Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang “HAK DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN SETELAH PERCERAIAN”. Yang dilatarbelakangi banyaknya kasus perkawinan campuran yang berujung perceraian dan berujung pada perebutan hak asuh anak atau juga penyangkalan status anak. Permasalahan yang akan dilihat dalam penelitian ini adalah bagaimana status dan kedudukan dan juga hak anak hasil perkawinan campuran, berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yakni UU No 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi hukum Islam, Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( B.W ), dan juga analisa mengenai putusan mahkamah agung mengenai perebutan hak asuh anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peraturan perundang undangan dan juga pengadilan di Indonesia telah cukup memadai dalam hal melindungi hak dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran setelah perceraian kedua orang tuanya.

---

ABSTRACTThis research discusses ""The RIGHTS and POSITION of CHILDREN of MIXED MARRIAGES AFTER DIVORCE RESULTS"". That is backed by the large number of cases of mixed marriages that led to divorce and resulted in the seizure of custody of the child or the child's denial of state as well. Problems will be seen in the study is how the status and position of the rights of the child and also the result of mixed marriages, based upon the applicable laws, i.e. Law No. 12 year 2006 about citizenship, Act No. 1 of 1974 about marriage, compilation of Islamic law, The Law of civil law (B.W.), and also the analysis of the Supreme Court ruling on child custody struggle results in mixed marriages. This research is qualitative research which is explanative. Results of the study concluded that the regulations and the Court of Law in Indonesia has been quite adequate in terms of protecting the rights and position of children of mixed marriages result after the parents divorce."

"Permasalahan mengenai kedudukan hukum wanita Indonesia dalam perkawinan campuran antar bangsa maupun setelah perceraian, akhir-akhir ini menjadi permasalahan yang sedang berkembang dimasyarakat karena wanita diperlakukan secara diskriminatif dalam kedudukannya sabagai istri dan ibu. Dalam hal ini disebabkan oleh peraturan Undang-undang Kewarganegaraan yang isinya banyak merugikan kaum wanita dan ketidakmengertian wanita mengenai akibat hukum yang akan dihadapinya saat akan melangsungkan perkawinan dengan pria asing, salah satunya yaitu mengenai kewarganegaraan anak yang akan mengikuti kewarganegaran suami sebagai warga negara asing. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah bagaimanakah kedudukan hukum seorang wanita yang melakukan perkawinan campuran antar bangsa maupun setelah perceraian di Indonesia, studi kasus Putusan nomor 313/Pdt.G/1997/PAJS dan upaya hukum apakah yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi wanita yang akan melakukan perkawinan campuran antar bangsa di Indonesia.Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat normatif yuridis. Walaupun Kedudukan hukum wanita Indonesia yang melakukan perkawinan telah dilindungi oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam perkawinan campuran antar bangsa saat ini masih berlaku Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 62 tahun 1958 yang isinya masih merugikan kaum wanita dalam kedudukan sebagi isteri dan ibu, dapat dilihat dari kasus Nomor 313/Pdt.G/1997/PAJS. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi wanita yang akan melangsungkan perkawinan campuran antar bangsa salah satunya adalah dengan membuat perjanjian kawin. Selain itu, sudah saatnya pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan yang telah disiapkan agar tidak lagi terjadi diskriminatif terhadap kaum wanita seperti yang terdapat dalam Undang-undang Kewarganegaraan yang masih berlaku saat ini, karena pada dasarnya harkat, martabat dan derajat manusia balk pria dan wanita adalah seimbang dan sama."

"Perceraian pada perkawinan campuran pastinya membawa konsekwensi terhadap status hukum dan pemeliharaan anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran tersebut. Indonesia telah melahirkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menggantikan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel telah memutuskan mengenai status hukum dan pemeliharaan anak akibat perceraian orang tuanya yang melakukan perkawinan campuran antara Indonesia dengan Inggris. Terhadap putusan tersebut penulis mencoba menganalisis terhadap putusan Pengadilan tersebut mengenai pemeliharaan anak dan status hukum anak bila ditinjau dari UU 12/2006.Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan wawancara. Status hukum anak ditinjau dari Undang-undang 12/2006 lebih menguntungkan dibandingkan dengan UU 62/1958. Hal ini bisa terlihat bahwa dalam Undang-Undang Kewarganegaraan baru, anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas dari kedua orang tuanya. Disebut terbatas karena nanti setelah anak-anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Sedangkan bila ditinjau dari UU 62/1958, status hukum anak itu mengikuti kewarganegaraan ayahnya saja. Dalam hal pemeliharaan anak maka berdasarkan yurisprudensiyurisprudensi, hukum tempat kediaman sehari-hari si anak (habitual residence) yang berlaku, namun apabila terjadi sengketa, maka "the best interest of the child" merupakan pertimbangan utama bagi hakim dalam memutuskan sengketa. Dengan diundangkannya UU 12/2006 maka anak dapat bebas dan tidak takut dideportasi. Terhadap pemeliharaan anak maka tepatlah bahwa habitual residence merupakan solusi yang baik.

---

Divorce in the intermarriage of course bring the consequences of the legal status and maintenance children produced from a mixture of the marriage. Indonesia has born the Law No. 12 Year 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia replace Law No. 62 Year 1958 on Citizenship of the Republic of Indonesia. The court decision in the South Jakarta State Tax 480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel have decided on the status of law and maintenance children divorce their parents do that intermarriage between Indonesia and Britain. Decision against, the author tries to analyze the court decision regarding the maintenance of children and the legal status of children when the review of Law No. 12/2006.

Research method used is the normative and empiris legal research methods. While the approach to research that is conducted research literature and interview. Review the legal status of children from the Law No. 12/2006 more profitable than the Law No. 62/1958. This can be seen that in the Citizenship Act new, children can have a limited dual citizenship from both parents. Called limited because later after children aged 18 (eighteen) years old or have married the child must choose one of the stated nationality. Meanwhile, when the review of Law No. 62/1958, the legal status of children is to follow his father's citizenship course. In the case of the child based on the jurisprudence-jurisprudence, legal residence the day-to-day child (habitual residence) is fine, but when disputes occur, then "the best interest of the child" is a major consideration for judges in deciding disputes. With born Law No. 12/2006 the children can be free and not worry about deported. About a maintenance children is indeed appropriate that the habitual residence is a good solution."

"ABSTRAKSkripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi prasyarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Disamping itu juga untuk memberikan gambaranyang lebih jelas mengenai pelaksanaan izin kawin yang di berikan Pengadilan Negeri bagi calon suami iztri yang akan melangsungkan perkawinan campuran antar agama. Metode penelitian yang dipergunakan adalah dengan metode penelitian kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field research). UU No.1/ 1974 tidak mengatur tentang perkawinan campuran antar agama, melainkan mengatur tentang perkawinan campuran antar warganegara yang dilakukan di Indonesia dimana salah satu pihak warganegara Indonesia. Namun demikian dalam masyarakat yang majemuk agama ini kemungkinan perkawinan campuran antar agama cenderung terjadi dan pada umumnya calon suami istri itu menghendaki perkawinannya dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian pelangsungan perkawinan campurannya adalah sesuai dengan ketentuan yangberlaku di Kantor Catatan Sipil tersebut. Untuk calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan campuran dimana mereka beragama selain Islam, maka dalam praktek pelaksanaannya di kantor catatan sipil dapat melangsungkandengan mudah karena daftar pencatatan perkawinannya terdapat di Instansi tersebut, sehingga Instansi itu dapat melangsungkan perkawinan, sekaligus mencatatkannya sesuai dengan daftar yang tersedia. Namun jika salah satu pihakberagama Islam, maka pelangsungan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil agak sulit dan memerlukan waktu lama untuk dapat dilangsungkannya perkawinan tersebut. Calon suami istri itu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri terlebih dulu, baru Kantor Catatan Sipil mau melangsungkan perkawinannya, Izin kawin dari Pengadilan Negeri ini dengan berlakunya UU No. 1/ 1974 umumnya dapat diberlakukan dan dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi sejak dikeluarkannya Keputusan No. 2185/-1.755.2/CS/1986 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, maka untuk calon mempelai dimana pihak pria beragama Islam izin kawinnya tidak dapat dilaksanakan di Instansi tersebut. Dan sejak tanggal1 Januari 1989 Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta tidak akan melayani permohonan pelangsungan perkawinan campuran antar agama. Jadi sejak tanggal 1 Januari 1989 penetapan izin kawin untuk perkawinan campuran antar agama tidak berlaku di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. "

"Terjadinya perkawinan antar bangsa di era globalisasi saat ini tidak dapat lagi dihindari mengingat semakin berkembangnya wadah komunikasi dan kegiatan yang melibatkan banyak negara yang membuat masuknya aneka budaya luar yang turut mewarnai perkembangan bangsa ini. Namun demikian hal ini tidak perlu dirisaukan karena Undang-Undang No 1/1974 tentang perkawinan mengatur hal ini.Pasal yang mengatur mengenai perkawinan campuran adalah terbatas pada perkawinan terhadap mereka yang berbeda kewarganegaraan dan salah satunya adalah Warga Negara Indonesia yang tunduk pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dan bagi mereka yang berbeda warga negara dan hendak melangsungkan perkawinan tidak memiliki kendala kecuali diantara mereka terjadi juga perbedaan agama yang hal ini tentu saja bertentanggan dengan ketentuan yang ada.Kendala diantara mereka yang melakukan perkawinan campuran ini baru akan timbul pada saat perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian, hal ini dikarenakan apabila ada anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dimana hak asuh dan kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua anak-anak tersebut, sebagaimana telah diatur didalam Undang-undang No 1/1974 tentang perkawinan, namun tidak demikian dengan masalah kewarganegaraan anak-anak tersebut yang berdasarkan perundangan kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan ayahnya.Masalah-masalah yang timbul dapat menyebabkan seorang ibu kehilangan anaknya yang secara otomatis menjadi warganegara asing yang apabila tidak memiliki surat-surat resmi dapat terancam deportasi, sedangkan ia tidak dapat melindungi anak tersebut dengan memberikan kewarganegaraannya kecuali anak tersebut telah berusia 18 tahun sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang kewarganegaraan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana undang-undang No. 1/1974 dapat melindungi hak ibu dan seorang anak untuk tinggal bersama ibunya dan seorang ibu dalam memberikan perlindungan dan pengasuhan terhadap anak tersebut."

"Semakin majemuknya masyarakat Indonesia, terutama menjelang era globalisasi, membuka kemungkinan terjadinya suatu perkawinan campuran. Perkawinan campuran menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah perkawinan antara seorang warganegara Indonesia dengan seorang warganegara Asing. Dalam setiap perkawinan, ada saja kemungkinan timbul suatu kesalahpahaman ataupun penyimpangan dari apa yang sudah direncanakan oleh setiap pasangan yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian, dimungkinkan dengan alasan-alasan yang disebut secara limitatif oleh Undang-undang, diantaranya karena perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri yang terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Untuk terjadinya perceraian pada perkawinan campuran pada pasangan yang berbeda warganegara terjadi suatu masalah mengenai hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikannya, hukum Indonesia ataukah hukum asing. Perceraian pada perkawinan campuran yang dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengikuti ketentuan yang diatur dalam pasal 20-36 dan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Akibat perceraian pada perkawinan campuran ini, selain menyangkut masalah nafkah isteri, perwalian dan pemeliharaan atas anak, serta harta bersama, juga mempengaruhi status personil yang berhubungan dengan hal kewarganegaraan yang penyelesaiannya diatur oleh Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia nomor. 62 tahun 1958."