Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengangkatan anak antarnegara memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat untuk menghindari penculikan dan kejahatan-kejahatan lain. Hal inilah yang menyebabkan pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan. Penelitian ini terkait dengan putusan-putusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta pengakuan putusan di luar negeri. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai kompetensi Pengadilan Agama terkait pengangkatan anak antarnegara, selain itu berdasarkan kasus yang dianalisis, Amerika Serikat dan Australia mengakui putusan pengangkatan anak antarnegara yang dikeluarkan pengadilan Indonesia selama putusan dibuat sesuai dengan hukum Indonesia. 

---

Intercountry adoption in Indonesia needs a strict regulation and supervision to avoid kidnapping and other crimes related to trafficking. Hence intercountry adoption in Indonesia are done through court. This study is associated with intercountry adoption awards finalized in Disctrict Court and Religous Court and its recognition abroad . This study used normative-descriptive methode to solve the problems. This study discovered that there are different oponions regarding Religious Court competence in granting intercountry adoption awards. Through case analysis, this study also discovered that USA and Australia recognise Indonesia intercountry adoption awards as long as the awards were finalized in accordance with Indonesia law. "

"ABSTRAKWalaupun sudah banyak kemajuan yang dicapai negara kita salama 15 tahun terakhir ini, tarnyata situasi/keadaan anak-anak masih cukup muram terutama dalam bidang pendidikan. Masih banyak anak-anak usia sakoiah yang tidak bersekolah karana kesulitan dana atau sabab lainnya.Kebijaksanaan yang diambil pamerintah untuk mangatasai masalah dalam bidang pandidikan ini antara lain dengan dicanangkannya program wajib balajar, suatu langkah besar dalam usaha mencerdaskan bangsa. Namin tarnyata dunia pendidikan tidak hanya sekadar mengajak anak-anak agar mereka mau sekolah; melainkan menyangkut pula sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti buku tulis, pensil, pakaian seragam, dan Iain-lain. Hal tersebut tidak selalu dimiliki oleh anak didik dan manjadi penghambat bagi anak-anak untuk bersekolah.Untuk mangatasi masalah tersebut pemerintah kemudian mencanangkan gerakan orangtua asuh. Dalam konsepsi orangtua asuh ini lebih diutamakan untuk membiayai pendidikan anak-anak kurang mampu, terutama meraka yang belum pernah bersekolah. Dengan demikian konsapsi orangtua asuh marupakan motif kemanusiaan untuk melicinkan jalan bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan dan kebodohan karena semakin tinggi pendidikan yang dicapai seseorang semakin tinggipula kasempatan yang dicapainya, sahingga wajarlah pendidikan dianggap sebagai salah satu unsur penentu terhadap kesejahteraan seseorang.Dalam mernberikan bantuan biaya pendidikan tersebut orangtua asuh tidak memperoleh hak-hak atupun manfaat dari perjanjian yang ia adakan. Demikian pula dengan pihak anak asuh, si anak asuh tidak dibebani dengan kewajiban-kewajiban sebagai kebalikan daripada hak-hak yang mereka peroleh sebagai anak asuh. Hubungan antara orangtua asuh dan anak asuhnya hanyalah terbatas pada pemberi bantuan dan penerima bantuan belaka. Oleh karena gerakan orangtua asuh ini bersifat kemanusiaan sehingga tidaklah dipandang perlu untuk mengatur sanksi-sanksi terhadap orangtua asuh maupun terhadap anak asuh. Namun bagi pihak pengelola dana orangtua asuh, walaupuntidak diatur sanksi-sanksi secara tegas, namun apabila mereka menyalah gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya itu maka mereka akan dikenakan sanksi sebagai pegawai negeri.Oleh karena itu sebaiknya dimungkinkan adanya hubungan antara orangtua asuh dengan anak asuhnya, dengan adanya hubungan ini orangtua asuh dapat mengontrol langsung bantuannya, apakah bantuan tersebut benar-benar sampai kepada anak asuh dan dipergunakan untuk tujuan pendidikan atau sebagai kontrol terhadap kebocoran dalam pengalolaan dan penggunaan yang tidak semestinya dari uang pendidikan tersabut."

"ABSTRAKI. Pendahuluan Masalah pokok Masalah yang dibahas adalah masalah pengangkatan anak atau adopsi yang ditinjau baik dari sudut hukum adat, S. 1917 dan ketentuan yang berlaku dilingkungan Pertamina. Tujuan penulis meninjau meninjau masalah ini adalah dan praktek pelaksanaan diterapkan hukum yang berbeda beda. Juga melihat apa persaniaannya.Dengan memperbandingkannya kita berusaha untuk meyakinkan bahwa sudah saatnya diperlukan nya suatu perangkat hukum yang uniform dan unifikasi untuk berbagai golongan, suku, jenis kelamin, agama dalam proses pengangkatan anak atau adopsi. Dalam pembahasan skripsi ini penulis membahas 1. Masalah adopsi diatur secara hukurn adat, S. 1917 No 129 dan menurut Pedoman Personalia dan Syarat-Syarat Kerja Pertamina. 2. Apakah ketiga jenis proses itu sudah dapat mernbeni kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi yang bersangkutan dalam melakukan adopsi. 3. Sebaiknya masalah adopsi itu diatur dalam suatu perangkat hukum yang unifikasi dan uniformasi. Metode Penelitian Dalam meneliti masalah hukum dari masalah pengangkatan anak ini, penulis telah mempergunakan beberapa methode dalam penelitian Melalui pengumpulan bahan dari perpustakaan, brosur brosur, dan bahan kuliah. Melalui wawancara wawancara dengan pejabat pejabat se-. perti Pejabat Personalia Pertamina baik yang di Jakarta maupun yang di Unit Operasi di daerah - Melalui pengurnpulan. keterangan dan data dari yang bersangkutan sendiri. II. Pembahasan tentang peraturan yang berlaku baik secara hukum adat maupun S. 1917 No. 129. III. Pembahasan tentang Perat-uran Menteri Pertambangan No. 02/P/M/Pertamb/1971 tanggal 17 Mei 1971 dan Syarat- syarat yang ditetapkan untuk adopsi di Pertamina - yang diatur dalarn Pedoman Personalia dan Syarat-Syarat kerja di Pertamina, hak dan kewajiban yang diperoleh. IV. Pelaksanaan dan yurisprudensi pengangkatan anak di lingkungan Pegawai Pertamina V. Kesimpulan dari yang telah dibahas dan saran-saran dari penulis. Hal-hal yang dijumpai penulis - Bahwa dalam praktek pelaksanaan pengangkatan anak belum ada suatu perangkat hukum yang mengatur secara tegas. Yang ada adalah pluralistis baik dalam menentukan syarat,orang yang diizinkan mengangkat anak, prosedur, semuanya masih tidak ada unifikasi dan uniformitynya. Bahwa sudah saatnya kita memikirkan suatu perangkat hukum tentang pengangkatan anak tersebut mengingat pengangkatan anak tersebut semakin bertambah jumlah kasus yang di adili oleh Pengadilan Negeri dan apalagi sekarang sering timbul pengangkatan anak antar negara. Dalam praktek, walaupun telah diselnggarakan pengangkatan Dalam praktek, walaupun pengangkatan anak telah diselenggarakan melalui Pengadilan Negeri, syarat yang ditentukan secara intern pada beberapa instansi tidak sinkron dengan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Akibatnya ada pengangkatan anak yang telah disahkan oleh pengadilan tetapi tidak berlaku bagi beberapa instansi dalam pemnan fasilitas dan hak-hak si anak angkat. Dalam pelaksanaan pengesahan pengangkatan anak secara hukum adat ada kelemahannya karena tidak adanya akta tentulis. Cuma ada beberapa daerah saja yang mempunyal akta tertulis untuk pengangkatan anak. Ada kecenderungan bahwa pengangkatan anak diselenggarakan melalui proses Pengadilan Negeri sehingga kepastian hukum nya lebih terjamin dan mantap. Saran-saran Perlu segera diterbitkan uatu perangkat hukum yang mengatur tentang pengesahan pengangkatan anak baik yang menetapkan secara tegas mengenai syarat, orang yang dapat melakukan pengangkatan anak, mengatur proses, hak dan kewajiban masing masing pihak dan lain-lainnya sehingga pengangkatan anak akan dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada anak dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang tersangkut dalam pengangkatan anak."