Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, besarnya peranan yang diberikan oleh komputer tidak dapat diragukan lagi. Program komputer yang merupakan ciptaan dari programer termasuk dalam ruang lingkup hak atas kekayaan intelektual, dalam hal ini adalah Hak Cipta. Berdasarkan hak khusus yang diberikan oleh undang-undang tersebut, pemegang Hak Cipta berhak untuk mengadakan perjanjian lisensi yang. Bertujuan mengizinkan si penerima lisensi menggunakan hak-hak tertentu yang ditentukan dalam perjanjian lisensi. Microsoft, sebuah perusahaan trans nasional yang bergerak dalam bidang perangkat lunak computer, yang mempunyai konsumen di berbagai belahan dunia, juga memberikan lisensi kepada konsumen pengguna komputer baik bagi perseorangan maupun badan hukum (perusahaan). Di Indonesia masalah Hak Cipta diatur dalam beberapa peraturan antara lain: Auterswet 1912, Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, Undang Undang No. 7 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta, dan terakhir Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Dalam skripsi ini dibahas mengenai Perjanjian lisensi penggunaan perangkat lunak Microsoft bagi perusahaan, yang biasa disebut dengan Microsoft Enterprise Agreement. Agar perjanjian lisensi tersebut dapat diberlakukan di Indonesia, maka perjanjian tersebut selain harus memenuhi ketentuan hukum tentang Hak Cipta, juga harus memenuhi ketentuan hukum perikatan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam Microsoft Enterprise Agreement diatur mengenai para pihak, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kontrak dan berakhirnya kontrak, perubahan kontrak, keadaan force majeure, dan keanggotaan jaminan software."

"Tesis ini membahas mengenai analisa yuridis sistem pertanggung jawaban pelaku usaha perangkat lunak terhadap konsumennya sebagai bentuk perlindungan konsumen di Indonesia. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung dengan pendekatan konsep dan perbandingan, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta membandingkannya dengan teori hukum dan sistem hukum di negara lain untuk mengetahui sistem pertanggung jawaban hukum yang melindungi kepentingan konsumen perangkat lunak di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat di dunia telah memungkinkan dilakukannya transaksi internasional yang melampaui batas Negara dan waktu untuk pengalihan lisensi perangkat lunak sebagai komoditi. Namun permasalahan terhadap perangkat lunak timbul saat perangkat lunak tersebut tidak dapat mengakibatkan komputer bekerja untuk melakukan fungsinya berdasarkan kebutuhan konsumen, atau bahkan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Selain itu, minimnya kesadaran dan pengetahuan konsumen serta lemahnya peraturan perundangundangan di Indonesia kadangkala dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai itikad baik dengan mengesampingkan kewajiban dan tanggung jawab hukum pelaku usaha. Kepastian hukum juga merupakan permasalahan yang kerap muncul dalam sistem pertanggungjawaban hukum,perangkat lunak. Berbagai peraturan terkait sebagai substansi hukum perlindungan konsumen di Indonesia belum dapat dikatakan sempurna dalam memfasilitasi kaidah pertanggungjawaban hukum, khususnya terhadap produk perangkat lunak. Timbulnya beragam penafsiran terhadap peraturan perundangundangan di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pertanggungjawaban produk perangkat lunak. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi dalam sistem hukum perlindungan konsumen perangkat lunak di Indonesia baik dari segi substansial, struktural dan kultural.

---

This thesis discusses the juridical analysis of software producers legal liability toward their consumers as the way to protect the consumers in Indonesia. This descriptive research uses doctrinal research method with constitutional approach supported by conceptual and comparative approach, that is, by analysing and study the legal law such as statutes of electronic information and transaction and statutes of consumer protection, and also comparing it with the legal theory and legal system in another country to know about the legal liability system which protects the interest of software consumers in Indonesia. The rapid development of science and technology in the world has enabled the society to do the borderless and timeless international transaction to shift the lisence of software as the commodity. However, the problems emerge when the software failed to make the computer work properly and functionally as the consumers? need or even causes damages on consumers. In addition, the low awareness and knowledge of the consumers and the weakness of regulation in Indonesia sometimes enable the producers to make use of this condition to put aside their law obligation and responsibility as the producer. The rule of law also becomes problem which often emerge in the system of software legal liability. Various related rules or regulations as the law subtance of consumer protection is said to be imperfect yet to facilitate the legal liability law, especially for software product. The various emergence of interpretation of the rules or regulation in Indonesia causes the failure on the rule of software legal liability law. Therefore, It is necessary to reform the legal system of consumer protection for software in Indonesia in terms of legal substance, structure, and culture."

"Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan masukan mengenai kaidah Undang-undang jasa konstruksi yang dapat dijadikan acuan tentang perspektif hukum proses pengembangan perangkat lunak. Dimana aktifitas pengembangan dimulai dari proses analisa hingga tahapan implementasi. Pola pengembangan konstruksi pada UU Jasa konstruksi memiliki kesamaan kaidah dengan proses pengembangan perangkat lunak. Pada akhirnya bagaimana proses implementasi tersebut dapat dinikmati oleh konsumen dengan tetap mendapatkan perlindungan yang berdasarkan hukum Undang-Undang perlindungan konsumen. Sehingga bisa terjadi keseimbangan antara pengembang dengan konsumen sebagai pengguna. Dalam tesis ini juga dilihat permasalahan kepemilikan hak cipta atas perangkat lunak yang dibangun oleh pengembang dan seberapa jauh batasan kepemilikan tersebut yang mana hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan perangkat lunak tersebut. Hal yang patut dilihat adalah upaya-upaya hukum apa yang perlu diketahui dalam menghadapi pengembangan perangkat lunak yang semakin kompleks. Karena peranan perangkat lunak dalam suatu perusahaan yang dibangun secara khusus berdasarkan keinginan dari konsumen, memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan dan dunia ekonomi. Catatan penting yang perlu dilihat adalah adanya analisa kasus yang langsung dapat dijadikan acuan pada pengembangan perangkat lunak. Sehingga bisa dijadikan bahan analisa atas kasus yang mungkin dapat terjadi pada pengembangan perangkat lunak di Indonesia."

"Iklan adalah salah satu alat informasi dan promosi yang digunakan oleh para pengusaha/pengiklan (baik produsen, grosir atau pedagang eceran, dan penyelenggara jasa). Dalam memasarkan dan meningkatkan penjualan barang dan jasa, maka iklan sebagai bagian dari periklanan, yang meliputi proses penyiaran, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta penyampaiannya, sangat efektif digunakan, khususnya iklan televisi. Mengenai pihak-pihak periklanan di media televisi yang terlibat, selain pengusaha pengiklan, perusahaan periklanan, media televisi, adalah juga Lembaga Sensor Film (LSF), dan Direktorat Jendral POM Departemen Kesehatan RI. Karenanya jika terjadi pelanggaran terhadap etika periklanan dan hak-hak konsumen dalam iklan televisi (yang menyangkut kreativitas dan informasi produk), maka pihak konsumen mendapat perlindungan darn, hokum positif, baik oleh KUHPerdata, KUHPidana, maupun oleh beberapa keputusan Menteri di bidang periklanan, dan penyiaran televisi, yang bersifat administratif. Pihak-pihak yang dapat dituntut tanggungjawab hukum mengganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (liability based on fault) dengan unsur kesalahan dalam kasus-kasus tertentu, terhadap pelanggaran etika periklanan dan hak-hak konsumen dalam iklan televisi yang menyangkut informasi produk (misal obat), adalah pihak pengusaha, dan Direktorat Jendral POM Departemen Kesehatan RI. Sedangkan mengenai hal yang menyangkut kreativitas iklan, selain pengusaha, juga pihak perusahaan periklanan, media televisi dan Lembaga Sensor Film (LSF). Namun hal-hal ini hanya berlaku sepanjang memenuhi unsur dari ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk membuktikan kesalahan pengusaha terhadap penerapan prinsip Liability based on fault (Pasal 1365 KUHPerdata), dalam praktek di muka Pengadilan, menyulitkan konsumen (penggugat). Untuk mengatasinya perlu dipikirkan dalam pembuatan Undangundang tentang Perlindungan Hak-hak Konsumen mengenai penarapan prinsip Strict Liability pada productnya, yang ditayangkan pada iklan di media televisi tidak sesuai kenyataan (produknya rusak/cacat), sehingga pengusaha tanpa dibuktikan lebih dahulu kesalahannya, bertanggungjawab langsung membayar ganti rugi kepada konsumen. Hanya bila menyangkut pesan iklan produk obat, karena daya tari.knya dokter membuat resep untuk pasien (konsumen), yang lalu membeli obat pada apoteker atau toko obat yang berasal dari industri pabrik obat, namun setelah digunakan menimbulkan akibat yang berbahaya, prinsip yang tepat diterapkan adalah prinsip presumption of liability (praduga adanya tanggung jawab), karena adanya keseimbangan antara kesalahan yang satu dan yang lainnya. Di sini pihak Tergugat dapat diduga menghindarkan diri dari tanggungjawab, bila membuktikan dia tidak bersalah. Sedangkan jika terjadi pelanggaran produk barang, yang jumlah ganti ruginya telah ditetapkan pembatasannya oleh pengusaha penghasil barang, maka yang lebih tepat diterapkan adalah prinsip Limitation of liability.Berkenaan dengan penerapan ketiga prinsip ini, yang pada dasarnya menekankan pada tanggungjawab pengusaha, namun dalam hal ini sebenarnya konsumen dapat juga menuntut ganti rugi tersebut kepada pihak perusahaan periklanan, media televisi, LSF dan Direktorat Jendral POM Depkes yang melanggar hak-hak konsumen dan etika periklanan dalam iklan televisi, baik menyangkut aspek informasi produk dan kreativitas, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 Algemene Depalingen, dan sistem hukum acara perdata, dimana hakim dapat memutus tidak saja berdasarkan Undang-Undang, tetapi juga berdasarkan kepatutan dan keadilan."

"ABSTRAKPenulisan skripsi ini diawali dengan penemuan kasus-kasus dalam bisnis Obat dan makanan berdasarkan pengalaman pribadi maupun studi pustaka. Dari temuan tersebut diketahui bahwa ternyata tidak semua produk obat dan makanan aman untuk dikonsumsi oleh konsumen, harga yang ditetapkan belum tentu adil bagi kedua belah pihak, informasi produk seringkali tidak lengkap, malah kadang menyesatkan dan manipulatif. Banyak kasus dalam bisnis obat dan makanan yang tidak mempedulikan lingkungan hidup, Selain itu, pelaku bisnis obat dan makanan seringkali dijumpai bersikap tidak etis. Walaupun sudah banyak Peraturan/Undang-Undang tentang Bisnis Obat dan Makanan diberlakukan, tetapi kenyataannya kasus-kasus tersebut dapat terjadi. Mengapa? Banyak orang bertindak tidak etis, tetapi mereka tidak melanggar hukum. Atau sebaliknya, banyak orang sudah bertindak sesuai dengan Hukum/Peraturan, tetapi tindakannya itu tidak etis. Oleh karena itu dalam Bisnis Obat dan Makanan dipandang perlu adanya Etika. Teori-teori etika dapat membantu pemahaman dan refleksi atas dilema moral. Utilitarianism dapat membantu mempertimbangkan hal-hal baik yang bersaing satu sama lain. Etika Kewajiban membantu mempertimbangkan kewajiban-kewajiban yang bersaing satu sama lain, misalnya kewajiban untuk melindungi masyarakat yang terkena pekerjaannya dengan kewajiban untuk menghormati otoritas sah dari atasannya dalam mengambil keputusan-keputusan. Sedangkan Etika Hak menekankan hak masyarakat untuk dilindungi atau paling tidak untuk mendapatkan peringatan kalau ada faktor resiko dalam Obat dan Makanan. Demikian pula halnya dengan Etika Keutamaan yang menekankan bahwa tindakan baik itu adalah tindakan yang mendatangkan kebaikan sosial. Teori-teori etika dapat membantu dalam melakukan penalaran moral dan memperkuat kemampuan kita untuk mencapai penilaian yang seimbang dan penuh wawasan. Bisnis Obat dan Makanan adalah suatu praxis yang bertujuan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan manusia, sedangkan Etika, dalam hal ini Etika Terapan pun bertujuan untuk membuat orang hidup dengan baik, karena etika menyediakan semacam visi atau perspektif agar manusia dapat menentukan sikap yang tepat dalam situasi konkrit. Bertindak secara etis adalah bertindak menurut pengertian yang tepat. Etika diperlukan bagi pelaku bisnis obat dan makanan agar memiliki: banyak keutamaan dan sadar akan kewajiban serta mementingkan kebaikan bagi orang banyak. Jadi tujuan bisnis dan etika tidak harus bertentangan, bahkan mungkin seiring sejalan - tidak ada dikotomi dalam bisnis dan etika - keduanya dapat dipersatukan dalam kehidupan manusia demi tercapainya kebahagiaan (eudainronia).

---

"

"Produk-produk yang beredar di masyarakat belum tentu berkualitas baik dan aman bagi kesehatan. Pada satu sisi masyarakat diuntungkan dengan banyaknya pilihan yang tersedia untuk memenuhi berbagai kebutuhan namun di sisi lain kemampuan masyarakat masih belum memadai untuk memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Keadaan itu terus min dan berbagai pertanyaan, keluhan atau pun pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen. Dalam tahun 2001 tercatat sejumlah 1152 pertanyaan/keluhan telah disampaikan ke Badan POM dalam berbagai aspek.Tidak semua pertanyaan yang masuk tersebut dapat dijawab, tercatat sejumlah 192 (16,67%) yang tidak terjawub. Dari studi di ULPK diketahui bahwa tidak terjawabnya pertanyaan konsumen disebabkan belum tersedianya basis data produk.Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan sistem ULPK berupa penyusunan basis data dan peran t hmak program aplikasinya. Hasil yang diperoleh adalah pengembangan basis data pada masing-masing unit teknis yang dapat diakses langsung oleh ULPK melalui jaringan komputer sederhana (peer to peer LAN), Untuk mengambil data tersebut di ULPK dirancang form pengaduan konsumen dengan fasilitas searching, sementara outputnya adalah form informasi produk yang bersifat on screen, tidak dapat diedit oleh ULPK dan hanya digunakan untuk menjawab pengaduan konsumen secara langsung.Dapat disimpulkan disini bahwa. dean upaya pengorganisasian basis data di berbagai unit teknis, ULPK dapat meningkatkan outputnya berapa informasi langsung kepada konsurnen sehingga tugas dan fungsinya sebagai pemberi layanan informasi kepada massyarakat dapat ditingkatkan. Agar sistem ULPK yang telah dikembangkan ini dapat berjalan dengan baik; diperlukan dukungan manajemen berupa Keputusan atau Ketetapan Sekretaris Utama Badan POM yang mewajibkan unit teknis untuk berbagi data/informasi kepada UI.PK. Untuk pengembangan sistem ini di masa mendatang dapat ditingkatkan ke arah aplikasi web yang dapat diakses langsung oleh masyarakat konsumen.

---

The technology advancement enable industries increase their productivity, but in fact there is no guarantee all product is save to be consumed, On site, people can find and choose their need in the market with various chosen but in the other side the people knowledge still poor to select the save and good product for their health.

According to ULPK annual report 2001, then: are 1152 questions addressed to ULPK but unfortunately 192 (16,67%) are not responded. The study in ULPK showed that the lack of product information is the failure resources.

The solution proposed is product database model development in each technical unit that can be accessed by ULPK computer. ULPK can access that data by customer service form completed with data searching facility. Output of this process is product information form on ULPIC computer screen. The on screen product information form can not be edited by ULPK, this limitation is designed to have data security for each technical unit. The input and output form designed to make the report task is easier for ULPK operator.

It is conclude that by developing database in each unit, the ULPK output could be increased. The management support is needed to enable the system run properly such as Sestama decree in other W guaranty the unit share the data with ULPK. In the future, this system could be develop by enabling consumer access the product information by web site,"