Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT PLN Persero dan PT KAR POWERSHIP INDONESIA telah membuat dan menandatangani Kontrak LVMPP termasuk proses pengadaan leasing marine vessel power plant. Dalam skripsi ini, pembahasan difokuskan pada masalah mekanisme pengadaan leasing marine vessel power plant apakah telah sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT PLN Persero No.0014.E/DIR/2014 dan ketentuan dan persyaratan dalam Kontrak LMVPP apakah dapat dikategorikan sebagai perjanjian leasing sesuai KMK No.1169/KMK.01/1991 serta keabsahan pembentukan Kontrak LMVPP sesuai dengan KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pengadaan leasing marine vessel power plant telah sesuai dengan Surat Edaran Direksi PT PLN Persero No.0014.E/DIR/2014 dan Kontrak LMVPP adalah sah dan mengikat karena telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur pada KUH Perdata sebagaimana diatur pada pasal 1338 jo. 1320-1337, dari aspek leasingnya Kontrak LMVPP tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian leasing karena tidak berisi dan memuat ketentuan dan pengaturan sebagaimana yang diperlukan dalam perjanjian leasing yang telah ditentukan pada KMK No.1169/KMK.01/1991. Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan seperti harga dan pembayaran sewa yang justru memfokuskan terhadap pembelian tenaga listrik dan tidak diaturnya mengenai harga perolehan barang modal. Saran yang dapat disampaikan adalah harus dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan tentang leasing dan perusahaan pembiayaan yang terintegritas dalam suatu Undang-Undang agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat serta PT PLN Persero harus dapat konsisten dalam melakukan suatu pekerjaan agar pembentukan kontrak selaras dengan maksud dan tujuan pekerjaan tersebut.

---

PT PLN Persero and PT KAR POWERSHIP INDONESIA has made and entered into LVMPP contract including its process of procurement of leasing marine vessel power plant. In this thesis, the discussion focused on the issuing of the mechanism of procurement of leasing marine vessel power plant whether in accordance with Letter of Circular Board of Directors of PT PLN Persero No.0014.E DIR 2014 and the terms and condition set out on the LMVPP contract whether it can be categorized as a lease agreement according KMK No.1169 KMK.01 1991 as well as the validity of the Contract in accordance with article 1338 jo. article 1320 1337 of Indonesia Civil Code. This research uses a normative juridical method. The results of this research found that the mechanism of procurement of leasing marine vessel power plant has applied with and in accordance with the Letter of Circular of Directors of PT PLN Persero No.0014.E DIR 2014 and the LMVPP contract is valid and binding because it has qualified as valid agreement as stipulated in the Indonesia Civil Code in article 1338 jo. 1320 1337. However for its leasing aspect, LMVPP contract can not be categorized as a operating lease agreement because it does not contains an obliged provisions and arrangements as required in the lease agreement that has been determined in KMK No.1169 KMK.01 1991. This is due to several issues such as price and lease payments that would rather focus on the purchase of electricity and that the exclusion of the acquisition price of capital goods. Suggestions can be submitted is to be made a legislation on leasing and financing company that integrated into an Act in order to ensure legal certainty to the society and PT PLN Persero must be consistent in doing a job in order to form a contract that in line with the intent and purpose of the work mentioned."

"Tesis ini membahas tentang evaluasi sistem pengendalian manajemen proyek ketenagalistrikan di PT PLN (Persero) berdasarkan levers of control dari Robert Simons, pengendalian di setiap aktivitas pengelolaan, dan pengaturan aktivitas sesuai sequence activities. Hasil evaluasi digunakan untuk memberikan saran pencegahan atas keterlambatan penyelesaian proyek dan memberikan gambaran disain supaya proyek selesai tepat waktu. Berdasarkan tesis ini, perusahaan telah membangun pengendalian sesuai levers of control namun perlu memberikan perhatian lagi pada outsourcing yang belum memahami belief system & business conduct boundary, pemanfaatan hasil diagnostic control system yang lebih banyak reaktif dibanding preventif, dan terhadap pegawai yang kurang berpartisipasi dalam interactive control system. Tesis ini juga menunjukkan terdapat aktivitas yang berisiko menyebabkan penyelesaian proyek jadi terlambat dan pengaturan yang belum berurutan, yaitu ketika dokumen disain awal/engineer cost estimate yang disusun oleh konsultan luar dan penyusunan tender document/draf kontrak tidak menyebutkan secara spesifik apakah harga kontrak sudah termasuk/tidak termasuk pajak sehingga berpotensi sengketa, kontrak sudah ditandatangani meskipun pendanaan/perizinan/pembebasan lahan belum tuntas, dan ketika terjadi inisiasi proyek secara mendadak atas permintaan pihak luar yang berwenang sehingga persiapan konstruksi kurang memadai. Terjadinya sengketa, belum tuntasnya pendanaan/ perizinan/pembebasan lahan, dan persiapan yang kurang memadai seringkali menyebabkan penundaan/kendala konstruksi, yang akhirnya penyelesaian proyek menjadi terlambat.

---

This thesis discusses evaluation control system of electricity project management at PT PLN (Persero) according to levers of control of Robert Simons, control of every activity, and settings of activities according to sequence activities. The result is to provide prevention advices of project completion tardiness and to give design overview so the project would be completed timely. In this research, the company has built control system in according to levers of control, but it needs to pay attention to outsourcing which does not understand the belief system & business conduct boundary, utilization of diagnostic control system more reactive than preventive, and employees who participate less in interactive control system. Research also shows that there are risky activities which cause the lateness of project completion and not sequent settings, ie when the basic design/cost estimate arranged by outsider consultant and preparation of tender document/draft of contract not mention specifically whether the contract price included/excluded taxes so potentially dispute, signed contract though funding/licensing/land acquisition incomplete, and when occurs initiation of the project suddenly by request of the authorized outsider party so the preparation of the construction is inadequate. Disputes, funding/licensing/land acquisition incomplete, and inadequate preparation often cause delay/constraints of construction, that finally completion of the project become late."

"Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, maka pada tahun 1990 sudah ada beberapa ketentuan Pemerintah dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) yang diterbitkan sebagai aturan untuk melaksanakan perlindungan konsumen pada jasa ketenagalistrikan.Jasa ketenagalistrikan yang diberikan kepada konsumen listrik harus berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan, dan perundang-undang lainnya. Ada beberapa hal yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu bagaimana tanggung jawab PT PLN (Persero) berdasarkan kontrak terhadap konsumen listrik ?, dan bagaimana praktek penyelesaian sengketa konsumen listrik ?.Dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif ini, yang gunanya untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab PT PLN (Persero) berdasarkan kontrak terhadap konsumen listrik, dan faktor-faktor apa yang saja menyebabkan timbulnya suatu sengketa antara konsumen dengan PT PLN (Persero), dan bagaimana praktek penyelesaian sengketanya?.Dari hasil penelitian di PT PLN (Persero) didapat data bahwa PT PLN (Persero) bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanannya kepada konsumen listrik adalah berdasarkan kontrak yang disebut Surat Peijanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang tidak mengandung klausa Eksonarasi , dan PT PLN (Persero) telah berusaha menerapkan 13 (tiga belas) indikator tingkat mutu pelayanan yang berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 08LK/010/DIR/ 2002 tanggal 25 Juni 2002 , sedangkan praktek penyelesaian sengketa dilakukan melalui class action.B anyak konsumen listrik yang bukan sebagai pelanggan listrik, karena konsumen listrik tersebut bukanlah sebagai pihak yang menanda tangani kontrak, sehinga mereka bukanlah pihak yang berhak menggugat PT PLN (Persero) yang mengakibatkan gugatannya ditolak di Peradilan."

"ABSTRAKPembahasan dalam Tesis ini menekankan pada implementasi ISAK 8 dan PSAK 30 atas Perjanjian PPA (Power Purchase Agreement) pada PT. PLN (Persero). Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia mengharuskan perjanjian yang menyerahkan hak untuk menggunakan aset sebagai imbalan atas pembayaran atau serangkaian pembayaran diperhitungkan sebagai sewa bahkan jika perjanjian tidak mengambil bentuk hukum sewa. Setelah ditetapkan bahwa suatu perjanjian mengandung sewa, ketentuan dalam PSAK 30 berlaku, perjanjian sewa harus diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Klasifikasi pada akuntansi sewa ini memiliki dampak yang signifikan. Lessee dalam sewa pembiayaan akan mengakui aset tetap dan liabilitas sewa dalam neraca.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the implemention of ISAK 8 dan PSAK 30 on Power Purchase Agreement at PT. PLN (Persero). The Indonesian Accounting Standards require that arrangements that convey the right to use an asset in return for a payment or series of payments be accounted for as a lease even if the arrangement does not take the legal form of a lease. Once a determination is reached that an arrangement contains a lease, the principles in PSAK 30 apply; the lease arrangement must be classified as either finance lease or operating lease. The classification on lease accounting has significant implications. A lessee in a finance lease should recognise asset and lease liability."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang dikenakan PT. PLN (Persero) kepada konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan. Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berlaku di Indonesia sesuai amanat Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan adalah diatur oleh Pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden. Di Indonesia pelanggaran terhadap penetapan Tarif Dasar Listrik (TDL) dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dengan mengeluarkan SK. Direksi Nomor 101A.K/DIR/2008 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik Oleh Pelanggan PT. PLN (Persero) dan Edaran Direksi Tahun 2005. Dengan dikeluarkannya SK. Direksi dan Edaran Direksi 2005 PT. PLN (Persero) banyak konsumen mengeluhkan mengenai Tarif Dasar Listrik ( TDL) yang lebih mahal daripada yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Presiden. Dapat dilihat bahwa SK. Direksi dan Edaran Direksi 2005 PT. PLN (Persero) telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Perlu adanya campur tangan Pemerintah lebih lanjut mengenai penerapan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang di kenakan kepada konsumen untuk melindungi dari kerugian yang mungkin timbul.

---

This thesis explains about the Basic Electricity Tariff (TDL) Impelemented by PT.PLN (Persero) to the consumers as electricity service users. This implemented tariff which stated as presidential decree complies with Law no. 15 of 1985 which regulates about electricity . In Indonesia violation to basic electricity tariff (TDL) conducted by PT. PLN (Persero) by issuing SK. Direksi Nomor 101A.K/DIR/2008 and Director’s circulation letter in 2005. The issuance of these letters concerned many consumers since they have to pay higher tariff compared to the Basic Electricity Tariff (TDL) based on Presidential Decree. Thus, these letters are in opposition to the higher rules. To solve this problem, the government need regulate the Basic Electricity Tariff (TDL) implemented to the consumer in order to protect the consumer rights from any arising damage."

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disertai dengan pertumbuhan penduduk tentunya harus ditunjang dengan peningkatan infrastruktur. PT PLN (Persero) menyadari akan adanya peningkatan kebutuhan listrik di masa mendatang, terutama untuk Pulau Jawa dan Bali. Melalui Program Percepatan Listrik II, PT.PLN merencanakan untuk membangun sejumlah pembangkit listrik yang diharapkan akan mencapai 10,000MW. Salah satunya adalah pembangunan PLTU Indramayu yang berkapasitas 1,000MW.Penelitian ini menganalisis kelayakan investasi dan risiko dari aspek keuangan dengan mempertimbangkan bunga pinjaman dalam mata uang Jepang. Pehitungan capital budgeting yang dilakukan menghasilkan nilai NPV sebesar Rp. 36 triliun dan IRR sebesar 9.03%. Selain itu juga dilakukan simulasi monte carlo yang menghasilkan rata-rata NPV adalah Rp.29 triliun dengan probabilitas menghasilkan NPV bernilai minus sebesar 26.62%.

---

Economic growth of Indonesia that followed by increasing number of population surely need to be supported by better infrastructure. PT PLN (Persero) realized that will be an increasing electricity demand in the future, especially in Java and Bali. Through Crash Program II, PT PLN (Persero) has planned to build some power plants those estimated to achieve 10,000MW. One of the plans is coal fired power plant in Indramayu with capacity 1,000MW.

This research analyze the feasibility of investment and risk from financial aspect with consideration interest rate in Japan?s currency. Capital budgeting result in NPV Rp.36 trillion and IRR 9.03%. Besides that monte carlo simulation also done with average NPV is Rp.29 trillion and the probability of negative NPV is 26.62%."

"Struktur industri ketenagalistrikan di Indonesia mengalami perubahan dengan berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menggantikan UU No. 15 Tahun 1985. Struktur indutri, peran dan kedudukan PLN serta peluang swasta dalam industri ketenagalistrikan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan bersifat statuta approach. Disimpulkan bahwa kompetisi di bidang ketenagalistrikan baru terdapat pada sektor pembangkitan, sementara usaha distribusi dan atau usaha penjualan akan melaksanakan usaha di wilayahnya masing-masing, sedangkan usaha transmisi secara dominan masih dilaksanakan PLN. Disarankan kepada pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2009, agar terdapat kepastian hukum dalam industri ketenagalistrikan.

---

The Structure of Electricity industry in Indonesia has a change with the enactment of the Act No. 30, 2009 about Electricity replacing the Act No. 15, 1985. The structure of this industry, mthe role and position of PLN as well as the opportunity of privatization in electricity industry become critical issues in this study, by using a normative juridical approach and its statuta approach. it comes to the conclusion that the competition in electricity can be found in generation sector, while distribution and or the sale sector has its own job in their own area. While transmission is still dominantly conducted by PLN. It is recommended that the government would soon issue regulations implementing the Act No. 30, 2009, to get a legal certainty in the electricity industry."