Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 168034 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
cover
Febianti
"Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa alterntif yang diminati oleh para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis mencari penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat. Banyak lembaga arbitrase yang ada pada saat ini, contohnya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan Singapore International Arbitration Centre.
Pada penelitian ini akan dibahas mengenai perbedaan antara peraturan prosedur arbitrase dari kedua badan arbitrase tersebut. Dengan adanya perbandingan ini diharapkan para pelaku bisnis dapat mempertimbangkan apakah akan menggunakan lembaga arbitrase yang berada di Indonesia.

Arbitration is one of the example of alternative dispute resolution which many businessman interested. Businesses/Investors seeking to resolve disputes quickly, cheap, and the result is final and binding. Many arbitration institutions that exist, for example Indonesian National Board of Arbitration and Singapore International Arbitration Centre.
In this paper, will be discussed about the differences between the arbitration rules of two arbitration bodies, e.g Indonesian National Board of Arbitration and Singapore International Arbitration Centre. With this comparison, I hope that businesses/investors are expected to use arbitration in Indonesia.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T21672
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dutson, Stuart
"The global increase in cross-border transactions has led to a rising trend in international disputes. International arbitration has become the preferred dispute resolution method, as companies and individuals increasingly favour a neutral international tribunal over foreign domestic courts. This new book provides a practical guide to international arbitration. Written by leading experts Stuart Dutson, Andy Moody, and Neil Newing from Eversheds, this title explains the stages of the arbitration process in a straight-forward manner and from a practitioner's perspective. The authors provide guidance on drafting the arbitration agreement, commencing arbitration, selecting the arbitral tribunal, drafting pleadings and witness evidence, liaising with the tribunal throughout the arbitral process and enforcing the final award. Numerous tips, examples and precedents are included to help the new practitioner or interested student understand each stage of the arbitration proceedings"
United Kindom: Global Law and Business, 2012
341.522 DUT i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Waincymer, Jeffrey
"The Nature of procedure and policy considerations -- Powers, rights and duties of arbitrators -- The Procedural framework for international arbitration -- Written notices, submissions and the articulation of claims and defences -- Selection, challenge and change of arbitrators -- Establishing the procedural framework -- Complex arbitration -- Preliminary, interim and dispositive determinations -- Hearings -- Approaches to evidence and fact finding -- Documentary evidence -- General witness and expert evidence -- Procedure and evidence in choice of law and interpretation -- Remedies and interest -- Costs in arbitration -- The Award."
New Netherlands: Kluwer Law International, 2012
R 341.522 WAI p
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Jenkins, Jane
Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International, 2014
343..087 JEN i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dimas Bimo Harimahesa
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang ketidakseragaman pendekatan institusi arbitrase dan
negara terhadap asas kerahasiaan. Penulis mempergunakan metode penelitian
yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Ketika para pihak yang bersengketa
memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa mereka, pemilihan
institusi arbitrase serta tempat diadakannya arbitrase akan menentukan batasan
serta ruang lingkup dari asas kerahasiaan yang terdapat dalam arbitrase mereka.
Batasan dan ruang lingkup dari asas kerahasiaan akan ditinjau berdasarkan
pengaturan asas kerahasiaan yang terdapat dalam peraturan institusi arbitrase,
ataupun UU Arbitrase Nasional tempat arbitrase itu dilaksanakan. Dalam karya
tulis ini, Penulis akan memberikan gambaran bagaimana institusi arbitrase dan
negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap asas kerahasiaan.

Abstract
This thesis discusses about unsimilar approach, taken by arbitral institutions and
nations, toward confidentiality. Author use juridical-normative research method
with literature studies. When parties have chosen arbitration as their dispute
settlement forum, their decision in choosing which arbitral institution rule shall
be used, and where the arbitration shall take place, will determine the scopes and
limitations of confidentiality in their arbitration. These scopes and limitations of
confidentiality shall be pursuant to the confidentiality provisions within the
arbitration?s institutional rule and its law of the seat. Through this thesis, Author
attempts to display on how arbitral institutions and nations have taken varying
stances toward confidentiality."
Universitas Indonesia, 2012
S43152
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Yuli
"Tesis ini membahas mengenai upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dalam arbitrase. Upaya hukum tersebut dapat terbagi dalam dua yaitu melaksanakan atau memintakan pembatalannya. Pelaksanaan atau pembatalan tersebut diajukan kepada pengadilan sesuai dengan yurisdiksinya. Namun karena biasanya para pihak dalam arbitrase berbeda kebangsaan maka sulit untuk menetapkan pengadilan mana yang berwenang untuk melaksanakan atau membatalkan suatu putusan.
Oleh karena latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana Bagaimanakah pengadilan di negara lain menyingkapi putusan ICC dan Bagaimanakah sikap pengadilan Indonesia atas putusan ICC dalam kasus PT. Lirik Petroleum dengan PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pertamina EP. Permasalahan tersebut dibahas menggunakan metode penelitian hukum normatif, sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa menurut pengadilan di Negara Singapura, Inggris, dan Kanada putusan ICC yang diambil dinegara tersebut merupakan putusan arbitrase nasional sedangkan menurut pengadilan di Negara Cina dan Indonesia putusan ICC tersebut merupakan putusan arbitrase internasional.

This thesis discusses about the legal effort of interested party in arbitration. The legal effort can be divide into two option recognition or challenge the arbitral award. For recognition or challenge the arbitral award, the parties should apply their application to the court that has the jurisdiction. And because of the different nationality of the parties, deciding which court has the jurisdiction is even harder.
From the above background, this thesis concerns how the view of the court in other states regarding ICC arbitral award and how the view of Indonesian court regarding ICC arbitral award in the case of PT. Lirik Petroleum against PT. Pertamina (Persero) and PT. Pertamina EP. These problems are discussed using normative legal research methods so as to produce a conclusion that according to the court in Singapore, United Kingdom, and Canada ICC arbitral award rendered in such country should be deem as domestic award meanwhile the court in China and Indonesian deem such an award as international award.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28616
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
McIlwrath, Michael
Austin: Wolters Kluwer, 2010
340.2 MCL i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ghanies Amany Cholidah
"Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga arbitrase internasional telah memberikan perhatian dan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan jumlah arbiter perempuan. Tesis ini menguraikan dua permasalahan utama; dampak arbiter perempuan terhadap putusan arbitrase dan pentingnya Indonesia mengeluarkan kebijakan khusus bagi arbiter perempuan. Skripsi ini merupakan metode doktrinal dengan data primer yang digunakan sebagai data sekunder. Untuk memperkuat data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, penelitian ini juga melakukan wawancara terhadap arbiter dan akademisi baik laki-laki maupun perempuan. Tesis ini menyimpulkan bahwa arbiter perempuan mempunyai dampak positif terhadap pengambilan keputusan yang lebih baik selama penunjukan dan proses arbitrase. Selain itu, hal ini akan menghasilkan putusan arbitrase yang berkualitas tinggi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penting bagi Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan khusus bagi arbiter perempuan. Saat ini, terdapat arbiter perempuan yang berkualifikasi tinggi di Indonesia. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa mereka akan dapat ditunjuk dalam penunjukan dan proses arbitrase. Dalam UU Nomor 19 Tahun erakhir Nomor 3 Tahun 2023 tidak ada pengaturan mengenai penunjukan arbiter perempuan. Selain itu, jumlah perempuan yang tertarik mengikuti pelatihan, lokakarya, dan praktik sebagai arbiter semakin meningkat. Dengan demikian, akan semakin banyak arbiter perempuan yang membutuhkan kesempatan untuk dipilih menjadi arbiter karena lembaga arbitrase Indonesia belum mengangkat isu penunjukan arbiter perempuan, program dan inisiatif peningkatan jumlah arbiter perempuan yang diangkat

In recent years, international arbitration institutions have given greater attention and effort to increase female arbitrators. This thesis elaborates on two main issues; the impact of female arbitrators on the arbitral awards and the importance of Indonesia to issue a specific policy for female arbitrators. This thesis is a doctrinal method with the primary data used as secondary data. To strengthen the data obtained by library research, this research also conducts interviews with male and female arbitrators and academics. This thesis concludes that female arbitrators have a positive impact on better decision-making during arbitration appointments and proceedings. Furthermore, it will result in a high-quality arbitral award. According to the conclusions, it is important for Indonesia to issue a specific policy for female arbitrators. Recently, there have been highly qualified female arbitrators in Indonesia. However, there is no guarantee that they will be able to be appointed in the arbitration appointment and proceedings. In Law No. 19 year 1999 and the latest Supreme Court Regulation No. 3 year 2023 there will be no regulations regarding appointing female arbitrators.  Moreover, the number of women interested in training, workshops, and practicing as arbitrators is increasing. Consequently, there will be more female arbitrators who need opportunities to be selected as arbitrators since the Indonesian arbitration institution has yet to raise the issue of appointing female arbitrators, programs, and initiatives to increase the number of female arbitrators appointed."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>