhukum penyelesaian kredit macet. Pertama - tama berupalangkah penagihan dengan Surat Teguran Bank, karena pihakbank berpendapat usaha nasabah debitur masih berprospek. Kemudian jika tetap tidak memenuhi kewajiban untukmembayar, maka dilakukan tindakan hukum yang berupapenjualan dibawah tangan. Upaya terakhir dari PT. BankNegara Indonesia (Persero) adalah melakukan pelelanganumum. Pelelangan umum ini dilakukan olab Kantor PelayananPiutang dan Lelang Negara(KP2LN) dan berusaha untukmendapatkan harga terbaik. Penyelesaian kredit macet olehPT. Bank Negara Indonesia ada segi keuntungan dankelemahannya disertakan cara mengatasi kelemahan tersebut.*Maksudnya supaya di dapat bentuk tindakan hukum yang palingtepat, cepat, dan efisien dalam penanganan penyelesaiankredit macet pada PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) ."

"Penulis mengemukakan bahwa panyelesaian kredit macet yang diberikan oleh Bank kepada Debiturnya dapat diselesaikan secara musyawarah dan dapat diselesaikan secara yuridis. Akan tetapi dalam prakteknya tidak jarang terjadi Bank menemui jalan buntu dalam menyelesaikan kredit macet itu secara musyawarah, sehingga Bank menempuh penyelesaian secara yuridis yaitu dengan bantuan lembaga Peradilan. Dengan menggunakan metode kepustakaan dan lapanqan penulis melakukan penelitian bagaimana Bank menempuh upaya hukum dalam menyelesaikan kredit macetnya, yang dimulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan lelang eksekusi jaminan. Melihat kenyataan dalam praktek yang dilakukan Bank Duta sebagai lembaga keuangan swasta, maka terlihat upaya hukum, penyelesaian kredit macet dan pelaksaan eksekusi jaminan yang melibatkan Pengadilan Negeri dan Badan Urusan Piutang Negara memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Berdasarkan penyelesaian secara yuridis ini diatas maka penulis menyarankan sebaiknya Bank dalam melemparkan kreditnya kepada calon debitur selalu memperhatikan konsep prudent banking."

"ABSTRAKBank dalam menjalankan kegiatan penyaluran kredit harus dilakukan denganprinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran yangtepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhisyarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yangteratur dan lengkap. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar kredit yangdisalurkan dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredityang telah meliputi pinjaman pokok dan bunga. Selain itu, sumber dana yangdimiliki oleh bank bukanlah dana pribadi bank melainkan dana yang bersumberdari masyarakat. Apabila kredit yang telah disalurkan Bank kepada masyarakatdalam jumlah besar tidak dibayar kembali kepada Bank tepat pada waktunyasesuai dengan perjanjian kredit maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadiNon Performing Loan (NPL). Jumlah kredit yang Non Performing Loan nyatinggi dapat mengganggu likuiditas Bank yang bersangkutan. Permasalahan yangakan diteliti adalah upaya penyelesaian kredit macet berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku dan upaya penyelesaian kredit macet melaluiagunan yang diambil alih oleh Bank B. Penelitian ini merupakan penelitianhukum normatif dengan data yang digunakan adalah data sekunder yangdikumpulkan melalui studi kepustakaan dan data hasil penelitian dianalisis secarakualitatif. Upaya penyelesaian kredit macet berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku yaitu melalui restrukturisasi yang telah diatur dalam SuratDireksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998tentang Restrukturisasi Kredit dan upaya penyelesaian kredit macet melaluiagunan yang diambil alih merupakan salah satu upaya restrukturisasi kredit dariperundang-undangan yang berlaku yang mana dengan adanya Acta De Commandtersebut sebagai ciri khas bahwa penyelesaian kredit ini dilakukan dengan caraagunan yang diambil alih oleh pihak bank selaku kreditur

---

ABSTRACTBanks when perform the lending to its customers, it must be done with theprecautionary principle through an accurate and in-depth analysis, lending to theright subject, good supervision and monitoring, fulfill the validity of agreementand any legal requirements, vigorous binding security, comprehensive and wellorganizedloan documentation. The aim that the loans can be returned in a timelymanner in accordance with the credit agreement which has been coveringprincipal and interest. In addition, the source of funds owned by the bank is notbelong to the bank but a private fund of funds sourced from the public. If the Bankloan that disbursed to the public in large numbers are not paid back to the Bank ina timely manner in accordance with the credit agreement, the credit quality can beclassified as non-performing loan (NPL), and if NPL is high it?s may irritate thebank to perform its funds liquidation. The issues that will be examined is the loanresolution efforts based on the legislation in force and loan resolution effortsthrough the foreclosed properties by Bank B. This research is a normative lawbased research, using the secondary data as collected through the study ofliterature and the data were analyzed qualitatively. The Efforts loan resolutionbased on the legislation in force, namely through a restructuring that has been setin the Letter of Directors of Bank Indonesia Number 31/150 / KEP / DIR datedNovember 12, 1998 on Restructuring Credit and loan resolution efforts throughforeclosed properties is one of the restructuring of the loan from the legislation inforce, where the presence of Acta De Command as a characteristic that the creditsettlement is done by means of foreclosed properties by the bank B as thecreditor."

"Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi faktor pemodalam merupakan faktor penunjang yang sanggat besar peranannya untuk itu Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh modal usaha yang antara lain melalui pemberian kredit bank, dengan menggunakan metodologi riset kepustakaan dan riset lapangan. Pemberian kredit dengan jaminan. Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga Jaminan hak atas tanah berikut dengan tanah, serta bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kepentingan para pihak. Hak tangsungan sebagai- lembaga jaminan atas tanah adalah suatu bentuk jaminan yang paling disukai oleh lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kredit, termasuk juga PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Saat ini Hak Tanggungan sebagai satu-satunya lembaga jaminan atas tanah telah dilaksanakan menurut Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 menggantikan ketentuan Hipotik dan Credietverbana yang sudah tidak berlaku lagi. Dalam pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan sering kali debitur melakukan wanprestasi dan tidak menyelesaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara musyawarah antara debitur dan kreditur atau dengan melalui jalur hukum, yaitu dengan melalui Pengadilan atau melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Dengan demikian bentuk wanprestasi dalam perjanjian kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dapat terselesaikan."

"Hak tanggungan sebagai jaminan dalam pemberian kredit merupakan suatu hal yang sangat diminati oleh kreditor, sebagai sarana untuk melindungi dana kreditur jika debitur wanprestasi dimana terdapat beberapa. cara dalam penyelesaian terhadap kredit macet. Hak tanggungan itu memberikan kemungkinan kepada kreditur untuk memiliki obyek hak tanggungan dengan syarat-syarat tertentu. Metodologi dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normative yang bersumber dari wawancara dan bahan pustaka sehinggadapat diketahui penyelesaian kredit dengan jaminan hak tanggungan tersebut telah memberikan kepastian bahwa dananya tersebut dapat kembali. Terhadap pembelian obyek hak tanggungan oleh kreditur yang waktu kepemilikan hal tersebut dibatasi oleh undang-undang memberikan kedudukan yang tidak seimbang kepada kreditur tersebut disbanding dengan pembeli lainnya terhadap obyek hak tanggungan tersebut"

"Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Untuk menjamin kredit yang telah diberikan agar dapat di kembalikan oleh penerima kredit, maka diperlukan suatu lembaga jaminan. Lembaga jaminan yang cenderung disukai oleh masyarakat dalam praktek perbankan di Indonesia sejak zaman Belanda adalah fidusia atau lenkapnya adalah FEO (Fiduciaire Eigendoms Overdracht), karena sifatnya sederhana, prosesnya mudah, cepat dan biaya murah, yang di akui berdasarkan yurisprudensi dan hanya diatur secara sporadis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1992. Namun dengan berlakunya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat beberapa ketentuan baru berkaitan dengan jaminan fidusia yang secara langsung mempunyai dampak terhadap pelaksanaan jaminan fidus ia di bidang perbankan. Adapun ketentuan baru itu berupa adanya institusi pendaftaran, eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial dan ketentuan pidana. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah bank milik pemerintah yang telah lama beroperasi dalam kegiatan perkreditan dengan menerapkan fidusia sebagai lembaga jaminan. Diharapkan dengan berlakunya Undang-Undang Fidusia tersebut, permasalahan yang timbul dalam praktek pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dapat diatasi secara lebih efektif."