Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDunia usaha begitu cepat berkembang tanpa perlu menunggu instrumen lainnya yang juga diikuti dengan perkembangan dunia konsumen yang ditandai dengan dua hal penting. Perdagangan bebas (free trade) dan pesatnya teknologi informasi, kedua aspek ini memberikan dampak yang besar pada dunia. Keberagaman produk yang datang dengan berbagai ragam kualitas dan gencarnya informasi menjadi kenyataan yang tidak terelakkan, dengan kondisi ini konsumen menjadi potensial victim ditengah proses perdagangan ini. Dalam kasus kepailitan PT Bukit Sentul Tbk membawa konsekuensi bagi konsumen, dimana hak-hak konsumen dirugikan. Dari penelitian kasus ini diperoleh hasil bahwa PT Bukit Sentul Tbk belum memberikan perlindungan yang semestinya bagi konsumen sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.Dari uraian tersebut, penelitian ini mengkaji konsekuensi yuridis bagi perusahaan dan kepentingan konsumen dalam kepailitan PT Bukit Sentul Tbk.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan deskriptif analisis. Cara pengumpulan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pihak dan instansi atau lembaga yang relevan dengan materi yang akan di kaji.Untuk menjembatani kondisi konsumen dengan posisi tawar yang lemah, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat diperlukan, sedangkan terjadinya kepailitan, hukum yang tersedia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang."

"Dunia periklanan, dewasa ini telah berkembang cukup pesat dan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Kemajuan dan keberhasilan tersebut tentu saja perlu untuk terus dikembangkan dengan pembinaan yang tepat. Perlu pula dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan periklanan, khususnya iklan perumahan, mengingat semakin banyaknya iklan perumahan yang memberikan informasi yang menyesatkan. Pengendalian dan pengawasan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat termasuk produsen dan kalangan periklanan itu sendiri. Langkah-langkah pembinaan dan pengawasan itu haruslah bersifat persuasif, edukatif dan preventif agar kegiatan periklanan terutama iklan perumahan, tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat konsumen. Jika dengan adanya iklan perumahan yang menyesatkan itu ternyata merugikan konsumen, maka perlu adanya tanggung jawab yuridis dari para produsen yang terlibat akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Tanggung jawab itu dalam bentuk ganti rugi dari pelaku perbuatan melawan hukum kepada pihak yang dirugikan agar hak-hak konsumen yang telah dilanggar pulih kembali. Tuntutan konsumen perumahan yang dirugikan itu didasarkan pada pasal 1365 KUHPer. Konsumen sebagai penggugat harus membuktikan bahwa syarat-syarat materiil perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, dengan melihat dari isi (pernyataan) iklan perumahan yang menyesatkan. Jika terbukti isi iklan tersebut memenuhi syarat- syarat materiil perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPer, maka yang bertanggungjawab selain produsen juga pihak yang bertugas melakukan pengawasan terhadap iklan perumahan dan pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan finansial dari pemasangan iklan tersebut."

"Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bertujuan untuk melindungi konsumen dari kelemahannya ketika berhadapan dengan pelaku usaha. Kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. UUPK mempunyai peranan yang sangat besar dalam penegakan hukum terhadap perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen perumahan. Hal ini tercermin dari adanya ketentuan pasal-pasalnya yang dapat diterapkan dalam perlindungan hukum konsumen perumahan, khususnya dari iklan yang berlebihan dan tidak dapat dilaksanakannya prestasi yang dijanjikan pengembang. Terhadap kasus yang dianalisis dalam tesis ini terlihat bahwa Penyelesaian rnasalah konsumen perumahan tidak cukup hanya ditangani satu pihak saja namun membutuhkan kesadaran dan peran semua unsur penegak hukum dalam meminimalisir pengeksploitasian pengembang atas kelemahan konsumen.

---

Consumer becomes business activity object to get maximum profit by developer through promotion gimmick, marketing model, and applying disadvantage consumer standar agreement. Consumer Protection Law has a real big role in straightening of law to deed of business agent harm housing consumer. This thing earns we to see from existence of rule of its applicable sections in protection of housing consumer law, especially from abundant advertisement and haves no implementation of achievement promised by developer. To case analysed in this thesis seen that solution, consumerism problem insufficient only handled by one party but requires awareness and the role of all element of law enforcer to minimize exploitation of developer to consumer weakness."

"Skripsi ini membahas tentang pengaduan para konsumen atau para pembeli perumahan Bank Internasional Indonesia (BII) Residence terhadap pelaku usaha atau developer ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode penelitian penelusuran kepustakaan sehingga menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan. Pertama, telah terjadi pelanggaran hak dan kewajiban yang dilakukan pelaku usaha atau developer terhadap para pembeli. Kedua, sanksi administratif dan sanksi pidana berdasarkan UUPK belum dapat diberlakukan terhadap pelaku usaha. Ketiga, para pembeli dapat mengajukan gugatan wanprestasi atau gugatan baru ke pengadilan negeri jika akta perdamaian tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha.

---

The focus of this study is the complaint from consumers or buyers of BII Residence to the Body of Consumer Dispute Settlement (BPSK) in Jakarta against developer. This problem is examinated with normative yuridis and uses book to explore, until produces 3 (three) conclusions. First, there is a disobey of rights and dues, which is done by developer to consumers. Second, administrative and criminal punishment is not yet treated to developer. Third, consumers can propose complaint of unwillingness promise or a new complaint to state court if peaceful agreement is not done by developer."

"Merebaknya kasus perumahan pada dasarnya diawali dengan ketidaksesuaianantara apa yang diperjanjikan dengan yang tersurat dalam perjanjian jual beli yangditandatangai oleh konsumen. Fakta-fakta yang ada semakin membuka mata bahwaKonsumen berada pada posisi yang lemah serta perlindungan hukum terhadapnyabelum terjamin sebagaimana yang diharapkan. Faktor utama yang menjadi kelemahanKonsumen adalah tingkat kesadaran Konsumenakanhaknya masih rendah. Hal initerutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan Konsumen, sehingga dalampelaksanannya, pengembang selalu menjadi pihak yang kuat dan Konsumen sebagaipihak yang lemah. Pada umumnya Konsumen tidak memahami isi perjanjian bahkanlangsung menandatangani perjanjian, sebelum memastikan apakah pengembang atauagen pemasarannya itu sudah mencantumkan secara tertulis janji-janji yang sudahdisepakati atau belum dalam perjanjian tersebut, sehingga bias melindungi Konsumensecara hukum. Demikian juga dalam pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beliantara Developer dengan Konsumen, pengembang secara seragam memberlakukanPerjanjian Baku (Standart Contract) dalam setiap Perjanjian Pengikatan Jual Belirumah, dimana seluruh isi dari Perjanjian Pengikatan Jual-Beli tersebut ditentukansecara sepihak oleh pengembang yang posisinya lebih kuat disbanding Konsumen.Penggunaan Perjanjian Baku (Standart Contract) tersebut banyak menimbulkankerugian bagi Konsumen pembeli rumah karena ternyata pengaturan hak dankewajiban dalam Perjanjian Baku tersebut tidak seimbang dan cenderungmenguntungkan pengembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaanperjanjian pengadaan perumahan antara Developer, Bank dan Konsumen danmengetahui upaya perlindungan hokum bagi Konsumen dalam memahami isiperjanjian serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank apabila ada para pihak yangtidak memenuhi isi perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Kendala yangdialami oleh Bank akibat macetnya pembayaran yang dilakukan oleh Konsumenadalah ketidakfahaman Konsumen akan isi perjanjian, dimana mereka menuntutsesuatu janji dari Developer yang tidak dituangkan dalam perjanjian tersebut sehinggahal ini yang mengakibatkan lemahnya Konsumen untuk menuntut secara hukum.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian bersifat deskriptif. Deskriptifdimaksudkan disini untuk memberikan gambaran data tentang pelaksanaan perjanjianDeveloper, Konsumen dan Bank serta implikasinya bagi Bank sebagai penyedia dana,secara khusus dalam pelaksanaannya di Bank BTN cabang Bandung Timur.Pendekatan yang digunakana dalah bersifat Yuridis Normatif yang mengutamakantinjauan dari segi peraturan hukum yang berlaku serta data maupun dokumendokumenyang mempunyai kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen dalam Kepemilikan Perumahan.

---

The incidence of housing problems basically begins with the discrepancy

between what was agreed and written in the contract of sale which signed by the

consumer. The existing facts will open our eyes that the customers’ position is in a

weak side, so legal protection against not guaranteed as expected. The main factor is, consumer awareness of right levels is too weak. This is mainly due to lower consumer education, so that on the implementation, the customers is always put as a weak group compared to the developer. In general, the consumers has signed the agreement without knowing the contents, before ensuring whether the developer or marketing agent has put in writing the promises that have been agreed or not in the agreement, so that consumers can legally protect. Similarly, in the execution of binding agreements between the developer and the consumer,the developers uniformly

execute contract standard in every binding trading agreement of houses, which all of

the content of the binding trading agreement was determined unilaterally by the

developer that has stronger position then the consumer. The using that standard

contract bring a lot of loss to the house consumer because actually the arrangement of

rights and obligations in standard contract is not equal and tend to exceptionally

beneficial the developer. The purposes of this research are to investigate the

undertaking of an agreement in housing project, between developer, customer, and

Bank and to determine the effort on legal protection for consumer in understanding

the content of the agreement and also to examine the problems faced by Bank BTN,

Bandung Timurbranch in undertaking agreement of housing project, and to recognize

the ways how to overcome the problems if there is one side that does not meet the

contents of the agreement. Based on the research results, the losses suffered by the

bank due to lack of consumer’s understanding into contents of the agreement, where

they demanded a promise from the developer, which is not contained in an agreement

letter, which lead to consumer weakness on legally demand.This research was

conducted with the descriptive research method, Here is intended to provide a

descriptive overview of the data on the implementation of the agreement among

developer, consumers and its implications for Bank BTN as a fund provider

particularly on the implementation at Bank BTN in East Bandung branch in terms of

applicable legislation as well as the data and documents which is concerned with the

problems in this research. The approach used was juridical-normative which

emphasized the use of the prevailing laws and regulations as well as data and

documents that were related to this research to form a point of view.

Keywords: Law of Consumer Protection in Real Estate Ownership."