Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945,maka keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap terjaga yaitudengan memiliki pertahanan dan keamanan Negara yang kuat. Adapun pihak yangmemiliki peran dan fungsi pertahanan dan keamanan tersebut adalah TNI ? POLRI.Pada masa sebelum reformasi, TNI ? POLRI berada dalam satu kesatuan ABRI danbertanggung jawab atas Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas). Namun padamasa reformasi, kedua institusi ini dipisah dan menjadi lembaga yang otonom danmandiri dengan peran dan fungsi yang berbeda, yaitu TNI sebagai alat pertahanan, danPOLRI sebagai alat keamanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diajukantiga permasalahan yaitu ; bagaimanakah perbedaan fungsi pertahanan dan keamanandi Negara Indonesia, lalu bagaimanakah perbedaan peran dan fungsi TNI dan POLRIdalam pertahanan dan keamanan negara, serta apakah permasalahan yang terkaitdengan pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan Negara oleh TNI ? POLRI.Penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan teori tujuan negara oleh Charles EMerriam, kemudian faktor perubahan organisasi kelembagaan negara oleh JimlyAsshiddiqie, fungsi militer terhadap negara dan tingkatan otoritas militer oleh Samuel PHuntington, dan juga fungsi kepolisian terhadap negara. Objek penelitian ini padadasarnya sekitar peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan TNI ?POLRI dan juga pertahanan dan keamanan negara. Berkenaan dengan objek penelitianini, tipe penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis danyuridis dan dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian inidilakukan melalui penelitian kepustakaan dan akan dipaparkan secara deskriptifanalitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pendikotomian fungsi pertahanandan keamanan selanjutnya menghasilkan undang-undang yang membatasi peran danfungsi TNI ? POLRI dengan pendefinisian yang jelas namun tumpang tindih maupuntidak selaras sehingga mengakibatkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Untukitu diperlukan berbagai pranata hukum lainnya untuk menyelaraskan dan mengisikekosongan dalam hal pengaturan mengenai pertahanan dan keamanan negara terkaitdengan peran dan fungsi TNI ? POLRI agar pada masa mendatang dapat berperanoptimal untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

---

AbstractIn order to achieve the goals listed in the Indonesia Constitution (UUD 1945), thesustainability of state must be maintained with strong security and national defence. TheInstitutions which have functions and roles of security and defense are the ArmedForces (TNI) and Police (POLRI). In the period before the reform, TNI - POLRI wereunited in one institution named ABRI. But now the institution is separated and becametwo autonomous and independent institutions with different functions and roles. Thus,TNI is responsible for defence, and POLRI responsible for security. Based on thisbackground, I proposed three issues; how is the different functions of security anddefence in Indonesia; how is the different functions and roles of the TNI and POLRI inthe security and state defence; what is problem related to the separation of thefunctions of security and state defence by TNI - POLRI. The research will be discussedusing the theory of the state's goals by Charles E Merriam, and institutional factors oforganizational change state by Jimly Asshiddiqie, the military functions of the state andlevel of military authority by Samuel P Huntington, and also the police functions of thestate. The object of this research is basically about legislation that is closely related tothe military - police and security and national defense. Regard to the object of thisstudy, the type of research is a normative juridical approach to the study of historicaland juridical and type of qualitative research. Collecting data in this research is donethrough library research and will be presented in a descriptive-analytical. The resultsshowed that the dichotomized of security and defence function has made regulationswhich is bordering the functions and roles between TNI ? POLRI. Thus regulations areclearly defined but it is overlapping and inconsistent, and it?s cause several problemduring the implementation. We required other regulations to harmonize and fill the gapin terms of setting the security and national defence related to the role and functions ofthe TNI - POLRI in the future in order to contribute optimally to ensure the survival ofthe nation and the State of Indonesia."

"Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Peran PT Pindad dalam pemenuhan Senjata TNI AD untuk mendukung Pertahanan dan Keamanan, tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui produk senjata yang mampu dihasilkan dan tingkat produktivitas dalam menghasilkan produk tersebut untuk menunjang pemenuhan TNI AD serta bagaimana peran PT Pindad dalam meningkatkan kemampuan pertahanan dan Keamanan melalui produksi senjata untuk TNI AD. Keikutsertaan Indonesia khususnya TNI AD dalam kompetisi ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) yang diselenggarakan sejak tahun 1991 hingga 2019 telah mencatatkan Indonesia sebagai Juara 13 kali. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia berusaha mempertahankan posisi juaranya sebesar 46,43% dari total kejuaraan yang diikuti, dalam hal ini jelas produk dalam negeri PT Pindad mampu bersaing secara internasional. Arah kebijakan PT PINDAD dalam pemenuhan senjata khususnya untuk TNI AD dilaksanakan atas dasar konsep pertahanan berbasis kemampuan dengan mempertimbangkan kemungkinan ancaman yang akan dihadapi serta kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya kekuatan Minimum Essensial Force (MEF). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara praktis dengan beberapa sumber Selain itu, data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran dari buku, jurnal, dokumen resmi, website resmi dan sumber terpercaya lainnya. Hasil penelitian adalah untuk mengetahui peran PT Pindad dalam pemenuhan kebutuhan senjata TNI AD, apalagi jika didukung dengan kebijakan dan komitmen yang sejalan dengan TNI untuk memenuhi kebutuhan senjata TNI AD.

---

The problem examined in this research is the role of PT Pindad in fulfilling the Indonesian Army's (TNI AD) weapon requirements to support defense and security. The objective of this thesis is to determine the weapon products that PT Pindad is capable of producing and the level of productivity in producing these products to support the fulfillment of the Indonesian Army's needs, as well as to understand PT Pindad's role in enhancing defense and security capabilities through weapon production for the Indonesian Army. Indonesia's participation, particularly the Indonesian Army's participation, in the ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) competition held from 1991 to 2019 has resulted in Indonesia winning the championship 13 times. This can be interpreted as Indonesia's efforts to maintain its champion position, which accounts for 46.43% of the total championships participated in. In this regard, it is evident that PT Pindad's domestic products are able to compete internationally. PT Pindad's policy direction in fulfilling weapons, especially for the Indonesian Army, is implemented based on the capability-based defense concept, considering the potential threats to be faced and the trends in strategic environments. Its implementation is directed towards achieving the Minimum Essential Force (MEF). This research is conducted using a qualitative approach. Data is obtained through practical interviews with several sources. Additionally, secondary data is obtained from the exploration of books, journals, official documents, official websites, and other reliable sources. The research findings aim to determine PT Pindad's role in meeting the Indonesian Army's weapon needs, particularly when supported by policies and commitments that are aligned with the Indonesian Army's requirements."

"Wanita menjadi tentara bukanlah sesuatu yang baru. Kumar (1980: 4-5) menuliskan bahwa Rijklof van Goens, seorang Belanda yang mengunjungi Mataram pada pertengahan abad ketujuhbelas mencatat bahwa ada sekitar dua puluh orang wanita muda dari seratus lima puluh orang wanita yang mengiringi Sultan Mataram bertugas menjaga keselamatan Sultan Mataram. Keduapuluh orang wanita tersebut mengelilingi Sultan Mataram dengan bersenjatakan tombak dan pistol. Hal serupa juga dilaporkan oleh Augustin de Beauliu, seorang Admiral Perancis yang berkunjung ke Aceh sekitar tahun 1620 - 1621, bahwa Sultan Aceh memiliki pasukan wanita pengawal istana berjumlah sekitar tiga ribu orang. Seorang Belanda yang berlayar dibawah pimpinan Admiral Wybrandt van Warwijk tahun 1603 melihat sebagian besar pengawal Sultan Aceh adalah wanita bersenjatakan pistol, tombak, pedang, dan perisai."

"ABSTRAKBesarnya desakan reformasi terhadap militer pasca jatuhnya Orde Baru, menyebabkan TNI mereposisi dan meredefinisi fungsi dan perannya sebagai alat pertahanan negara. Namun demikian, persoalan pembangunan kekuatan TNI yang profesional di Indonesia sampai sewindu masa reformasi sekarang ini masih menyisakan dua permasalahan mendasar. Pertama, menyangkut perumusan dan penyusunan Iandasan serta kerangka hukum yang mengatur peran dan posisi TNI dan hubungannya dengan lembaga Iain dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kedua, menyangkut persoalan rendahnya anggaran pertahanan negara sehingga diperlukan peramalan (defence forecasting) dan pengelolaan yang tepat mengenai pengaturan alokasi sumber daya nasional yang ada ke sektor pertahanan.Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan, pertama, merumuskan kebiakan sipil yang ideal mengenai pengaturan mekanisme kerjasama antar lembaga negara yang terkait dengan persoalan pertahanan, baik menciptakan efisiensi birokrasi dalam penurunan anggaran TNI maupun efektifitas dan efisiensi kerjasama antar lembaga negara dalam mengelola sumber daya pertahanan. Kedua, merumuskan perencanaan pembangunan Postur TNI yang ideal dalam menjaIankan fungsi pertahanan negara dimasa mendatang secara efektif dan efisien sesuai defence forecasting selain berdasarkan anggaran yang terbatas.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara baku dan terbuka dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kasad, Kasal, Kasau, serta Mantan Pangkostrad, Irjen TNI, dan Dansesko dengan pertimbangan bahwa perwira tinggi tersebut dapat mewakili (representatif) pihak militer.Berangkat dari persepsi ancaman berdasarkan perubahan Iingkungan internasional yang memandang globalisasi dengan karakter teknologi yang dibawanya sebagai ancaman utama terhadap kedauIatan negara kedepan, dan juga melakukan identifikasi terhadap kendaIa dan kelemahan nyata dalam pembangunan postur TNI dibandingkan dengan kekuatan militer Asia Pasifik, serta merumuskan kebijakan eksternal dan internal dalam penyelenggaraan pertahanan negara, maka penelitian ini menyimpuIkan bahwa;Dalam mewujudkan Postur TNI yang tangguh, kuat, berwibawa dan profesional sebagai upaya penyelenggaraan pertahanan nasional seperti diamanatkan dalam UUD 1945, membutuhkan berbagai kebijakan sipil yang Iengkap dan mendetail, baik pengaturan kerjasama antara TNI dan Polri, pelibatan rakyat, mobilisasi dan demobilisasi, mekanisme hubungan dengan Iembaga Iain, penggunaan dan pengelolaan semua sumber daya pertahanan, serta pengembangan teknologi pertahanan.Strategi pertahanan dilakukan dengan pendekatan outside-inside we are dove menuju outside we are fox, inside we are dove berdasarkan kapasitas alutsista yang berbasis teknologi melalui formulasi Postur TNI yang ideal yang dirumuskan berdasarkan hitungan rata-rata dan trend analisis kekuatan jumlah, komposisi serta spesifikasi prajurit dan alutsista yang dibandingkan dengan militer Singapura, Asia Tenggara, maupun Asia Pasifik.Berdasarkan teknik forecasting dengan menggunakan metode Mickey Finn, Blindman?s Buff dan Tranquilizer, kebutuhan anggaran pertahanan guna memenuhi pembangunan Postur TNI ideal yang telah dirumuskan dapat dilakukan melalui tiga tahap langkah yang dapat dimulai dengan meningkatkan anggaran gaji prajurit TNI, anggaran operasional, dan anggaran pengadaan Alutsista dengan catatan pemerintah sipil harus secara pro-aktif mendukung usaha pembangunan militer yang profesionaI dan berwibawa guna meningkatkan kekuatan dan ketahanan bangsa dalam pergaulan di dunia intemasional, terutama demi peningkatan bargaining position di bidang ekonomi."

"

Penelitian ini mengkaji hambatan yang dihadapi Itjenad dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020. Analisis mendalam mengungkap berbagai factual problem, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan teknologi. Penelitian ini juga menemukan adanya resistensi dari pihak internal maupun eksternal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat di Itjenad, serta pihak-pihak eksternal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya pemahaman tentang pengawasan intern, namun beberapa kemajuan telah dicapai. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengawasan dan dilakukannya perbaikan dalam proses pengawasan intern di lingkungan Itjenad. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas SPIP di Itjenad, antara lain pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian, sosialisasi intensif tentang pentingnya pengawasan internal dan peran SPIP dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Serta, peningkatan koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam proses pengawasan di lingkungan TNI AD. Dengan upaya perbaikan ini, diharapkan kebijakan pengawasan internal dapat diterapkan dengan lebih optimal, sehingga tujuan utama dari kebijakan ini, yaitu mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel di lingkungan Itjenad, dapat tercapai.

---

This research examines the obstacles faced by Itjenad in implementing the Government Internal Control System (SPIP) by the Minister of Defense Regulation Number 19 of 2020. In-depth analysis reveals various factual problems, such as limited resources, infrastructure, and technology. This research also found resistance from internal and external parties. This research uses a qualitative method with a post-positivism approach. Data was collected through in-depth interviews with officials at Itjenad and relevant external parties. The results show that some progress has been made despite challenges such as limited human resources, resistance to change, and a lack of understanding of internal control. This can be seen from the increased awareness of the importance of supervision and the improvements made in the internal control process within Itjenad. This study recommends several steps to improve the effectiveness of SPIP in Itjenad, including training and development to increase the capacity of human resources. Then, intensive socialization of the importance of internal control and the role of SPIP in realizing good governance. As well as increasing coordination and communication between related parties in the supervision process within the Army. With this improvement effort, it is hoped that the internal control policy can be implemented more optimally."