Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji tentang analisis strategi advokasi Komisi Nasional Disabilitas (KND) dalam mendorong aksesibilitas di pasar tenaga kerja sektor formal bagi penyandang disabilitas. Meskipun Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabiltias telah menjamin hak penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja sektor formal, tetapi realitas yang ditemukan dilapangan menunjukkan terdapat banyak hambatan yang menjadi penyebab tertutupnya aksesibilitas di pasar tenaga kerja sektor formal bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta data diperoleh melalui wawancara mendalam Hasil penelitian menunjukkan bahwa KND memainkan peran strategis untuk mengadvokasi, mengedukasi, memonitoring, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau pihak lainnya sehingga kesadaran dari berbagai pihak, seperti pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dapat terbentuk secara inklusif untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak penyandang disabilitas di pasar tenaga kerja sektor formal. Rekomendasi yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini, meliputi pengoptimalan media advokasi dan peningkatan tata kelola sumber daya manusia, Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan strategi advokasi serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

---

This study examines the advocacy strategies of the Komisi Nasional Disabilitas (KND) in promoting accessibility in the formal labor market for persons with disabilities. Although Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities guarantees their rights in the formal employment sector, field findings reveal numerous barriers that hinder access to such opportunities. This research uses a qualitative approach, with data collected through in-depth interviews. The findings indicate that KND plays a strategic role in advocating, educating, monitoring, and providing recommendations to the government and other stakeholders, aiming to raise awareness among key actors such as the government, companies, and the public. This inclusive awareness is crucial to protecting, respecting, and fulfilling the rights of persons with disabilities in the formal labor market. The study recommends optimizing the use of advocacy media and improving human resource governance. Accordingly, this research is expected to contribute to strengthening disability policy advocacy strategies and fostering the creation of a more inclusive and equitable work environment for persons with disabilities in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk bekerja khususnya mengenai kuota minimal yang harus dipenuhi perusahaan untuk mepekerjakan penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor. Pembahasan tersebut dilakukan dikarenakan pemenuhan hak tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan di Kabupaten Bogor dikarenakan berbagai masalah dan hambatan yang dihadapi. Hal tersebut juga dapat dilihat dari berbagai berita nasional maupun daerah khususnya Kabupaten Bogor mengenai penyandang disabilitas yang haknya masih belum dipenuhi sebagaimana yang seharusnya berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana ketentuan mengenai kuota bagi perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor dan bagaimana pelaksanaan ketentuan tersebut pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bogor. Skripsi ini berbentuk penelitian yurisidis normatif yang bersifat deskriptif analitis dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap data sekunder baik menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, dan menggunakan pendekatan kualitatif, disertai dengan wawancara kepada informan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan UPTD Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor. Skripsi ini berkesimpulan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas masih belum lengkap mewadahi hak penyandang disabilitas dan masih banyak ditemukan pelanggaran dalam implementasinya.

---

This thesis analyze about the fulfillment the right of disability people to work especially about the minimal quota that must be fulfilled by company to hiredisability people in Kabupaten Bogor. The research done because the right about that fulfillment not fully held in Kabupaten Bogor because the various problem and obstacles that faced. This can be seen from various national or region especially in Kabupaten Bogor news about the right of disability people that yet to fulfilled based on.

This thesis talk about how the rule about quota for company to hire disability people ketentuan in Kabupaten Bogor and how the implementation about the that rule for company in Kabupaten Bogor. The research is a normative juridical research, which has descriptive analytical.

The research was conducted by literature research and document with interview to Labor Offices Kabupaten Bogor, Social Offices Kabupaten Bogor and UPTD Service of Labor Inspection Region I Bogor.

This research conlude that law no. 8 2016 about disability people still not complete to accommodate the right of disability people and still a lot violation that have been found in the implementation."

"Partisipasi kerja penyandang disabilitas di Indonesia masih mengalami tantangan yang signifikan dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas. Pelatihan kerja dianggap sebagai salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pelatihan terhadap partisipasi kerja penyandang disabilitas di Indonesia dengan menggunakan data SAKERNAS tahun 2021. Metode regresi logistik digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hubungan antara pelatihan dan partisipasi kerja penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berhubungan positif dan signifikan sebesar 6,8% terhadap kecenderungan peningkatan probabilitas bekerja penyandang disabilitas. Penelitian ini mendorong pihak pemerintah maupun non-pemerintah untuk meningkatkan akses pelatihan bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

---

The employment participation of people with disabilities in Indonesia still faces significant challenges compared to those without disabilities. Job training is considered one effective strategy to enhance their skills and employment opportunities. This research aims to analyze the relationship between training and the employment participation of people with disabilities in Indonesia using data from the 2021 SAKERNAS (National Labor Force Survey). Logistic regression method is employed in this study to examine the association between training and the employment participation of people with disabilities. The research findings indicate that training is positively and significantly related, with a 6.8% increase in the likelihood of employment for people with disabilities. This study encourages both governmental and non-governmental entities to improve access to training for people with disabilities in Indonesia."

"Kesenjangan partisipasi kerja yang signifikan bagi 22,5 juta penyandang disabilitas di Indonesia menjadi tantangan pembangunan inklusif yang mendesak, meskipun telah ada kerangka kebijakan afirmatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal manusia yang diukur melalui tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja terhadap probabilitas kerja penyandang disabilitas. Menggunakan pendekatan metode campuran (mixed-methods), penelitian ini mengolah data kuantitatif dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024 dengan model regresi logistik (logit) dan diperkuat dengan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan tinggi (tersier) dan partisipasi dalam pelatihan kerja secara signifikan meningkatkan probabilitas kerja penyandang disabilitas. Namun, penelitian ini mengungkap temuan kontras yang krusial: pendidikan menengah tidak berpengaruh signifikan, sementara pengalaman kerja dan domisili di Pulau Jawa justru berkorelasi negatif dengan peluang kerja. Wawancara kualitatif menjelaskan paradoks ini, di mana diskriminasi sistemik, stigma, dan hambatan struktural di lingkungan kerja secara efektif meniadakan manfaat modal manusia. Disimpulkan bahwa investasi pada modal manusia (sisi penawaran) penting namun tidak memadai jika tidak diimbangi dengan intervensi pada sisi permintaan. Hambatan utama inklusi kerja penyandang disabilitas terletak pada praktik diskriminatif pemberi kerja dan kurangnya lingkungan kerja yang akomodatif. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan harus bergeser dari sekadar pelatihan individu menuju penegakan hukum yang tegas, insentif untuk akomodasi yang layak, dan perubahan budaya perusahaan untuk menciptakan pasar kerja yang benar-benar inklusif.

---

The significant labor participation gap for 22.5 million people with disabilities in Indonesia presents a pressing inclusive development challenge, despite the existence of an affirmative policy framework. This study aims to analyze the influence of human capital, measured by education level, training, and work experience on the employment probability of people with disabilities. Using a mixed-methods approach, this research processes quantitative data from the February 2024 National Labor Force Survey (Sakernas) with a logistic regression (logit) model, enriched with qualitative analysis through in-depth interviews. The research findings indicate that higher (tertiary) education and participation in job training significantly increase the employment probability for people with disabilities. However, the study reveals crucial contrasting findings: secondary education has no significant effect, while work experience and domicile on Java Island are negatively correlated with employment opportunities. Qualitative interviews explain this paradox, where systemic discrimination, stigma, and structural barriers in the work environment effectively nullify the benefits of human capital. It is concluded that investment in human capital (the supply side) is important but insufficient if not balanced by demand-side interventions. The main barriers to the labor inclusion of people with disabilities lie in the discriminatory practices of employers and the lack of accommodative work environments. Therefore, policy recommendations must shift from merely training individuals towards strict law enforcement, incentives for reasonable accommodation, and corporate cultural change to create a truly inclusive labor market."

"Tesis ini menggambarkan upaya yang dilakukan oleh pegiat disabilitas YDMI dalam memberikan aksesibilitas bekerja di sektor formal bagi tenaga kerja disabilitas. Tesis ini juga memberikan gambaran kendala yang mereka hadapi dan aksesibilitas di tempat mereka bekerja. Tesis ini dibuat berdasarkan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penenelitian ini memberikan gambaran bahwa upaya yang dilakukan oleh pegiat disabilitas dalam membuka aksesibilitas tenaga kerja disabilitas ke pasar kerja formal ternyata meliputi peran memfasilitasi, peran mendidik, peran representasional dan peran teknis. Selain itu, tenaga kerja disabilitas menemui kendala ketika mereka mengakses kerja yang dipaparkan dari dua sisi yaitu faktor lingkungan dan personal. Setelah mereka mendapatkan pekerjaan, mereka juga memaparkan aksesibilitas di tempat mereka bekerja, fisik dan non fisik. Hasil analisa dalam tesis ini merekomendasikan pegiat disabilitas untuk mempertahankan jaringan yang telah mendukung kegiatan YDMI; menyalurkan kerja dan mengembangkan keterampilan di salah satu sektor, formal atau informal; pengembangan kapasitas kepada penyandang disabilitas di daerah Tangerang terlebih dahulu; dan meningkatkan komunikasi dengan pemberi kerja untuk mendapatkan informasi lowongan pekerjaan.

---

This study aims to analyze the efforts of disability activists at the Difabel Mandiri Indonesia Foundation (DMIF) in providing access to disabled workers and to find out the obstacles experienced by persons with disabilities to work in the formal sector. This research was conducted using a qualitative approach with a descriptive research type. Data was collected using in-depth interview techniques involving two disability activists, four persons with disabilities, one staff of the Tangerang City Social Service, and one employer. The study results find that disability activists in DMIF play a facilitating role, an educational role, a representational role, and a technical role. The obstacles faced are personal and environmental factors. After they got a job, they also explained the accessibility in their workplace, physical and non-physical. Based on these results, the study recommends that disability activists maintain their networking with other stakeholders; focus on distributing job vacancy information and develop skills in one sector, formal or informal; develop capacity building for persons with disabilities in the Tangerang area; and increase communication with employers to obtain job vacancy information."

"Perilaku diskriminasi membuat penyandang disabilitas kehilangan akses untuk mendapatkan hak nya sebagai warga negara terutama dalam hal mendapatkan pekerjaan. Banyak penyandang disabilitas yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena latar belakang pendidikan yang rendah dan tidak adanya keterampilan. Untuk memberikan jaminan akses pekerjaan, Indonesia sudah mengesahkan Undang-Undang no.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan di dalam aturan ini terdapat kewajiban pemerintah dan perusahaan untuk memperkerjakan penyandang disabilitas. Pada kenyataannya kesempatan kerja yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas ini belum terealisasi dengan maksimal karena salah satunya perusahaan belum siap memperkerjakan penyandang disabilitas karena belum memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Melihat perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini sudah mulai muncul berbagai lapangan pekerjaan yang bisa di akses oleh penyandang disabilitas. Untuk membantu penyandang disabilitas bersaing di dalam pasar kerja yang sudah memasuki era digitalisasi ini perlu disiapkan kemampuan dan keterampilan di bidang teknologi. Sebuah perusahaan sosio-enterprise yaitu PT. Thisable Enterprise bergerak dalam pemberdayaan peyandang disabilitas dalam memberikan pelatihan dan pekerjaan kepada penyandang disabilitas. Saat ini PT. Thisable Enterprise bekerjasama dengan perusahaan berbasis aplikasi yaitu Gojek mempekerjakan penyandang disabilitas pada vertikal bisnis Go-Life. Isu ini penting untuk diteliti mengingat masih belum ada penelitian yang fokus melihat tahapan pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga non pemerintah. PT. Thisable Enterprise merupakan perusahaan swasta pertama yang memberikan pelatihan vokasional berbasis teknologi dan menyalurkan tenaga kerja penyandang disabilitas ke berbagai perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini mengkaji tahapan pemberdayaan melalui pelatihan vokasional untuk penyandang disabilitas oleh PT. Thisable Enterprise. Tahapan pemberdayaan melalui tiga tahapan yaitu tahapan penyadaran, tahapan pengkapasitasan dan tahapan pendayaan. Faktor pendukung pemberdayaan ini adalah adanya hubungan kemitraan yang luas serta faktor penghambatnya adalah masih belum luasnya lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

---

Discriminatory behavior makes persons with disabilities lose access to their rights as the color of the state, especially in terms of getting a job. Many persons with disabilities are unable to find jobs due to low educational backgrounds and lack of skills. To guarantee access to work, Indonesia has passed Law No. 8 of 2016 concerning people with disabilities and in this regulation there is an obligation for the government and companies to employ people with disabilities. In fact, the job opportunities that must be provided to persons with disabilities have not been maximally realized because one of the companies is not ready to employ persons with disabilities because they have not met the specified qualifications. Seeing the developments and advances in technology at this time, various job fields that can be accessed by persons with disabilities have started to emerge. To help persons with disabilities compete in the job market which has entered the era of digitalization, it is necessary to prepare abilities and skills in the field of technology. A socio-enterprise company, namely PT. Thisable Enterprise is engaged in empowering people with disabilities in providing training and employment to people with disabilities. Currently PT. Thisable Enterprise collaborates with an application-based company, Gojek, to employ people with disabilities in the Go-Life business vertical. This research is important to study considering that there is still no research that focuses on the empowerment process carried out by non-governmental organizations. PT. Thisable Enterprise is the first private company to provide technology-based vocational training and channel workers with disabilities to various companies. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. This study examines the empowerment process through vocational training for people with disabilities by PT. Thisable Enterprise. The empowerment process goes through three stages, awareness stage, the capacitating stage and the empowerment stage. The supporting factor for this empowerment is the existence of a broad partnership relationship and the inhibiting factor is the insufficient employment opportunities for persons with disabilities."

"ABSTRAKPekerjaan adalah hal yang fundamental untuk mencari nafkah, meraih kepercayaan diri, dan berpartisipasi dalam masyarakat, tetapi Tuli usia kerja sering kali tidak mendapatkan pekerjaan. Meskipun ada perbaikan dalam kebijakan hukum seputar akses dan tenaga kerja, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penggunaan bahasa isyarat memengaruhi prospek pekerjaan Tuli usia kerja. Padahal bahasa isyarat sangat penting untuk Tuli usia kerja supaya dapat berkomunikasi, mengekspresikan diri, dan belajar. Tuli usia kerja juga dapat menghadapi diskriminasi dari calon pemberi kerja. Skripsi ini bertujuan untuk menentukan apakah akses penuh ke pekerjaan untuk Tuli usia kerja dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama di DKI Jakarta, dan disusun dalam dua bagian. Di bagian pertama, terdapat analisis data sekunder peraturan perundang-undangan di Indonesia. Analisis mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia ini memberikan landasan bagi hak atas pekerjaan bagi para penyandang disabilitas. Pada bagian kedua, dilakukan wawancara kualitatif dengan seorang pejabat pemerintah provinsi DKI Jakarta dan seorang tuli mengenai pengalaman kerjanya di perusahaan swasta. Hasil dari makalah ini menunjukkan bahwa Indonesia mengklaim memberikan kesempatan kerja kepada tuli yang akan memungkinkan mereka untuk mencapai potensi maksimal mereka melalui peraturan perundang-undangan, tetapi hambatan utama terhadap hak atas pekerjaan timbul dari lingkungan yang tidak dapat diakses terkait dengan praktik perekrutan, kesalahpahaman, dan sikap terhadap Tuli, bukannya ketidakmampuan untuk mendengar.

---

ABSTRACTEmployment is fundamental to earning money, attaining self-confidence, and participating in society, but deaf adults are often denied an employment. Despite improvements in legal policies surrounding access and the workforce, particularly through Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, the usage of sign language for deaf adults affects their employment prospects. Sign language is critical for deaf people to be able to communicate, express themselves, and learn. Deaf adults may also face discrimination from potential employers. This paper aims to determine whether the current Indonesian legislation ensures the deaf adults to have full access to employment, especially in the capital of Indonesia, Jakarta, and is organized into two sections. In the first section, secondary data analysis of Indonesian laws and regulations is presented. This analysis regarding Indonesian laws and regulations provide a foundation for right to work of the persons with disabilities. In the second section, qualitative interviews with a Jakarta city government official and a deaf private sector employee are conducted. Results from this paper show that Indonesia claims to provide deaf adults with employment opportunities which will enable them to succeed to their maximum potential through laws and regulations, but the main barriers to employment arise from inaccessible environments associated with employers hiring practices, misconceptions and attitudes, rather than an inability to hear."

"Implementasi Pasal 53 (1) UU No.8/2016 yang mewajibkan perusahaan formal, termasuk perbankan, untuk menyerap pekerja difabel paling sedikit 2% untuk BUMN dan 1% pada perusahaan swasta masih menuai hambatan di berbagai tingkatan. Meskipun begitu, kegagalan ini masih dapat ditoleransi karena tidak sepenuhnya menghambat tujuan dasar kebijakan merujuk pada dimensi program dari Policy Failure (Kegagalan Kebijakan) milik Allan McConnell. Penelitian ini mengambil studi kasus sektor perbankan di Jakarta tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dari data 2 (dua) bank BUMN, wawancara mendalam dengan 2 (dua) bank swasta, Kementerian Ketenagakerjaan, dan pekerja difabel di sektor Perbankan. Hasil penelitian dengan menggunakan tiga variabel dimensi program Poilcy Failure menunjukkan kegagalan dalam mencapai target disebabkan oleh tiga hal: 1) beberapa perusahaan perbankan di Jakarta kurang memahami visi, misi, dan tujuan UU No.8/2016; 2) pemerintah belum mendorong secara eksplisit dan tegas perusahaan perbankan untuk menyerap pekerja difabel minimal 2% untuk BUMN dan 1% untuk perusahaan swasta; 3) kelompok difabel sebagai kelompok target undang-undang ini belum mendapat manfaat yang optimal.

---

The implementation of Article 53 (1) of Law No.8/2016, which requires formal companies, including banks, to absorb workers with disabilities at least 2% for BUMN and 1% in private companies, still faces obstacles at various levels. Even so, this failure is still tolerable because it does not completely hamper the basic objectives of the policy referring to the program dimension of Allan McConnell's Policy Failure. This research takes a case study of the banking sector in Jakarta in 2023 using a qualitative approach through literature studies data from 2 (two) state-owned banks, in-depth interviews with 2 (two) private banks, the Ministry of Manpower, and workers with disabilities in the banking sector. The results of the study using the three dimensional variables of the Policy Failure program show that the failure of Article 53 (1) of Law No.8/2016 to reach the target is caused by three things: 1) some banking companies in Jakarta do not understand the vision, mission, and objectives of Law No.8/2016; 2) the government has not explicitly and firmly encouraged banking companies to absorb disabled workers at a minimum of 2% for BUMN and 1% for private companies; 3) the disabled group as the target group of this law has not received optimal benefits."

"Penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas yang saat ini rentan mengalami diskriminasi khususnya diskriminasi mengenai hak-haknya dalam bidang ketenagakerjaan. Adanya diskriminasi tersebut tentunya diperlukan instrumen perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas yang diberikan kepada pekerja penyandang disabilitas guna menjamin hak-haknya di bidang ketenagakerjaan dan solusi dalam menghadapi kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan jenis data sekunder yang kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dan wawancara. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia saat ini sudah dilindungi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, namun masih ada beberapa kebijakan yang perlu pembenahan dan penyempurnaan agar perlindungan terhadap pekerja penyandang disabilitas berjalan efektif. Selain itu kendala-kendala juga masih terjadi di lapangan sehingga berdampak pada belum efektifnya peraturan perundang-undangan yang ada. Simpulannya adalah pekerja penyandang disabilitas sudah dilindungi dengan baik dan masih diperlukan upaya pembenahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

---

Persons with disabilities are a minority group that is currently vulnerable to discrimination, especially discrimination regarding their rights in the field of employment. The existence of such discrimination certainly requires legal protection instruments for persons with disabilities given to workers with disabilities to guarantee their rights in the field of employment and solutions in facing obstacles in providing legal protection for workers with disabilities. In this study, the type of research used in this study is descriptive analytic with secondary data types which are then analyzed by qualitative analysis with data obtained from interviews. From the study it was found that persons with disabilities in Indonesia are currently protected by several laws and regulations, but there are still some policies that need improvement and improvement so that the protection of workers with disabilities is effective. In addition, constraints are still occurring in the field so that the existing legislation has not been effective. The conclusion is that workers with disabilities are well protected and efforts are still needed to reform policies in existing legislation."