Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis bagi pemenuhan kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam RAPBN 2006, penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp. 402,1 trilliun atau 75,2% dari penerimaan dalam negeri.Mengacu pada pentingnya pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dan melihat pada potensi penerimaan pajak yang masih belum digali, seperti dari tax rasio yang masih rendah sebesar 13,4% (RAPBN 2006), maka penerimaan pajak selalu diusahakan untuk ditingkatkan dari tahun ke tahun guna memenuhi kebutuhan penerimaan negara. Langkah-langkah dan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lainnya.Selain mempunyai fungsi budgeter, pajak juga mempunyai fungsi regulerend, yaitu menggunakan pajak untuk mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Pajak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan di kawasan tertentu agar terdapat pemerataan pernbangunanlpendapatan, contohnya adalah pemberian insentif pajak penghasilan kepada pengusaha di dalam kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) untuk meningkatkan kegiatan usaha di kawasan timur Indonesia (KTI), agar terjadi pemerataan pembangunan antara kawasan barat Indonesia (KBi) yang teiah lebih maju dengan kawasan timur Indonesia (KTI).Insentif pajak penghasilan kepada pihak investor untuk berinvestasi di bidangbidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu ini diatur dalam pasal 31A ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2000. Perlakuan insentif pajak penghasilan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000 sebagaimana dirubah melalui Peraturan Pemerintah No. 147 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu. Kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk: Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan, Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan Pengenaan pajak penghasilan alas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah.Mengingat peranan pajak yang sangat penting dan strategis bagi penerimaan negara, maka kebijakan pemberikan insentif pajak penghasilan harus dilakukan secara hali-hati, karena pemberian insentif pajak yang tidak tepat hanya mengurangi penerimaan pajak tanpa adalah kenaikan investasi yang berarti. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah insentif pajak penghasilan berpengaruh terhadap investasi modal asing.Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data sekunder dari Badan Kordinasi Penahaman Modal (BKPM), APBN dan sumber data sekunder lainnya. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif dan metode evaluasi koniparatif.Hasil penelitian .nenunjukkan bahwa pemberikan insentif pajak penghasilan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap investasi modal asing. Dengan kata lain, insentif pajak penghasilan bukan merupakan faktor utama dalam keputusan investasi. Ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi, seperti kemudahan perijinan, besarnya pasar domestik, akses pasar internasional, Infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, dan ketersediaan sumber daya manusia.

---

Tax is government's main revenue. Tax has a very important and strategic role in fulfilling government needs for funding public spending. For 2006 Proposed Government's spending (RAPBN 2006), tax revenue is targeted at Rp. 402.1 trillions, which is 75.2% of total government's domestic revenues.

Tax ratio 13.4% (RAPBN 2006) indicates that there are still a lot of potential tax revenues; hence the government always tries to increase tax revenue every year to fulfill public funding. Various attempts and public policies have been taken to increase tax revenue, such as the amendment of tax law, introduce new law and regulation in taxation, increases tax compliance and to took for other sources of tax revenues.

Beside budgeter tax's function to raise revenues, tax also has a regulatory function. That is tax's policies can be used to increase development activities in certain areas, such that there is distribution of growth / income. For example, income tax incentive for economic development Zones (KAPET) to increase investment activities ire eastern Indonesia, so that there is distribution of growth between Western Indonesia which is more developed compared to eastern Indonesia.

Income tax incentive for investors in specific industries/business fields and/or regions are regulated in Article 31A paragraph 1 of The Republic of Indonesia Law Number 7 year 1983 on income tax as amended by law number 17 year 2000. Income tax incentive is further regulated by Government regulation number 20 year 2000 as amended by government regulation number 147 year 2000 on tax facilities for capital investments in certain business fields and/or certain areas. Investment in certain business fields and/or certain areas can be given lax facilities in the form of: reduction of net income at most 30% from the total of investment, depreciation and amortization that are accelerated, compensation of old loss but not more than 10 years and imposition of income tax on dividend as in section 26 is 10%, except if rate according to taxation agreement that is effective determine lower.

Tax incentives should be given with cautions, because tax has a very important and strategic role in government revenue. The revenue forgone as a result of the use of tax incentives may be wasted if there is no real increase in foreign direct investment as a result of improper implementation of tax incentives. The purpose of this research is to examine if income tax incentives influence foreign direct investment. This research is carried out by examining secondary data from Investment Coordinating Board (BKPM) and Government budget. Descriptive statistic and comparative evaluation method are used to analyze the data.

The research indicated that income tax incentive has no significant affect to foreign direct investment. In other words, income tax incentive is not the main factor in investment decision. There are others factors that considered by investors in investment decision, such as easy licensing, the size of domestic market, access to international market, infrastructure, social and security condition, and the availability of human resources."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran investasi dan belanja modal pemerintah terhadap PDRB di kawasan timur Indonesia dengan cara menganalisis pengaruh PMDN, PMA dan belanja modal pemerintah terhadap PDRB riil periode tahun 2014 s.d 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan regresi data panel random effect model dengan metode estimasi generalized least square. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai realisasi PMDN, PMA dan belanja modal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB riil di kawasan timur Indonesia. Sebagai kawasan yang diprioritaskan, investasi memiliki peran terhadap pergerakan roda perekonomian dan realisasi belanja modal diharapkan dapat menghasilkan output yang dapat memberikan benefit dan efektif dalam upaya memajukan kawasan timur Indonesia yang termasuk dalam proyek strategis nasional.

---

ABSTRACTThis research was conducted to determine the role of investment and government capital expenditure on GRDP in eastern Indonesia by analyzing the effect of Domestic Direct Investment (DDI), Foreign Direct Investment (FDI) and government capital expenditure on real GRDP for the period 2014-2018. The research method used is quantitative analysis using panel data regression with random effect model and the generalized least square estimation method. The results showed that the value of realization of DDI, FDI and government capital expenditure had a positive and significant effect on real GRDP in eastern Indonesia. As a priority area, investment has a role in the movement of the economy and the realization of capital expenditure is expected to produce output that can provide benefits and be effective in advancing eastern Indonesia, which is included in the national strategic project."

"PT. United Tractors, Tbk merupakan distributor alat berat serta penyedia pelayanan puma jual baik berupa suku cadang maupun servis. Didalam memberikan pelayanan ketersediaan suku cadang, Divisi Parts menggunakan depot sebagai pusat pendistiibu sian untuk titik distribusi dibawahnya. Peningkatan pembangunan memberikan dampak kenaikan pada populasi alat berat dan suku cadang di area pertarnbangan, hutan, dan perkebunan seperti di daerah Kawasan Indonesia Timur. Saat ini Kawasan Indonesia Timur, yang terdiri dari Kepulauan Sulawesi dan Kepulauan Papua dilayani oleh 2 (dna) depot yang berbeda, yaitu Balikpapan dan Jakarta. Depot Balikpapan melayani Kepulauan Sulawesi, padahal untuk memenuhi kebutuhan di Pulau Kalimantan saja sudah sangat kesulitan dan depot Jakarta yang melayani kepulauan Papua mengalami kesulitan juga karena adanya peningkatan kebutuhan yang tinggi di area Jawa dan sekitamya. Kesulitan pemenuhan kebutuhan zersebut akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan di Sulawesi dan Papua. Oleh karena itu, perlu adanya tambahan l (satu) depot baru yang secara geograiis dan biaya adalah ekonomis. Untuk penentuan letak geograiis dan biaya yang ekonomis dilakukan perhitungan melalui program SPSS R.12 dan solver Ahcrosoji Excel, maka dari empat altematif yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu Surabaya, Ujungpandang, Jayapura serta menambah gudang di Balikpapan didapatkan daerah Ujungpandang untulc menjadi depot. Karena Ujungpandang memiliki biaya paling minimal untuk memenuhi kebutuhan permintaan suku cadang dari 9 (sembilan) titik distribusi yang ada dibawahnya.

---

PT. United Tractors, Tblc is a distributor of heavy equipment and a provider of after sales service in spare parts and maintenance. For providing spare parts, Pans Division uses depot as the central distribution to the point lower level. The impact of the high development is the increasing population of heavy equipment and spare parts in mining, forestry, agro such as in East Indonesia Area. Today, East Indonesia Area such as Sulawesi and Papua are provided by 2 (two) different Depot. The depot are Balikpapan and Jakarta. Balikpapan depot is a provider for Sulawesi, in fact this depot has high difficulty to provide in Kalimantan area only and Jakarta depot is a provider for Papua also has high difticulty to handle the high demand in Java and around. 'I'he high development in Sulawesi and Papua will increase this difficulty condition. Therefore, it needs an additional new depot based on economic geographic and cost. The calculation for determining the economic geographic and cost uses program SPSS R.l2 and solver Microsoft Excel, for the 4 (four) alternatives that consist of; Surabaya, Ujungpandang, Jayapura and add new warehouse in Balikpapan determined that Ujungpandang is the new depot. Because, Ujungpandang has the most minimum cost to provide spare parts in 9 (nine) point lower level."

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi variabel-variabel yang signifikan mempengaruhi kontribusi sektor industri manufaktur dalam perekonomian Indonesia. Melalui analisis perilaku variabel-variabel yang signifikan tersebut dapat diidentifikasi faktor-faktor apakah yang secara signifikan mendorong terjapdinya proses deindustrialisasi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir.Variabel terikat yang digunakan adalah pangsa nilai tambah sektor industri manufaktur dalam PDB. Sementara variabel-variabel penjelasnya adalah pendapatan per kapita, harga riil produk-produk manufaktur, pangsa pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) dalam PDB, pangsa nilai ekspor produk-produk manufaktur dalam PDB, pangsa nilai impor produk-produk manufaktur dalam PDB, pangsa neraca perdagangan produk-produk manufaktur dalam PDB, pangsa nilai impor bahan baku dalam PDB, dan pangsa nilai impor barang modal dalam PDB. Metode ekonometri yang digunakan adalah analisis kointegrasi dengan Metode Bounds Testing Cointegration pendekatan ARDL (Autoregressive Distributed Lag).Hasil estimasi dua model penelitian menunjukkan dalam jangka panjang pendapatan per kapita, pangsa PMTDB dalam PDB, pangsa nilai ekspor produk manufaktur dalam PDB, pangsa neraca perdagangan produk manufaktur dalam PDB, dan pangsa nilai impor barang modal dalam PDB, berdampak positif terhadap kontribusi sektor industri manufaktur dalam PDB. Sedangkan harga riil produk manufaktur dan pangsa nilai impor produk manufaktur dalarn PDB berdampak negatif terhadap kontribusi sektor industri manufaktur dalam PDB. Sementara pangsa nilai impor bahan baku dalam PDB tidak memiliki hubungan jangka panjang dengan kontribusi sektor industri manufaktur dalam PDB.Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia belum mencapai tahap perekonomian sangat maju, yang dicirikan dengan belum tercapainya suatu tingkat pendapatan per kapita titik balik (turning point) yang menyebabkan peningkatan pendapatan per kapita selanjutnya justru akan menurunkan kontribusi sektor industri manufaktur dalam PDB. Berdasarkan temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses deindustrialisasi di Indonesia beberapa tahun terakhir bukanlah dampak alamiah dari keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia, melainkan Iebih disebabkan oleh berbagai goncangan (shock) terhadap sistem perekonomian.Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah: perlu adanya kebijakan yang bersifat kompreliensif guna mengatasi sejumlah goncangan terhadap perekonomian, yang mendorong terjadinya proses deindustrialisasi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, sejumlah goncangan (shock) tersebut adalah anjloknya total investasi kapital (PMTDB), menurunnya kinerja ekspor produk manufaktur Indonesia di pasar intemasional, membanjirnya impor produk manufaktur di pasar domestik, serta menu unnya impor barang modal.Sejumlah artikel di media masa memang telah banyak membahas mengenai fenomena deindustrialisasi ini, termasuk mengenai faktor-faktor apa saja yang diduga mendorong terjadinya proses deindustrialisasi di Indonesia. Namun, artikel-artikel tersebut masih bersifat analisis deskriptif tanpa disertai pembuktian secara empiris. Berbeda dengan artikel-artikel di media masa tersebut. kesimpulan dan rekomendasi kebijakan dari hasil penelitian ini sudah didasarkan pada bukti empiris yang teruji secara ekonometri. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mampu mempertegas sejumlah dugaan dan analisis deskriptif yang muncul di berbagai artikel di media masa tersebut."