Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama ini banyak orang yang berbisnis kurang menyadari pentingnya memahami sebuah kontrak sebelum kontrak itu ditandatangani sehingga muncul sengketa karena perbedaan persepsi para pihak. Padahal sengketa tersebut dapat dihindari jika pada permulaan proses penyusunan kontrak masing-masing pihak telah mengerti tentang transaksi yang akan di laksanakan, prinsip-prinsip dasar kontrak dan prosedur penyusunan kontrak. Untuk meneliti permasalahan tersebut di gunakan metode pendekatan kualitatif karena data awal yang dipergunakan adalah ketentuan hukum yang telah ada sehingga akan menghasilkan analisa yang deskriptifanalitis. Dalam penyusunan kontrak waralaba pada pihak dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan waralaba, seperti seluk beluk bisnis waralaba , prinsip-prinsip dasar kontrak atau hukum perjanjian (seperti syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KHUPerdata), maupun prisip-prinsip dasar bisnis waralaba berdasarkan peraturan yang berlaku (PP No.16/1997 dan Kepmen Perindag No .259/MPP/Kep/7/1997), dan pemahaman mengenai teknik penyusunan kontrak. Dalam penulisan substansi kontrak waralaba, meskipun berlaku prinsip kebebasan berkontrak namun terdapat rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para pihak, yaitu bahwa isi kontrak tidak boleh boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal tersebut perlu diperhatikan oleh para pihak agar kontrak yang telah disepakati dapat berlaku sebagai undang-undang karena hanya kontrak yang dibuat secara sah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang dapat mengikat para pihak yang menyusunnya. (TF)"

"Skripsi ini membahas perlindungan hukum rahasia dagang dalam perjanjian waralaba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rahasia dagang sangat penting dilindungi dalam bisnis waralaba, karena dalam suatu bisnis waralaba dapat diketahui rahasia dagang pemilik hak (pemberi waralaba), sehingga potensi terungkapnya rahasia dagang dalam suatu bisnis waralaba menjadi besar. Tidak hanya terbatas pada pihak pemberi dan penerima waralaba saja, melainkan juga karyawan masing-masing pihak. Mengingat pentingnya perlindungan rahasia dagang dalam perjanjian waralaba, maka perjanjian waralaba haruslah dibuat secara komprenhensif. Perjanjian tersebut tidak hanya harus dapat menjamin perlindungan rahasia dagang pada saat berlangsungnya perjanjian namun juga pada saat setelah perjanjian tersebut berakhir. Berdasarkan hal-hal tersebut, perjanjian waralaba hendaknya memuat klausulaklausula sebagai berikut: Secara spesifik menyatakan dalam perjanjian waralaba bahwa setiap hal yang terindikasi sebagai rahasia dagang milik pemberi waralaba dalam kaitannya dengan bisnis waralabanya dilisensikan kepada penerima waralaba dan tidak untuk dijual; Memasukkan klausula non-disclosure, noncompete, dan non-solicitation agreement dalam perjanjian waralaba dan juga perjanjian kerja terhadap karyawan masing-masing pihak; Memasukkan klausula yang mewajibkan penerima waralaba mengembalikan benda-benda yang terindikasi sebagai rahasia dagang milik pemberi waralaba secepatnya setelah perjanjian berakhir.

---

This Thesis studies the trade secret law protection on a franchise agreement. This research uses library research method with secondary data as its data resources. Result from the research shows that trade secrets is very important to be protected on a franchise business system, because through a franchise business system, trade secret that was owned by the rights owner (franchisor) can be revealed, therefore the possibility of trade secrets being revealed is very high. Not only limited to the franchisor and the franchisee, but also to employees as well. Considering that trade secret protection is very important on a franchise business system, a franchise agreement must be made in a comprehensive way. The agreement must guarantee trade secret protection not only in the moment in which the agreement was made but also in the moment when the agreement has ended.

According to things explained beforehand, a franchise agreement should provide provisions as follows: specifically state in the franchise agreement that any item indicates as the franchisor?s trade secret in its relation to the franchise business system are being licensed to the franchisee as opposed to being sold; includes non-disclosure, non-compete and non-solicitation provisions; includes specific provisions that require the immediate return of any of the franchisor?s trade secret after the end of the agreement."

"Skripsi ini membahas perlindungan hukum penerima waralaba pada perjanjian waralaba antara PT Baba Rafi Indonesia dengan Made Denny Mirama Sanjaya. Perlindungan hukum ini akan dilihat dari peraturan perundang-undangan dan asas keseimbangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian yang dibuat para pihak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi keseimbangan dalam perjanjian belum dicapai. Saran yang diberikan kepada pemerintah adalah memberi sanksi bagi pelanggaran pasal 7 PP no 42 tahun 2007 dan mengawasi jalannya waralaba di Indonesia sedangkan untuk pihak penerima waralaba diharapkan agar membaca peraturan yang terkait waralaba dan mendaftarkan usahanya.

---

This thesis discusses the legal protection of franchisee in the franchise agreement between PT Baba Rafi Indonesia and Made Denny Mirama Sanjaya. These legal protections will be seen from the legislation and the principle of balance. This research use normative juridical method.

The results of this research are agreements made by the parties in accordance with the legislation, in the other hand, it has not achieved a balance in the agreement.

The writer gave advice to goverments so goverments could overseeing the franchise in Indonesia. To the franchisee, the advices are franchisee must read the related regulations and register their frachise."

"Skripsi ini membahas tentang pemenuhan kriteria asas-asas perpajakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui asas-asas perpajakan apa saja yang terpenuhi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan design deskriptif. Pemberlakuan surut Peraturan Pemerintah Nomo 51 Tahun 2008 menimbulkan banyak kerugian bagi Wajib Pajak. Mereka diwajibkan untuk membayar pajak yang terutang bukan pada waktu memperoleh penghasilan (prinsip ability to pay tidak terpenuhi). Perubahan-perubahan peraturan perpajakan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi merepotkan Wajib Pajak karena membuat mereka harus berulang kali mengajukan permohonan pemindahbukuan pajak yang telah dibayar. Pengenaan PPh final bagi seluruh Wajib Pajak usaha konstruksi juga sangat tidak adil karena pengenaan pajak tidak lagi memperhatikan keadaan Wajib Pajak sedang untung atau rugi. Revenue adequacy principle terpenuhi dalam peraturan ini. Equity principle tidak terpenuhi. Certainty principle terpenuhi karena dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 pengenaan PPh final atas usaha jasa konstruksi menjadi pasti, tapi convinience sebagai salah satu unsur dari certainty tidak terpenuhi.

---

This thesis discusses about the fulfillment of the criteria of the principles of taxation in Government Regulation No. 51 of 2008. The purpose of this study is to determine the principles of taxation what is fulfilled in Government Regulation No. 51 of 2008. The method used is descriptive qualitative research design. Enabling ebb Government Regulation No. 51 Year 2008 caused much loss to taxpayers. They are required to pay the tax due is not earning at the time (the principle of ability to pay is not met). Changes in tax regulations on business income taxpayers inconvenient construction because they must repeatedly make the transfer request is filed taxes already paid. Imposition of the final income tax for the entire construction business taxpayers also very unfair because the taxation is no longer concern the taxpayer is lucky or loss. Revenue-adequacy principle is fulfilled in this rule. Equity principle is not fulfilled. Certainty principle is fulfilled because the Government Regulation Number 51 Year 2008 final imposition of income tax on construction services business to be sure, but convenience as one element of certainty is not met."

"Skripsi ini membahas dan meneliti mengenai Asas keseimbangan dalam Perjanjian Waralaba antara PT. Sumber Alfaria Trijaya dengan Koperasi Wira Usaha Tenaga Terampil. Asas keseimbangan ini akan dilihat dari ketentuan perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian. Akan tetapi, dalam perjanjian ini asas keseimbangan belum dicapai. Saran yang penulis berikan adalah pihak penerima waralaba melakukan langkah ? langkah preventif seperti pembuatan kontrak yang mudah dipahami, harus menyesuaikan dengan karakter diri penerima waralaba itu sendiri, karena format bisnis waralaba harus mengikuti prosedur yang ditentukan pemberi waralaba yang nantinya dirasakan mengekang kreatifitas dan ego penerima waralaba. Pihak penerima waralaba adalah agar dengan cermat membaca dan mempelajari ketentuan perjanjian waralaba sebelum menandatangani. "

"Terjadinya gejolak nilai tukar rupiah pada pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi berkepanjangan. Berbagai upaya pemulihan kondisi ekonomi ini telah ditempuh oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Sebagai upaya untuk mempertahankan dan melanjutkan aktivitas bisnisnya beberapa perusahaan telah melakukan restrukturisasi perusahaan. Penggabungan usaha merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan yang dapat dipilih.Dalam kaitan ini, melalui seperangkat kebijakan perpajakan, pemerintah telah memberikan kemudahan (fasilitas) perpajakan berupa diperkenankannya penggunaan nilai buku dalam pelaksanaan penggabungan usaha (merger).Kasus penggabungan usaha yang terjadi pada PT SI dalam tahun pajak 1999 dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan tersebut. Namun karena tidak dipenuhinya persyaratan (formal), atas pelaksanaan merger itu dikoreksi oleh Fiskus sehingga menjadi suatu penggabungan usaha dengan menggunakan nilai pasar. Akibat dari perubahan metode ini telah menimbulkan implikasi perpajakan bagi masing-masing perusahaan yang terkait.Metode penelitian yang dilakukan didasarkan pada metode deskriptif analisis, dengan melalui studi pustaka dan analisis atas kebijakan perpajakan. Eskripsi kasus penggabungan usaha yang nyata terjadi di lapangan juga dilakukan sebagai bahan kajian kebijakan.Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan perpajakan yang mengatur tentang restrukturisasi perusahaan dalam bentuk penggabungan usaha belum mengatur secara lengkap dan jelas. Belum ada patokan yang dapat digunakan, untuk melihat hakekat ekonomis dari suatu kegiatan penggabungan usaha (merger), apakah dapat dipertanggungjawabkan dengan metode penyatuan kepemilikan atau termasuk kategori suatu pembelian. Juga belum diberikan penegasan mengenai bagaimana konsekuensi perpajakan yang timbul apabila penggabungan usaha yang dilakukan dengan menggunakan nilai buku itu tidak memenuhi syarat.Oleh karenanya disarankan untuk melakukan kaji ulang guna menyempurnakan kebijakan perpajakan yang terkait dengan restrukturisasi perusahaan khususnya dalam bentuk penggabungan usaha ini, agar lebih lengkap dan menyeluruh yang dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan."

"ABSTRAKKebutuhan masyarakat akan produk yang berkualitasinternasional dan kebutuhan pengusaha dalam mencarimetode pemasaran produk dan jasa secara internasionaltelah mendorong timbulnya konstruksi bisnis usahawaralaba. Konstruksi bisnis waralaba umumnya adalahkonsep bisnis yang memberikan izin penggunaan merekdagang milik pihak asing sebagai pemberi waralaba kepadapenerima waralaba sebagai mitra lokal dengan menawarkansuatu paket usaha yang terstandarisasi dan terformatbaku. Banyaknya bisnis restoran dan café bermerekinternasional yang dijalankan dalam bentuk waralaba asingdewasa ini menimbulkan pemikiran apakah konstruksi bisniswaralaba asing ini sama dengan penanaman modal asing ?Bagaimanakah aturan perpajakan melihat konsep bisniswaralaba? Dalam usaha waralaba ini bentuk modal yangdiinvestasikan oleh pihak asing bukan sebagai pemasukansaham atau finansial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1Tahun 1967 tentang PMA, tetapi berupa Hak atas KekayaanIntelektual. Berkaitan dengan adanya daftar negatifinvestasi yang masih membatasi jenis usaha yang mendapat fasilitas penanaman modal asing, maka seringkali lembagawaralaba ini dijadikan pintu belakang masuknya modalasing. Dari sudut perpajakannya, permasalahan pembayaranroyalti yang melalui lintas negara akan mendapatperlakuan khusus dengan adanya ketentuan dalam PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda. Sedangkan dalam rangkapenggalian potensi perpajakan pihak asing yang bertindaksebagai pemberi waralaba, pengenaan pajaknya dapatdisamakan dengan Wajib Pajak Dalam Negeri karena memenuhikriteria memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitiankepustakaan dengan mengumpulkan data dari bahan pustaka,dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepadapihak yang terkait."