Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi temuan modus baru TPPO pada jenis eksploitasi seksual melalui kawin kontrak di wilayah Puncak Bogor Jawa Barat, yang menunjukkan bahwa pengungkapan TPPO belum maksimal. Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan strategi Satgas TPPO Dittipidum Bareskrim Polri dalam pengungkapan sindikat tindak pidana perdagangan orang dengan jenis eksploitasi seksual pada modus kawin kontrak di Puncak Bogor Jawa Barat.Teori yang digunakan antara lain teori aktivitas rutin, teori disorganisasi sosial, teori manajemen, teori efektivitas hukum, teori pemolisian kolaboratif, teori analisis SWOT, dan konsep tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menunjukkan pengungkapan kelompok yang terorganisir TPPO dengan jenis eksploitasi seksual pada modus kawin kontrak di Puncak Bogor Jawa Barat yang dilakukan oleh Satgas TPPO Dittipidum Bareskrim Polri belum efektif, yang disebabkan oleh banyaknya korban yang secara sukarela menjadi korabn TPPO tersebut, dan lemahnya hukum yang menjerat para pelaku dan tidak adanya jerat hukum pada korban yang sukarela menjadi korban TPPO. Strategi Satgas TPPO Dittipidum Bareskrim Polri dalam pengungkapan TPPO dapat dilakukan dengan pendekatan preemtif, preventif dan represif melalui cara memotong mata rantai terbentuknya pola kejahatan TPPO guna menghilangkan adanya unsur korban agar kerentanan TPPO dapat dihilangkan.

---

The background of the research is the findings of a new mode of human trafficking, also known as trafficking in person (TIP) as one of the types of sexual exploitation through contract marriages in Puncak, Bogor, West Java. Such findings reveal that the uncovering of disclosure efforts of TIP have not been done maximally.The study aims at elaborating the strategies TIP Task Force of General Crime Directorate of Criminal Investigation Department of Indonesian National Police (Dittipidum Bareskrim Polri) in uncovering the crime syndicate of TIP which employs contract marriage as its modus operandi in committing the crime in Puncak, Bogor, West Java

The author employs several theories, such as routine activity theory, social disorganization theory, management theory, legal effectiveness theory, collaborative policing theory, SWOT analysis theory, as well as the concept of trafficking in persons. The research uses the qualitative method with descriptive analytical approach.

The results of the study reveal that Dittipidum Bareskrim Polri has not carried out the disclosure efforts effectively. This is reflected by the fact that there are still many women who willingly become the victims of TIP, and the weakness of the law regulating the crime. Furthermore, there are no stipulations in the law regarding the punishment given to women who willingly become the victims of TIP. The author recommends TIP Task Force of Dittipidum Bareskrim Polri to cut the chain of the formation of the patterns of TIP in order to eliminate the victim element so that the TIP vulnerability can be eliminated."

"Skripsi ini membahas tentang program rehabilitasi sosial bagi anak korban perdagangan anak diselenggarakan oleh Rumah Faye Batam, yang pada umumnya bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial anak korban perdagangan anak. Penelitian ini adalah penelitian evaluasi formatif dengan fokus pada pendekatan kualitatif menjelaskan proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Rumah Faye, serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghalang, yang dapat menjadi dasar untuk mengembangkan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam program rehabilitasi sosial di Rumah Faye berbagai permasalahan muncul dari internal dan eksternal institusi, seperti absennya tenaga profesional yang dimiliki oleh Faye House, begitu pula masalahnya lainnya yang menghambat proses implementasi program. Selain itu, ada beberapa sumber daya yang dapat dikembangkan dan dimaksimalkan untuk mendukung implementasi program, seperti kolaborasi dengan lembaga lain, keterlibatan relawan, dll.

---

This thesis discusses the social rehabilitation program for child victims of child trafficking organized by Rumah Faye Batam, which generally aims to restore the social function of child victims of child trafficking. This research is a formative evaluation research with a focus on a qualitative approach explaining the social rehabilitation program implementation process carried out by Rumah Faye, as well as identifying and analyzing supporting and barrier factors, which can be the basis for developing the program. The results showed that in the social rehabilitation program at Rumah Faye various problems arose from internal and external institutions, such as the absence of professionals owned by Faye House, as well as other problems that hindered the program implementation process. In addition, there are several resources that can be developed and maximized to support program implementation, such as collaboration with other institutions, involvement of volunteers, etc."

"ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan kasus luruh duit di Desa Gabus Kulon Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten lndamayu yang merupakan bagian proses perdagangan anak untuk pelacuran. Tujuan studi kasus ini adalah mengidentifikasi faktorfaktor perdagangan anak-anak untuk pelacuran.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Desain yang digunakan adalah studi kasus dengan cara mendalami beberapa kasus luruh duit. Studi kasus ini bersifat bertingkat untuk menghubungkan abstraksi dan konsep tematik luruh duit kepada struktur dan proses sosial yang lebih luas.
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Sumber informasi terbagi dua yaitu primer dan sekunder. Sumber informasi primer terdiri dari anak-anak yang luruh duit, orangtua, aparat kecamatan, aparat desa, kepala sekolah, guru, tokoh pemuda, Ketua lkatan Remaha Masjid, Guru Mengaji, Calo, dan Pekerja sosial Sanggar Kancil YKAI. Studi dokumentasi mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan gejala dan faktor-faktor luruh duit dari catatan kasus, peraturan perundang-undangan, program, hasil penelitian, data, dan sebagainya. Sumber informasinya adalah Pekerja Sosial, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, maupun pemerintah pusat. Pengamatan dilakukan terhadap berbagai situasi dan gejala yang berhubungan dengan luruh duit dengan cara membuat photo dan video film.
Analisis data mengacu pada teori "pola" dimana luruh duit digambarkan sebuah pola pemikiran yang berisikan konsep yang saling berhubungan secara rapat dan saling memperkuat serta tergambarkan sebagai suatu skema atau pola. Pola tersebut kemudian dibandingkan dengan teori.
Kerangka pikir tesis terfokus pada perdagangan anak untuk pelacuran di daerah pengirim. Perdagangan anak untuk pelacuran menunjukkan sebuah gejala baru sebagai suatu tindakan sosial dimana anak-anak diperjualbelikan untuk pelacuran. Gejala ini mengandung aspek permintaan, perantara, dan persediaan yang berhubungan secara timbal balik. Permintaan akan pelacuran dipenuhi oleh faktor persediaan yang biasanya terjadi di desa yang dikenal sebagai pemasok pelacuran. Faktor permintaan dan persediaan dapat terhubungkan karena adanya faktor perantara yang diperankan oleh calo dan germo. Penelitian ini lebih terfokus lagi pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelacuran, dalam hal ini Juruh duit di daerah pengirim, sehingga menjadi berkembang bahkan diterima sebagai sebuah kebiasaan.
Penelitian ini menemukan bahwa luruh duit merupakan kasus perdagangan anak untuk pelacuran yang terjadi di daerah pengirim, yaitu Desa Gabus Kulon Kec. Gabus Wetan Kab. lndramayu. Luruh duit dipengaruhi oleh faktor pendorong berupa 1) kemiskinan, 2) penerimaan masyarakat, 3) gaya hidup. "hajatan", dan 4) eksploitasi terhadap anak; faktor penarik yaitu 1) permintaan akan pelacur dan 2) gaya hidup remaja dan pergaulan bebas; dan faktor penguat, yaitu keterbatasan program.
Hasil analisis terhadap ketujuh faktor tersebut memperlihatkan bahwa Juruh duit merupakan 1) suatu sub kultur karen a terdiri dari berbagai tindakan menyimpang yang dilakukan oleh hampir semua komunitas, 2) merupakan proses sekaligus hasil belajar penyimpangan, 3) merupakan tindakan menyimpang untuk memperoleh tujuan kekayaan yang menjadi ukuran masyarakat dengan jalan tidak benar, yaitu dengan melacurkan diri, 4) terjadi karena usaha para calo dan germo dari jaringan perdagangan anak yang mencari, membujuk, dan memfasilitasi luruh untuk memenuhi permintaan jaringan perdagangan anak untuk pelacuran di kota, 5) sebagai kejahatan dimana anak-anak dieksploitasi sebagai pelacur, dan 6) tidak pernah berubah karena belum ada intervensi program yang efektif.
Penelitian mengenai jaringan perdagangan anak untuk pelacuran dari sisi permintaan (demand side) perlu dilakukan untuk melengkapi gambaran utuh mengenai jaringan perdagangan anak untuk pelacuran. Saran praktis ditujukan untuk Pemerintah Kabupaten lndramayu berupa: 1) Penghapusan kemiskinan, 2) Penghapusan suib kultur Juruh duit, 3) Peningkatan kontrol sosial, 4) Peningkatan akses pada pendidikan, dan 4) Penegakan hukum oleh kalangan kepolisian, kejaksaaan, dan pengadilan terhadap kasus-kasus Luruh Duit dengan menggunakan pasal-pasal pidana dari Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
"

"Dalam tindak pidana perdagangan anak, anak sebagai korban sangatlah dirugikan baik secara kejiwaan, fisik, dan mental. Seharusnya mereka mendapatkan perlindungan, pengawasan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan orang-orang disekelilingnya. Sebelum ditetapkannya UUPA dan UUTPPO,sanksi pidana terhadap pelaku/traffickerperdagangan anak dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan ditetapkannya Undang-Undang tersebut telah memunculkan aspek-aspek hukum terhadap anak, khususnya bagi perlindungan hukum bagi korban perdagangan anak diantaranya bentuk perawatan medis, psikologis dan konseling termaksut penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban, sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku/trafficker, serta mendapatkan ganti rugi/restitusi terhadap korban. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-empiris berupa studi kepustakaan yaitu meneliti dokumen berupa literatur buku-buku, peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman, dan juga melakukan wawancara dengan narasumber. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan: perlindungan hukum dan penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan anak dalam peraturan perundang-undangan, praktek dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak, upaya dalam mengoptimalkan perlindungan hukum dan penanggulangan terhadap tindak pidana perdagangan anak. Terdapat sejumlah pasal didalam KUHP terhadap tindak pidana perdagangan anak, serta dalam UUPA dan UUTPPO kemudian memberikan Rehabilitasi, konseling, psikologis, dan pemberian retitusi/kompesansi terhadap korban, Praktek perlindungan hukum tindak pidana perdagangan anak Kepolisianmengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak MABES POLRI membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian Daerah (Propinsi), KPAI melakukan pengawasan terhadap kinerja penegak hukum, individu masyarakat, maupun institusi pemerintahan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus tindak pidana perdagangan anak serta bekerjasama dengan instansi lembaga penegak hukum dan lembaga setingkat dengan KPAI. LPSK memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan/atau korban(Perdagangan anak) seperti perlindungan fisik/non fisik dan penjagaan kepada saksi dan/atau korban (Perdagangan anak) sampai ke pengadilan, sedangkan gugus tugas TPPO Menko menetapkan Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2009 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014, dengan disusunnya RUU KUHP 2013 diharapkan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap korban perdagangan anak, baik secara konkret dimasa yang akan datang.

---

In the crime of child trafficking, child as a victim is harmed either psychological, physical, and mental. They should have get the protection, control and affection from both parents and the people around them.Prior to the enactment of the BAL and UUTPPO, criminal sanctions against perpetrators / traffickers Of Child Trafficking was using the Criminal Code (Criminal Code). With the enactment of the Act has led to the legal aspects of the child, particularly the legal protection for victims of trafficking Such Asmedical treatment, psychological counseling and referred to the shelter and repatriation of victims to their hometown, more severe criminal sanctions for perpetrators / traffickers, as well as the redress/ restitution to the victim. By using the method of a juridical-empirical study of literature that examined the documents in the form of literature books, regulations and guidelines, as well as conducting interviews with sources. This study aims to answer the problems: legal protections and countermeasures against child trafficking crime in legislation, practice in law enforcement against child trafficking crime, in an effort to optimize the legal protection and countermeasures against the crime of trafficking in children. There are a number of articlesin the Criminal Code against the crime of trafficking in children, as well as articles of criminal sanctions for perpetrators /traffickers in BAL and UUTPPOSuch Asmedical treatment, psychological counseling and referred to the shelter and repatriation of victims to their hometown, more severe criminal sanctions for perpetrators / traffickers, as well as the redress/ restitution to the victim, Police Chief issued Regulation No. 10 Year 2007 on the Organization and Work of Women and Children's Services Unit. Police Headquarter established Women and Children Services(PPA) at the Regional Police (province), KPAI to supervise the performance of law enforcement, individual communities, and government agencies in the implementation of the legal protection of children in cases Of Child Trafficking and cooperate with law enforcement agencies and with institutionsin the same level withWitness and Victim Protection Agencies (LPSK) protectionof physical/non-physicalandsafeguardstowitnessand/orvictim(Trafficking) goes to courtwhile the task force of TPPO sets by Coordinating Minister for People’s Welfare with RegulationNo.25/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2009 ByOn Combating Trafficking in Persons (PTPPO) and Exploitation Child Sexual (ESA) from 2009 to 2014, with the formulation of the Criminal Code Bill 2013 is expected to provide better protection to victims of child trafficking,both in concrete terms in the future."

"Tesis ini membahas penanganan perdagangan anak di DKI Jakarta yang dilakukan dibawah koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Studi kasus dilakukan dengan mengambil kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Kepolisian Resort Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya dan P2TP2A DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perdagangan anak di Jakarta, mengetahui implementasi Pergub No. 218 tahun 2010 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam menangani perdagangan anak, dan mengetahui program dan upaya-upaya pencegahan, penanganan dan penindakan tindak pidana perdagangan anak dikaitkan dengan ketahanan daerah. Tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan pendekatan teori analisis kebijakan dan kajian ketahanan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan anak terjadi di DKI Jakarta dengan modus terbanyak adalah eksploitasi seksual anak, pengiriman tenaga kerja, dan perdagangan bayi. Karakteristik Jakarta merupakan daerah transit jalur perdagangan manusia. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi Pergub Gugus Tugas masih menghadapi kendala antara lain; a) sulitnya koordinasi antar sub Gugus Tugas, b) adanya perspektif bahwa perdagangan orang merupakan isu atau wilayah kerja bidang pemberdayaan perempuan, c) jumlah kasus yang merata diseluruh wilayah, d) belum adanya rumah aman bagi korban perdagangan anak yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, e) kendala teknis penggunaan anggaran pemulangan korban dan f) minimnya upaya-upaya pencegahan. Temuan penelitian ini juga menjelaskan bahwa Gugus Tugas yang dibentuk belum efektif karena hanya berfungsi sebagai lembaga koordinatif yang tidak bisa mengambil kebijakan layaknya pelaku kebijakan. Dalam analisis kebijakan menurut Dunn, sebagai pelaku kebijakan, Gugus Tugas harusnya mampu menghasilkan kebijakan publik. Lemahnya otoritas ini membuat hanya sub Gugus Tugas bidang penanganan yang berjalan efektif karena dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan sendiri yaitu kepolisian, P2TP2A dan RPTC/RPSA. Saran penelitian ini antara lain perlu variasi model kampanye dan raealisasi pendirian rumah aman untuk korban. Berkaitan dengan rencana revisi Pergub Gugus Tugas diharapkan melibatkan pihak-pihak yang selama ini berperan aktif dalam persoalan perdagangan manusia agar mendapat input dan perspektif yang lebih holistik. Perdagangan anak memerlukan kebijakan yang tepat untuk mencegah kejahatan ini melemahkan ketahanan daerah.

---

This thesis discuss about he handling of trafficking in children in Jakarta conducted under the coordination of the Task Force of Prevention and Treatment of Human Trafficking. Case study is based on trafficking cases handled by Police Resort of West Jakarta, East Jakarta, Central Jakarta, Polda Metro Jaya and P2TP2A DKI Jakarta. The purpose of this study is to investigate childrin trafficking in Jakarta, knowing implementations of Governor Regulation No. 218 of 2010 on the Task Force on Prevention and Treatment of Human Trafficking in dealing with trafficking in children, and determine the programs and prevention efforts, treatment and prosecution of the trafficking in children is associated with regional resillience.

This thesis is a descriptive qualitative research approach, using public policy analysis theory and study of regional resilience. The results showed that trafficking occurs in Jakarta with the highest mode is child sexual exploitation, labor delivery, and trafficking in baby. Characteristic of Jakarta is as a transit area on the trafficking pathway. Based on research results found that Governor Regulation of Task Force still faces some obstacles that are; a) difficulty of coordibating between sub of Task Force, b) perspective that trafficking is working area of women empowerment department, c) number of cases were evenly distributed throughout the territory, d) there is no safe house for trafficcking in children victims run by Jakarta Goverment, e) technical constraint in the use of victim repatriating budget, and f) lack of prevention efforts.

The findings of this study explained that the Task Force has not been effective because it only serves as a coordinating agency that difficult to make policy. According to the policy analysis by Dunn, as stakeholders, the Task Force should be able to produce public policy. The weakness of Task Force authority makes only treatment division is effective because it is done by the agency that has the authority to make their own decisions, namely the police, P2TP2A and RPTC / RPSA.

Suggestions in this study are the need for campaign variation models and realization of construction of a safe house for trafficking victims. Related to revised plan on Governor Regulation of Task Force is expected to involve many parties that have an active role in the issue of human trafficking in order to get a more holistic input and perspective. Trafficking in children requires appropriate policies to prevent this crime undermine regional resillience."

"Trafficking in persons, aspecially in women and children, is one of the transnational crime, which is now concerned by the international community. It has been stipulated in the Supplementing Protocol to the UN Convention Against Transnational Organized Crime, 2000. Trafficking has hereby a wider sense, including recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt ofpersons, by means of the threat or use of the force, or other forms of coercion, of abduction, of fraud, for the purpose of exploitation. This become one of the problems in the efforts of law enforcement, due to lack of regulations. Another problem is the different perspective of some countries looking at trafficking as a transnational crime, that need an international cooperation to combat it."

"Human trafficking as a form of contemporary slavery evidently is not fractured by ages, and in fact, it continues to take place in various operation modes. Based on various information sources from the print as well as electronics media and supported by the research data, this phenomenon evidently is increasing all over the world, including Indonesia and often caused casualties especially towards women and children. This research was based from the concern towards the law enforcement on the case of human trafficking in Indonesia, and accordingly emerges the identification of the problems that cover the followings: the condition of women and children human trafficking in Indonesia, regulating this action as an action that is prohibited based on various applicable regulations in Indonesia, the aspect of law enforcement, including the prospect of Draft on Elimination of Human Trafficking which at the current moment is in the process of legalization. To answer these problems, the writer used the bibliography law research method, which is supported by material books and secondary data that is analyzed using the qualitative method and presented in analytical descriptive. From the research, it is discovered that women and children trafficking cases that are currently occurring in Indonesia are intended to obtain economic and sexual exploitation. Further, it is also found that there are various instruments of law and human rights, both national and international, which have classified this action as an act that is prohibited and resulting in a criminal punishment, and besides, the current Draft has also been structured adequately from the formulation aspect and expected to be applied maximally in its implementation. Moreover, in relation with the weakness of the law enforcement, it turns out that there is only a few cases brought before the court, and if it is then processed, the punishment that is sentenced for the criminal is very minimize. Based on this research results, the writer would like to view a recommendation, so that the government as well as related agency could increase the law enforcement towards the case of human trafficking especially women and children, have a tight supervision in various vulnerable territories for this type of case, strengthened the international, government agency, and NGO co-ordination and co-operation, as well as immediately legalize the Draft on Elimination of Human Trafficking."